Berita Edisi Sabtu, 20 September 2014 (papuapostnabire)

PANIAI–Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai siap menertibkan pertambangan emas di kawasan sepanjang Kali Degeuwo, Distrik Bogobaida. Langkah pertama, sosialisasi regulasi dan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan diterapkan untuk semua pihak.

Bupati Paniai, Hengki Kayame, SH, MH mengatakan, pemerintah tidak akan tolerir siapapun orangnya, entah pengusaha ataupun perusahaan yang melanggar aturan yang berlaku di negara Indonesia. Semua ijin usaha di Degeuwo yang tidak jelas dan dianggap ilegal, kata Bupati, akan dicabut sebagai bagian dari upaya penertiban.

Berbicara dalam kegiatan sosialisasi sistem pertambangan dan Perbup, Selasa (16/9) kemarin di Gedung Serbaguna Uwatawogi Yogi Enarotali, Bupati menegaskan, sudah sewajarnya pemerintah daerah dengan kewenangan untuk menertibkan Degeuwo dari berbagai persoalan yang terjadi selama 10 tahun lebih ini. Dikatakan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ditambah Perbup sebagai petunjuk pelaksanaannya, pemerintah daerah sudah siap melakukan penertiban, pendampingan dan pengawasan agar kekayaan (emas) yang ada dapat diolah untuk kemakmuran rakyat dan negara.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat menerbitkan Perbup untuk selanjutnya dijalankan di lapangan. Dengan Perbup, diharapkan dapat meminimalisir masalah yang terjadi selama ini di kawasan pertambangan emas. “Kita semua jalankan Peraturan Bupati untuk atur baik Degeuwo,” ujarnya.

Bupati Kayame lebih lanjut menyatakan, “Degeuwo jangan dipolitisir oleh siapapun. Kita sama-sama bersinergis untuk tertibkan dan atur baik demi kepentingan semua. Emas ada untuk rakyat, pemerintah dan pengusaha nikmati, bukan hanya satu pihak saja.” Dengan Perbup, harap Hengki, penertiban sudah harus dimulai. Setidaknya, ijin resmi dari Pemerintah Kabupaten Paniai harus diurus oleh semua yang punya usaha di Degeuwo.

“Kita akan berikan ijin yang baru, dengan demikian ijin lama langsung tidak berlaku lagi,” tegas Bupati. Usaha lain yang hanya merugikan banyak pihak seperti Miras, PSK, Cafe, Bar yang adi di hampir semua lokasi pendulangan, Bupati Paniai minta segera ditutup. Sebab, mereka tak punya ijin usaha. Masyarakat pemilik ulayat Degeuwo melalui Kepala Desa Nomouwodide, Yahya Kegepe pada kegiatan sosialisasi menyampaikan dukungannya kepada Bupati atas kebijakan penertiban dengan Pergub.

Yahya juga minta dengan tegas, semua ijin lama dan lain-lain segera dicabut. Ia bahkan mendesak pemerintah tidak lagi memberikan ijin kepada pengusaha dan perusahaan yang telah menghancurkan daerah dan merugikan masyarakat setempat karena hanya mengejar kekayaan semata. Jika masih mau beri ijin lagi, Yahya tegaskan, pengusaha dan perusahaan tersebut harus diseleksi secara ketat.

Kenyataan di Bayabiru dan lokasi lain Degeuwo, menurut Yahya Kegepe, lingkungan sekitar pendulangan emas sudah rusak, air kali yang dulunya biasa dipakai untuk minum sudah tercemar zat-zat kimia oleh pendulang. Bukan itu saja, jenis hiburan tidak sehat di lokasi pertambangan selalu berlangsung siang-malam, miras dijual bebas, dan perempuan dari luar Papua menjajakan diri dibalik rumah-rumah bordiran, disamping keberadaan pengusaha dan perusahaan tak memperhatikan hak-hak rakyat sebagai pemilik ulayat di sepanjang Kali Kemabu/Degeuwo.

Sebagai Kepala Kampung di wilayah pendulangan, ia minta hal-hal itu dihentikan, tidak usaha lagi ada di Degeuwo. Lanjutnya, masyarakat di sana tidak mau itu semua. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai, Alberth Kayame, ST, MT dalam sosialisasinya menegaskan, penertiban Degeuwo siap dilakukan mengingat banyak laporan dan data lapangan yang sangat menyedihkan. Kata dia, keluhan masyarakat dan LSM juga data-data yang didapat dari berbagai pihak merupakan pijakan bagi pemerintah daerah untuk menertibkan Degeuwo.

“Upaya pemerintah, ada Perbup yang siap diterbitkan, dan itu dasar hukum bagi pemerintah, masyarakat, pengusaha dan semua pihak dalam rangka penertiban usaha pertambangan emas di Degeuwo,” tutur Alberth. Perbup menurutnya, segera diberlakukan sebelum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda) pasca pelantikan DPRD periode 2014-2019. Pada tahun depan, diharapkan sudah ada Perda oleh legislator baru.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua Dewan Adat Daerah Paniyai, John NR Gobai mengusulkan agar ada upaya pemetaan tanah-tanah adat di sekitar lokasi Degeuwo sebagai bagian penting dari rencana penertiban dimaksud. Perlunya pemetaan lokasi, menurut John, setidaknya akan mengeliminir klaim mengkalim dari sejumlah oknum yang sejatinya bukan pemilik ulayat. Fakta selama ini, kata dia, banyak orang klaim diri sebagai pemilik lokasi, padahal yang bersangkutan orang luar Degeuwo.

Bagi John, tindakan tersebut patut disayangkan, karena secara langsung sudah tidak mengakui keberadaan warga Wolani dan Mee di Degeuwo. Adapun sejumlah saran dan usulan disampaikan oleh berbagai pihak pada pertemuan ini. Selanjutnya akan diakomodir instansi teknis dalam rancangan Perbup yang siap diterbitkan sebagai pijakan dalam menertibkan kegiatan pertambangan emas di Degeuwo. (ecu)

http://www.papuaposnabire.com/index.php/nabire/1321-berita-edisi-sabtu-20-september-2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Berita Edisi Sabtu, 20 September 2014 (papuapostnabire)

    PANIAI–Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai siap menertibkan pertambangan emas di kawasan sepanjang Kali Degeuwo, Distrik Bogobaida. Langkah pertama, sosialisasi regulasi dan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan diterapkan untuk semua pihak.

    Bupati Paniai, Hengki Kayame, SH, MH mengatakan, pemerintah tidak akan tolerir siapapun orangnya, entah pengusaha ataupun perusahaan yang melanggar aturan yang berlaku di negara Indonesia. Semua ijin usaha di Degeuwo yang tidak jelas dan dianggap ilegal, kata Bupati, akan dicabut sebagai bagian dari upaya penertiban.

    Berbicara dalam kegiatan sosialisasi sistem pertambangan dan Perbup, Selasa (16/9) kemarin di Gedung Serbaguna Uwatawogi Yogi Enarotali, Bupati menegaskan, sudah sewajarnya pemerintah daerah dengan kewenangan untuk menertibkan Degeuwo dari berbagai persoalan yang terjadi selama 10 tahun lebih ini. Dikatakan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ditambah Perbup sebagai petunjuk pelaksanaannya, pemerintah daerah sudah siap melakukan penertiban, pendampingan dan pengawasan agar kekayaan (emas) yang ada dapat diolah untuk kemakmuran rakyat dan negara.

    Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat menerbitkan Perbup untuk selanjutnya dijalankan di lapangan. Dengan Perbup, diharapkan dapat meminimalisir masalah yang terjadi selama ini di kawasan pertambangan emas. “Kita semua jalankan Peraturan Bupati untuk atur baik Degeuwo,” ujarnya.

    Bupati Kayame lebih lanjut menyatakan, “Degeuwo jangan dipolitisir oleh siapapun. Kita sama-sama bersinergis untuk tertibkan dan atur baik demi kepentingan semua. Emas ada untuk rakyat, pemerintah dan pengusaha nikmati, bukan hanya satu pihak saja.” Dengan Perbup, harap Hengki, penertiban sudah harus dimulai. Setidaknya, ijin resmi dari Pemerintah Kabupaten Paniai harus diurus oleh semua yang punya usaha di Degeuwo.

    “Kita akan berikan ijin yang baru, dengan demikian ijin lama langsung tidak berlaku lagi,” tegas Bupati. Usaha lain yang hanya merugikan banyak pihak seperti Miras, PSK, Cafe, Bar yang adi di hampir semua lokasi pendulangan, Bupati Paniai minta segera ditutup. Sebab, mereka tak punya ijin usaha. Masyarakat pemilik ulayat Degeuwo melalui Kepala Desa Nomouwodide, Yahya Kegepe pada kegiatan sosialisasi menyampaikan dukungannya kepada Bupati atas kebijakan penertiban dengan Pergub.

    Yahya juga minta dengan tegas, semua ijin lama dan lain-lain segera dicabut. Ia bahkan mendesak pemerintah tidak lagi memberikan ijin kepada pengusaha dan perusahaan yang telah menghancurkan daerah dan merugikan masyarakat setempat karena hanya mengejar kekayaan semata. Jika masih mau beri ijin lagi, Yahya tegaskan, pengusaha dan perusahaan tersebut harus diseleksi secara ketat.

    Kenyataan di Bayabiru dan lokasi lain Degeuwo, menurut Yahya Kegepe, lingkungan sekitar pendulangan emas sudah rusak, air kali yang dulunya biasa dipakai untuk minum sudah tercemar zat-zat kimia oleh pendulang. Bukan itu saja, jenis hiburan tidak sehat di lokasi pertambangan selalu berlangsung siang-malam, miras dijual bebas, dan perempuan dari luar Papua menjajakan diri dibalik rumah-rumah bordiran, disamping keberadaan pengusaha dan perusahaan tak memperhatikan hak-hak rakyat sebagai pemilik ulayat di sepanjang Kali Kemabu/Degeuwo.

    Sebagai Kepala Kampung di wilayah pendulangan, ia minta hal-hal itu dihentikan, tidak usaha lagi ada di Degeuwo. Lanjutnya, masyarakat di sana tidak mau itu semua. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai, Alberth Kayame, ST, MT dalam sosialisasinya menegaskan, penertiban Degeuwo siap dilakukan mengingat banyak laporan dan data lapangan yang sangat menyedihkan. Kata dia, keluhan masyarakat dan LSM juga data-data yang didapat dari berbagai pihak merupakan pijakan bagi pemerintah daerah untuk menertibkan Degeuwo.

    “Upaya pemerintah, ada Perbup yang siap diterbitkan, dan itu dasar hukum bagi pemerintah, masyarakat, pengusaha dan semua pihak dalam rangka penertiban usaha pertambangan emas di Degeuwo,” tutur Alberth. Perbup menurutnya, segera diberlakukan sebelum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda) pasca pelantikan DPRD periode 2014-2019. Pada tahun depan, diharapkan sudah ada Perda oleh legislator baru.

    Dalam sesi tanya jawab, Ketua Dewan Adat Daerah Paniyai, John NR Gobai mengusulkan agar ada upaya pemetaan tanah-tanah adat di sekitar lokasi Degeuwo sebagai bagian penting dari rencana penertiban dimaksud. Perlunya pemetaan lokasi, menurut John, setidaknya akan mengeliminir klaim mengkalim dari sejumlah oknum yang sejatinya bukan pemilik ulayat. Fakta selama ini, kata dia, banyak orang klaim diri sebagai pemilik lokasi, padahal yang bersangkutan orang luar Degeuwo.

    Bagi John, tindakan tersebut patut disayangkan, karena secara langsung sudah tidak mengakui keberadaan warga Wolani dan Mee di Degeuwo. Adapun sejumlah saran dan usulan disampaikan oleh berbagai pihak pada pertemuan ini. Selanjutnya akan diakomodir instansi teknis dalam rancangan Perbup yang siap diterbitkan sebagai pijakan dalam menertibkan kegiatan pertambangan emas di Degeuwo. (ecu)

    http://www.papuaposnabire.com/index.php/nabire/1321-berita-edisi-sabtu-20-september-2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on