Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat Jadi ‘PR’ Bagi Anggota Dewan Terpilih

MERAUKE–Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus meminta agar anggota DPRD Kabupaten Merauke terpilih periode 2015-2018, melanjutkan penggodokan Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat untuk ditetapkan menjadi produk hukum daerah (Perda) Kabupaten Merauke tahun 2015.

Kedua raperda itu diharapkan menjadi ‘pekerjaan rumah’ (PR) bagi anggota dewan terpilih nantinya. Tahun lalu, kedua raperda itu belum maksimal didorong mengingat waktu yang dibutuhkan cukup panjang dan harus melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Merauke.

“Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat yang harus diselesaikan. Ini perlu waktu cukup panjang, karena harus melibatkan masyarakat adat. Dan ini kami sudah sampaikan kepada 8 anggota dewan yang terpilih kembali, agar didorong dalam program legislasi 2015,” katanya kepada media ini, Selasa kemarin.

Menurutnya, kedua raperda itu tidak dapat didorong pada tahun lalu mengingat waktu yang tidak memungkinkan, karena proses dan tahapan-tahapannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dikatakan, sudah ada beberapa Perda yang telah digodok DPRD Kabupaten Merauke, diantaranya 4 raperda inisiatif dewan yang telah ditetapkan jadi Perda Kabupaten Merauke tahun 2014. Keempat Perda ini, yakni Perda Miras, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Produk Hukum Daerah.

Namun, kata Leonardus, keempat raperda inisiatif ini belum maksimal disosialisasikan dan diterapkan karena belum adanya peraturan Bupati Merauke. Penegakkan hukum dari Perda tersebut harus dibackup oleh peraturan bupati.

“Yang paling krusial ini miras, kita belum bisa bikin apa-apa atau sosialisasi sebelum ada peraturan bupatinya. Perdanya memang sudah ada, tapi peraturan bupatinya belum ada. Penegakkan hukumnya harus ada peraturan bupati,” ujarnya.

Seraya menambahkan, dewan sudah menyampaikan hal itu ke pihak eksekutif dalam setiap kesempatan. Hanya saja hingga sekarang belum direalisasikan. (moe/aj/lo2)

Sumber: Bintang Papua

Warga Dayak Desak DPRD Baru Sahkan Raperda Hukum Adat

KBR, Balikpapan – Masyarakat adat di Kalimantan Timur mendesak DPRD Provinsi segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Hukum Adat menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua Forum Dayak Menggugat Kalimantan Timur, Rama Asia mengatakan, peraturan itu sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam beraktifitas.

Karena, kata Rama, tanpa Perda itu banyak hak-hak masyarakat adat yang telah diserobot hngga terjadi konflik. Sebab, hutan maupun wilayah tempat mereka selama ini hidup dan memenuhi kebutuhan telah banyak yang dijadikan lahan perkebunan. Ini membuat kehidupan mereka pun terancam.

“Ritual-ritual agama mereka pun, bahan-bahan yang mereka perlukan itu berasal dari hutan, tapi kalau jadi sawit semua, hanya satu tanaman homogeni tanamannya berarti kan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat adat itu hilang,” kata Rama Asia, Selasa (2/9).

Ia menambahkan, usulan tentang dibuatnya peraturan ini sudah disuarakan masyarakat adat sejak Januari 2013 lalu. Namun sayangnya pembahasannya memakan waktu yang cukup panjang hingga berakhirnya periode DPRD 2009-2014, raperda tersebut belum disahkan, menunggu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang baru.

Karenanya, masyarakat adat Kalimantan Timur kemudian mendesak anggota DPRD Provinsi yang baru dilantik Senin kemarin (1/9), untuk fokus melakukan pembahasan hingga pengesahan raperda tersebut. Masyarakat adat mengaku akan terus mengawal raperda itu hingga disahkan.

Sumber: prtalkbr

Perda Adat Hanya Sejauh Ayunan Palu

KABARKALTIM.co.id-Pertemuan sejumlah wakil Forum Dayak Menggugat (FDM) dengan pihak kementrian kehutanan di Jakarta pada Oktober 2013 menjadi titik mula lahirnya rancangan peraturan daerah masyarakat adat di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, FDM melihat peluang bahwa tanah ulayat bisa dipertahankan di tengah kikisan industri pertambangan dan perkebunan yang sangat masif.

“Masa-masa dimana diskusi bergulir kencang. Organisasi (FDM) ini melakukan diskusi dimana-mana, baik ke Bappeda hingga DPRD, hingga menteri kehutanan pun didatangi. Dari kementrian waktu itu memberi saran bahwa perlu payung hukum berupa perda adat untuk menyelesaikan persoalan RTRW dengan orang-orang yang mengatakan sebagai orang lokal setempat,” kata Jufriansyah, Shut, Direktur Yayasan Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) di Balikpapan.

Sepulang dari kementrian, wacana perda bergulir cepat. Desember 2012, DPRD Kaltim membuka diri untuk membuat sebuah peraturan yang mengatur soal perlindungan tanah adat dan situs budaya. Kegiatan ini masuk dalam program legislasi daerah 2013. “Termasuk juga kegiatannya adalah studi banding,” kata Jufriansyah.

Dari sisi FDM, mereka juga tidak kalah cepat. Mereka mulai membuat naskah akademik sebagai usulan raperda hingga pertengahan 2013. Badan legislatif yang mengurusi rencana perda ini kemudian konsultasi ke kementrian dalam negeri. Bersama itu, mereka juga sudah melakukan sambil melakukan pertemuan dengan pasir dan kutai kartanegara. Naskah yang semula ada nama Dayak kemudian mengedepankan masyarakat hukum adat tanpa embel-embel dayak. “Agar tidak menyinggung suku lain. Semua akan melalui verifikasi tentunya,” kata Asisten Manager Program dari STABIL.

Kemudian, di akhir April 2014, DPRD secara resmi siap mengawal terbentuknya raperda menjadi perda adat. “Sempat ada intervensi dari pemerintah provinsi tentang penundaan lantaran RUU PPHMHA masih dilakukan pemerintah RI,” kata Jufriansyah.

Berawal dari kisah sedih masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit. Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat.

Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit.

“Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam diskusi terbuka tentang tertundanya pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kaltim di kantor Yayasan Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit ataupun tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah.

Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalan. Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

“Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli. Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga.

“Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruh perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

“Pekerja pendatang digaji Rp. 80-90 ribu sehari. Orang lokal cuma Rp. 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

“Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

Pasca konflik yang terjadi secara berulang di antara masyarakat, akhirnya pemerintah membuka diri membahas rancangan peraturan daerah. Pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim menggodok Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) dan dimulai Juni 2012.

Sejak itu panitia khusus dibentuk. Tim pansus studi banding ke berbagai provinsi yang lebih dulu menerapkan perda serupa, termasuk mempelajari perda pengakuan tanah ulayat di Sunda, perda hutan adat di Kalteng, perda tanah ulayat masyarakat Sumatera Barat, hingga masyarakat Kerinci yang dilindungi peraturan gubernur. “Mereka juga sampai studi ke Halmahera, Maluku Utara,” kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

Tak hanya itu. Tim juga melakukan berbagai pertemuan dengan banyak kelompok masyarakat adat terpencil. “Sampai pernah ada pertemuan dengan masyarakat Punan yang tinggal di gua-gua yang disebut Gunung Hantu di Berau. Sambil menangis, masyarakat ini katakan, jangan paksa kami punya dinding dan atap bagus. Inilah hidup saya. Tapi kini rumah itu jadi kebun sawit,” kata Jufriansyah.

Sejauh Ayunan Palu

Raperda PPHMHA kini hanya tinggal menunggu palu diketok. Itu yang pernah diungkap ketua panitia khusus Raperda, Siswandi. Raperda ini, kata Siswandi, berisi tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Raperda mengatur pula hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi MHA.

“Perda ini memecahkan konflik tenurial. Perusahaan juga diuntungkan. Ada kekawatiran, pasca perda lahir maka semua mengklaim diri masyarakat adat. Klaim akan dianalisa, diteliti, diverifikasi. Tidak bisa dibuktikan, klaim tidak diberikan,” katanya. Kini perda tinggal selangkah lagi untuk menjadi perda. Pemerintah dan DPRD menargetkan akhir Agustus ini perda sudah bisa disahkan. Sempat terjadi penangguhan akibat intervensi pemeerintah untuk mengesahkan pada pertengahan Juni 2014 lalu. Saat itu beralasan menunggu lahirnya UU PPHMHA yang tengah dibahas pemerintah dengan DPR RI. FDM dan sejumlah pihak kecewa atas penangguhan. Bagi mereka, alasan menunggu pengesahan UU PPHMHA tidak tepat, mengingat sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.

“Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata Jufriansyah. (THE INITIATIVE/zebua). Sumber: kabarkaltim

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat Jadi ‘PR’ Bagi Anggota Dewan Terpilih

    MERAUKE–Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus meminta agar anggota DPRD Kabupaten Merauke terpilih periode 2015-2018, melanjutkan penggodokan Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat untuk ditetapkan menjadi produk hukum daerah (Perda) Kabupaten Merauke tahun 2015.

    Kedua raperda itu diharapkan menjadi ‘pekerjaan rumah’ (PR) bagi anggota dewan terpilih nantinya. Tahun lalu, kedua raperda itu belum maksimal didorong mengingat waktu yang dibutuhkan cukup panjang dan harus melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Merauke.

    “Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat yang harus diselesaikan. Ini perlu waktu cukup panjang, karena harus melibatkan masyarakat adat. Dan ini kami sudah sampaikan kepada 8 anggota dewan yang terpilih kembali, agar didorong dalam program legislasi 2015,” katanya kepada media ini, Selasa kemarin.

    Menurutnya, kedua raperda itu tidak dapat didorong pada tahun lalu mengingat waktu yang tidak memungkinkan, karena proses dan tahapan-tahapannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

    Dikatakan, sudah ada beberapa Perda yang telah digodok DPRD Kabupaten Merauke, diantaranya 4 raperda inisiatif dewan yang telah ditetapkan jadi Perda Kabupaten Merauke tahun 2014. Keempat Perda ini, yakni Perda Miras, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Produk Hukum Daerah.

    Namun, kata Leonardus, keempat raperda inisiatif ini belum maksimal disosialisasikan dan diterapkan karena belum adanya peraturan Bupati Merauke. Penegakkan hukum dari Perda tersebut harus dibackup oleh peraturan bupati.

    “Yang paling krusial ini miras, kita belum bisa bikin apa-apa atau sosialisasi sebelum ada peraturan bupatinya. Perdanya memang sudah ada, tapi peraturan bupatinya belum ada. Penegakkan hukumnya harus ada peraturan bupati,” ujarnya.

    Seraya menambahkan, dewan sudah menyampaikan hal itu ke pihak eksekutif dalam setiap kesempatan. Hanya saja hingga sekarang belum direalisasikan. (moe/aj/lo2)

    Sumber: Bintang Papua

    Warga Dayak Desak DPRD Baru Sahkan Raperda Hukum Adat

    KBR, Balikpapan – Masyarakat adat di Kalimantan Timur mendesak DPRD Provinsi segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Hukum Adat menjadi peraturan daerah (perda).

    Ketua Forum Dayak Menggugat Kalimantan Timur, Rama Asia mengatakan, peraturan itu sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam beraktifitas.

    Karena, kata Rama, tanpa Perda itu banyak hak-hak masyarakat adat yang telah diserobot hngga terjadi konflik. Sebab, hutan maupun wilayah tempat mereka selama ini hidup dan memenuhi kebutuhan telah banyak yang dijadikan lahan perkebunan. Ini membuat kehidupan mereka pun terancam.

    “Ritual-ritual agama mereka pun, bahan-bahan yang mereka perlukan itu berasal dari hutan, tapi kalau jadi sawit semua, hanya satu tanaman homogeni tanamannya berarti kan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat adat itu hilang,” kata Rama Asia, Selasa (2/9).

    Ia menambahkan, usulan tentang dibuatnya peraturan ini sudah disuarakan masyarakat adat sejak Januari 2013 lalu. Namun sayangnya pembahasannya memakan waktu yang cukup panjang hingga berakhirnya periode DPRD 2009-2014, raperda tersebut belum disahkan, menunggu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang baru.

    Karenanya, masyarakat adat Kalimantan Timur kemudian mendesak anggota DPRD Provinsi yang baru dilantik Senin kemarin (1/9), untuk fokus melakukan pembahasan hingga pengesahan raperda tersebut. Masyarakat adat mengaku akan terus mengawal raperda itu hingga disahkan.

    Sumber: prtalkbr

    Perda Adat Hanya Sejauh Ayunan Palu

    KABARKALTIM.co.id-Pertemuan sejumlah wakil Forum Dayak Menggugat (FDM) dengan pihak kementrian kehutanan di Jakarta pada Oktober 2013 menjadi titik mula lahirnya rancangan peraturan daerah masyarakat adat di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, FDM melihat peluang bahwa tanah ulayat bisa dipertahankan di tengah kikisan industri pertambangan dan perkebunan yang sangat masif.

    “Masa-masa dimana diskusi bergulir kencang. Organisasi (FDM) ini melakukan diskusi dimana-mana, baik ke Bappeda hingga DPRD, hingga menteri kehutanan pun didatangi. Dari kementrian waktu itu memberi saran bahwa perlu payung hukum berupa perda adat untuk menyelesaikan persoalan RTRW dengan orang-orang yang mengatakan sebagai orang lokal setempat,” kata Jufriansyah, Shut, Direktur Yayasan Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) di Balikpapan.

    Sepulang dari kementrian, wacana perda bergulir cepat. Desember 2012, DPRD Kaltim membuka diri untuk membuat sebuah peraturan yang mengatur soal perlindungan tanah adat dan situs budaya. Kegiatan ini masuk dalam program legislasi daerah 2013. “Termasuk juga kegiatannya adalah studi banding,” kata Jufriansyah.

    Dari sisi FDM, mereka juga tidak kalah cepat. Mereka mulai membuat naskah akademik sebagai usulan raperda hingga pertengahan 2013. Badan legislatif yang mengurusi rencana perda ini kemudian konsultasi ke kementrian dalam negeri. Bersama itu, mereka juga sudah melakukan sambil melakukan pertemuan dengan pasir dan kutai kartanegara. Naskah yang semula ada nama Dayak kemudian mengedepankan masyarakat hukum adat tanpa embel-embel dayak. “Agar tidak menyinggung suku lain. Semua akan melalui verifikasi tentunya,” kata Asisten Manager Program dari STABIL.

    Kemudian, di akhir April 2014, DPRD secara resmi siap mengawal terbentuknya raperda menjadi perda adat. “Sempat ada intervensi dari pemerintah provinsi tentang penundaan lantaran RUU PPHMHA masih dilakukan pemerintah RI,” kata Jufriansyah.

    Berawal dari kisah sedih masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit. Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat.

    Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit.

    “Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam diskusi terbuka tentang tertundanya pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kaltim di kantor Yayasan Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

    Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit ataupun tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah.

    Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalan. Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

    “Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

    Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli. Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga.

    “Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

    Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

    Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruh perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

    “Pekerja pendatang digaji Rp. 80-90 ribu sehari. Orang lokal cuma Rp. 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

    Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

    “Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

    Pasca konflik yang terjadi secara berulang di antara masyarakat, akhirnya pemerintah membuka diri membahas rancangan peraturan daerah. Pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim menggodok Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) dan dimulai Juni 2012.

    Sejak itu panitia khusus dibentuk. Tim pansus studi banding ke berbagai provinsi yang lebih dulu menerapkan perda serupa, termasuk mempelajari perda pengakuan tanah ulayat di Sunda, perda hutan adat di Kalteng, perda tanah ulayat masyarakat Sumatera Barat, hingga masyarakat Kerinci yang dilindungi peraturan gubernur. “Mereka juga sampai studi ke Halmahera, Maluku Utara,” kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

    Tak hanya itu. Tim juga melakukan berbagai pertemuan dengan banyak kelompok masyarakat adat terpencil. “Sampai pernah ada pertemuan dengan masyarakat Punan yang tinggal di gua-gua yang disebut Gunung Hantu di Berau. Sambil menangis, masyarakat ini katakan, jangan paksa kami punya dinding dan atap bagus. Inilah hidup saya. Tapi kini rumah itu jadi kebun sawit,” kata Jufriansyah.

    Sejauh Ayunan Palu

    Raperda PPHMHA kini hanya tinggal menunggu palu diketok. Itu yang pernah diungkap ketua panitia khusus Raperda, Siswandi. Raperda ini, kata Siswandi, berisi tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Raperda mengatur pula hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi MHA.

    “Perda ini memecahkan konflik tenurial. Perusahaan juga diuntungkan. Ada kekawatiran, pasca perda lahir maka semua mengklaim diri masyarakat adat. Klaim akan dianalisa, diteliti, diverifikasi. Tidak bisa dibuktikan, klaim tidak diberikan,” katanya. Kini perda tinggal selangkah lagi untuk menjadi perda. Pemerintah dan DPRD menargetkan akhir Agustus ini perda sudah bisa disahkan. Sempat terjadi penangguhan akibat intervensi pemeerintah untuk mengesahkan pada pertengahan Juni 2014 lalu. Saat itu beralasan menunggu lahirnya UU PPHMHA yang tengah dibahas pemerintah dengan DPR RI. FDM dan sejumlah pihak kecewa atas penangguhan. Bagi mereka, alasan menunggu pengesahan UU PPHMHA tidak tepat, mengingat sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.

    “Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata Jufriansyah. (THE INITIATIVE/zebua). Sumber: kabarkaltim

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on