Surat Aspirasi ini telah disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Aspirasi Kantor MRP Papua Barat, Manokwari tanggal 8 September 2014.Diterima oleh Ketua MRP-PB, Vitalis Yumte, Wakil Ketua II MRP-PB, Anggota MRP-PB, Anggota DPRP-PB Kursi OTSUS.

ASPIRASI: CATATAN KRITIS TERHADAP REVISI RTRWP PAPUA BARAT Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat 2 September 2014 Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengusulkan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan sejak tahun 2013, terdiri dari: a) perubahan peruntukan seluas 952.683 ha; b) perubahan antar fungsi seluas 874.914 ha; dan c) perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 ha, dengan total perubahan mencapai 1.836.327 hektar.

Tim Terpadu (Timdu) juga sudah melakukan pengkajian terhadap usulan revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua Barat, namun hasil laporan akhir dari kajian tersebut belum dapat diketahui oleh public luas, bahkan tanpa proses konsultasi public yang melibatkan masyarakat adat (Orang Asli Papua).

Pengesahan Revisi RTRWP Papua Barat direncanakan pada September 2014. Catatan kritis terhadap revisi RTRWP Papua Barat ini terdorong oleh kepedulian dan keprihatinan terhadap Ruang Adat Orang Asli Papua dalam konteks kepemilikan dan penguasaan wilayah adat atas tanah, hutan, air dan udara yang merupakan wilayah keberadaannya dan sumber penghidupannya. Sejumlah proses pertemuan, workshop dan diskusi di tingkat kampung, distrik, kabupaten, provinsi dan pusat terkait Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam revisi RTRWP Papua Barat pun sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga paruhan akhir tahun 2014 ini.

Dari proses-proses yang telah dilakukan, kami menilai bahwa dokumen RTRWP Papua Barat yang diusulkan tersebut dalam implementasinya tidak mengacu pada prinsip-prinsip kemitraan, partisipatif, keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU. No. 26 Tahun 2007; PP. 15/2010 dan PP. 68/2010, serta Permen PU No.15/PRT/M/2009 terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang wilayah. Para pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara aktif dalam tahapan penyusunan RTRWP Papua Barat.

Seperti halnya masyarakat adat Papua serta lembaga-lembaga adat di Papua Barat dalam diskusi dan konsultasi public sesuai mekanisme penataan ruang. Selain itu, semestinya penyusunan tata ruang wilayah dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat dimana Orang Asli Papua sebagai pemilik hak atas tanah, hutan, air dan udara oleh karena keberadaannya di atas Tanah Papua sesuai UU OTSUS Tahun 2001.

Bahkan dalam hal RTRWP (Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua Barat, pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan Keputusan MK.35 Tahun 2012 tentang “Hutan Adat Bukan Hutan Negara”, UU No.6/2014 tentang Pedesaan, Undang–undang OTSUS No 21/2001 dan UU No.35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Otsus 2001 dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tidak ada “TANAH KOSONG” di Tanah Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah Orang Asli Papua.

Sehingga keputusan MK.35 Tahun 2012 bahwa “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat (Orang Asli Papua) atas ruang yangh ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air, dan udara di wilayah Provinsi Papua Barat. Lebih dari itu, UU OTSUS seharusnya menjadi acuan utama untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat Papua atas sumberdaya tanah, hutan, air dan udara di Tanah Papua.

Penyusunan rencana revisi RTRWP Papua Barat semestinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada, bahwa Masyarakat Adat di wilayah Papua Barat harus dilibatkan secara penuh dan aktif dalam pembahasan, penentuan hingga menyetujui atau menolak keberadaan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat pun tidak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP.

Sementara MRP adalah representasi kultur Orang Asli Papua, baik terkait nilai-nilai tradisi maupun keberadaan hak-hak dasarnya atas tanah, hutan, air dan udara yang menjadi ruang hidup mereka di Tanah Papua. Setelah membaca dengan seksama dan mendiskusikan secara mendalam bersama komunitas-komunitas adat di tingkat kampung, distrik dan kabupaten, dokumen revisi RTRWP Papua Barat ternyata lebih besar mengakomodir kepentingan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak orang asli Papua.

Hal ini ditandai dengan diusulkannya alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis, mitigasi bencana dan kebutuhan ruang hidup masyarakat adat. Kami menilai bahwa ada kecenderungan usulan perubahan peruntukan dan fungsi hutan dimaksud hanya untuk mengakomodasikan proyek-proyek pembangunan ekonomi, yaitu program MP3EI dan keterlanjuran perizinan untuk proyek yang melanggar pengelolaan kawasan hutan dan berdampaak social dan ekologi sangat luas, seperti: perkebunan kelapa sawit dan pertambangan migas.

Di lapangan, keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit masih mempunyai masalah social yang pelik, ketidakadilan pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan, serta masalah hokum karena belum adanya pelepasan kawasan hutan, seperti: PT. Varita Maju Tama di Teluk Bintuni; PT. Henrison Inti Persada, PT. Inti Kebun Sejahtera, PT. Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong; PT. Austindo Nusantara Jaya Agro Papua, PT. Varia Mitra Andalan, PT. Permata Putera Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa di Kabupaten Sorong Selatan; PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fak-fak; dan PT. Medco Papua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. Kami juga sangat yakin atas dugaan bahwa rencana revisi RTRWP Papua Barat justru disesuaikan bahkan ditujukan untuk memenuhi intervensi dunia investasi berskala besar, yang pada kenyataannya sudah dan sedang melakukan kegiatan eksplorasi sector pertambangan mineral dan migas pada kawasan hutan, seperti: PT. Akram Resources di Tambrauw; PT. Anugerah Surya Indotama dan PT. Anugerah Surya Pratama serta PT. Waigeo Mineral Mining di Raja Ampat; PT. Chevron West Papua I & III Ltd di Fakfak dan Kaimana; PT. Genting Oil Kasuri Pte.Ltd di Fakfak; PT. Horna Inti Mandiri di Teluk Bintuni; PT. Petrochina International (Bermuda) Ltd di Sorong; PT. Bukit Utama Sejahtera di Sorong Selatan.

Masyarakat adat Papua membutuhkan pembangunan, dan membutuhkan juga kehadiran investasi untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan sumberdaya alam di wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk itulah Tata Ruang Wilayah Provinsi sangat diperlukan. Namun sangat disayangkan kalau dalam proses-proses perencanaan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam hal proses penyusunan RTRWP, pemerintah daerah justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan keberadaan Orang Asli Papua.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka kami memandang pengesahan RTRWP Papua Barat akan menimbulkan dan menambah konflik yang berdimensi luas di Tanah Papua, terkait dengan perampasan tanah, menghilangkan hak dan akses masyarakat mengelola hutan, meningkatnya deforestasi, terbatasnya pemenuhan sumber pangan masyarakat, mengancam kepunahan identitas dan keberadaan Orang Asli Papua, serta mengabaikan hak konstitusional Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan pertimbangan kami di atas, maka kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat MENOLAK Pengesahan Revisi RTRWP Papua Barat yang telah ada. Bersama itu juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan ulang proses penyusunan RTRWP Papua Barat sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Penataan Ruang dan mempertimbangkan UU OTSUS Papua Nomor. 21 Tahun 2001 serta perubahannya.

Kami meminta kepada Menteri Kehutanan dan DPR-RI serta pihak terkait lainnya untuk MENGHENTIKAN Pengesahan RTRWP Papua Barat, sembari bertindak mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi yang meluas tentang revisi RTRWP Papua Barat, utamanya melibatkan masyarakat adat akar rumput di Papua Barat.

kami meminta Menteri Kehutanan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di lingkup wilayah pemerintahan provinsi Papua Barat untuk segera mengakui, menghormati dan melindungi pengetahuan pola ruang masyarakat adat di Provinsi Papua Barat, mengakomodasikan pengetahuan ruang masyarakat tersebut dalam RTRWP Papua Barat sebagai dasar kebijakan ruang daerah, nasional maupun rencana detail pengelolaan ruang.

Terkait pentingnya Tata Ruang Wilayah yang mengakomodir keberadaan hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan air sebagai ruang hidupnya dan sumber-sumber penghidupan mereka, maka proses penataan ulang atas RTRWP Papua Barat harus dilakukan setelah adanya peraturan-perundangan yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat, baik dalam hal penguasaan wilayah adat sesuai silsilah kepemilikannya, maupun pengelolaan sumberdaya alam.

Untuk itulah peran MRP Papua Barat serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat sipil yang berada di wilayah provinsi Papua Barat seperti LMA Papua Barat, Dewan Adat Papua, Dewan Adat Suku di tingkat Provinsi dan Kabupaten sangat penting dilibatkan dalam proses-proses perencanaan Tata Ruang Wilayah.

Kami, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat pun meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat untuk mendorong adanya PERDASUS (Peraturan Daerah Khusus) maupun PERDASI (Peraturan Daerah Provinsi) yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua, termasuk terakomodirnya pengakuan terhadap Hak Ulayat sebagai Ruang Adat dalam RTRWP Papua Barat.

Oleh karena itu, pengusulan revisi RTRWP Papua Barat hanya bisa dilakukan setelah adanya PERDASUS maupun PERDASI yang mengakui keberadaan Ruang Adat Orang Asli Papua. Demikian catatan kritis ini sebagai usulan maupun masukan bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang merupakan Representasi Kultur Orang Asli Papua, untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait rencana pengesahan perubahan RTRWP Papua Barat yang telah diagendakan pada September 2014 ini.

Manokwari, 2 September 2014

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

1. Yayasan PARADISEA, Manokwari

2. PAPUANA Conservation, Manokwari

3. JASOIL TANAH PAPUA, Manokwari

4. KAMUKI PAPUA, Manokwari

5. MNUKWAR PAPUA, Manokwari

6. BENTARA PAPUA, Manokwari

7. LP3BH, Manokwari

8. JANGKAR PAPUA, Manokwari

9. LMA Papua Barat, Manokwari

10. Dewan Adat Papua Wilayah III Mnukwar, Manokwari

11. LMA Mbaham Matta, Fakfak

12. GEMAPALA, Fakfak 13. Bin Madag Hom, Teluk Bintuni

14. LMA Kuri, Teluk Bintuni

15. DPMA KNASAIMOS, Sorong Selatan

16. BELANTARA PAPUA, Sorong

17. AMAN Wilayah Sorong Raya, Sorong

18. LMA Malamoi, Sorong

19. AMAN, Jakarta

20. ELSAM, Jakarta

21. Greenpeace Indonesia, Jakarta

22. HuMA, Jakarta

23. Yayasan PUSAKA, Jakarta

Alamat Kontak:

  1. Kantor Yayasan PARADISEA, Jl. Brawijaya, Kelurahan Padarni Manokwari – Papua Barat Kontak Person: Esau Nur Yaung, Yayasan Paradisea (081248162018) Yullyus Kocu.
  2. Papuana Conservation (081344694560) George Dedaida, Papuana Conservation (081344178277)
  3. Pietsau Amafnini, JASOIL Tanah Papua (081344435008).
  4. Y.L. Franky, Yayasan PUSAKA, Jakarta (081317286019)
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Surat Aspirasi ini telah disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Aspirasi Kantor MRP Papua Barat, Manokwari tanggal 8 September 2014.Diterima oleh Ketua MRP-PB, Vitalis Yumte, Wakil Ketua II MRP-PB, Anggota MRP-PB, Anggota DPRP-PB Kursi OTSUS.

    ASPIRASI: CATATAN KRITIS TERHADAP REVISI RTRWP PAPUA BARAT Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat 2 September 2014 Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengusulkan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan sejak tahun 2013, terdiri dari: a) perubahan peruntukan seluas 952.683 ha; b) perubahan antar fungsi seluas 874.914 ha; dan c) perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 ha, dengan total perubahan mencapai 1.836.327 hektar.

    Tim Terpadu (Timdu) juga sudah melakukan pengkajian terhadap usulan revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua Barat, namun hasil laporan akhir dari kajian tersebut belum dapat diketahui oleh public luas, bahkan tanpa proses konsultasi public yang melibatkan masyarakat adat (Orang Asli Papua).

    Pengesahan Revisi RTRWP Papua Barat direncanakan pada September 2014. Catatan kritis terhadap revisi RTRWP Papua Barat ini terdorong oleh kepedulian dan keprihatinan terhadap Ruang Adat Orang Asli Papua dalam konteks kepemilikan dan penguasaan wilayah adat atas tanah, hutan, air dan udara yang merupakan wilayah keberadaannya dan sumber penghidupannya. Sejumlah proses pertemuan, workshop dan diskusi di tingkat kampung, distrik, kabupaten, provinsi dan pusat terkait Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam revisi RTRWP Papua Barat pun sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga paruhan akhir tahun 2014 ini.

    Dari proses-proses yang telah dilakukan, kami menilai bahwa dokumen RTRWP Papua Barat yang diusulkan tersebut dalam implementasinya tidak mengacu pada prinsip-prinsip kemitraan, partisipatif, keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU. No. 26 Tahun 2007; PP. 15/2010 dan PP. 68/2010, serta Permen PU No.15/PRT/M/2009 terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang wilayah. Para pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara aktif dalam tahapan penyusunan RTRWP Papua Barat.

    Seperti halnya masyarakat adat Papua serta lembaga-lembaga adat di Papua Barat dalam diskusi dan konsultasi public sesuai mekanisme penataan ruang. Selain itu, semestinya penyusunan tata ruang wilayah dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat dimana Orang Asli Papua sebagai pemilik hak atas tanah, hutan, air dan udara oleh karena keberadaannya di atas Tanah Papua sesuai UU OTSUS Tahun 2001.

    Bahkan dalam hal RTRWP (Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua Barat, pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan Keputusan MK.35 Tahun 2012 tentang “Hutan Adat Bukan Hutan Negara”, UU No.6/2014 tentang Pedesaan, Undang–undang OTSUS No 21/2001 dan UU No.35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Otsus 2001 dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tidak ada “TANAH KOSONG” di Tanah Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah Orang Asli Papua.

    Sehingga keputusan MK.35 Tahun 2012 bahwa “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat (Orang Asli Papua) atas ruang yangh ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air, dan udara di wilayah Provinsi Papua Barat. Lebih dari itu, UU OTSUS seharusnya menjadi acuan utama untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat Papua atas sumberdaya tanah, hutan, air dan udara di Tanah Papua.

    Penyusunan rencana revisi RTRWP Papua Barat semestinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada, bahwa Masyarakat Adat di wilayah Papua Barat harus dilibatkan secara penuh dan aktif dalam pembahasan, penentuan hingga menyetujui atau menolak keberadaan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat pun tidak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP.

    Sementara MRP adalah representasi kultur Orang Asli Papua, baik terkait nilai-nilai tradisi maupun keberadaan hak-hak dasarnya atas tanah, hutan, air dan udara yang menjadi ruang hidup mereka di Tanah Papua. Setelah membaca dengan seksama dan mendiskusikan secara mendalam bersama komunitas-komunitas adat di tingkat kampung, distrik dan kabupaten, dokumen revisi RTRWP Papua Barat ternyata lebih besar mengakomodir kepentingan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak orang asli Papua.

    Hal ini ditandai dengan diusulkannya alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis, mitigasi bencana dan kebutuhan ruang hidup masyarakat adat. Kami menilai bahwa ada kecenderungan usulan perubahan peruntukan dan fungsi hutan dimaksud hanya untuk mengakomodasikan proyek-proyek pembangunan ekonomi, yaitu program MP3EI dan keterlanjuran perizinan untuk proyek yang melanggar pengelolaan kawasan hutan dan berdampaak social dan ekologi sangat luas, seperti: perkebunan kelapa sawit dan pertambangan migas.

    Di lapangan, keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit masih mempunyai masalah social yang pelik, ketidakadilan pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan, serta masalah hokum karena belum adanya pelepasan kawasan hutan, seperti: PT. Varita Maju Tama di Teluk Bintuni; PT. Henrison Inti Persada, PT. Inti Kebun Sejahtera, PT. Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong; PT. Austindo Nusantara Jaya Agro Papua, PT. Varia Mitra Andalan, PT. Permata Putera Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa di Kabupaten Sorong Selatan; PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fak-fak; dan PT. Medco Papua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. Kami juga sangat yakin atas dugaan bahwa rencana revisi RTRWP Papua Barat justru disesuaikan bahkan ditujukan untuk memenuhi intervensi dunia investasi berskala besar, yang pada kenyataannya sudah dan sedang melakukan kegiatan eksplorasi sector pertambangan mineral dan migas pada kawasan hutan, seperti: PT. Akram Resources di Tambrauw; PT. Anugerah Surya Indotama dan PT. Anugerah Surya Pratama serta PT. Waigeo Mineral Mining di Raja Ampat; PT. Chevron West Papua I & III Ltd di Fakfak dan Kaimana; PT. Genting Oil Kasuri Pte.Ltd di Fakfak; PT. Horna Inti Mandiri di Teluk Bintuni; PT. Petrochina International (Bermuda) Ltd di Sorong; PT. Bukit Utama Sejahtera di Sorong Selatan.

    Masyarakat adat Papua membutuhkan pembangunan, dan membutuhkan juga kehadiran investasi untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan sumberdaya alam di wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk itulah Tata Ruang Wilayah Provinsi sangat diperlukan. Namun sangat disayangkan kalau dalam proses-proses perencanaan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam hal proses penyusunan RTRWP, pemerintah daerah justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan keberadaan Orang Asli Papua.

    Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka kami memandang pengesahan RTRWP Papua Barat akan menimbulkan dan menambah konflik yang berdimensi luas di Tanah Papua, terkait dengan perampasan tanah, menghilangkan hak dan akses masyarakat mengelola hutan, meningkatnya deforestasi, terbatasnya pemenuhan sumber pangan masyarakat, mengancam kepunahan identitas dan keberadaan Orang Asli Papua, serta mengabaikan hak konstitusional Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat.

    Berdasarkan pertimbangan kami di atas, maka kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat MENOLAK Pengesahan Revisi RTRWP Papua Barat yang telah ada. Bersama itu juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan ulang proses penyusunan RTRWP Papua Barat sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Penataan Ruang dan mempertimbangkan UU OTSUS Papua Nomor. 21 Tahun 2001 serta perubahannya.

    Kami meminta kepada Menteri Kehutanan dan DPR-RI serta pihak terkait lainnya untuk MENGHENTIKAN Pengesahan RTRWP Papua Barat, sembari bertindak mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi yang meluas tentang revisi RTRWP Papua Barat, utamanya melibatkan masyarakat adat akar rumput di Papua Barat.

    kami meminta Menteri Kehutanan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di lingkup wilayah pemerintahan provinsi Papua Barat untuk segera mengakui, menghormati dan melindungi pengetahuan pola ruang masyarakat adat di Provinsi Papua Barat, mengakomodasikan pengetahuan ruang masyarakat tersebut dalam RTRWP Papua Barat sebagai dasar kebijakan ruang daerah, nasional maupun rencana detail pengelolaan ruang.

    Terkait pentingnya Tata Ruang Wilayah yang mengakomodir keberadaan hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan air sebagai ruang hidupnya dan sumber-sumber penghidupan mereka, maka proses penataan ulang atas RTRWP Papua Barat harus dilakukan setelah adanya peraturan-perundangan yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat, baik dalam hal penguasaan wilayah adat sesuai silsilah kepemilikannya, maupun pengelolaan sumberdaya alam.

    Untuk itulah peran MRP Papua Barat serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat sipil yang berada di wilayah provinsi Papua Barat seperti LMA Papua Barat, Dewan Adat Papua, Dewan Adat Suku di tingkat Provinsi dan Kabupaten sangat penting dilibatkan dalam proses-proses perencanaan Tata Ruang Wilayah.

    Kami, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat pun meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat untuk mendorong adanya PERDASUS (Peraturan Daerah Khusus) maupun PERDASI (Peraturan Daerah Provinsi) yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua, termasuk terakomodirnya pengakuan terhadap Hak Ulayat sebagai Ruang Adat dalam RTRWP Papua Barat.

    Oleh karena itu, pengusulan revisi RTRWP Papua Barat hanya bisa dilakukan setelah adanya PERDASUS maupun PERDASI yang mengakui keberadaan Ruang Adat Orang Asli Papua. Demikian catatan kritis ini sebagai usulan maupun masukan bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang merupakan Representasi Kultur Orang Asli Papua, untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait rencana pengesahan perubahan RTRWP Papua Barat yang telah diagendakan pada September 2014 ini.

    Manokwari, 2 September 2014

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    1. Yayasan PARADISEA, Manokwari

    2. PAPUANA Conservation, Manokwari

    3. JASOIL TANAH PAPUA, Manokwari

    4. KAMUKI PAPUA, Manokwari

    5. MNUKWAR PAPUA, Manokwari

    6. BENTARA PAPUA, Manokwari

    7. LP3BH, Manokwari

    8. JANGKAR PAPUA, Manokwari

    9. LMA Papua Barat, Manokwari

    10. Dewan Adat Papua Wilayah III Mnukwar, Manokwari

    11. LMA Mbaham Matta, Fakfak

    12. GEMAPALA, Fakfak 13. Bin Madag Hom, Teluk Bintuni

    14. LMA Kuri, Teluk Bintuni

    15. DPMA KNASAIMOS, Sorong Selatan

    16. BELANTARA PAPUA, Sorong

    17. AMAN Wilayah Sorong Raya, Sorong

    18. LMA Malamoi, Sorong

    19. AMAN, Jakarta

    20. ELSAM, Jakarta

    21. Greenpeace Indonesia, Jakarta

    22. HuMA, Jakarta

    23. Yayasan PUSAKA, Jakarta

    Alamat Kontak:

    1. Kantor Yayasan PARADISEA, Jl. Brawijaya, Kelurahan Padarni Manokwari – Papua Barat Kontak Person: Esau Nur Yaung, Yayasan Paradisea (081248162018) Yullyus Kocu.
    2. Papuana Conservation (081344694560) George Dedaida, Papuana Conservation (081344178277)
    3. Pietsau Amafnini, JASOIL Tanah Papua (081344435008).
    4. Y.L. Franky, Yayasan PUSAKA, Jakarta (081317286019)
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on