Merasa tak dihargai, orang-orang Yerisiam yang punya hak ulayat dipakai perusahaan Sawit, kembali datangi perusahaan. Kepala Suku Besar Yerisiam, S.P Hanebora, pada tanggal 4 September 2014 datang ke kantor PT. Nabire Baru yang berlokasi di areal sawit. Mereka meminta perusahaan untuk tidak main-main dengan hak adat. Ada tiga pembicaraan yang disampaikan kepada bos sawit. Kedatangan pemilik hak ulayat ini langsung diterima Imam Basrowi selaku direktur utama (PT.Nabire Baru, PT. Sariwana Unggul Mandiri dan PT. Sariwana Adi Perkasa. Masyarakat Yerisiam mendesak perusahaan setempat untuk tertib dalam kesepakatan bersama yang telah ada. Seperti harga kayu, luas areal dan PAM Swakarsa.

pertemuan suku besar yerisiam dengan direktur pt.nabire baru

pertemuan suku besar yerisiam dengan direktur pt.nabire baru

Menanggapi sikap pemilik hak ulayat melaui koperasi Bumiowi yang mengeluarkan sikap penarikan PAM Swakarsa dari kebun sawit, perusahaan hanya bilang mereka akan berusahaan untuk menarik seluruh satuan pengamanan areal sawit yang selama ini di jaga oleh satuan brigadir mobil. Menurut Imam Basrowi selaku pimpinan, alasan mereka hadirkan polisi ke areal demi jaga usaha kebun dari gangguan keamanan. Ditanya soal MOU yang telah mereka teken sama-sama soal pengamanan perusahaan diserahi kepada pemilik hak ulayat, orang yang mengaku diri dekat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa pemilik hak ulayat tak mampu jaga perusahaan seperti mengatasi keamanan.

Sementara mengenai harga kayu, selama ini perusahaan pakai standar SK Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan bukan Kayu yang dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat. Menurut pemangku hak ulayat, dalam praktiknya, PT. Nabire Baru bayar dengan mekanisme (contoh: 10.000 x luas lahan). Jadi, bila hasil apa saja termasuk rotan, jenis kayu dalam areal tersebut, maupun dusun sagu, pembayarannya tetap 10.000 per areal yang dikebas.

Imam Basrowi Direktur Utama PT. Nabire Baru

Imam Basrowi Direktur Utama PT. Nabire Baru

Sesuai dengan pasal 5 SK Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang prosedur dan tata cara pembayaran, tercantum bahwa; pembayaran kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-BK, IPK, ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat. Pasal 5 ayat 17-19 menyebutkan secara jelas jenis kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, getah, minyak kayu putih, kulit, sagu dan lain sebagainya yang hasilnya dari hutan serta hasil olahannya.

Suku Besar Yerisiam punya 4 koperasi yang berbadan hukum tetap. Koperasi Bumiowi, Saramoi, Sarakwari dan Awarua. MOU yang adat sudah diserahkan kepada perusahaan namun dari perusahaan belum ditindaklanjuti. Selama ini ketika ditanya komitmen perusahaan, pihaknya klaim akan melanjutkan. MOU terakhir dibahas 4 bulan yang lalu. Dalam MOU tercantum klausul tentang penarikan PAM Brimob, tak boleh bangun gedung ibadah, areal sakral/kebun/tempat kramat/ jangan diganggu. Kemudian, alan sebelah selatan yang dibongkar milik masyarakat adat. Masyarakat adat juga minta keterlibatan adat untuk atur saham didalam perusahaan. Hal lainnya berupa fasilitas air bersih, rumah, kesehatan, dll. Sampai pada pertemuan ini, belum ada satupun yang terealisasi, padahal perusahaan sudah melakukan usaha lebih jauh dan banyak ambil hasil hutan disini.

Robertino Hanebora (sekertaris Suku Besar Yerisiam) IMG_6395

Robertino Hanebora (sekertaris Suku Besar Yerisiam) IMG_6395

Soal Pengukuran luas areal dalam MOU masyarakat minta perusahaan ukur namun belum ada informasi dari mereka tentang luas lahan. Warga Yerisiam menduga ada pembengkakan areal dari 3.000 menjadi 10.000, bahkan yang menjadi milik pemilik setempat dari 8.000 hektar turun jadi 5.000. Sekarang, perusahaan ada penawaran penambahan lahan, namun orang setempat menolaknya dengan syarat terlebih dahulu merealisasi MOU yang telah diteken dan diajalankan, dan areal yang ada ditanam dulu. Robertino Hanebora selaku sekertaris Suku Besar Yerisiam mengatakan, aktivitas pembukaan lahan oleh perusahan kelapa sawit PT.Nabire Baru/PT.Sariwana Unggul Mandiri di KM 19 Wami Distrik Yaur Nabire-Papua, dirinya menduga pembukaan lahan sudah melebihi kesepakatan dengan pemilik ulayat. Hal itu dibuktikan dengan pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat yang melakukan pengukuran pada 8 September 2014. Areal yang diperuntukan oleh masyarakat adat adalah 8000 hektr, namun hasil pengukuran ternyata sudah mencapai 22.000 hektar lahan yang sudah dibuka.

suara orang adat sering disepelekan berbagai pihak. Mengutip pernyataan Sekjend PBB pada peringatan hari adat se-dunia agustus silam, dia menegaskan bahwa masyarakat adat harus diberikan hak dan kebebasannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Agustus sebagai pengakuan atas pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat, yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1982. “Ketidakadilan sejarah telah terlalu sering mengakibatkan pengecualian dan kemiskinan,” kata Ban, serta menambahkan bahwa struktur kekuasaan terus menciptakan hambatan terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dari Indonesia sendiri, gerakan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, disambut begitu luar biasa. Namun, masih saja problem regulasi negara tetap berbenturan dengan aplikasi pemilik modal. (Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Merasa tak dihargai, orang-orang Yerisiam yang punya hak ulayat dipakai perusahaan Sawit, kembali datangi perusahaan. Kepala Suku Besar Yerisiam, S.P Hanebora, pada tanggal 4 September 2014 datang ke kantor PT. Nabire Baru yang berlokasi di areal sawit. Mereka meminta perusahaan untuk tidak main-main dengan hak adat. Ada tiga pembicaraan yang disampaikan kepada bos sawit. Kedatangan pemilik hak ulayat ini langsung diterima Imam Basrowi selaku direktur utama (PT.Nabire Baru, PT. Sariwana Unggul Mandiri dan PT. Sariwana Adi Perkasa. Masyarakat Yerisiam mendesak perusahaan setempat untuk tertib dalam kesepakatan bersama yang telah ada. Seperti harga kayu, luas areal dan PAM Swakarsa.

    pertemuan suku besar yerisiam dengan direktur pt.nabire baru

    pertemuan suku besar yerisiam dengan direktur pt.nabire baru

    Menanggapi sikap pemilik hak ulayat melaui koperasi Bumiowi yang mengeluarkan sikap penarikan PAM Swakarsa dari kebun sawit, perusahaan hanya bilang mereka akan berusahaan untuk menarik seluruh satuan pengamanan areal sawit yang selama ini di jaga oleh satuan brigadir mobil. Menurut Imam Basrowi selaku pimpinan, alasan mereka hadirkan polisi ke areal demi jaga usaha kebun dari gangguan keamanan. Ditanya soal MOU yang telah mereka teken sama-sama soal pengamanan perusahaan diserahi kepada pemilik hak ulayat, orang yang mengaku diri dekat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa pemilik hak ulayat tak mampu jaga perusahaan seperti mengatasi keamanan.

    Sementara mengenai harga kayu, selama ini perusahaan pakai standar SK Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan bukan Kayu yang dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat. Menurut pemangku hak ulayat, dalam praktiknya, PT. Nabire Baru bayar dengan mekanisme (contoh: 10.000 x luas lahan). Jadi, bila hasil apa saja termasuk rotan, jenis kayu dalam areal tersebut, maupun dusun sagu, pembayarannya tetap 10.000 per areal yang dikebas.

    Imam Basrowi Direktur Utama PT. Nabire Baru

    Imam Basrowi Direktur Utama PT. Nabire Baru

    Sesuai dengan pasal 5 SK Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang prosedur dan tata cara pembayaran, tercantum bahwa; pembayaran kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-BK, IPK, ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat. Pasal 5 ayat 17-19 menyebutkan secara jelas jenis kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, getah, minyak kayu putih, kulit, sagu dan lain sebagainya yang hasilnya dari hutan serta hasil olahannya.

    Suku Besar Yerisiam punya 4 koperasi yang berbadan hukum tetap. Koperasi Bumiowi, Saramoi, Sarakwari dan Awarua. MOU yang adat sudah diserahkan kepada perusahaan namun dari perusahaan belum ditindaklanjuti. Selama ini ketika ditanya komitmen perusahaan, pihaknya klaim akan melanjutkan. MOU terakhir dibahas 4 bulan yang lalu. Dalam MOU tercantum klausul tentang penarikan PAM Brimob, tak boleh bangun gedung ibadah, areal sakral/kebun/tempat kramat/ jangan diganggu. Kemudian, alan sebelah selatan yang dibongkar milik masyarakat adat. Masyarakat adat juga minta keterlibatan adat untuk atur saham didalam perusahaan. Hal lainnya berupa fasilitas air bersih, rumah, kesehatan, dll. Sampai pada pertemuan ini, belum ada satupun yang terealisasi, padahal perusahaan sudah melakukan usaha lebih jauh dan banyak ambil hasil hutan disini.

    Robertino Hanebora (sekertaris Suku Besar Yerisiam) IMG_6395

    Robertino Hanebora (sekertaris Suku Besar Yerisiam) IMG_6395

    Soal Pengukuran luas areal dalam MOU masyarakat minta perusahaan ukur namun belum ada informasi dari mereka tentang luas lahan. Warga Yerisiam menduga ada pembengkakan areal dari 3.000 menjadi 10.000, bahkan yang menjadi milik pemilik setempat dari 8.000 hektar turun jadi 5.000. Sekarang, perusahaan ada penawaran penambahan lahan, namun orang setempat menolaknya dengan syarat terlebih dahulu merealisasi MOU yang telah diteken dan diajalankan, dan areal yang ada ditanam dulu. Robertino Hanebora selaku sekertaris Suku Besar Yerisiam mengatakan, aktivitas pembukaan lahan oleh perusahan kelapa sawit PT.Nabire Baru/PT.Sariwana Unggul Mandiri di KM 19 Wami Distrik Yaur Nabire-Papua, dirinya menduga pembukaan lahan sudah melebihi kesepakatan dengan pemilik ulayat. Hal itu dibuktikan dengan pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat yang melakukan pengukuran pada 8 September 2014. Areal yang diperuntukan oleh masyarakat adat adalah 8000 hektr, namun hasil pengukuran ternyata sudah mencapai 22.000 hektar lahan yang sudah dibuka.

    suara orang adat sering disepelekan berbagai pihak. Mengutip pernyataan Sekjend PBB pada peringatan hari adat se-dunia agustus silam, dia menegaskan bahwa masyarakat adat harus diberikan hak dan kebebasannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Agustus sebagai pengakuan atas pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat, yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1982. “Ketidakadilan sejarah telah terlalu sering mengakibatkan pengecualian dan kemiskinan,” kata Ban, serta menambahkan bahwa struktur kekuasaan terus menciptakan hambatan terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dari Indonesia sendiri, gerakan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, disambut begitu luar biasa. Namun, masih saja problem regulasi negara tetap berbenturan dengan aplikasi pemilik modal. (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on