Dokumen usulan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat tidak sejalan dengan ketentuan hukum. Sejumlah pihak menolak usulan tersebut. Salah satunya dari aktivis pro hak-hak adat di Tanah Papua. Mereka telah melayangkan berbagai protes.

Direktur Yayasan Pusaka, Y. L Franky menyoroti usulan dokumen RTRWP Papua Barat. Dokumen RTRWP tidak mengacu pada prinsip-prinsip kemitraan, partisipasif, keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2007, PP No 15 Tahun 2010 dan PP 68 Tahun 2010 serta Permen PU No 15/PRT/M/2009 terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang wilayah.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

“Para pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara aktif dalam tahapan penyusunan RTRWP Papua Barat,” kata Franky. Dalam RTRWP Papua Barat, pemda setempat harus mempertimbangkan keberadaan keputusan MK No 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara.

“trada (tidak ada) tanah kosong di Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah orang asli Papua,” ujarnya. Putusan MK tersebut juga menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat atas ruang yang ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air dan udara di Provinsi Papua Barat. “Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat juga tak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP,” ujarnya.

Jebolan Universitas Tadaluka Palu Sulawesi kepada media di Jakarta bilang, dalam RTRWP Papua Barat pemerintah seharusnya mempertimbangkan keberadaan keputusan MK No 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara. “Tidak ada tanah kosong di Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah orang asli Papua,” ujarnya. Putusan MK tersebut juga menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat atas ruang yang ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air dan udara di Provinsi Papua Barat. “Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat juga tak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Sebagaimana dengan advokasi yang dilakukan pusaka ke Papua, masyarakat Papua Barat memang membutuhkan pembangunan dan kehadiran investor dalam mengelola serta mengembangkan sumber daya alam. Namun sangat di sayangkan kalau dalam proses-proses perencanaan hingga pelaksanaannya mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan orang asli Papua.

“Franky menduga pengesahan RTRWP Papua Barat akan menimbulkan dan menambah konflik yang berdimensi luas di Tanah Papua,” ujarnya. Berharap Menteri Kehutanan dan DPR serta pihak terkait untuk menghentikan pengesahan RTRWP Papua Barat, sambil bertindak mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi yang meluas tentang revisi RTRWP terutama pelibatan masyarakat adat.

Desak Batalkan RTRWP Papua Barat.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membatalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat. Sebab, disinyalir menguntungkan koorporasi baik perkebunan maupun pertambangan.

Hal itu di katakana oleh Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan revisi RTRWP Papua Barat tersebut mengacam keberadaan 952.683 hektar hutan yang tidak bisa diawasi masyarakat adat. Hutan akan hilang karena dibukanya lahan budidaya perkebunan ubi dan persawahan yang tidak menguntungkan masyarakat.

Luasnya mencapai 1,8 juta dan 952 ribu hektar, lanjut Zenzi. Pelepasan hutan di beberapa provinsi dengan skala besar itu salah satunya diketahui di wilayah Papua yang kemungkinan akan dijadikan sebagai ladang bisnis. “Kami mengkhawatirkan proses pengusulan pelepasan hutan dan penyusunan tata ruang itu tidak relevan karena di dalamnya tidak melibatkan masyarakat Papua,” ucapnya.

Seperti dilansir Antara (harnas.co), pada Minggu (14/9), kecurigaan muncul karena masyarakat Papua tidak dilibatkan. Artinya, pelepasan tersebut untuk kepentingan bisnis skala besar sawit dan MIFE. Walhi mengingatkan agar Kementerian Kehutanan harus berhati-hati dan memastikan benar bahwa kawasan hutan yang akan dilepas atas dasar kebutuhan masyarakat/komunitas.

“Jangan melepaskan sebuah kawasan hutan yang mana di atasnya telah dan akan ada konsesi perkebunan skala besar,” tegas pria bertubuh kurus tinggi itu. “Kemenhut harus melakukan pengecekan lagi karena dalam pembahasan RTRWP Papua Barat sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat,” kata Zenzi di Jakarta, Minggu (14/9).

Via harianterbit.com, Zenzi bilang hilangnya pengawasan masyarakat adat terhadap ratusan ribu hektar hutan tersebut akan merusak hutan yang tidak hanya dimiliki masyarakat tetapi juga hutan lindung. Hal ini akan menambah deforestasi (penghilangan) hutan di Papua khususnya Papua Barat yang sudah mulai tergantikan dengan perkebunan ataupun pertambangan.

Sementara itu, pada pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014) sore. Salah satu poin yang diusulkan oleh Majelis Rakyat Papua Barat kepada Jokowi adalah mengembalikan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte mengatakan, masalah yang dihadapi warga Papua adalah hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satunya dikuasainya hutan adat oleh industri tambang asing.

“Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian atas UU Kehutanan dasarnya memungkinkan masyarakat hukum adat Papua memilik hutan adatnya menurut wilayah masing-masing,” ujar Vitalis, kepada (kompas.com) seusai pertemuan.

“MRP berharap di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla, upaya pengembalian kepemilikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat di Papua akan memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya,” lanjut dia.

Di kembalikannya hutan adat kepada masyarakat hukum adat sama sekali tak mengurangi hak negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan hutan adat serta sumber daya alam di dalamnya. Bahkan, kata Vitalis, pengembalian hutan adat akan mengakomodasi kepentingan semua pihak. “Pengembalian hutan adat ke masyarakat adat Papua tidak akan menghambat investasi. Justru, ini ‘triple wins’ bagi pemerintah, rakyat Papua dan dunia usaha,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Perlu diketahui, gerakan protes atas usulan RTRWP Papua Barat dilakukan oleh sejumlah aktivis pejuang hak-hak adat dari Papua hingga Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil Tanah Papua dari aktivis LSM, Majelis Rakyat Papua Barat dan Tokoh adat antara lain; Daniel Mandacan (MA Hatam–Arfak), Zeth Gwas Gwas (LMA Mbaham Mata), George K. Dedaida (Papuana Conservation), Esau N Yaung (Yayasan Paradisea), Pietsau Amafnini (JASOIL Tanah Papua), Lien Maloali (FOKER LSM se-Papua), Y.L. Franky (Yayasan PUSAKA) serta Mukri dari EKNAS WALHI.

Kamis 11 September 2014 mendatangi Jokowi Centre (baca: audiensi) diterima oleh Tim Jokowi Centre diantaranya Deputi Tim Transisi (Eko Putro Sanjojo), Daniel Djohan (Koordinator Pokja), Judith J Navarro (Ketua Pokja Papua) serta personil pokja Papua daerah antaranya Meri Kaize. Pada kesempatan tersebut, meminta Rezim akan datang harus membatalkan pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi di Tanah Papua. Sebab, proses penggodokan RTRWP tersebut pemerintah daerah tidak transparan bahkan masyarakat adat tak dilibatkan”, demikian yang disampaikan perwakilan koalisi. Lanjut mereka, orang-orang adat asli Papua sudah tidak dihargai oleh para pejabat saat ini, sehingga hak-hak asli disini terancam diabaikan oleh politikus birokrat daerah yang diduga terlena oleh iming-iming uang dari para pemodal.

Penyampaian Aspirasi Tata Ruang Adat Orang Asli Papua oleh Koalisi kepada Ketua Fraksi PDIP-Perjuangan, Budiman Sudjatmiko di Jakarta.

“Tidak ada “TANAH KOSONG” di Tanah Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah Orang Asli Papua. Sehingga keputusan MK.35 Tahun 2012 bahwa “Hutan Adat Bukan Hutan Negara”

Menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat (Orang Asli Papua) atas ruang yangh ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air, dan udara di wilayah Provinsi Papua Barat. Lebih dari itu, UU OTSUS seharusnya menjadi acuan utama untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat Papua atas sumberdaya tanah, hutan, air dan udara di Tanah Papua.

Jasoil Tanah Papua melaporkan bahwa penyusunan rencana revisi RTRWP Papua Barat semestinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada, bahwa Masyarakat Adat di wilayah Papua Barat harus dilibatkan secara penuh dan aktif dalam pembahasan, penentuan hingga menyetujui atau menolak keberadaan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat pun tidak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP. Sementara MRP adalah representasi kultur Orang Asli Papua, baik terkait nilai-nilai tradisi maupun keberadaan hak-hak dasarnya atas tanah, hutan, air dan udara yang menjadi ruang hidup mereka di Tanah Papua.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Dokumen usulan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat tidak sejalan dengan ketentuan hukum. Sejumlah pihak menolak usulan tersebut. Salah satunya dari aktivis pro hak-hak adat di Tanah Papua. Mereka telah melayangkan berbagai protes.

    Direktur Yayasan Pusaka, Y. L Franky menyoroti usulan dokumen RTRWP Papua Barat. Dokumen RTRWP tidak mengacu pada prinsip-prinsip kemitraan, partisipasif, keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2007, PP No 15 Tahun 2010 dan PP 68 Tahun 2010 serta Permen PU No 15/PRT/M/2009 terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang wilayah.

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    “Para pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara aktif dalam tahapan penyusunan RTRWP Papua Barat,” kata Franky. Dalam RTRWP Papua Barat, pemda setempat harus mempertimbangkan keberadaan keputusan MK No 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara.

    “trada (tidak ada) tanah kosong di Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah orang asli Papua,” ujarnya. Putusan MK tersebut juga menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat atas ruang yang ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air dan udara di Provinsi Papua Barat. “Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat juga tak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP,” ujarnya.

    Jebolan Universitas Tadaluka Palu Sulawesi kepada media di Jakarta bilang, dalam RTRWP Papua Barat pemerintah seharusnya mempertimbangkan keberadaan keputusan MK No 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara. “Tidak ada tanah kosong di Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah orang asli Papua,” ujarnya. Putusan MK tersebut juga menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat atas ruang yang ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air dan udara di Provinsi Papua Barat. “Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat juga tak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP,” ujarnya.

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Sebagaimana dengan advokasi yang dilakukan pusaka ke Papua, masyarakat Papua Barat memang membutuhkan pembangunan dan kehadiran investor dalam mengelola serta mengembangkan sumber daya alam. Namun sangat di sayangkan kalau dalam proses-proses perencanaan hingga pelaksanaannya mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan orang asli Papua.

    “Franky menduga pengesahan RTRWP Papua Barat akan menimbulkan dan menambah konflik yang berdimensi luas di Tanah Papua,” ujarnya. Berharap Menteri Kehutanan dan DPR serta pihak terkait untuk menghentikan pengesahan RTRWP Papua Barat, sambil bertindak mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi yang meluas tentang revisi RTRWP terutama pelibatan masyarakat adat.

    Desak Batalkan RTRWP Papua Barat.

    Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membatalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat. Sebab, disinyalir menguntungkan koorporasi baik perkebunan maupun pertambangan.

    Hal itu di katakana oleh Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan revisi RTRWP Papua Barat tersebut mengacam keberadaan 952.683 hektar hutan yang tidak bisa diawasi masyarakat adat. Hutan akan hilang karena dibukanya lahan budidaya perkebunan ubi dan persawahan yang tidak menguntungkan masyarakat.

    Luasnya mencapai 1,8 juta dan 952 ribu hektar, lanjut Zenzi. Pelepasan hutan di beberapa provinsi dengan skala besar itu salah satunya diketahui di wilayah Papua yang kemungkinan akan dijadikan sebagai ladang bisnis. “Kami mengkhawatirkan proses pengusulan pelepasan hutan dan penyusunan tata ruang itu tidak relevan karena di dalamnya tidak melibatkan masyarakat Papua,” ucapnya.

    Seperti dilansir Antara (harnas.co), pada Minggu (14/9), kecurigaan muncul karena masyarakat Papua tidak dilibatkan. Artinya, pelepasan tersebut untuk kepentingan bisnis skala besar sawit dan MIFE. Walhi mengingatkan agar Kementerian Kehutanan harus berhati-hati dan memastikan benar bahwa kawasan hutan yang akan dilepas atas dasar kebutuhan masyarakat/komunitas.

    “Jangan melepaskan sebuah kawasan hutan yang mana di atasnya telah dan akan ada konsesi perkebunan skala besar,” tegas pria bertubuh kurus tinggi itu. “Kemenhut harus melakukan pengecekan lagi karena dalam pembahasan RTRWP Papua Barat sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat,” kata Zenzi di Jakarta, Minggu (14/9).

    Via harianterbit.com, Zenzi bilang hilangnya pengawasan masyarakat adat terhadap ratusan ribu hektar hutan tersebut akan merusak hutan yang tidak hanya dimiliki masyarakat tetapi juga hutan lindung. Hal ini akan menambah deforestasi (penghilangan) hutan di Papua khususnya Papua Barat yang sudah mulai tergantikan dengan perkebunan ataupun pertambangan.

    Sementara itu, pada pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014) sore. Salah satu poin yang diusulkan oleh Majelis Rakyat Papua Barat kepada Jokowi adalah mengembalikan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte mengatakan, masalah yang dihadapi warga Papua adalah hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satunya dikuasainya hutan adat oleh industri tambang asing.

    “Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian atas UU Kehutanan dasarnya memungkinkan masyarakat hukum adat Papua memilik hutan adatnya menurut wilayah masing-masing,” ujar Vitalis, kepada (kompas.com) seusai pertemuan.

    “MRP berharap di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla, upaya pengembalian kepemilikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat di Papua akan memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya,” lanjut dia.

    Di kembalikannya hutan adat kepada masyarakat hukum adat sama sekali tak mengurangi hak negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan hutan adat serta sumber daya alam di dalamnya. Bahkan, kata Vitalis, pengembalian hutan adat akan mengakomodasi kepentingan semua pihak. “Pengembalian hutan adat ke masyarakat adat Papua tidak akan menghambat investasi. Justru, ini ‘triple wins’ bagi pemerintah, rakyat Papua dan dunia usaha,” ujarnya.

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Perlu diketahui, gerakan protes atas usulan RTRWP Papua Barat dilakukan oleh sejumlah aktivis pejuang hak-hak adat dari Papua hingga Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil Tanah Papua dari aktivis LSM, Majelis Rakyat Papua Barat dan Tokoh adat antara lain; Daniel Mandacan (MA Hatam–Arfak), Zeth Gwas Gwas (LMA Mbaham Mata), George K. Dedaida (Papuana Conservation), Esau N Yaung (Yayasan Paradisea), Pietsau Amafnini (JASOIL Tanah Papua), Lien Maloali (FOKER LSM se-Papua), Y.L. Franky (Yayasan PUSAKA) serta Mukri dari EKNAS WALHI.

    Kamis 11 September 2014 mendatangi Jokowi Centre (baca: audiensi) diterima oleh Tim Jokowi Centre diantaranya Deputi Tim Transisi (Eko Putro Sanjojo), Daniel Djohan (Koordinator Pokja), Judith J Navarro (Ketua Pokja Papua) serta personil pokja Papua daerah antaranya Meri Kaize. Pada kesempatan tersebut, meminta Rezim akan datang harus membatalkan pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi di Tanah Papua. Sebab, proses penggodokan RTRWP tersebut pemerintah daerah tidak transparan bahkan masyarakat adat tak dilibatkan”, demikian yang disampaikan perwakilan koalisi. Lanjut mereka, orang-orang adat asli Papua sudah tidak dihargai oleh para pejabat saat ini, sehingga hak-hak asli disini terancam diabaikan oleh politikus birokrat daerah yang diduga terlena oleh iming-iming uang dari para pemodal.

    Penyampaian Aspirasi Tata Ruang Adat Orang Asli Papua oleh Koalisi kepada Ketua Fraksi PDIP-Perjuangan, Budiman Sudjatmiko di Jakarta.

    “Tidak ada “TANAH KOSONG” di Tanah Papua. Pemilik sesungguhnya oleh karena warisan leluhur di Tanah Papua adalah Orang Asli Papua. Sehingga keputusan MK.35 Tahun 2012 bahwa “Hutan Adat Bukan Hutan Negara”

    Menjadi posisi tawar kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat (Orang Asli Papua) atas ruang yangh ada di wilayah yang mencakup tanah, hutan, air, dan udara di wilayah Provinsi Papua Barat. Lebih dari itu, UU OTSUS seharusnya menjadi acuan utama untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat Papua atas sumberdaya tanah, hutan, air dan udara di Tanah Papua.

    Jasoil Tanah Papua melaporkan bahwa penyusunan rencana revisi RTRWP Papua Barat semestinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada, bahwa Masyarakat Adat di wilayah Papua Barat harus dilibatkan secara penuh dan aktif dalam pembahasan, penentuan hingga menyetujui atau menolak keberadaan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat pun tidak dilibatkan dalam proses penyusunan revisi RTRWP. Sementara MRP adalah representasi kultur Orang Asli Papua, baik terkait nilai-nilai tradisi maupun keberadaan hak-hak dasarnya atas tanah, hutan, air dan udara yang menjadi ruang hidup mereka di Tanah Papua.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on