MERAUKE–Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014 akan menjadi ‘PR’ bagi anggota dewan Merauke yang baru saja dilantik, Senin (20/10).

Salah satu anggota dewan yang kembali terpilih, Hendrikus Ndiken menuturkan, Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat yang dititip oleh anggota dewan periode lalu untuk dilanjutkan oleh anggota dewan yang baru.

“Itu sebetulnya sudah menjadi prioritas dalam hak inisiatif dewan kemarin. Namun karena pertimbangan, karena itu mau dibikin mungkin dari produknya eksekutif atau produknya dewan, sehingga prosesnya masih tertunda,” kata Hengky kepada media ini, usai dilantik kemarin.

Aku Hengky, ketika masih menjabat sebagai anggota dewan periode lalu, dirinya keberatan apabila kedua raperda inisiatif itu disusun materinya oleh eksekutif atau legislatif. Menurutnya, dua produk hukum harus diproses/disusun oleh masyarakat asli sendiri.

“Saya mau bahwa produk itu harus dikeluarkan oleh masyarakat asli sendiri yang mengerti tentang hak ulayat, yang mengerti tentang budaya masyarakat asli sini, yang mengerti tentang bagaiamana peradilan adat,” ujarnya.

Terkait kedua raperda itu, sambungnya, Pemerintah harus mengakui bahwa eksistensi masyarakat asli berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya proteksi bagi masyarakat asli.

“Jadi wajib untuk kita yang akan datang untuk melaksanakan raperda tentang hak-hak rakyat dan peradilan masyarakat adat yang berlaku di tanah ini,” katanya.

Tegas Hengky, dewan baru komitmen untuk mendorong kembali kedua raperda itu. “Saya akan mengawal itu ke depan. Saya kira tugas estafet anggota dewan itu akan menjadi estafet sampai kapan pun. Apa yang menjadi amanat rakyat sudah harus menjadi kewajiban dewan terpilih untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat masyarakat terutama masyarakat lokal Papua,” tutur Hengky.

Ketika disinggung soal lemahnya pengawasan dewan oleh sebagian kalangan, Hengky menampik hal itu. Menurutnya, kontrol sudah dilakukan melalui reses dan kunjungan kerja anggota dewan periode 2009-2014.

“Bukan kurang, tapi kita kan setelah kita melakukan peninjauan, ya kita lihat sementara berjalan. Kita menjalankan tugas kita dalam posisi kita sebagai anggota dewan dan kelihatannya semua berjalan baik, ya kita anggap itu bisa diteruskan,” tandasnya. (bintangpapua)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    MERAUKE–Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014 akan menjadi ‘PR’ bagi anggota dewan Merauke yang baru saja dilantik, Senin (20/10).

    Salah satu anggota dewan yang kembali terpilih, Hendrikus Ndiken menuturkan, Raperda Hak Ulayat dan Raperda Hukum Adat yang dititip oleh anggota dewan periode lalu untuk dilanjutkan oleh anggota dewan yang baru.

    “Itu sebetulnya sudah menjadi prioritas dalam hak inisiatif dewan kemarin. Namun karena pertimbangan, karena itu mau dibikin mungkin dari produknya eksekutif atau produknya dewan, sehingga prosesnya masih tertunda,” kata Hengky kepada media ini, usai dilantik kemarin.

    Aku Hengky, ketika masih menjabat sebagai anggota dewan periode lalu, dirinya keberatan apabila kedua raperda inisiatif itu disusun materinya oleh eksekutif atau legislatif. Menurutnya, dua produk hukum harus diproses/disusun oleh masyarakat asli sendiri.

    “Saya mau bahwa produk itu harus dikeluarkan oleh masyarakat asli sendiri yang mengerti tentang hak ulayat, yang mengerti tentang budaya masyarakat asli sini, yang mengerti tentang bagaiamana peradilan adat,” ujarnya.

    Terkait kedua raperda itu, sambungnya, Pemerintah harus mengakui bahwa eksistensi masyarakat asli berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya proteksi bagi masyarakat asli.

    “Jadi wajib untuk kita yang akan datang untuk melaksanakan raperda tentang hak-hak rakyat dan peradilan masyarakat adat yang berlaku di tanah ini,” katanya.

    Tegas Hengky, dewan baru komitmen untuk mendorong kembali kedua raperda itu. “Saya akan mengawal itu ke depan. Saya kira tugas estafet anggota dewan itu akan menjadi estafet sampai kapan pun. Apa yang menjadi amanat rakyat sudah harus menjadi kewajiban dewan terpilih untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat masyarakat terutama masyarakat lokal Papua,” tutur Hengky.

    Ketika disinggung soal lemahnya pengawasan dewan oleh sebagian kalangan, Hengky menampik hal itu. Menurutnya, kontrol sudah dilakukan melalui reses dan kunjungan kerja anggota dewan periode 2009-2014.

    “Bukan kurang, tapi kita kan setelah kita melakukan peninjauan, ya kita lihat sementara berjalan. Kita menjalankan tugas kita dalam posisi kita sebagai anggota dewan dan kelihatannya semua berjalan baik, ya kita anggap itu bisa diteruskan,” tandasnya. (bintangpapua)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on