Belanda bagi wilayah adat di Tanah Papua kedalam tujuh zona. Hal itu kemudian jadi referensi dimasa kini usai Belanda cabut. Era Indonesia meneruskan pencatatan orang adat Papua. Dewan Adat Papua (DAP) melanjutkannya dari segi pemerintahan adat Papua. Disusul kemudian Kamar Dagang dan Industri Wilayah Provinsi Papua.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua akan membagi percepatan ekonomi kerakyatan di Papua, sesuai dengan pembangunan berbasis komoditas unggulan daerah. Hal itu di sampaikan Ketua Kadin Papua, Adolf Alpius Asmuruf. Menurutnya, komoditas unggulan dilakukan dengan cara membagi lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) bagi masing-masing wilayah adat yakni KPE Anim Ha, KPE La Pago, KPE Mamta, KPE Saireri, dan KPE Mee Pago.

“Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi di Papua. Dengan cara ini kebijakan maupun program strategis yang diambil, harus berdasarkan gambaran kondisi dan karakteristik wilayah serta permasalahan yang dihadapi masing-masing kawasan,” tutur Adolf via bisnis liputan6.com 17 Oktober 2014.

Apa saja komoditas yang ingin di kembangkan? komoditas unggulan kopi, buah merah, tanaman pangan dan hortikultura, ternak dan makanan olahan berbahan baku daging yang terdapat di wilayah adat Mee Pago dan La Pago. Komoditas unggulan wilayah Anim Ha berupa karet, sagu, tebu, padi, jagung, perikanan, ternak sapi, ayam dan olahan berbahan baku daging.

Sementara wilayah adat Mamta memiliki komoditas unggulan kelapa sawit, coklat, sagu, buah merah, ternak sapi, ayam dan pakan ternak. Wilayah Adat Saireri punya komoditas unggulan berupa perikanan dan kelautan, kelapa, sagu dan pariwisata berbasis alam dan budaya.

Rencana KADIN itu oleh Ketua DPR Papua bidang ekonomi kerakyatan, Yulius Rumbairusi mendukung program percepatan ekonomi kerakyatan dari sejumlah komoditas unggulan di Papua. Ini dikarenakan wilayah adat di Papua memiliki ciri khas dan iklim dan spesifikasi yang berbeda. Misalnya saja di pegunungan Papua, wilayah suhunya dingin dan lembab. Kemudian wilayah di pesisir pantai lebih panas.

“Langkah ini cukup baik. Kami pikir masyarakat akan terbuka dengan program tersebut. Sementara untuk pengembangan dan promosi komoditas unggulan ini akan dilakukan bersama dengan instansi terkait, misalnya saja melalui BUMD seperti Irian Bakti yang mulai difungsikan kembali, koperasi-koperasi petani dan juga pengusaha dan pihak ketiga lainnya, yakni investor, selain nantinya pemerintah setempat juga memberikan modal usaha untuk pengembangan produk unggulan di masing-masing daerah ini,”pungkasnya.

Perlu di ketahui, pembagian wilayah adat se-Tanah Papua atas 7 wilayah besar sejak jaman Belanda hingga sekarang belum berubah bahkan belum ditetapkan oleh Negara Indonesia berupa status hak masyarakat hukum adat. Acuan tersebut kemudian dianggap sesuai dengan perkembangaan saat ini.

Khusus Provinsi Papua, terdapat 5 wilayah adat. Anim Ha yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Mappi dan Bovendigul. Wilayah adat La Pago yang terdiri dari Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya. Wilayah adat Mamta terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya. Wilayah Adat Saireri terdiri dari Kabu Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen dan Supiori. Wilayah adat Mee Pago terdiri dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Nduga, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak. (Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Belanda bagi wilayah adat di Tanah Papua kedalam tujuh zona. Hal itu kemudian jadi referensi dimasa kini usai Belanda cabut. Era Indonesia meneruskan pencatatan orang adat Papua. Dewan Adat Papua (DAP) melanjutkannya dari segi pemerintahan adat Papua. Disusul kemudian Kamar Dagang dan Industri Wilayah Provinsi Papua.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua akan membagi percepatan ekonomi kerakyatan di Papua, sesuai dengan pembangunan berbasis komoditas unggulan daerah. Hal itu di sampaikan Ketua Kadin Papua, Adolf Alpius Asmuruf. Menurutnya, komoditas unggulan dilakukan dengan cara membagi lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) bagi masing-masing wilayah adat yakni KPE Anim Ha, KPE La Pago, KPE Mamta, KPE Saireri, dan KPE Mee Pago.

    “Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi di Papua. Dengan cara ini kebijakan maupun program strategis yang diambil, harus berdasarkan gambaran kondisi dan karakteristik wilayah serta permasalahan yang dihadapi masing-masing kawasan,” tutur Adolf via bisnis liputan6.com 17 Oktober 2014.

    Apa saja komoditas yang ingin di kembangkan? komoditas unggulan kopi, buah merah, tanaman pangan dan hortikultura, ternak dan makanan olahan berbahan baku daging yang terdapat di wilayah adat Mee Pago dan La Pago. Komoditas unggulan wilayah Anim Ha berupa karet, sagu, tebu, padi, jagung, perikanan, ternak sapi, ayam dan olahan berbahan baku daging.

    Sementara wilayah adat Mamta memiliki komoditas unggulan kelapa sawit, coklat, sagu, buah merah, ternak sapi, ayam dan pakan ternak. Wilayah Adat Saireri punya komoditas unggulan berupa perikanan dan kelautan, kelapa, sagu dan pariwisata berbasis alam dan budaya.

    Rencana KADIN itu oleh Ketua DPR Papua bidang ekonomi kerakyatan, Yulius Rumbairusi mendukung program percepatan ekonomi kerakyatan dari sejumlah komoditas unggulan di Papua. Ini dikarenakan wilayah adat di Papua memiliki ciri khas dan iklim dan spesifikasi yang berbeda. Misalnya saja di pegunungan Papua, wilayah suhunya dingin dan lembab. Kemudian wilayah di pesisir pantai lebih panas.

    “Langkah ini cukup baik. Kami pikir masyarakat akan terbuka dengan program tersebut. Sementara untuk pengembangan dan promosi komoditas unggulan ini akan dilakukan bersama dengan instansi terkait, misalnya saja melalui BUMD seperti Irian Bakti yang mulai difungsikan kembali, koperasi-koperasi petani dan juga pengusaha dan pihak ketiga lainnya, yakni investor, selain nantinya pemerintah setempat juga memberikan modal usaha untuk pengembangan produk unggulan di masing-masing daerah ini,”pungkasnya.

    Perlu di ketahui, pembagian wilayah adat se-Tanah Papua atas 7 wilayah besar sejak jaman Belanda hingga sekarang belum berubah bahkan belum ditetapkan oleh Negara Indonesia berupa status hak masyarakat hukum adat. Acuan tersebut kemudian dianggap sesuai dengan perkembangaan saat ini.

    Khusus Provinsi Papua, terdapat 5 wilayah adat. Anim Ha yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Mappi dan Bovendigul. Wilayah adat La Pago yang terdiri dari Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya. Wilayah adat Mamta terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya. Wilayah Adat Saireri terdiri dari Kabu Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen dan Supiori. Wilayah adat Mee Pago terdiri dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Nduga, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak. (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on