Jujur Bicara (JUBI) pada tanggal 28 Oktober 2014 mengabarkan dari Jayapura Papua bahwa pejabat setempat telah menerima rombongan atase pertahanan sebanyak 33 orang. Kedatangan rombongan atase ke Papua adalah untuk mendengar langsung penjelasan mengenai kondisi yang ada. Kondisi apa saja yang ingin mereka tau?

Dari 33 Atase Pertahanan yang datang, belum tau mereka dari negara mana saja. Namun, ada beberapa orang yang baru mengetahui kalau di Papua ada Otonomi Khusus (Otsus), dan keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta kondisi cara pemilihan kepala daerah. Selain itu, soal keamanan, illegal fising dan perang suku juga mereka ingin tahu.

Pejabat setempat yang diwakili Asisten II Ellia Loupatty dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai. Keduanya silih berganti menjawab pertanyaan yang dilontarkan pengunjung tersebut. Mereka juga meminta penjelasan soal integrasi Papua.

Mengenai integrasi, Loupatty bilang, dirinya telah menjelaskan soal integrasi tahun 1963 dan Pepera 1969 di Papua. Selanjutnya ada hal-hal yang sifatnya pergumulan rakyat Papua, sehingga pembangunan juga berlangsung sejak tahun 1969. Akhirnya, Asisten menjelaskan soal lahirnya Otsus tahun 2001. Menurut dia, sejak itulah terjadi percepatan penanganan pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan juga jantung Otsus ada di Pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Asisten II Papua, Elia Loupatty (depan) Bersama Rombongan 33 Atase Pertahanan Negara Sahabat, Selasa (28/10). Jubi/Alex

Asisten II Papua, Elia Loupatty (depan) Bersama Rombongan 33 Atase Pertahanan Negara Sahabat, Selasa (28/10). Jubi/Alex

Selain itu, pak Asisten II bicara bahwa rombongan Atase Pertahanan juga mempertanyakan soal ilegal fishing. Dimana mereka menanyakan negara mana yang biasa melakukan hal itu. Menanggapi pertanyaan dari para atase pertahanan itu, dia jawab bahwa pemerintah provinsi tidak bisa sebutkan karena itu ilegal. Lanjut Loupatty, saat ini permasalahan ilegal fishing sudah terkendali. Hal itu dikarenakan peranan Angkatan Laut Papua sudah sangat baik di bidang kemaritiman,” pungkas Loupatty.

Ditempat yang sama, dikutip dari tabloidjubi.com, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai mengatakan, kunjungan 33 Atase Pertahanan negara sahabat sama sekali tidak menyinggung soal masalah batas, tetapi lebih kepada kesejahteraan di daerah perbatasan. Suzana pikir perbatasan ini mereka lihat sebagai satu tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Intinya, bagi Suzana Wanggai, ketika orang mengunjungi Papua, khususnya Jayapura, belum lengkap kalau belum kunjungi perbatasan. Jadi tidak lebih daripada itu yang mereka tanyakan,” kata Suzana.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jujur Bicara (JUBI) pada tanggal 28 Oktober 2014 mengabarkan dari Jayapura Papua bahwa pejabat setempat telah menerima rombongan atase pertahanan sebanyak 33 orang. Kedatangan rombongan atase ke Papua adalah untuk mendengar langsung penjelasan mengenai kondisi yang ada. Kondisi apa saja yang ingin mereka tau?

    Dari 33 Atase Pertahanan yang datang, belum tau mereka dari negara mana saja. Namun, ada beberapa orang yang baru mengetahui kalau di Papua ada Otonomi Khusus (Otsus), dan keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta kondisi cara pemilihan kepala daerah. Selain itu, soal keamanan, illegal fising dan perang suku juga mereka ingin tahu.

    Pejabat setempat yang diwakili Asisten II Ellia Loupatty dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai. Keduanya silih berganti menjawab pertanyaan yang dilontarkan pengunjung tersebut. Mereka juga meminta penjelasan soal integrasi Papua.

    Mengenai integrasi, Loupatty bilang, dirinya telah menjelaskan soal integrasi tahun 1963 dan Pepera 1969 di Papua. Selanjutnya ada hal-hal yang sifatnya pergumulan rakyat Papua, sehingga pembangunan juga berlangsung sejak tahun 1969. Akhirnya, Asisten menjelaskan soal lahirnya Otsus tahun 2001. Menurut dia, sejak itulah terjadi percepatan penanganan pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan juga jantung Otsus ada di Pendidikan dan kesehatan,” katanya.

    Asisten II Papua, Elia Loupatty (depan) Bersama Rombongan 33 Atase Pertahanan Negara Sahabat, Selasa (28/10). Jubi/Alex

    Asisten II Papua, Elia Loupatty (depan) Bersama Rombongan 33 Atase Pertahanan Negara Sahabat, Selasa (28/10). Jubi/Alex

    Selain itu, pak Asisten II bicara bahwa rombongan Atase Pertahanan juga mempertanyakan soal ilegal fishing. Dimana mereka menanyakan negara mana yang biasa melakukan hal itu. Menanggapi pertanyaan dari para atase pertahanan itu, dia jawab bahwa pemerintah provinsi tidak bisa sebutkan karena itu ilegal. Lanjut Loupatty, saat ini permasalahan ilegal fishing sudah terkendali. Hal itu dikarenakan peranan Angkatan Laut Papua sudah sangat baik di bidang kemaritiman,” pungkas Loupatty.

    Ditempat yang sama, dikutip dari tabloidjubi.com, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai mengatakan, kunjungan 33 Atase Pertahanan negara sahabat sama sekali tidak menyinggung soal masalah batas, tetapi lebih kepada kesejahteraan di daerah perbatasan. Suzana pikir perbatasan ini mereka lihat sebagai satu tempat yang menarik untuk dikunjungi.

    Intinya, bagi Suzana Wanggai, ketika orang mengunjungi Papua, khususnya Jayapura, belum lengkap kalau belum kunjungi perbatasan. Jadi tidak lebih daripada itu yang mereka tanyakan,” kata Suzana.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on