NABIRE, “Jangan menindas diatas kekayaan saya”, begitulah pernyataan moral yang disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) Thobias Bagubau, S.Ip, yang didampingi Sekretaris Jhon Kobepa, S.Kom, serta pengurus lembaga LPMA Swamemo (24/10) saat melakukan sosialisasi Rekomendasi Bupati Kabupaten Paniai di beberapa titik di tiga suku, Wolani, Mee dan Moni di sepanjang sungai Degeuwo, mulai dari Nabire hingga masyarakat lokasi di sepanjang sungai Degeuwo.

Rekomendasi Bupati Kabupaten Paniai yang dimaksud bernomor 20 tahun 2014 tentang penertiban penambangan liar atau ilegal di sepanjang Sungai Degeuwo. Selain rekomendasi bupati ada juga surat rekomendasi Kesbangpol serta rekomendasi Distrikpun disosialisasikan.

Dikatakan Thobias bahwa pihaknya sebagai LPMA Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) pada beberapa waktu lalu melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan sosialisasi dan koordinasi di beberapa wilayah kaitannya keputusan Bupati diatas. Beberapa tempat yang menjadi sasaran sosialisasi surat rekomendasi tersebut antara lain tanggal 22 September 2014 yang lalu melakukan sosialisasi di aula DPU Nabire. selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat di sepanjang sungai Degeuwo tepatnya tanggal 24/9 2014 yang dipusatkan di beberapa tempat. Pertemuan yang menghadirkan masyarakat adat, para pengusaha dan pekerja emas itu pertemuan diawali dari lokasi Bayabiru, minimi biru, Tayaga I, II dan III serta di KM 45, KM lokasi 81 dan KM 99 di pusatkan di lokasi 45.

Maksud lain pihak lembaga Swamemo melakukan sosialisasi di masyarakat Adat sepanjang sungai degeuwo tidak lain yakni mensosialisasikan surat rekomendasi Bupati Paniai terkait Penertiban penambang emas ilegal di sepanjang sungai Degeuwo kepada para pengusaha dan masyarakat. Selain itu menjaring informasi apa kehendak masyarakat disana jika para pengusaha ilegal itu di bersihkan dari Degeuwo. Pertemuan yang dilakukan Lembaga mendapat tanggapan positif dari para pengusaha, penambang emas, serta masyarakat adat yang ada di sepanjang sungai Degeuwo.

Usai melakukan sosialisasi dan koordinasi pihak lembaga Swamemo juga mendapat informasi isi hati masyarakat tiga suku yang ada disana. Setelah dirumuskan hasil pertemuan bersama masyarakat di Degeuwo maka pihaknya pada tanggal 08 Oktober 2014 melakukan pertemuan resmi dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali.

Pertemuan yang dilakukan pihak lembaga dengan Pemerintah daerah Paniai berbicara melaporkan hasil sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat tiga suku, selain itu pihaknya juga menyampaikan kepada bupati paniai bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati dapat diperintahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan Pembersihan di wilayah penambangan liar di sepanjang sungai Degeuwo. Dilain sisi pihaknya juga meminta rekomendasi dari Bupati Paniai, kesbangpol, Kepala Distrik bogobaida masing-masing berbicara penertiban penambangan emas liar di sepanjang sungai Degeuwo serta lembaga ini resmi terdaftar di kesbangpol kabupaten Paniai.

Dikatakan Thobias bahwa dengan dikeluarkannya sejumlah rekomendasi menurut Thobias bahwa pemerintah telah sadar bahwa Lembaga LPMA Swamemo adalah representatif tiga suku yang ada di sepanjang sungai Degeuwo. Sehingga kepentingan persoalan yang sementara ini sedang terjadi di sepanjang sungai Degeuwo maupun berkaitan dengan kedepan dalam pengaturan pihak Pemerintahan masyarakat memberikan lembaga Swamemo sebagai lembaga yang betul-betul berbicara untuk kepentingan masyarakat adat, serta berjuang untuk keselamatan manusia dan lingkungan alam yang ada disana.

Karena itu LPMA Swamemo menilai bahwa berkaitan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bipati Paniai dirinya merasa itu Resmi, sehingga masyarakat tiga suku harus bersatu bergandeng tangan selamatkan kekayaan alam dan manusia. Biarkan 11 tahun orang lain menikmati, kaya diatas kekayaan kita tetapi mulai saat ini kita bersatu berbicara kepada pihak lain bahwa itu saya punya. Jangan mengambil sembarang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menindas diatas kekayaan saya”, ujar thobias.

Dikatakan thobias bahwa sepanjang 11 tahun emas Degeuwo curi banyak terjadi persoalan sosial diantara kerusakan kekayaan alam, banyak terjadi pelanggaran HAM, baik pembunuhan, penyiksaan, stigma-stigma separatis dan OPM, selain kaitan dengan administrasi para pengusaha emas dan usaha lainnya memegang surat ijin ganda, foto copy dan dobel dari pimpinan Daerah ganti pimpinan daerah tanpa mengetahui masyarakat adat yang ada di sepanjang sungai Degeuwo.

Selain itu persoalan lain antara lain yakni penyakit sosial, perempuan BAR, WTS, biliard, minuman keras yang di konsumsi bebas tanpa ada larangan. Semua ini membawa dampak buruk bagi masyarakat dan generasi penerus yang ada di sepanjang sungai Degeuwo. Sehingga kata Thobias bahwa Daerah ini kembali tertibkan dan atur baik bersama dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Paniai.

Sementara itu kata thobias juga bahwa selama ini segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat disana meminta makan di pengusaha-pengusaha ilegal tersebut ada saatnya LPMA Swamemo mempertanyakan dan akan meminta pertanggungjawaban baik secara hukum ataupun secara kekeluargaan. Misalnya ada beberapa lembaga menagih, sumbangan kepada pihak pengusaha.

Lebih lanjut Thobias bahwa pengusaha ilegal yang selama ini masih eksis mereka harus sadar dan mesti mereka ini harus ikut prosedur yang benar. Para pengusaha ini tidak lagi merugikan masyarakat yang ada di sepanjang sungai Degeuwo, lantaran sudah sekian tahun mulai dari tahun tahun 2001 hingga saat ini sudah merugikan masyarakat adat, hasil kekayaan alam, emas ton-ton sudah bawa keluar dari degeuwo. Sebuah pertanyaan mana iimbalan dari para pengusaha terhadap masyarakat lokal yang punyak hak ulayat?. mereka menonton diatas tanah dan kekayaannya sendiri, miskin diatas kekayaan sendiri.

Hal itu sudah nyata bahwa merugikan masyarakat adat dan merugikan bagi Negara maka semua pengusaha yang hingga kini masih eksis mulai hari ini sadar dan harus mengikuti rekomendasi Bupati Paniai, dan kembali konsultasi dengan Bupati dan lembaga kultur masyarakat tiga suku yang ada.

Selain itu menurut Sekretaris LPMA Swamemo Jhon kobepa, S.Kom, menambahkan bahwa dengan adanya pengusaha dan perusahaan ilegal hal yang buruk itu masyarakat tiga suku telah alami. LPMA Swamemo sudah lama berjuang untuk memperjuangkan misi penyelamatan manusia dan lingkungan. Dimana upaya-upaya yang dilakukan bahwa bagaimana supaya masyarakat itu bisa selamat dari semua ancaman itu agar masyarakat itu bisa menuju kesejahteraan.

Pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupai Paniai Hengki Kayame, SH., MH., dimana telah memberikan sebuah dukungan lewat surat rekomendasi yang diberikan terkait pembersihan pengusaha ilegal yang ada di sepanjang sungai Degeuwo.

Kata Jhon juga bahwa pihal LPMA SWAMEMO juga dengan tindakan ini tidak kala memperjuangkan Pendapatan asli daeragh (PAD) untuk Kabupaten Paniai. Sebab sejak pengusaha emas ilegal pada tahun 2001 masuk Degeuwo hingga saat ini belum ada PAD yang masuk di Pemda dan pihak perusahaan hanya memperkaya diri. Itu sebuah bukti bahwa para pengusaha ini tidak menghargai keberadaan Pemerintah di Paniai pada hal mereka bekerja di wilayah hukum mereka. Sehingga LPMA Swamemo datang untuk memperjuangkan PAD Kabupaten Paniai bahkan Degeuwo.

Dirinya mengharapkan kepada tiga suku yang ada di sepanjang sungai Degeuwo agar tetap tenang dan ikuti langkah-langkah LPMA Swamemo, serta tidak ada oknum tertentu atau lembaga lain mengatasnamakan melakukan kepentingan yang berujung merugikan masyarakat dan Pemerintah Paniai. Jika ada oknum maka aktor-aktor tersebut sadar diri dan hargai diri bahwa Degeuwo sudah ada dalam lembaga.

Pihaknya melarang keras semua penambangan emas berbagai model baik pantongan, galian dan paritan harus dihentikan. Tidak boleh lagi melakukan aktivitas di sepanjang sungai Degeuwo. Sebab perintah Bupati Paniai sudah diturunkan dengan nomor 20 tahun 2014 dan itu keputusan yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Pihaknya juga meminta bagi jasa penerbangan kalau memang dia mau kerja serius maka jasa penerbangan harus di pindahkan ke kabupaten Paniai, sebab ini wilayah hukum pemkab Paniai. Negara ini negara hukum, maka harus ikuti sejumlah aturan dan hukum, jika negara ini adalah negara administrasi maka harus juga ikuti jika tidak ikuti maka dia adalah pembunuh manusia indonesia lebih khusus manusia Papua yang ada di sepanjang sungai degeuwo, kata Jhon. (A.badii/don/lo1)

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/kab-supiori/item/17917-jangan-menindas-di-atas-kekayaan-saya

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    NABIRE, “Jangan menindas diatas kekayaan saya”, begitulah pernyataan moral yang disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) Thobias Bagubau, S.Ip, yang didampingi Sekretaris Jhon Kobepa, S.Kom, serta pengurus lembaga LPMA Swamemo (24/10) saat melakukan sosialisasi Rekomendasi Bupati Kabupaten Paniai di beberapa titik di tiga suku, Wolani, Mee dan Moni di sepanjang sungai Degeuwo, mulai dari Nabire hingga masyarakat lokasi di sepanjang sungai Degeuwo.

    Rekomendasi Bupati Kabupaten Paniai yang dimaksud bernomor 20 tahun 2014 tentang penertiban penambangan liar atau ilegal di sepanjang Sungai Degeuwo. Selain rekomendasi bupati ada juga surat rekomendasi Kesbangpol serta rekomendasi Distrikpun disosialisasikan.

    Dikatakan Thobias bahwa pihaknya sebagai LPMA Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) pada beberapa waktu lalu melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan sosialisasi dan koordinasi di beberapa wilayah kaitannya keputusan Bupati diatas. Beberapa tempat yang menjadi sasaran sosialisasi surat rekomendasi tersebut antara lain tanggal 22 September 2014 yang lalu melakukan sosialisasi di aula DPU Nabire. selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat di sepanjang sungai Degeuwo tepatnya tanggal 24/9 2014 yang dipusatkan di beberapa tempat. Pertemuan yang menghadirkan masyarakat adat, para pengusaha dan pekerja emas itu pertemuan diawali dari lokasi Bayabiru, minimi biru, Tayaga I, II dan III serta di KM 45, KM lokasi 81 dan KM 99 di pusatkan di lokasi 45.

    Maksud lain pihak lembaga Swamemo melakukan sosialisasi di masyarakat Adat sepanjang sungai degeuwo tidak lain yakni mensosialisasikan surat rekomendasi Bupati Paniai terkait Penertiban penambang emas ilegal di sepanjang sungai Degeuwo kepada para pengusaha dan masyarakat. Selain itu menjaring informasi apa kehendak masyarakat disana jika para pengusaha ilegal itu di bersihkan dari Degeuwo. Pertemuan yang dilakukan Lembaga mendapat tanggapan positif dari para pengusaha, penambang emas, serta masyarakat adat yang ada di sepanjang sungai Degeuwo.

    Usai melakukan sosialisasi dan koordinasi pihak lembaga Swamemo juga mendapat informasi isi hati masyarakat tiga suku yang ada disana. Setelah dirumuskan hasil pertemuan bersama masyarakat di Degeuwo maka pihaknya pada tanggal 08 Oktober 2014 melakukan pertemuan resmi dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali.

    Pertemuan yang dilakukan pihak lembaga dengan Pemerintah daerah Paniai berbicara melaporkan hasil sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat tiga suku, selain itu pihaknya juga menyampaikan kepada bupati paniai bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati dapat diperintahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan Pembersihan di wilayah penambangan liar di sepanjang sungai Degeuwo. Dilain sisi pihaknya juga meminta rekomendasi dari Bupati Paniai, kesbangpol, Kepala Distrik bogobaida masing-masing berbicara penertiban penambangan emas liar di sepanjang sungai Degeuwo serta lembaga ini resmi terdaftar di kesbangpol kabupaten Paniai.

    Dikatakan Thobias bahwa dengan dikeluarkannya sejumlah rekomendasi menurut Thobias bahwa pemerintah telah sadar bahwa Lembaga LPMA Swamemo adalah representatif tiga suku yang ada di sepanjang sungai Degeuwo. Sehingga kepentingan persoalan yang sementara ini sedang terjadi di sepanjang sungai Degeuwo maupun berkaitan dengan kedepan dalam pengaturan pihak Pemerintahan masyarakat memberikan lembaga Swamemo sebagai lembaga yang betul-betul berbicara untuk kepentingan masyarakat adat, serta berjuang untuk keselamatan manusia dan lingkungan alam yang ada disana.

    Karena itu LPMA Swamemo menilai bahwa berkaitan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bipati Paniai dirinya merasa itu Resmi, sehingga masyarakat tiga suku harus bersatu bergandeng tangan selamatkan kekayaan alam dan manusia. Biarkan 11 tahun orang lain menikmati, kaya diatas kekayaan kita tetapi mulai saat ini kita bersatu berbicara kepada pihak lain bahwa itu saya punya. Jangan mengambil sembarang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menindas diatas kekayaan saya”, ujar thobias.

    Dikatakan thobias bahwa sepanjang 11 tahun emas Degeuwo curi banyak terjadi persoalan sosial diantara kerusakan kekayaan alam, banyak terjadi pelanggaran HAM, baik pembunuhan, penyiksaan, stigma-stigma separatis dan OPM, selain kaitan dengan administrasi para pengusaha emas dan usaha lainnya memegang surat ijin ganda, foto copy dan dobel dari pimpinan Daerah ganti pimpinan daerah tanpa mengetahui masyarakat adat yang ada di sepanjang sungai Degeuwo.

    Selain itu persoalan lain antara lain yakni penyakit sosial, perempuan BAR, WTS, biliard, minuman keras yang di konsumsi bebas tanpa ada larangan. Semua ini membawa dampak buruk bagi masyarakat dan generasi penerus yang ada di sepanjang sungai Degeuwo. Sehingga kata Thobias bahwa Daerah ini kembali tertibkan dan atur baik bersama dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Paniai.

    Sementara itu kata thobias juga bahwa selama ini segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat disana meminta makan di pengusaha-pengusaha ilegal tersebut ada saatnya LPMA Swamemo mempertanyakan dan akan meminta pertanggungjawaban baik secara hukum ataupun secara kekeluargaan. Misalnya ada beberapa lembaga menagih, sumbangan kepada pihak pengusaha.

    Lebih lanjut Thobias bahwa pengusaha ilegal yang selama ini masih eksis mereka harus sadar dan mesti mereka ini harus ikut prosedur yang benar. Para pengusaha ini tidak lagi merugikan masyarakat yang ada di sepanjang sungai Degeuwo, lantaran sudah sekian tahun mulai dari tahun tahun 2001 hingga saat ini sudah merugikan masyarakat adat, hasil kekayaan alam, emas ton-ton sudah bawa keluar dari degeuwo. Sebuah pertanyaan mana iimbalan dari para pengusaha terhadap masyarakat lokal yang punyak hak ulayat?. mereka menonton diatas tanah dan kekayaannya sendiri, miskin diatas kekayaan sendiri.

    Hal itu sudah nyata bahwa merugikan masyarakat adat dan merugikan bagi Negara maka semua pengusaha yang hingga kini masih eksis mulai hari ini sadar dan harus mengikuti rekomendasi Bupati Paniai, dan kembali konsultasi dengan Bupati dan lembaga kultur masyarakat tiga suku yang ada.

    Selain itu menurut Sekretaris LPMA Swamemo Jhon kobepa, S.Kom, menambahkan bahwa dengan adanya pengusaha dan perusahaan ilegal hal yang buruk itu masyarakat tiga suku telah alami. LPMA Swamemo sudah lama berjuang untuk memperjuangkan misi penyelamatan manusia dan lingkungan. Dimana upaya-upaya yang dilakukan bahwa bagaimana supaya masyarakat itu bisa selamat dari semua ancaman itu agar masyarakat itu bisa menuju kesejahteraan.

    Pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupai Paniai Hengki Kayame, SH., MH., dimana telah memberikan sebuah dukungan lewat surat rekomendasi yang diberikan terkait pembersihan pengusaha ilegal yang ada di sepanjang sungai Degeuwo.

    Kata Jhon juga bahwa pihal LPMA SWAMEMO juga dengan tindakan ini tidak kala memperjuangkan Pendapatan asli daeragh (PAD) untuk Kabupaten Paniai. Sebab sejak pengusaha emas ilegal pada tahun 2001 masuk Degeuwo hingga saat ini belum ada PAD yang masuk di Pemda dan pihak perusahaan hanya memperkaya diri. Itu sebuah bukti bahwa para pengusaha ini tidak menghargai keberadaan Pemerintah di Paniai pada hal mereka bekerja di wilayah hukum mereka. Sehingga LPMA Swamemo datang untuk memperjuangkan PAD Kabupaten Paniai bahkan Degeuwo.

    Dirinya mengharapkan kepada tiga suku yang ada di sepanjang sungai Degeuwo agar tetap tenang dan ikuti langkah-langkah LPMA Swamemo, serta tidak ada oknum tertentu atau lembaga lain mengatasnamakan melakukan kepentingan yang berujung merugikan masyarakat dan Pemerintah Paniai. Jika ada oknum maka aktor-aktor tersebut sadar diri dan hargai diri bahwa Degeuwo sudah ada dalam lembaga.

    Pihaknya melarang keras semua penambangan emas berbagai model baik pantongan, galian dan paritan harus dihentikan. Tidak boleh lagi melakukan aktivitas di sepanjang sungai Degeuwo. Sebab perintah Bupati Paniai sudah diturunkan dengan nomor 20 tahun 2014 dan itu keputusan yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Pihaknya juga meminta bagi jasa penerbangan kalau memang dia mau kerja serius maka jasa penerbangan harus di pindahkan ke kabupaten Paniai, sebab ini wilayah hukum pemkab Paniai. Negara ini negara hukum, maka harus ikuti sejumlah aturan dan hukum, jika negara ini adalah negara administrasi maka harus juga ikuti jika tidak ikuti maka dia adalah pembunuh manusia indonesia lebih khusus manusia Papua yang ada di sepanjang sungai degeuwo, kata Jhon. (A.badii/don/lo1)

    http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/kab-supiori/item/17917-jangan-menindas-di-atas-kekayaan-saya

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on