Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandrayati Moniaga mengatakan selama ini (paska reformasi) pemerintah turut andil dalam pelanggaran hak asasi manusia masyarakat melalui pengelolaan hutan adat dan sumber daya alam. Hal itu dia katakan dalam proses inkuiri komnas ham di Ambon menemukan cukup banyak kasus pemerintah merupakan bagian dari persoalan.

Saat itu Sandrayati hadir di Ambon untuk berdiskusi dengan tim Inkuiri Nasional Komnas HAM terkait hak masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan. Dia mengatakan, pemerintah sering mengabaikan hak masyarakat adat untuk ikut dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan adat dan sumber daya alam.

Menurutnya dari banyak kasus yang ditangani dalam Inkuiri Nasional, pemerintah kabupaten mengeluarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dan membiarkan pemodal mengoperasikan usaha perkebunan sebelum adanya Hak Guna Usaha.

“Pemerintah harusnya berposisi sebagai pelindung seluruh warga, pemerintah inilah pengemban kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM,” katanya.

Orang Aru tolak Kapitalisme PT Grup permai, (2013) /www.michr.net

Orang Aru tolak Kapitalisme PT Grup permai, (2013) /www.michr.net

Sandrayati juga bilang saat ini ada beberapa kebijakan di tingkat nasional terhadap hak pengelolaan lahan milik masyarakat adat yang sudah lebih baik dibandingkan pada masa orde baru, misalnya izin usaha perkebunan harus menyertakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup analisa dampak sosial.

“Indonesia punya kelebihan dalam analisa dampak lingkungan mencakup analisa dampak sosial. Artinya masyarakat harus ditanyakan, dikonsultasikan apa kira-kira dampak dari perusahaan, apakah setuju, apa perkiraannya, dan kalau mereka tidak setuju, AMDAL harus mencatat masyarakat memperkirakan dampak seperti ini dan mereka tidak setuju,” ucap Sandrayati.

Komisioner Komnas HAM tersebut mengatakan meski sudah ada kebijakan pemerintah yang lebih baik terhadap pengelolaan hutan adat, tapi seringkali kebijakan itu dilanggar oleh pemerintah sendiri. Dia kasi contoh kasus masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan PT. Menara Group. Pemerintah setempat telah mengabaikan hak komunal masyarakat dan tidak menyertakan mereka dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan adat di sana.

“Yang unik untuk Aru, ini produk tahun 2010 ketika sudah terjadi reformasi di mana pemerintah harus lebih responsive sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tapi ternyata belum,” ucapnya.

Ia menyesalkan sikap pemerintah kabupaten Kepulauan Aru yang tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya rencana investasi oleh PT. Menara Group. Konsultasi dokumen AMDAL juga tidak dilakukan di wilayah setempat melainkan di Kota Ambon, sehingga tidak ada masyarakat yang hadir.

“Kenapa konsultasi dokumen AMDAL dilakukan di provinsi, bagaimana warga bisa datang, ke Dobo saja susah. Penetapan kawasan hutan tidak bisa sepihak, harus ada proses identifikasi hak-hak pihak ketiga, kalau itu dilakukan dengan benar, kejadiannya tidak seperti sekarang,” ucapnya dukitp dari geotimes. (Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandrayati Moniaga mengatakan selama ini (paska reformasi) pemerintah turut andil dalam pelanggaran hak asasi manusia masyarakat melalui pengelolaan hutan adat dan sumber daya alam. Hal itu dia katakan dalam proses inkuiri komnas ham di Ambon menemukan cukup banyak kasus pemerintah merupakan bagian dari persoalan.

    Saat itu Sandrayati hadir di Ambon untuk berdiskusi dengan tim Inkuiri Nasional Komnas HAM terkait hak masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan. Dia mengatakan, pemerintah sering mengabaikan hak masyarakat adat untuk ikut dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan adat dan sumber daya alam.

    Menurutnya dari banyak kasus yang ditangani dalam Inkuiri Nasional, pemerintah kabupaten mengeluarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dan membiarkan pemodal mengoperasikan usaha perkebunan sebelum adanya Hak Guna Usaha.

    “Pemerintah harusnya berposisi sebagai pelindung seluruh warga, pemerintah inilah pengemban kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM,” katanya.

    Orang Aru tolak Kapitalisme PT Grup permai, (2013) /www.michr.net

    Orang Aru tolak Kapitalisme PT Grup permai, (2013) /www.michr.net

    Sandrayati juga bilang saat ini ada beberapa kebijakan di tingkat nasional terhadap hak pengelolaan lahan milik masyarakat adat yang sudah lebih baik dibandingkan pada masa orde baru, misalnya izin usaha perkebunan harus menyertakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup analisa dampak sosial.

    “Indonesia punya kelebihan dalam analisa dampak lingkungan mencakup analisa dampak sosial. Artinya masyarakat harus ditanyakan, dikonsultasikan apa kira-kira dampak dari perusahaan, apakah setuju, apa perkiraannya, dan kalau mereka tidak setuju, AMDAL harus mencatat masyarakat memperkirakan dampak seperti ini dan mereka tidak setuju,” ucap Sandrayati.

    Komisioner Komnas HAM tersebut mengatakan meski sudah ada kebijakan pemerintah yang lebih baik terhadap pengelolaan hutan adat, tapi seringkali kebijakan itu dilanggar oleh pemerintah sendiri. Dia kasi contoh kasus masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan PT. Menara Group. Pemerintah setempat telah mengabaikan hak komunal masyarakat dan tidak menyertakan mereka dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan adat di sana.

    “Yang unik untuk Aru, ini produk tahun 2010 ketika sudah terjadi reformasi di mana pemerintah harus lebih responsive sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tapi ternyata belum,” ucapnya.

    Ia menyesalkan sikap pemerintah kabupaten Kepulauan Aru yang tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya rencana investasi oleh PT. Menara Group. Konsultasi dokumen AMDAL juga tidak dilakukan di wilayah setempat melainkan di Kota Ambon, sehingga tidak ada masyarakat yang hadir.

    “Kenapa konsultasi dokumen AMDAL dilakukan di provinsi, bagaimana warga bisa datang, ke Dobo saja susah. Penetapan kawasan hutan tidak bisa sepihak, harus ada proses identifikasi hak-hak pihak ketiga, kalau itu dilakukan dengan benar, kejadiannya tidak seperti sekarang,” ucapnya dukitp dari geotimes. (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on