Oleh: Yusdiyanto

MEMBACA tulisan Bapak F.X. Sumarja, Quo Vadis Pertanahan, yang dimuat Lampost edisi 24 September 2014, mengulik penulis untuk turut menuangkan opini akan dibawa ke mana land reform agararia, terutama bagi ulun Lappung.

Bila ditelusuri, masalah tanah sudah ada sebelum republik ini didirikan dan mendapat perhatian serius pendiri bangsa. Di Lampung, konflik tanah sampai hari ini tak kunjung selesai, yang akhirnya bergeser menjadi konflik hukum, politik, sosial sampai pemerintahan. Entah pemikiran/strategi apa, yang ada dibenak pemerintah (pusat dan daerah) sehingga kasus pertanahan dibiarkan berlarut-larut. Penanganannya terkesan menggunakan model petugas pemadam kebakaran di mana ada masalah baru pemerintah turun setelah itu dibiarkan tanpa ada solusi. Malah meluas. Lihat kasus Register 40, 45, 46, 47 dan lain-lain.

Ini kok (sepertinya-pen) sangat aneh dan tak masuk akal, hampir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dipastikan ada konflik pertanahan. Sangat kontras dengan slogan sai bumi rua jurai. Para kepala daerah dan legislator tampaknya enggan masuk ke arena ini. Faktanya Lampung belum memiliki perda tentang pertanahan.

Hasil pencematan, konflik pertanahan bertipe serupa tapi tak sama. Dapat dibagi menjadi tiga hal:

1) Pribumi versus pendatang,

2) Pribumi versus perusahaan, dan

3) Pribumi versus pemerintah.

Keanehan yang dimaksud penulis adalah hal sangat mustahil bila pemerintah tidak tahu masalah ini. Nah, terkait solusi penyelesaian sebetulnya sangat sederhana. Andai pemeritah memiliki good will menyelesaikan, seluruh pemangku kepentingan dapat diajak urun rembuk mencari format terbaik sehingga pemerintah tak disalahkan, perusahaan tak dirugikan, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya.

Sengketa pertanahan di Lampung muncul diakibatkan: Pertama, kebutuhan masyarakat akan tanah tiap hari kian meningkat sementara ketersediaan tanah terbatas, dan tidak mungkin dapat diproduksi. Keterbatasan tanah, memicu munculnya perselisihan dalam penguasaan kemilikan tanah. Sementara policy pemerintah (pusat-daerah) dalam melindungi hak-hak tanah masyarakat, terutama hak ulayat adat terkesan basa-basi. Kedua, Penyelesaian dilakukan formalis-politis.

Hak Ulayat Hilang

Pasal 33 Ayat (3) UUD 194, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Arti menguasai bukan berarti menghilangkan apalagi merampas hak-hak kepemilikan atas tanah apalagi hak ulayat. Melainkan menguasai dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah tersebut agar pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna usaha [HGU], penyewa dan lain sebagainya).

Dengan bertindak:

1) tidak melakukan kerusakan tanah,

2) tidak menelantarkan tanah,

3) tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (exploitation) yang melebihi batas,

4) tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan keringat dan lainnya. –kartasapoetra: 1999-9

Pasal 3 UUPA, Hak ulayat oleh negara diakui: sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pembangunan nasional. Hak ulayat meliputi semua tanah yang berada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang sudah dimiliki oleh seorang ataupun belum. (muhammad bakri; 2007-114).

Menurut telaah penulis sampai hari ini. Belum ada perundang-undangan di bawahnya yang mengimplementasikan pengakuan secara gamblang tentang keberadaan hak ulayat. Hampir setiap pergantian rezim pemerintahan baik presiden, gubernur dan wali kota, keberadaan hak ulayat selalu menjadi korban eksploitasi kebijakan negara.

Keberadaan hak ulayat yang tidak dapat terindentifikasi kemudian diangap pemerintah sebagai tanah negara. Misalnya, HGU untuk perkebunan dll. yang telah/akan habis. Oknum pemerintah cenderung bekerja sama dengan perusahaan melakukan penguasaan terhadap tanah rakyat tanpa melibatkan pemilik asal.

Masalah Kebijakan

Masalah yang selalu menjadi hambatan dan kemudian jadi perdebatan tentang hak ulayat terletak pada policy pemerintah, Lihat saja :

1) Semua instrumen hukum tentang perlindungan hak masyarakat adat selalu menyertakan persyaratan yang sangat ketat atas eksistensi hak ulayat. Yang kemudian jadi tameng pemerintah danatau perusahaan untuk tidak mengakui hak masyarakat hukum adat.

2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 memberikan pedoman kepada daerah untuk mengatur pengurusan dan penataan tanah ulayat, tetapi secara prinsip Permenag tersebut menyisakan persoalan serius. Yaitu: a) pemulihan hak ulayat yang terkonversi menjadi tanah milik negara. b) Tidak ada pengaturan penyelesaian konflik dan atau sengketa tanah bekas HGU yang berasal dari hak ulayat. c) Tidak mengatur koordinasi antara instansi vertikal dan daerah.

3) Kebijakan di bidang agraria tidak sejalan dengan desentralisasi, begitu sebaliknya. Hukum pemda sudah jauh berubah, sedangkan hukum agraria masih sentralistik, akhirnya menjadi hambatan pemda memberikan perlindungan hak ulayat adat. 4) Belum ada sinergi antara pemda dan pemerintah desa dalam pengelolaan hak ulayat. 5) Belum ada pengaturan bersama secara legal formal tentang keberadaan tanah ulayat antara pemda, BPN, dan lembaga terkait.

Revitalisasi Hukum

Kompleksitas hukum hak ulayat bukan suatu alasan tak dapat direvitalisasi. Walaupun sebagian pakar mengatakan tidak perlu diatur karena mengatur sama saja mengabadikan keberadaannya. Tak salah, seiring perkembangan waktu hak ulayat semakin tergerus akan kebutuhan negara dan tuntutan sosial masyarakat.

Kini saatnya meminta rezim Jokowi-JK melaksanakan land reform agraria. Melalui kewenangan negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan hukum. Menuju pada perlidungan dan pengakuan sebagai bentuk kepastian hukum atas hak-hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat.

Langkah awal pembentukan hukum melalui semangat open formal legality dengan memperhatikan: Pertama, hukum yang sensitif terhadap konflik dengan melihat dan mempertimbangkan politik hukum, psikopolitik, subtansi pengaturan dan budaya masyarakat, serta pengaruh globalisasi, terutama penegakan hak asasi manusia. Kedua, menggunakan model penanganan yang operasional, aspratif, aplikatif, dan komprehensif dan kontinu. Ketiga, penyelesaian konflik yang berdasarkan nilai-nilai lokal (local wisdom), seperti di Lampung: juluk-adok, nemui-nyimah, nengah-nyappur, sakai-sambayan, dan piil-pasenggiri.

Penulis dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sumber: lapost

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Yusdiyanto

    MEMBACA tulisan Bapak F.X. Sumarja, Quo Vadis Pertanahan, yang dimuat Lampost edisi 24 September 2014, mengulik penulis untuk turut menuangkan opini akan dibawa ke mana land reform agararia, terutama bagi ulun Lappung.

    Bila ditelusuri, masalah tanah sudah ada sebelum republik ini didirikan dan mendapat perhatian serius pendiri bangsa. Di Lampung, konflik tanah sampai hari ini tak kunjung selesai, yang akhirnya bergeser menjadi konflik hukum, politik, sosial sampai pemerintahan. Entah pemikiran/strategi apa, yang ada dibenak pemerintah (pusat dan daerah) sehingga kasus pertanahan dibiarkan berlarut-larut. Penanganannya terkesan menggunakan model petugas pemadam kebakaran di mana ada masalah baru pemerintah turun setelah itu dibiarkan tanpa ada solusi. Malah meluas. Lihat kasus Register 40, 45, 46, 47 dan lain-lain.

    Ini kok (sepertinya-pen) sangat aneh dan tak masuk akal, hampir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dipastikan ada konflik pertanahan. Sangat kontras dengan slogan sai bumi rua jurai. Para kepala daerah dan legislator tampaknya enggan masuk ke arena ini. Faktanya Lampung belum memiliki perda tentang pertanahan.

    Hasil pencematan, konflik pertanahan bertipe serupa tapi tak sama. Dapat dibagi menjadi tiga hal:

    1) Pribumi versus pendatang,

    2) Pribumi versus perusahaan, dan

    3) Pribumi versus pemerintah.

    Keanehan yang dimaksud penulis adalah hal sangat mustahil bila pemerintah tidak tahu masalah ini. Nah, terkait solusi penyelesaian sebetulnya sangat sederhana. Andai pemeritah memiliki good will menyelesaikan, seluruh pemangku kepentingan dapat diajak urun rembuk mencari format terbaik sehingga pemerintah tak disalahkan, perusahaan tak dirugikan, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya.

    Sengketa pertanahan di Lampung muncul diakibatkan: Pertama, kebutuhan masyarakat akan tanah tiap hari kian meningkat sementara ketersediaan tanah terbatas, dan tidak mungkin dapat diproduksi. Keterbatasan tanah, memicu munculnya perselisihan dalam penguasaan kemilikan tanah. Sementara policy pemerintah (pusat-daerah) dalam melindungi hak-hak tanah masyarakat, terutama hak ulayat adat terkesan basa-basi. Kedua, Penyelesaian dilakukan formalis-politis.

    Hak Ulayat Hilang

    Pasal 33 Ayat (3) UUD 194, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Arti menguasai bukan berarti menghilangkan apalagi merampas hak-hak kepemilikan atas tanah apalagi hak ulayat. Melainkan menguasai dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah tersebut agar pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna usaha [HGU], penyewa dan lain sebagainya).

    Dengan bertindak:

    1) tidak melakukan kerusakan tanah,

    2) tidak menelantarkan tanah,

    3) tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (exploitation) yang melebihi batas,

    4) tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan keringat dan lainnya. –kartasapoetra: 1999-9

    Pasal 3 UUPA, Hak ulayat oleh negara diakui: sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pembangunan nasional. Hak ulayat meliputi semua tanah yang berada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang sudah dimiliki oleh seorang ataupun belum. (muhammad bakri; 2007-114).

    Menurut telaah penulis sampai hari ini. Belum ada perundang-undangan di bawahnya yang mengimplementasikan pengakuan secara gamblang tentang keberadaan hak ulayat. Hampir setiap pergantian rezim pemerintahan baik presiden, gubernur dan wali kota, keberadaan hak ulayat selalu menjadi korban eksploitasi kebijakan negara.

    Keberadaan hak ulayat yang tidak dapat terindentifikasi kemudian diangap pemerintah sebagai tanah negara. Misalnya, HGU untuk perkebunan dll. yang telah/akan habis. Oknum pemerintah cenderung bekerja sama dengan perusahaan melakukan penguasaan terhadap tanah rakyat tanpa melibatkan pemilik asal.

    Masalah Kebijakan

    Masalah yang selalu menjadi hambatan dan kemudian jadi perdebatan tentang hak ulayat terletak pada policy pemerintah, Lihat saja :

    1) Semua instrumen hukum tentang perlindungan hak masyarakat adat selalu menyertakan persyaratan yang sangat ketat atas eksistensi hak ulayat. Yang kemudian jadi tameng pemerintah danatau perusahaan untuk tidak mengakui hak masyarakat hukum adat.

    2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 memberikan pedoman kepada daerah untuk mengatur pengurusan dan penataan tanah ulayat, tetapi secara prinsip Permenag tersebut menyisakan persoalan serius. Yaitu: a) pemulihan hak ulayat yang terkonversi menjadi tanah milik negara. b) Tidak ada pengaturan penyelesaian konflik dan atau sengketa tanah bekas HGU yang berasal dari hak ulayat. c) Tidak mengatur koordinasi antara instansi vertikal dan daerah.

    3) Kebijakan di bidang agraria tidak sejalan dengan desentralisasi, begitu sebaliknya. Hukum pemda sudah jauh berubah, sedangkan hukum agraria masih sentralistik, akhirnya menjadi hambatan pemda memberikan perlindungan hak ulayat adat. 4) Belum ada sinergi antara pemda dan pemerintah desa dalam pengelolaan hak ulayat. 5) Belum ada pengaturan bersama secara legal formal tentang keberadaan tanah ulayat antara pemda, BPN, dan lembaga terkait.

    Revitalisasi Hukum

    Kompleksitas hukum hak ulayat bukan suatu alasan tak dapat direvitalisasi. Walaupun sebagian pakar mengatakan tidak perlu diatur karena mengatur sama saja mengabadikan keberadaannya. Tak salah, seiring perkembangan waktu hak ulayat semakin tergerus akan kebutuhan negara dan tuntutan sosial masyarakat.

    Kini saatnya meminta rezim Jokowi-JK melaksanakan land reform agraria. Melalui kewenangan negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan hukum. Menuju pada perlidungan dan pengakuan sebagai bentuk kepastian hukum atas hak-hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat.

    Langkah awal pembentukan hukum melalui semangat open formal legality dengan memperhatikan: Pertama, hukum yang sensitif terhadap konflik dengan melihat dan mempertimbangkan politik hukum, psikopolitik, subtansi pengaturan dan budaya masyarakat, serta pengaruh globalisasi, terutama penegakan hak asasi manusia. Kedua, menggunakan model penanganan yang operasional, aspratif, aplikatif, dan komprehensif dan kontinu. Ketiga, penyelesaian konflik yang berdasarkan nilai-nilai lokal (local wisdom), seperti di Lampung: juluk-adok, nemui-nyimah, nengah-nyappur, sakai-sambayan, dan piil-pasenggiri.

    Penulis dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Lampung

    Sumber: lapost

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on