Orang Adat Papua versus Prajurit Indonesia

0
484

Sebelum Papua di jamah oleh kedatangan siapa saja, termasuk prajurit TNI, orang adat sudah ada lebih dahulu. Sementara demi misi kenegaraan semata, TNI/POLRI hadir di bumi Papua. Sama-sama mengemban tugas rakyat. Yang berseragam mengemban tugas misi Negara demi keutuhan, sementara masyarakat sipil mengemban tugas menjaga hak ulayat leluhur mereka. Tentara jaga Papua dengan senjata dan doktrin nasionalisme, sementara orang adat jaga Papua dengan cerita moyang turun temurun. Apa yang terjadi dimasa sekarang?

Pace-Kampung-dan-Hutan-Rusak-770x450
Pace-Kampung-dan-Hutan-Rusak-770×450

Doktrin kebangsaan dipaksakan harus totalitas (komunis), dengan berbagai upaya, mau tidak mau harus sejalan dengan paham kebangsaan. Pemaksaan kehendak itu berakibat pada kekerasan dan jatuhnya korban tak berdosa. Kini, kedatangan misi Negara oleh para prajurit ke Papua sudah bukan lagi pakai senjata saja, tapi mereka kawal perusahaan besar sampai kecil masuk ke hutan-hutan Papua. Di tengah hutan mereka jadi pinor pemberantasan segala penghambat. Orang adat yang menolak lalu di cap sebagai GPK-Separatis atau penganggangu kamtibmas.

Sebut saja proyek perkebunan yang dibawahi oleh PTPN. Sebuah perseroan perkebunan nusantara tersebut, sejak jaman orba, lahan-lahan adat dikuasai oleh jendral atas nama Negara. Kebun sawit di kabupaten keerom adalah satu fakta sejarah aneksasi lahan oleh prajurit. Masih banyak kasus serupa dijumpai di seantero Indonesia. Siapa sih sebenarnya tentara Indonesia?

Prajurit Indonesia

Sebuah Negara di muka bumi tentu punya tentara, dari berbagai kesatuan. Sementara syarat adanya sebuah Negara dari berbagai referensi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua syarat terbentuknya Negara. Wilayah dan penduduk. Itulah syarat mutlak Negara berdiri. Syarat lain dikemudian hari menyusul sehingga bukan hal pokok.

penanaman sawit pt.nabire baru IMG_6569@arkilaus baho-yayasan pusaka
penanaman sawit pt.nabire baru [email protected] baho-yayasan pusaka

Indonesia punya tentara rakyat era Sukarno. Era Suharto, mereka rubah jadi ABRI. Masuk reformasi pecah lagi jadi TNI-POLRI. Tupoksi pun berubah. TNI diamanatkan pikul tanggungjawab menjaga keutuhan wilayah. Dalam konteks Papua, mereka harusnya berada di wilayah perbatasan saja, bukan di kota. Mereka seharusnya perang melawan perusahaan dan Negara asing yang seenaknya menghancurkan tatanan ekonomi Negara. Sementara polisi diberi tugas sebagai polisi sipil yang bersenjata dan berkeliaran di kota. Menegakkan hukum apa saja di Indonesia.

Tupoksi TNI yang tadinya jaga wilayah Negara kemudian diperbantukan sebagai relawan bencana, petugas kesehatan dan pengajar. Sembari jaga Indonesia, diberi tugas kemanusiaan juga. Selain ikut misi kemanusiaan di PBB, mereka di pedamalan Papua menyelenggarakan berbagai bhakti sosil. Tugas-tugas kesejahteraan orang-orang di pedalaman, walaupun sudah ada kementerian PDT maupun sosial/kesra, ketika tak mampu menerobos daerah terpencil, maka pelimpahan lapangan diembankan kepada TNI. Mereka hadir di tengah hutan yang menjadi habitat masyarakat adat tersebut sebagai pahlawan penyelamat, sembari kadang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang yang pernah merasakan hal itu.

Orang Adat Papua

Sebelum di kelompokam kedalam suku-suku oleh berbagai pandangan, kesadaran akan batas adat, kawasan leluhur, sudah melekat dalam ingatan sanubari orang adat. Belanda kemudian membagi komunitas adat Papua kedalam tujuh wilayah adat. Hal itu yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia maupun Dewan Adat Papua. Dari tujuh wilayah adat, digarap oleh tiga lembaga kultur. MRP, DAP, LMA. Ditambah lagi, UU Masyarakat Hukum adat yang baru saja diresmikan mewajibkan Negara (pemda) mendata hak-hak adat.

Yunus Money Ketua Koperasi Bumiowi IMG_6574@arkilaus baho-yayasan pusaka 2014
Yunus Money Ketua Koperasi Bumiowi [email protected] baho-yayasan pusaka 2014

Masyarakat adat oleh dunia dihargai sebagai komunitas penjaga hutan dan alam. Itu karena mereka masih menggunakan cara-cara tradisional untuk mengelola hutan. Sekarang, orang adat sudah banyak yang tereduksi pada arus globalisasi yang serba market. Perubahan pun terjadi. Orang adat dianggap sebagai bagian dari pembangunan global, bukan dianggap sebagai musuh pembangunan global.

Fungsi dan tupoksi orang adat, khususnya masyarakat adat Papua harus dihargai bahkan diproteksi. Sebab, dalam kebijakan pemerintah Indonesia soal infrastruktur atau dikenal MP3Ei, contoh kasus Papua Barat (Baca: Korporasi Memonopoli Penguasaan Hutan di Papua Barat), ternyata usulan perubahan peruntukkan hutan tersebut untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan nasional MP3EI, pengembangan kawasan agropolitan yang dikendalikan pemodal, memfasilitasi perusahaan pertambangan mineral, batu bara dan migas, serta mengakomodasikan kepentingan perusahaan perkebunan besar yang sudah terlanjut mendapatkan izin prinsip di kawasan hutan.

Tentunya, pemerintah menjalankan kebijakan nasional maupun daerah kerap melibatkan pasukan tempur di depan. Adanya PAM Swakarsa di perkebunan Sawit, pos tentara di areal Freeport maupun LNG-BP, sampai pada pabrik skala besar maupun kecil, baik perusahaan maupun Negara, sama-sama menyakini dan melimpahkan keamanan usaka kepada prajurit Indonesia. Sembari, Tanah Papua sebelum adanya peradaban luar datang, wilayah ini di jaga oleh orang-orang adat. Bagaimana memasifkan wewenang mereka agar kembali berdaulat atas leluhur mereka?

Penghargaan atas Kedaulatan Komunitas Adat Dunia

Pada September 2007, Majelis Umum PBB menerima Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang isinya antara lain memuat hak atas FPIC (Free, Prior, Informed and Consent), hak masyarakat adat secara bebas untuk menentukan dan membuat persetujuan kebijakan dan proyek pembangunan yag berlangsung di wilayah adat mereka dan berdasarkan informasi sejak awal.

Hak atas FPIC tersebut diterima oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan sebagai prinsip dalam Strategi Nasional REDD+ di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti RSPO, menjadikan hak masyarakat atas FPIC sebagai salah satu prinsip yang harus dipatuhi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan besar, seperti Wilmar, menerimanya dan menjadi dasar pengembangan kebijakan dalam usaha perkebunan dan bisnis ikutannya.

Diskusi Tanah Adat di Makaling, Okaba, Agustus 2014
Diskusi Tanah Adat di Makaling, Okaba, Agustus 2014

Ibarat kata jauh panggang dari api. Keberadaan hak masyarakat atas FPIC justeru tidak pernah dipenuhi, tidak dipraktikkan dan hanya sekedar pembicaraan dan teks kebijakan. PUSAKA menerbitkan publikasi bagaimana perusahaan perkebunan besar di Papua tidak peduli dengan hak-hak masyarakat. Silahkan di akses pada Laporan PUSAKA–Kebijakan Wilmar dan Praktik Pengrusakan Hutan di Papua.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon secara resmi membuka Konferensi Masyarakat Adat Sedunia, (Senin (22/9/2014), di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan konferensi masyarakat adat untuk pertama kali. Sidang Umum PBB ke-69 tahun 2014, Konferensi WCIP (World Conference on Indigenous Peoples) ini, dalam pidatonya, Sekjend PBB, Ban Ki-Moon menyampaikan peran penting masyarakat adat dalam pembangunan global.

Ban Ki-Moon bilang (baca: Majelis Umum PBB Gelar Konferensi Masyarakat Adat Pertama), dirinya sangat setuju akan pentingnya janji pemerintah tetapi lebih penting lagi untuk melihat aksi. “Saya mendorong agar Dokumen Hasil Konferensi berisikan komitmen nyata untuk menjembatani antara janji-janji dan hasil,” pungkasnya.

Pada kesempaan membuka secara resmi konferensi WCIP tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menegaskan akan mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat adat di seluruh dunia, terutama yang menyangkut hak pengelolaan tanah dan sumber daya alam. PBB sudah mendata bahwa ada orang adat di dunia yang patut di hargai.

Indigenous peoples represent remarkable diversity – more than 5,000 distinct groups in some 90 countries, making up more than 5 per cent of the world’s population, some 370 million people. These peoples continue to self-identify as distinct peoples with strong links to traditional territories with their own social, economic and political systems as well as unique languages, cultures and beliefs.

Sementara konstitusi Negara republik Indonesia sudah mengakui keberadaan orang adat (simak: Jembatan Orang Adat Tahun 2015). Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut mendorong adanya keadilan hak-hak masyarakat adat akibat penunjukan kawasan hutan yang merampas hak-haknya. Kebawahnya juga sudah ada regulasi lainnya tentang hak hukum adat.

peta adat yerisiam IMG_6415
peta adat yerisiam IMG_6415

Dengan demikian, baik prajurit TNI yang baru saja merayakan hari jadi mereka maupun orang adat yang juga dibahas di dunia oleh PBB, ditengah pesatnya pembangunan global yang tentunya mengancam peradaban hutan dan alam bahkan mahluk hidup, maka saatnya orang-orang adat dikembalikan menjalankan tupoksi mereka, yaitu jaga hutan adat. Sementara prajurit TNI sudah saatnya mendukung kemerdekaan orang-orang adat dengan cara tidak lagi bawa senjata usir-usir mereka keluar dari hutan dengan berbagai dalih yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan bagi investasi semata. (Arkilaus Baho)