SUKADANA–Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Hamdani SH Mhum, memberikan banyak masukan dan saran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut terungkap dalam workshop yang berlangsung di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Senin (27/10) lalu.

Workshop ini sendiri diselenggarakan Lembaga Gemawan Pontianak, USAID IFACS, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. Mereka mengusung tajuk, perlindungan lahan kelola masyarakat dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Kayong Utara. Para narasumber yang dihadirkan berasal dari Fakultas Hukum Untan, Hamdani SH MHum dan Dr Hermansyah SH MHum.

Diikuti sebanyak 50 orang peserta, seperti berasal dari perwakilan petani karet dari enam desa, dan utusan DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kemudian instansi di lingkungan Pemkab Kayong Utara, seperti utusan dari Dinas PU, Dishutbun, Disperindagkop dan UKM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda. Selanjutnya Balai TNGP, Yayasan Asri, Yayasan Palung, IFACS Regional Ketapang, Rumah Ide, dan tamu undangan lainnya.

“Beberapa catatan atau masukan terhadap RTRW KKU (Kayong Utara) di Provinsi Kalbar tahun 2011–2031, baik dari aspek substansi maupun redaksi atau legal drafting, konsideran menimbang huruf c disarankan untuk diubah menjadi, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang yang menyatakan rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten,” saran Hamdani di hadapan hadirin, mengupas Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara.

Sebagaimana diketahui, Perda RTRTW Kabupaten Kayong Utara yang sudah disahkan di DPRD, saat ini sudah dimasukkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, untuk dimasukkan di lembaran daerah. Pemprov sendiri masih melakukan kajian. Dia bicara lagi, konsideran mengingat nomor 2 sebaiknya dibuang, karena yang wajib dimasukan dalam konsideran mengingat adalah undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yaitu UU 6/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalbar sudah dimasukan dalam konsideran mengingat nomor 5. Konsideran mengingat nomor 7, masih menurut dia, sebaiknya dibuang karena UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang salah satunya mengatur zonasi yang diamanatkan, dibuatkan dalam perda tersendiri, ridak masuk dalam RTRW Kabupaten.

“RTRW Kabupaten harus mengakomodir berbagai wilayah kelola masyarakat terhadap hutan dan lahan, sehingga beberapa definisi operasional mengenai hak kelola masyarakat, perlu dicantumkan dalam ketentuan umum. Yaitu, kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian, terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional,” papar Hamdani.

Kemudian, lanjut dia, hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

“Masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hutan adat,” tutur Hamdani.

Hutan tanaman rakyat, jelas dia, hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

“Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan, untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan Desa adalah sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kesejahteraan desa. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik ataupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 persen,” papar Hamdani.

Selanjutnya, lahan pertanian pangan berkelanjutan, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilndungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

“Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang selanjutnya disingkat WGPPPSL, daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain,” saran Hamdani.

Hamdani kemudian menyarankan pasal 3 Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara agar dibuang saja. Pasal 4, menurut dia, menunjukkan bahwa RTRW kabupaten ini berorientasi pada industri, sehingga disarankan juga ada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia berharap agar rumusan pasal 4 disarankan sebagai berikut; Penataan ruang Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan, serta didukung sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pasal 36 mengenai peruntukan kawasan budidaya, seharusnya juga mengakomodir untuk wilayah kelola masyarakat, seperti hutan adat, hutan rakyat, hutan desa, dan lain sebagainya. Pasal 38 mengenai kawasan peruntukan pertanian, seharusnya diikuti penetapan luasannya,” tegas Hamdani.

Dalam analisis Hamdani, judul bagian kedua dan paragraf 1 sama, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi, sebaiknya judul paragraf 1 diubah menjadi, ‘Umum’. Pasal 72 huruf g, disarankan untuk diubah dengan menambahkan mengenai UKL dan UPL, karena tidak semua kegiatan industri wajib analisis dampak lingkungan (Amdal), sehingga ketentuan ini menjadi, setiap kegiatan industri harus dilakukan Amdal atau UKL dan UPL (Izin Lingkungan).

“Pasal 77 mengenai izin prinsip seharusnya dibuat kreteria yang jelas, seperti apakah untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan diperlukan izin prinsip. Ketentuan pasal 87 ayat 1 antara huruf h dan I serta ayat 2 antara huruf f dan g, apakah semua jenis sanksi administrasi tersebut akan dikenakan terhadap pelanggar? Jika maksudnya hanya salah satu saja (secara bertingkat), maka seharusnya menggunakan kata dan/atau,” saran Hamdani.

Dia juga menyarankan Bab XI dengan Bab XII ditukar, yaitu bab tentang penyidikan dahulu baru bab tentang ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana dalam pasal 93, sebaiknya merumuskan pelanggaran norma larangan/perintah dan jenis ancaman pidananya. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

“Pasal 93 ayat 2 mengenai ketentuan pidana, sebaiknya dirumuskan ancaman pidananya dengan mengacu pada ketentuan pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sampai 75 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 93 ayat 3 diperbaiki redaksinya bukan penerimaan daerah tetapi penerimaan negara, sehingga bunyinya, denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetorkan ke kas negara,” jelas Hamdani.

Pasal 100, lanjut dia, sebaiknya dipindahkan ke Bab XIII ketentuan lain-lain, karena Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama, terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU 12/2011.

“Ketentuan Pasal 98 ayat 2 huruf b yang berbunyi, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai habis masa berlaku izin dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini. Ketentuan seperti ini sangat riskan. Seharusnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus segera menyesuaikan tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa izin, dan jika tidak memungkinkan untuk disesuaikan maka izin yang diberikan harus dibatalkan. Mengenai penggantian kerugian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menggunakan ketentuan pasal 98 ayat 2 huruf c,” kupas Hamdani. (mah)

http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/kayong-utara/19303-perspektif-hukum-administrasi-perda-rtrw-kayong-utara.html

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    SUKADANA–Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Hamdani SH Mhum, memberikan banyak masukan dan saran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut terungkap dalam workshop yang berlangsung di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Senin (27/10) lalu.

    Workshop ini sendiri diselenggarakan Lembaga Gemawan Pontianak, USAID IFACS, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. Mereka mengusung tajuk, perlindungan lahan kelola masyarakat dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Kayong Utara. Para narasumber yang dihadirkan berasal dari Fakultas Hukum Untan, Hamdani SH MHum dan Dr Hermansyah SH MHum.

    Diikuti sebanyak 50 orang peserta, seperti berasal dari perwakilan petani karet dari enam desa, dan utusan DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kemudian instansi di lingkungan Pemkab Kayong Utara, seperti utusan dari Dinas PU, Dishutbun, Disperindagkop dan UKM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda. Selanjutnya Balai TNGP, Yayasan Asri, Yayasan Palung, IFACS Regional Ketapang, Rumah Ide, dan tamu undangan lainnya.

    “Beberapa catatan atau masukan terhadap RTRW KKU (Kayong Utara) di Provinsi Kalbar tahun 2011–2031, baik dari aspek substansi maupun redaksi atau legal drafting, konsideran menimbang huruf c disarankan untuk diubah menjadi, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang yang menyatakan rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten,” saran Hamdani di hadapan hadirin, mengupas Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara.

    Sebagaimana diketahui, Perda RTRTW Kabupaten Kayong Utara yang sudah disahkan di DPRD, saat ini sudah dimasukkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, untuk dimasukkan di lembaran daerah. Pemprov sendiri masih melakukan kajian. Dia bicara lagi, konsideran mengingat nomor 2 sebaiknya dibuang, karena yang wajib dimasukan dalam konsideran mengingat adalah undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yaitu UU 6/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalbar sudah dimasukan dalam konsideran mengingat nomor 5. Konsideran mengingat nomor 7, masih menurut dia, sebaiknya dibuang karena UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang salah satunya mengatur zonasi yang diamanatkan, dibuatkan dalam perda tersendiri, ridak masuk dalam RTRW Kabupaten.

    “RTRW Kabupaten harus mengakomodir berbagai wilayah kelola masyarakat terhadap hutan dan lahan, sehingga beberapa definisi operasional mengenai hak kelola masyarakat, perlu dicantumkan dalam ketentuan umum. Yaitu, kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian, terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional,” papar Hamdani.

    Kemudian, lanjut dia, hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

    “Masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hutan adat,” tutur Hamdani.

    Hutan tanaman rakyat, jelas dia, hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

    “Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan, untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan Desa adalah sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kesejahteraan desa. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik ataupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 persen,” papar Hamdani.

    Selanjutnya, lahan pertanian pangan berkelanjutan, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilndungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

    “Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang selanjutnya disingkat WGPPPSL, daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain,” saran Hamdani.

    Hamdani kemudian menyarankan pasal 3 Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara agar dibuang saja. Pasal 4, menurut dia, menunjukkan bahwa RTRW kabupaten ini berorientasi pada industri, sehingga disarankan juga ada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia berharap agar rumusan pasal 4 disarankan sebagai berikut; Penataan ruang Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan, serta didukung sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Pasal 36 mengenai peruntukan kawasan budidaya, seharusnya juga mengakomodir untuk wilayah kelola masyarakat, seperti hutan adat, hutan rakyat, hutan desa, dan lain sebagainya. Pasal 38 mengenai kawasan peruntukan pertanian, seharusnya diikuti penetapan luasannya,” tegas Hamdani.

    Dalam analisis Hamdani, judul bagian kedua dan paragraf 1 sama, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi, sebaiknya judul paragraf 1 diubah menjadi, ‘Umum’. Pasal 72 huruf g, disarankan untuk diubah dengan menambahkan mengenai UKL dan UPL, karena tidak semua kegiatan industri wajib analisis dampak lingkungan (Amdal), sehingga ketentuan ini menjadi, setiap kegiatan industri harus dilakukan Amdal atau UKL dan UPL (Izin Lingkungan).

    “Pasal 77 mengenai izin prinsip seharusnya dibuat kreteria yang jelas, seperti apakah untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan diperlukan izin prinsip. Ketentuan pasal 87 ayat 1 antara huruf h dan I serta ayat 2 antara huruf f dan g, apakah semua jenis sanksi administrasi tersebut akan dikenakan terhadap pelanggar? Jika maksudnya hanya salah satu saja (secara bertingkat), maka seharusnya menggunakan kata dan/atau,” saran Hamdani.

    Dia juga menyarankan Bab XI dengan Bab XII ditukar, yaitu bab tentang penyidikan dahulu baru bab tentang ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana dalam pasal 93, sebaiknya merumuskan pelanggaran norma larangan/perintah dan jenis ancaman pidananya. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

    “Pasal 93 ayat 2 mengenai ketentuan pidana, sebaiknya dirumuskan ancaman pidananya dengan mengacu pada ketentuan pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sampai 75 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 93 ayat 3 diperbaiki redaksinya bukan penerimaan daerah tetapi penerimaan negara, sehingga bunyinya, denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetorkan ke kas negara,” jelas Hamdani.

    Pasal 100, lanjut dia, sebaiknya dipindahkan ke Bab XIII ketentuan lain-lain, karena Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama, terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU 12/2011.

    “Ketentuan Pasal 98 ayat 2 huruf b yang berbunyi, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai habis masa berlaku izin dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini. Ketentuan seperti ini sangat riskan. Seharusnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus segera menyesuaikan tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa izin, dan jika tidak memungkinkan untuk disesuaikan maka izin yang diberikan harus dibatalkan. Mengenai penggantian kerugian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menggunakan ketentuan pasal 98 ayat 2 huruf c,” kupas Hamdani. (mah)

    http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/kayong-utara/19303-perspektif-hukum-administrasi-perda-rtrw-kayong-utara.html

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on