Ambon-Pelanggaran hak-hak masyarakat adat di Maluku saat ini cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung, hak-hak masyarakat adat dikebiri dan dibiarkan begitu saja, bahkan pemerintah yang ikut menjerumuskan masyarakatnya sendiri.

Penegasan itu disampaikan Eko Cahyono dari Sajogyo Institute (Sains) kepada wartawan pada acara dialog publik tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012 yang mengakui hak masyarakat adat di kawasan hutan.

Kegiatan tersebut berlangsung di lantai II Balai Kota Ambon Selasa (28/10). Eko Cahyono pada kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak tiga kasus pelanggaran hak masyarakat adat terdapat di Maluku.

Kasus-kasus itu diantaranya yakni kasus rencana pengembangan perkebunan tebu di Kabupaten Kepulauan Aru, tambang di Romang Maluku Barat Daya (MBD) dan kasus perkebunan cokelat di Tanahahu Kabupaten Malteng.

Menurutnya, dalam catatan Komnas HAM, dari tiga kasus tersebut terjadi perampasan hak antara pemerintah kepada masyarakat adat secara sepihak dengan mengorbankan masyarakat adat itu sendiri.

Namun begitu,Komnas HAM tambahnya masih melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut terhadap ketiga kasus tersebut. Selama ini katanya, banyak sekali masyarakat adat di Maluku yang tidak mendapatkan hak mereka sebagai masyarakat adat di Maluku.

Tapi setelah diterapkan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 itu, diharapkan hak-hak dari masyarakat adat yang dirampas secara sepihak oleh pemerintah dapat dikembalikan kepada pemilik hak itu sendiri.

“Jadi kita berharap dengan putusan yang baru ini ada kedudukan yang jelas terhadap status hak masyarakat adat di seluruh Indoenasia termasuk di Maluku,” kata Cahyono.

Sementara itu Sandra Moniaga dari Sains juga mengatakan, hasil studi Kementerian Kehutanan menyebutkan ada 32 ribu desa di Indonesia yang ijin pemanfaatan hutan di desa-desa tersebut tumpang tindih.

“Bisa dibayangkan saja kalau pemerintah daerah sendiri tidak punya data berapa banyak masyarakat adat yang punya kawasan hutan dapat dimanfaatkan. Selama ini tidak ada sensus terhadap keberadaan masyarakat adat itu sendiri dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Olehnya, Komnas Ham memiliki peranan penting untuk meneliti keberadan masyarakat adat serta mengembalikan hak mereka,” ujar Moniaga.

Itu sebabnya lanjut Moniaga, Komnas HAM terus melakukan penyidikan terhadap tiga kasus pelangaran HAM tersebut, agar pemerintah tidak lagi mengorbankan hak-hak adat masyarakat itu sendiri.

Sumber: siwalimanews.com

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Ambon-Pelanggaran hak-hak masyarakat adat di Maluku saat ini cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung, hak-hak masyarakat adat dikebiri dan dibiarkan begitu saja, bahkan pemerintah yang ikut menjerumuskan masyarakatnya sendiri.

    Penegasan itu disampaikan Eko Cahyono dari Sajogyo Institute (Sains) kepada wartawan pada acara dialog publik tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012 yang mengakui hak masyarakat adat di kawasan hutan.

    Kegiatan tersebut berlangsung di lantai II Balai Kota Ambon Selasa (28/10). Eko Cahyono pada kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak tiga kasus pelanggaran hak masyarakat adat terdapat di Maluku.

    Kasus-kasus itu diantaranya yakni kasus rencana pengembangan perkebunan tebu di Kabupaten Kepulauan Aru, tambang di Romang Maluku Barat Daya (MBD) dan kasus perkebunan cokelat di Tanahahu Kabupaten Malteng.

    Menurutnya, dalam catatan Komnas HAM, dari tiga kasus tersebut terjadi perampasan hak antara pemerintah kepada masyarakat adat secara sepihak dengan mengorbankan masyarakat adat itu sendiri.

    Namun begitu,Komnas HAM tambahnya masih melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut terhadap ketiga kasus tersebut. Selama ini katanya, banyak sekali masyarakat adat di Maluku yang tidak mendapatkan hak mereka sebagai masyarakat adat di Maluku.

    Tapi setelah diterapkan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 itu, diharapkan hak-hak dari masyarakat adat yang dirampas secara sepihak oleh pemerintah dapat dikembalikan kepada pemilik hak itu sendiri.

    “Jadi kita berharap dengan putusan yang baru ini ada kedudukan yang jelas terhadap status hak masyarakat adat di seluruh Indoenasia termasuk di Maluku,” kata Cahyono.

    Sementara itu Sandra Moniaga dari Sains juga mengatakan, hasil studi Kementerian Kehutanan menyebutkan ada 32 ribu desa di Indonesia yang ijin pemanfaatan hutan di desa-desa tersebut tumpang tindih.

    “Bisa dibayangkan saja kalau pemerintah daerah sendiri tidak punya data berapa banyak masyarakat adat yang punya kawasan hutan dapat dimanfaatkan. Selama ini tidak ada sensus terhadap keberadaan masyarakat adat itu sendiri dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Olehnya, Komnas Ham memiliki peranan penting untuk meneliti keberadan masyarakat adat serta mengembalikan hak mereka,” ujar Moniaga.

    Itu sebabnya lanjut Moniaga, Komnas HAM terus melakukan penyidikan terhadap tiga kasus pelangaran HAM tersebut, agar pemerintah tidak lagi mengorbankan hak-hak adat masyarakat itu sendiri.

    Sumber: siwalimanews.com

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on