Hasil produksi (CPO) 333 kebun sawit milik 196 perusahaan di Sumut terancam tidak bisa masuk pasar ekspor jika tak kunjung memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara (Sumut), Herawati.

Menurutnya, jika tak kunjung memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga pengujung tahun ini, maka sebanyak 333 kebun sawit milik 196 perusahaan dari 340 kebun sawit yang ada di Sumut hasil produksinya (CPO) terancam tidak bisa masuk pasar ekspor.

Untuk itu, tambah Herawati, bagi perusahaan perkebunan yang belum memperoleh sertifikat ISPO sampai batas waktu ditentukan maka harus mampu mencari negara-negara importir yang tidak mempersoalkan sertifikasi tersebut sebagai tujuan ekspor.”Khususnya Eropa, jika tidak dilengkapi dengan ISPO, maka tidak akan bisa diekspor ke sana,” ungkapnya kepada MedanBisnis, Selasa (4/11) di Medan.

ISPO diberlakukan di Indonesia sejak 2011 lalu melalui Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) Nomor 19 tahun 2011 tentang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan harapan proses produksi sawit sejalan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan pegawai serta aktivitas sosial lainnya di sekitar lingkungan perusahaan. Sesuai Permentan itu penerapan ISPO ditetapkan pemerintah paling lambat yaitu 31 Desember 2014.

Sementara, hingga di bulan November 2014 ini tercatat baru 7 kebun milik 5 perusahaan di Sumut yang telah mengantongi sertifikat ISPO. Adapun tujuh kebun sawit itu adalah PT United Kingdom Indonesia dengan kebun Blankahan, PT Musang Utjing dengan kebun Sei Musam, PT Simpang Ampat dengan kebun Simpang Ampat, PT Smart dengan kebun Halaban, dan PT MP Leidong West dengan kebun Adipati, kebun Pernantian, dan kebun Kanopan Ulu. Sementara, perusahaan yang saat ini dalam proses memperoleh sertifikasi ISPO adalah PT Tapian Nadenggan dengan kebun Langga Payung, PT Bakrie Sumatera Plantation dengan kebun Sei Balei, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan kebun Bagerpang, PT Austindo Nusantara Jaya Agri dengan kebun Binanga, PT Socfin Indonesia dengan kebun Bangun Bandar dan kebun Tanah Gambus, PT Daya Labuhan Indah, serta PT Perkebunan Nusantara III.

Herawati mengatakan, perusahaan yang tidak memperoleh sertifikat ISPO hingga batas waktu tersebut juga bakal terkena penalti berupa penurunan status kelas kebunnya. Dia menerangkan, lambatnya perusahaan perkebunan memperoleh sertifikat ISPO, dikarenakan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai sulit untuk mereka penuhi. Persyaratan itu meliputi 7 prinsip yaitu sistem perizinan dan manejemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha berkelanjutan.

Selain itu, katanya, penyelenggara penilaian usaha perkebunan juga tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kabupaten dalam waktu yang serentak secara nasional sesuai waktu yang ditetapkan paling kurang tiga tahun sekali sesuai dengan Permentan, karena pelaksanaan penilaiaannya tidak berdasarkan penganggaran, tetapi bersifat menunggu jika ada permintaan dari perusahaan. “Untuk itu, harapannya pemerintah pusat melakukan perpanjangan waktu dalam pengurusan sertifikasi ISPO itu. Tapi kita tunggulah kebijakan Menteri Pertanian yang baru nanti bagaimana,” pungkasnya.

Tunda ISPO

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Timbas Prasad Ginting mengakui hingga saat ini tak lebih dari sepuluh perusahaan sawit di Sumut yang telah memperoleh sertifikat ISPO. “Di Sumut sendiri ada 30-an perusahaan sawit yang seharusnya masuk dalam daftar ISPO,” katanya.

Menurutnya, lambannya proses pengurusan ISPO di Sumut terkendala oleh tim auditor yang ada sangat terbatas sehingga tak mampu menjangkau secara maksimal ratusan kebun dan pabrik yang beroperasi di Sumut. Belum lagi dengan koordinasi dari daerah-daerah yang masih belum maksimal sehingga proses sertifikasi jadi lambat.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menunda batas akhir sertifikasi tersebut karena hanya akan merugikan perusahaan kelapa sawit. Selain terancam tak bisa masuk pasar ekspor, perusahaan yang tak mengantongi ISPO pun terancam turun kelas. Kelas-kelas perusahaan sawit sendiri merupakan modal penting bagi perusahaan bersangkutan dalam meraup kepercayaan importir sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar. “Saat ini, perusahaan yang diharuskan mengurus ISPO adalah golongan perusahaan kelas 1, 2 dan 3,” katanya.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun, mengungkapkan, kemungkinan mundurnya batas akhir ISPO sangat terbuka lebar karena saat ini baru ada puluhan perusahaan yang mengantogi sertifikat itu. “Jika hal itu tetap dipaksakan, bisa jadi akan ada tindakan kecurangan di lapangan,” katanya.

Dia menambahkan, sertifikasi ini terkendala oleh auditor yang terlalu sedikit, dan waktu prosesnya yang tidak sebentar. “Proses di lapangan cukup panjang, mulai mengklasifikasi kelas, analisis dan penilaian, baru kemudian memutuskan kelayakan sertifikasi tersebut,” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa pasar sawit menolak sebuah produk dari perusahaan bila standar soal lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak masyarakat adat, tidak merusak dusun dan tempat keramat bahkan kewajiban lainnya yang harus ditaati sesuai ketentuan yang berlaku.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Hasil produksi (CPO) 333 kebun sawit milik 196 perusahaan di Sumut terancam tidak bisa masuk pasar ekspor jika tak kunjung memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara (Sumut), Herawati.

    Menurutnya, jika tak kunjung memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga pengujung tahun ini, maka sebanyak 333 kebun sawit milik 196 perusahaan dari 340 kebun sawit yang ada di Sumut hasil produksinya (CPO) terancam tidak bisa masuk pasar ekspor.

    Untuk itu, tambah Herawati, bagi perusahaan perkebunan yang belum memperoleh sertifikat ISPO sampai batas waktu ditentukan maka harus mampu mencari negara-negara importir yang tidak mempersoalkan sertifikasi tersebut sebagai tujuan ekspor.”Khususnya Eropa, jika tidak dilengkapi dengan ISPO, maka tidak akan bisa diekspor ke sana,” ungkapnya kepada MedanBisnis, Selasa (4/11) di Medan.

    ISPO diberlakukan di Indonesia sejak 2011 lalu melalui Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) Nomor 19 tahun 2011 tentang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan harapan proses produksi sawit sejalan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan pegawai serta aktivitas sosial lainnya di sekitar lingkungan perusahaan. Sesuai Permentan itu penerapan ISPO ditetapkan pemerintah paling lambat yaitu 31 Desember 2014.

    Sementara, hingga di bulan November 2014 ini tercatat baru 7 kebun milik 5 perusahaan di Sumut yang telah mengantongi sertifikat ISPO. Adapun tujuh kebun sawit itu adalah PT United Kingdom Indonesia dengan kebun Blankahan, PT Musang Utjing dengan kebun Sei Musam, PT Simpang Ampat dengan kebun Simpang Ampat, PT Smart dengan kebun Halaban, dan PT MP Leidong West dengan kebun Adipati, kebun Pernantian, dan kebun Kanopan Ulu. Sementara, perusahaan yang saat ini dalam proses memperoleh sertifikasi ISPO adalah PT Tapian Nadenggan dengan kebun Langga Payung, PT Bakrie Sumatera Plantation dengan kebun Sei Balei, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan kebun Bagerpang, PT Austindo Nusantara Jaya Agri dengan kebun Binanga, PT Socfin Indonesia dengan kebun Bangun Bandar dan kebun Tanah Gambus, PT Daya Labuhan Indah, serta PT Perkebunan Nusantara III.

    Herawati mengatakan, perusahaan yang tidak memperoleh sertifikat ISPO hingga batas waktu tersebut juga bakal terkena penalti berupa penurunan status kelas kebunnya. Dia menerangkan, lambatnya perusahaan perkebunan memperoleh sertifikat ISPO, dikarenakan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai sulit untuk mereka penuhi. Persyaratan itu meliputi 7 prinsip yaitu sistem perizinan dan manejemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha berkelanjutan.

    Selain itu, katanya, penyelenggara penilaian usaha perkebunan juga tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kabupaten dalam waktu yang serentak secara nasional sesuai waktu yang ditetapkan paling kurang tiga tahun sekali sesuai dengan Permentan, karena pelaksanaan penilaiaannya tidak berdasarkan penganggaran, tetapi bersifat menunggu jika ada permintaan dari perusahaan. “Untuk itu, harapannya pemerintah pusat melakukan perpanjangan waktu dalam pengurusan sertifikasi ISPO itu. Tapi kita tunggulah kebijakan Menteri Pertanian yang baru nanti bagaimana,” pungkasnya.

    Tunda ISPO

    Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Timbas Prasad Ginting mengakui hingga saat ini tak lebih dari sepuluh perusahaan sawit di Sumut yang telah memperoleh sertifikat ISPO. “Di Sumut sendiri ada 30-an perusahaan sawit yang seharusnya masuk dalam daftar ISPO,” katanya.

    Menurutnya, lambannya proses pengurusan ISPO di Sumut terkendala oleh tim auditor yang ada sangat terbatas sehingga tak mampu menjangkau secara maksimal ratusan kebun dan pabrik yang beroperasi di Sumut. Belum lagi dengan koordinasi dari daerah-daerah yang masih belum maksimal sehingga proses sertifikasi jadi lambat.

    Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menunda batas akhir sertifikasi tersebut karena hanya akan merugikan perusahaan kelapa sawit. Selain terancam tak bisa masuk pasar ekspor, perusahaan yang tak mengantongi ISPO pun terancam turun kelas. Kelas-kelas perusahaan sawit sendiri merupakan modal penting bagi perusahaan bersangkutan dalam meraup kepercayaan importir sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar. “Saat ini, perusahaan yang diharuskan mengurus ISPO adalah golongan perusahaan kelas 1, 2 dan 3,” katanya.

    Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun, mengungkapkan, kemungkinan mundurnya batas akhir ISPO sangat terbuka lebar karena saat ini baru ada puluhan perusahaan yang mengantogi sertifikat itu. “Jika hal itu tetap dipaksakan, bisa jadi akan ada tindakan kecurangan di lapangan,” katanya.

    Dia menambahkan, sertifikasi ini terkendala oleh auditor yang terlalu sedikit, dan waktu prosesnya yang tidak sebentar. “Proses di lapangan cukup panjang, mulai mengklasifikasi kelas, analisis dan penilaian, baru kemudian memutuskan kelayakan sertifikasi tersebut,” tandasnya.

    Perlu diketahui bahwa pasar sawit menolak sebuah produk dari perusahaan bila standar soal lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak masyarakat adat, tidak merusak dusun dan tempat keramat bahkan kewajiban lainnya yang harus ditaati sesuai ketentuan yang berlaku.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on