Era kepempinan rezim ke-7 di Indonesia ditantang untuk benahi berbagai hak yang diakomodir dalam Negara sendiri. Mulai dari hak atas tanah secara pribadi maupun hak komunal adat serta wewenang mengembalikan hak yang negara mengusai. Peran serta Negara dituntut untuk membenahi adminstrasi dari berbagai hak yang kini di akui Negara.

Masyarakat Indonesia sudah melakukan upaya mengembalikan hak mereka. Tinggal penguasa saja berpihak dan menerapkan aturan yang ada atau tetap memihak pada keabsahan masa lalu. Ada berbagai hak yang diabaikan. Hak utamanya adalah tanah-tanah adat sudah seharusnya di tata kembali sebagai penghormatan Negara atas warganya sendiri.

Salah satu aturan yang di buat oleh indonesia untuk menguasai tanah warisan leluhur orang Papua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi. Aturan ini buat dan diharuskan diseluruh pulau Papua dan pemilik ulayat yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan berhadapan dengan rezim meliterisasi era itu.

Akan menjadi blunder apabila Negara tidak proaktif menginventalisir asset adat dan menghalalkan legalitas yang telah ada. Sebab, banyak kuasa Negara yang terkuasi oleh oknum masa lalu yang mengatasnamakan Negara lalu menguasi seenaknya tanah-tanah leluhur di Indonesia.

Sebut saja hak kesulungan dalam kerajaan Jawa. Salah satunya pihak keratin Mangkunegaran. Mereka kini menantang Jokowi kembalikan tanah kerajaan yang dirampas negara. Seperti dilaporkan oleh republika dari bekasi, Sekretaris Paguyuban Suryosumunan Mangkunegaran, Raden Ayu (RA) Berar Fathia mengatakan banyak tanah milik Keraton Mangkunegaraan yang dirampas oleh negara tanpa ganti rugi. Akibatnya rakyat di sekitar keraton dimiskinkan oleh negara.

“Banyak hak ulayat dan hak-hak tanah milik Keraton Mangkunegaraan yang diambil alih dan dirampasoleh negara, bahkan keraton tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Akibatnya, keraton dan rakyatnya ikut dimiskinkan oleh negara,” ujar Fathia saat diwawancarai Republika, Kamis (30/10) siang.

Menurutnya hal ini tidak terjadi di Yogyakarta karena statusnya masih Daerah Istimewa, dengan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur. Sehingga masih ada yang menjaga. Sedangkan di Surakarta, statusnya bukan Daerah Istimewa lagi, jadi tidak ada yang menjaga hak-hak ulayat dan tanah keraton.

Fathia pun berharap negara segera mengembalikan hak ulayat dan sertifikat tanah milik keraton Mangkunegaraan. Begitu pula hak ulayat milik masyarakat adat di seluruh nusantara yang dirampas negara.

“Sertifikat tanah dan hak ulayat harus segara dikembalikan ke pemiliknya,” tegasnya. Ia mengatakan jangan kaget kalau sertifikat itu dirampas oleh bangsa asing maupun bangsa kita sendiri. Fathia menjelaskan modusnya, Bupati dan Wali Kota setempat merayu dan mengiming-imingi para tokoh adat, pemilik tanah keraton dan tokoh masyarakat setempat.

“Mereka diminta memberikan atau menjual tanahnya kepada pemerintah dengan alasan kepentingan publik, sebagai tanah garapan untuk rakyat.,” jelasnya. Fathia yang juga anggota Presidium Aliansi Perempuan dan Kemitraan Nasional Indonesia itu juga meragukan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat mengembalikan hak ulayat, tanah adat dan tanah keraton yang dirampas negara itu.

“Saya rasa, Presiden Jokowi tidak ada kekuatan untuk mengembalikan tanah adat hak ulayat dan tanah kerajaan. Khususnya yang dirampas oleh pemkot dan pemkab sejak otonomi daerah diberlakukan,” jelasnya.

Ternyata, ungkapnya, para ketua adat, tokoh masyarakat dan keluarga keraton itu banyak yang ditipu oleh Pemkot dan Pemkab di derahnya, sertifikat tanah itu dijual ke pengusaha nasiona dan asing. Apalagi, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lugu dan mengira pemerintahnya baik dan benar.

“Kalau saat ini banyak yang bereaksi dan menderita akibat tertipu oleh pemerintah, itu wajar saja. Keraton Mangkunegaraan juga merasa ditipu dan dirugikan pemerintah,” katanya. Jadi jelasnya, para tokoh adat, keraton dan pemimpin masyarakat meminta kembali hak-hak yang telah dirampas oleh negara. Ia menegaskan, kalau sudah bicara sita-menyita tanah jangan main-main. Tanah kerajaan ini besar sekali, bukan hanya di Jawa, tetapi juga ada di Sunda Besar dan Sumatera.

“Semua kekayaan kerajaan ini ada bukti dan dokumennya di Departemen Kehakiman. Jadi, sangat mudah untuk menyita kembali tanah yang menjadi milik keraton dan masyarakat adat. Kalau pun ada bangunan di atas tanah, itu ilegal,” jelasnya.

Fathia menambahkan, pemerintah sangat takut jika pihak keraton benar-benar menyita kembali tanah miiknya. “Sebelum kami menyitanya kembali, pemerintah harus cepat mengambil alih tanah-tanah itu dan mengembalikannya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dari Jabodetabek, ada cerita warga yang sudah merasa puas dengan administrasi hak (tanah) karena dapat sertifikat tanah dengan mudah. Warga tersebut bagian dari program penyerahan sebanyak 328.189 sertifikat milik yang merupakan sisa legalisasi asset program strategis yang di saksikan oleh mentri Agraria dan Tata Ruang yang baru.

Dikutip dari detik.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan sebanyak 328.189 sertifikat milik warga di kawasan Jabodatek yang merupakan sisa legalisasi aset program strategis. Berikut beberapa cerita warga mengenai proses pembuatan sertifikat.

Wati Baransoen (60) yang merupakan warga Jakarta Selatan menceritakan bahwa proses pembuatan sertifikat untuk tanah miliknya selama 8 bulan. Dia tidak menemui kesulitan yang berarti. “Ini kan sertifikat tanah hak adat. Pembuatannya tidak ada biaya dan dimudahkan,” ujar Wati setelah acara penyerahan di Kantor BPN Jakbar, Kembangan, Minggu (2/11/2014). Acara ini dihadiri oleh Menteri Ferry Mursyidan Baldan. Wati juga mengatakan, dalam proses pembuatan juga tidak diminta pungutan liar. Pihak BPN sangatlah kooperatif kepada pemohon. Sertifikat nggak ada pungli. Biasanya IMB yang ada tapi dari personal aja. Untuk pembuatan lancar-lancar aja, soal kekurangan surat langsung diberitahu,” terangnya.

Gerakan mengawasi pemerintah untuk menjalankan administrasi terkait hak adat berkumandang dari Kalimantan Barat. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalbar akan mengawasi dan mengawal kinerja pemerintahan. BPAN siap awasi kabinet kerja Jokowi, kata Ketua barisan muda Glorio Sanen.

Kantor Desa Wami Jaya (SP Wami Jaya Lokasi Trans) Nabire Papua Yang Belum Ada Ganti Rugi (foto: Yerisiam)

Kantor Desa Wami Jaya (SP Wami Jaya Lokasi Trans) Nabire Papua Yang Belum Ada Ganti Rugi (foto: Yerisiam)

Dia menambahkan, untuk mengawal pemerintah ini agar berpihak kepada hak adat, anggota BPAN Kalbar secara struktur dan organisasi saat ini sudah memiliki sekira 300 anggota berfokus di kampung-kampung. Glorio melanjutkan, pendidikan kader pemula ini kita fokuskan di kampung yang telah dilaksanakan oleh pengurus daerah, tetapi karena sebagian mahasiswa yang kuliah di Kota Pontianak juga berasal dari kampung, sehingga kami menyusun langkah strategis bagi kader pemula dalam rangka mengakomodir teman-teman mahasiswa yang berasal dari kampung,” ujarnya dikutip dari pontianakpost.com

Salah satu kepemilikan hak yang diemban oleh suku besar Yerisiam dari Tanah Papua punya cerita terkait pengabaian hak adat akibat kepentingan Negara Indonesia. Kala itu tahun 1989, pemerintah (Pertanahan dan Kehutanan Kabupaten Nabire) meminta tanah milik suku besar yerisiam untuk di jadikan lahan Transmigrasi, dan menjanjikan ganti rugi lahan, namun hingga kini belum ada ganti rugi lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sejarahnya, pada 1 Desember 1961 Belanda memproklamirkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat, untuk merdeka berdaulat secara adil diatas tanah leluhurnya. Sehingga bisa mandiri dan setara dengan negera-negara dimuka bumi ini. Hal tersebut seperti menjadi bumerang bagi bangsa indonesia, karena kepentingan ekonomi atas tanah Irian Barat (Sebutan kala Itu). Hal kemerdekaan bangsa Papua seperti; mimpi buruk dan kegelisahan bercampur kepentingan di atas Papua.

Trikora 1 Desember 1961 adalah awal tanah Papua menjadi porak-paranda akibat kepentingan indonesia dan amerika atas Papua. Kepentingan ini pun berlanjut, ketika Papua berhasil direbut secara sepihak oleh indonesia dan sekutu ekonominya. Segala aturan menyangkut tanah,air,udara dan orang Papua pun dibuat, sehingga ruang gerak orang bangsa ini dan SDA mereka bisa di atur olehnya.

Jadilah Negara Indonesia mengambil alih Tanah orang adat setempat untuk kebutuhan menyediakan lahan bagi transmigrasi. Menurut Kepala Suku Besar Yerisiam, SP.Hanebora, saat di konfirmasi yerisiamnews, beliau mengatakan bahwa waktu itu mereka (pemda) menjanjikan membayarkan lokasi tersebut dengan harga Rp.1 Miliar kepada kami masyarakat kampung Sima pemilik ulayat dengan total areal 3 KM persegi. Namun, lanjut Kepala Suku, pihaknya memperkecil kompensasi tersebut kepada pemerintah dengan 4000 lembar atap (senk) dan 4000 semen beserta kelengkapan lainya. Alasannya, waktu itu warga kampung Sima sedang butuh untuk bangun gedung geraja.

“Ada dua buah Gereja (Gereja Pentakosta dan GKI) yang berada di kampung kami dan membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk di bangun”, ujar Hanebora.

Bapa Kepala Suku bilang, hingga kini sudah 15 tahun pemerintah belum menganti rugi tanah tersebut. Malahan lokasi tanah yang dipakai untuk transmigrasi kini bertambah hingga kurang lebih sudah sekitar kurang lebih enam kilo meter persegi, tambahnya.

Demi menggembalikan hak, Suku Besar Yerisiam lewat Kepala Sukunya SP. Hanebora mengatakan bahwa akan meminta pertanggung jawaban Pemda Nabire tentang hal tersebut. Menurut SP.Hanebora, bukti-bukti perjanjian yang dijanjikan pemerintah masih di simpan, dan akan di jadikan sebagai bukti untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Kepala Suku yang membawahi 5 sub suku tersebut juga mengatakan bahwa kalau hal ini dibiarkan sama saja menginjak-nginjak harkat dan martabat suku Yerisiam dan terlebihnya terhadap Tuhan, karena areal tersebut diserahkan untuk diperuntukan untuk pembangunan Gereja, tegas Hanebora.

Lengkap sudah, dinamika hak adat masyarakat yang perlu di inventarisasi di masa sekarang. Tumpang tindih aturan sejak peninggalan Belanda hingga rezim sebelumnya, harus digali kembali demi memberangus praktik administrasi (sabotase) hak ulayat atau kepemilikan adat. Administratif “Hindia Belanda” dari Sumatera hingga Maluku sementara Tanah Papua bagian dari “Netherlands New Guinea”. Administrasi Tanah peninggalan Belanda di Hindia Belanda tra sama dengan Administrasi tanah di pemerintahan Belanda yang bermarkas di Holandia (Jayapura-sekarang).

Jika di bagian Hindia Belanda (dari sumatera hingga Amboina), tanah adat dicaplok demi kepentingan Negara sejalan dengan peninggalan rezim tersebut, maka di wilayah Netherlands New Guinea (Tanah Papua) tra sama. Pada praktinya, kasus sabotase tanah adat oleh Negara pada rezim sebelumnya, semata-mata pakai pola Hindia Belanda, bukan pola Netherlands New Guinea.

Dari berbagai sumber

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Era kepempinan rezim ke-7 di Indonesia ditantang untuk benahi berbagai hak yang diakomodir dalam Negara sendiri. Mulai dari hak atas tanah secara pribadi maupun hak komunal adat serta wewenang mengembalikan hak yang negara mengusai. Peran serta Negara dituntut untuk membenahi adminstrasi dari berbagai hak yang kini di akui Negara.

    Masyarakat Indonesia sudah melakukan upaya mengembalikan hak mereka. Tinggal penguasa saja berpihak dan menerapkan aturan yang ada atau tetap memihak pada keabsahan masa lalu. Ada berbagai hak yang diabaikan. Hak utamanya adalah tanah-tanah adat sudah seharusnya di tata kembali sebagai penghormatan Negara atas warganya sendiri.

    Salah satu aturan yang di buat oleh indonesia untuk menguasai tanah warisan leluhur orang Papua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi. Aturan ini buat dan diharuskan diseluruh pulau Papua dan pemilik ulayat yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan berhadapan dengan rezim meliterisasi era itu.

    Akan menjadi blunder apabila Negara tidak proaktif menginventalisir asset adat dan menghalalkan legalitas yang telah ada. Sebab, banyak kuasa Negara yang terkuasi oleh oknum masa lalu yang mengatasnamakan Negara lalu menguasi seenaknya tanah-tanah leluhur di Indonesia.

    Sebut saja hak kesulungan dalam kerajaan Jawa. Salah satunya pihak keratin Mangkunegaran. Mereka kini menantang Jokowi kembalikan tanah kerajaan yang dirampas negara. Seperti dilaporkan oleh republika dari bekasi, Sekretaris Paguyuban Suryosumunan Mangkunegaran, Raden Ayu (RA) Berar Fathia mengatakan banyak tanah milik Keraton Mangkunegaraan yang dirampas oleh negara tanpa ganti rugi. Akibatnya rakyat di sekitar keraton dimiskinkan oleh negara.

    “Banyak hak ulayat dan hak-hak tanah milik Keraton Mangkunegaraan yang diambil alih dan dirampasoleh negara, bahkan keraton tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Akibatnya, keraton dan rakyatnya ikut dimiskinkan oleh negara,” ujar Fathia saat diwawancarai Republika, Kamis (30/10) siang.

    Menurutnya hal ini tidak terjadi di Yogyakarta karena statusnya masih Daerah Istimewa, dengan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur. Sehingga masih ada yang menjaga. Sedangkan di Surakarta, statusnya bukan Daerah Istimewa lagi, jadi tidak ada yang menjaga hak-hak ulayat dan tanah keraton.

    Fathia pun berharap negara segera mengembalikan hak ulayat dan sertifikat tanah milik keraton Mangkunegaraan. Begitu pula hak ulayat milik masyarakat adat di seluruh nusantara yang dirampas negara.

    “Sertifikat tanah dan hak ulayat harus segara dikembalikan ke pemiliknya,” tegasnya. Ia mengatakan jangan kaget kalau sertifikat itu dirampas oleh bangsa asing maupun bangsa kita sendiri. Fathia menjelaskan modusnya, Bupati dan Wali Kota setempat merayu dan mengiming-imingi para tokoh adat, pemilik tanah keraton dan tokoh masyarakat setempat.

    “Mereka diminta memberikan atau menjual tanahnya kepada pemerintah dengan alasan kepentingan publik, sebagai tanah garapan untuk rakyat.,” jelasnya. Fathia yang juga anggota Presidium Aliansi Perempuan dan Kemitraan Nasional Indonesia itu juga meragukan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat mengembalikan hak ulayat, tanah adat dan tanah keraton yang dirampas negara itu.

    “Saya rasa, Presiden Jokowi tidak ada kekuatan untuk mengembalikan tanah adat hak ulayat dan tanah kerajaan. Khususnya yang dirampas oleh pemkot dan pemkab sejak otonomi daerah diberlakukan,” jelasnya.

    Ternyata, ungkapnya, para ketua adat, tokoh masyarakat dan keluarga keraton itu banyak yang ditipu oleh Pemkot dan Pemkab di derahnya, sertifikat tanah itu dijual ke pengusaha nasiona dan asing. Apalagi, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lugu dan mengira pemerintahnya baik dan benar.

    “Kalau saat ini banyak yang bereaksi dan menderita akibat tertipu oleh pemerintah, itu wajar saja. Keraton Mangkunegaraan juga merasa ditipu dan dirugikan pemerintah,” katanya. Jadi jelasnya, para tokoh adat, keraton dan pemimpin masyarakat meminta kembali hak-hak yang telah dirampas oleh negara. Ia menegaskan, kalau sudah bicara sita-menyita tanah jangan main-main. Tanah kerajaan ini besar sekali, bukan hanya di Jawa, tetapi juga ada di Sunda Besar dan Sumatera.

    “Semua kekayaan kerajaan ini ada bukti dan dokumennya di Departemen Kehakiman. Jadi, sangat mudah untuk menyita kembali tanah yang menjadi milik keraton dan masyarakat adat. Kalau pun ada bangunan di atas tanah, itu ilegal,” jelasnya.

    Fathia menambahkan, pemerintah sangat takut jika pihak keraton benar-benar menyita kembali tanah miiknya. “Sebelum kami menyitanya kembali, pemerintah harus cepat mengambil alih tanah-tanah itu dan mengembalikannya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Dari Jabodetabek, ada cerita warga yang sudah merasa puas dengan administrasi hak (tanah) karena dapat sertifikat tanah dengan mudah. Warga tersebut bagian dari program penyerahan sebanyak 328.189 sertifikat milik yang merupakan sisa legalisasi asset program strategis yang di saksikan oleh mentri Agraria dan Tata Ruang yang baru.

    Dikutip dari detik.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan sebanyak 328.189 sertifikat milik warga di kawasan Jabodatek yang merupakan sisa legalisasi aset program strategis. Berikut beberapa cerita warga mengenai proses pembuatan sertifikat.

    Wati Baransoen (60) yang merupakan warga Jakarta Selatan menceritakan bahwa proses pembuatan sertifikat untuk tanah miliknya selama 8 bulan. Dia tidak menemui kesulitan yang berarti. “Ini kan sertifikat tanah hak adat. Pembuatannya tidak ada biaya dan dimudahkan,” ujar Wati setelah acara penyerahan di Kantor BPN Jakbar, Kembangan, Minggu (2/11/2014). Acara ini dihadiri oleh Menteri Ferry Mursyidan Baldan. Wati juga mengatakan, dalam proses pembuatan juga tidak diminta pungutan liar. Pihak BPN sangatlah kooperatif kepada pemohon. Sertifikat nggak ada pungli. Biasanya IMB yang ada tapi dari personal aja. Untuk pembuatan lancar-lancar aja, soal kekurangan surat langsung diberitahu,” terangnya.

    Gerakan mengawasi pemerintah untuk menjalankan administrasi terkait hak adat berkumandang dari Kalimantan Barat. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalbar akan mengawasi dan mengawal kinerja pemerintahan. BPAN siap awasi kabinet kerja Jokowi, kata Ketua barisan muda Glorio Sanen.

    Kantor Desa Wami Jaya (SP Wami Jaya Lokasi Trans) Nabire Papua Yang Belum Ada Ganti Rugi (foto: Yerisiam)

    Kantor Desa Wami Jaya (SP Wami Jaya Lokasi Trans) Nabire Papua Yang Belum Ada Ganti Rugi (foto: Yerisiam)

    Dia menambahkan, untuk mengawal pemerintah ini agar berpihak kepada hak adat, anggota BPAN Kalbar secara struktur dan organisasi saat ini sudah memiliki sekira 300 anggota berfokus di kampung-kampung. Glorio melanjutkan, pendidikan kader pemula ini kita fokuskan di kampung yang telah dilaksanakan oleh pengurus daerah, tetapi karena sebagian mahasiswa yang kuliah di Kota Pontianak juga berasal dari kampung, sehingga kami menyusun langkah strategis bagi kader pemula dalam rangka mengakomodir teman-teman mahasiswa yang berasal dari kampung,” ujarnya dikutip dari pontianakpost.com

    Salah satu kepemilikan hak yang diemban oleh suku besar Yerisiam dari Tanah Papua punya cerita terkait pengabaian hak adat akibat kepentingan Negara Indonesia. Kala itu tahun 1989, pemerintah (Pertanahan dan Kehutanan Kabupaten Nabire) meminta tanah milik suku besar yerisiam untuk di jadikan lahan Transmigrasi, dan menjanjikan ganti rugi lahan, namun hingga kini belum ada ganti rugi lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

    Sejarahnya, pada 1 Desember 1961 Belanda memproklamirkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat, untuk merdeka berdaulat secara adil diatas tanah leluhurnya. Sehingga bisa mandiri dan setara dengan negera-negara dimuka bumi ini. Hal tersebut seperti menjadi bumerang bagi bangsa indonesia, karena kepentingan ekonomi atas tanah Irian Barat (Sebutan kala Itu). Hal kemerdekaan bangsa Papua seperti; mimpi buruk dan kegelisahan bercampur kepentingan di atas Papua.

    Trikora 1 Desember 1961 adalah awal tanah Papua menjadi porak-paranda akibat kepentingan indonesia dan amerika atas Papua. Kepentingan ini pun berlanjut, ketika Papua berhasil direbut secara sepihak oleh indonesia dan sekutu ekonominya. Segala aturan menyangkut tanah,air,udara dan orang Papua pun dibuat, sehingga ruang gerak orang bangsa ini dan SDA mereka bisa di atur olehnya.

    Jadilah Negara Indonesia mengambil alih Tanah orang adat setempat untuk kebutuhan menyediakan lahan bagi transmigrasi. Menurut Kepala Suku Besar Yerisiam, SP.Hanebora, saat di konfirmasi yerisiamnews, beliau mengatakan bahwa waktu itu mereka (pemda) menjanjikan membayarkan lokasi tersebut dengan harga Rp.1 Miliar kepada kami masyarakat kampung Sima pemilik ulayat dengan total areal 3 KM persegi. Namun, lanjut Kepala Suku, pihaknya memperkecil kompensasi tersebut kepada pemerintah dengan 4000 lembar atap (senk) dan 4000 semen beserta kelengkapan lainya. Alasannya, waktu itu warga kampung Sima sedang butuh untuk bangun gedung geraja.

    “Ada dua buah Gereja (Gereja Pentakosta dan GKI) yang berada di kampung kami dan membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk di bangun”, ujar Hanebora.

    Bapa Kepala Suku bilang, hingga kini sudah 15 tahun pemerintah belum menganti rugi tanah tersebut. Malahan lokasi tanah yang dipakai untuk transmigrasi kini bertambah hingga kurang lebih sudah sekitar kurang lebih enam kilo meter persegi, tambahnya.

    Demi menggembalikan hak, Suku Besar Yerisiam lewat Kepala Sukunya SP. Hanebora mengatakan bahwa akan meminta pertanggung jawaban Pemda Nabire tentang hal tersebut. Menurut SP.Hanebora, bukti-bukti perjanjian yang dijanjikan pemerintah masih di simpan, dan akan di jadikan sebagai bukti untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah.

    Kepala Suku yang membawahi 5 sub suku tersebut juga mengatakan bahwa kalau hal ini dibiarkan sama saja menginjak-nginjak harkat dan martabat suku Yerisiam dan terlebihnya terhadap Tuhan, karena areal tersebut diserahkan untuk diperuntukan untuk pembangunan Gereja, tegas Hanebora.

    Lengkap sudah, dinamika hak adat masyarakat yang perlu di inventarisasi di masa sekarang. Tumpang tindih aturan sejak peninggalan Belanda hingga rezim sebelumnya, harus digali kembali demi memberangus praktik administrasi (sabotase) hak ulayat atau kepemilikan adat. Administratif “Hindia Belanda” dari Sumatera hingga Maluku sementara Tanah Papua bagian dari “Netherlands New Guinea”. Administrasi Tanah peninggalan Belanda di Hindia Belanda tra sama dengan Administrasi tanah di pemerintahan Belanda yang bermarkas di Holandia (Jayapura-sekarang).

    Jika di bagian Hindia Belanda (dari sumatera hingga Amboina), tanah adat dicaplok demi kepentingan Negara sejalan dengan peninggalan rezim tersebut, maka di wilayah Netherlands New Guinea (Tanah Papua) tra sama. Pada praktinya, kasus sabotase tanah adat oleh Negara pada rezim sebelumnya, semata-mata pakai pola Hindia Belanda, bukan pola Netherlands New Guinea.

    Dari berbagai sumber

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on