Dari jakarta dilaporkan bahwa pemerintah akhirnya resmi melonggarkan kewajiban divestasi saham untuk perusahaan tambang asing. Semula, seluruh perusahaan tambang asing diwajibkan melepaskan mayoritas kepemilikan sahamnya kepada pihak nasional. Kini lewat beleid baru tidak semua pengusaha wajib melego saham minimal 51% ke pemilik lokal.

Beleid baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan asing yang mengintegrasikan operasi tambang dengan kegiatan pengolahan, dan pemurnian. Mereka boleh mendivestasi minimal sebesar 40% saham. Lalu, perusahaan yang menggelar kegiatan tambang bawah tanah, keharusan menjual saham minimal hanya 30%.

Beleid ini ditandatangani pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 14 Oktober 2014. Adapun kewajiban menjual saham mayoritas sebanyak 51% berlaku kepada perusahaan yang hanya menggelar operasi penambangan. “PP ini sudah bisa diimplementasikan, sambil menunggu peraturan pelaksanaan,” kata Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (12/11).

Sejatinya, sama dengan peraturan sebelumnya, penawaran divestasi saham ini dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga ke BUMD. Namun, kalau tidak ada yang berminat sejumlah saham tersebut barulah ditawarkan kepada pihak swasta dengan mekanisme lelang.

Nah untuk tahapan waktunya, izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah berproduksi selama lima tahun, wajib mulai melepaskan saham sebesar 20% pada tahun keenam. Selanjutnya pada tahun ke sepuluh totalnya 51%. Sedangkan pemegang IUP yang terintegrasi, baru diwajibkan melepaskan saham sebanyak 20% pada tahun keenam. Berikutnya 10% di tahun kesepuluh, serta 10% saham lagi hingga totalnya berjumlah 40% saham di tahun kelimabelas.

Sedangkan, IUP dengan operasi tambang bawah tanah seperti Freeport, diwajibkan melepaskan saham sebanyak 20% di tahun keenam setelah produksi. Berikutnya 5% saham tambahan pada tahun kesepuluh, serta 5% saham lagi hingga totalnya berjumlah 30% saham di tahun kelimabelas. “Bila belum ada yang berminat, maka tetap harus ditawarkan pada tahun berikutnya, secara berjenjang dan tidak menghapus kewajiban perusahaan,” ujar Paul.

Simon Sembiring, Pengamat Pertambangan menuding, PP tersebut hasil kompromi dengan para perusahaan besar seperti PT Vale Indonesia dan PT Freeport Indonesia. “Kalau begini, kapan Indonesia bisa mengendalikan Vale kalau hanya 40% yang dimiliki, ataupun Freeport kalau hanya 30% saham,” kata Simon.

Papua Tak Butuh Dana Otsus, Tapi Saham di Freeport

Anggota DPR RI asal Papua, Williem Wandik mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua tak butuh dana Otonomi Khusus (Otsus), namun kepemilikan saham di PT. Freeport.  Menurutnya, menjelang berakhirnya kontrak karya PT. Freeport, terdengar kabar, ada pembicaraan awal draft MoU tambang raksasa itu dengan Pemerintah Indonesia. Salah satu isu yang dibahas dalam rencana perpanjangan kontrak oleh pemerintah pusat adalah kemungkinan pelepasan saham 30 persen milik PT. Freeport.

Katanya, rencana itu merupakan kabar baik, karena selama ini kepemilikan saham Freeport dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan asing itu. Rencana divestasi saham PT. Freeport harus disikapi serius Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Papua perlu menyiapkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum untuk pengelolaan pertambangan emas dan tembaga yang selama ini dikuasai oleh PT. Freeport. Pemerintah Papua tak butuh dana Otsus, tapi saham di PT. Freeport,” kata Williem Wandi via teleponnya, Rabu (12/11).

Kata Wandik, rencana itu harus melibatkan Pemerintah Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi orang asli Papua. Kehadiran pihak lain yang berusaha masuk dalam renegosiasi kepemilikan saham PT. Freeport tidak boleh melangkahi kepentingan Pemda dan rakyat Papua. Terlebih lagi melalui keputusan sepihak pemerintah pusat.

“Harusnya dana perimbangan dan dana otsus yang diterima Pemerintah Daerah di Papua, berasal dari kontribusi royalty dan pajak yang dari aktivitas penambangan PT. Freeport. Komponen pendapatan tersebut menjadi bagian dari pendapat negara, dan juga dibagi dalam bentuk dana bagi hasil ke pemerintah daerah di Papua,” ucapnya.

Katanya, Pendapat Asli Daerah (PAD) Papua dari pajak dan non-pajak PT. Freeport sangatl kecil. Tidak sebanding dengan eksploitasi emas dan tembaga yang dikeruk dari bumi Papua. Dasar perhitungan penerimaan dari komponen pajak tidak terlihat signifikan mendongkrak penerimaan negara.

“Pentingnya Saham Freeport merupakan sertifikat, yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan perusahaan dan aktivas perusahaan. Jika selama ini masyarakat di Papua tidak dapat mengontrol kepentingan pengelolaan pertambangan PT. Freeport, maka dengan kepemilikan saham, masyarakat Papua dapat secara langsung mengontrol pengelolaan sumber daya alam di tanahnya sendiri,” katanya.

Pada suatu kesempatan, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, sebagai pemilik ulayat area pertambangan Freeport, pemerintah provinsi setempat ingin memiliki saham di perusahaan tambang itu. Kabarnya Freeport setuju penambahan saham pemerintah dari sebelumnya hanya 10 persen menjadi 25 persen. Nanti pemerintah pusat yang membaginya ke pemerintah provinsi, berapa realisasinya nanti akan dibahas kembali. Kalau pemprov dikasih saham, berarti harus punya uang untuk beli. Tapi ini baru sebatas lembaran kerja, kata Lukas kala itu.

Sumber: Jakarta, Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Dari jakarta dilaporkan bahwa pemerintah akhirnya resmi melonggarkan kewajiban divestasi saham untuk perusahaan tambang asing. Semula, seluruh perusahaan tambang asing diwajibkan melepaskan mayoritas kepemilikan sahamnya kepada pihak nasional. Kini lewat beleid baru tidak semua pengusaha wajib melego saham minimal 51% ke pemilik lokal.

    Beleid baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan asing yang mengintegrasikan operasi tambang dengan kegiatan pengolahan, dan pemurnian. Mereka boleh mendivestasi minimal sebesar 40% saham. Lalu, perusahaan yang menggelar kegiatan tambang bawah tanah, keharusan menjual saham minimal hanya 30%.

    Beleid ini ditandatangani pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 14 Oktober 2014. Adapun kewajiban menjual saham mayoritas sebanyak 51% berlaku kepada perusahaan yang hanya menggelar operasi penambangan. “PP ini sudah bisa diimplementasikan, sambil menunggu peraturan pelaksanaan,” kata Paul Lubis, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (12/11).

    Sejatinya, sama dengan peraturan sebelumnya, penawaran divestasi saham ini dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga ke BUMD. Namun, kalau tidak ada yang berminat sejumlah saham tersebut barulah ditawarkan kepada pihak swasta dengan mekanisme lelang.

    Nah untuk tahapan waktunya, izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah berproduksi selama lima tahun, wajib mulai melepaskan saham sebesar 20% pada tahun keenam. Selanjutnya pada tahun ke sepuluh totalnya 51%. Sedangkan pemegang IUP yang terintegrasi, baru diwajibkan melepaskan saham sebanyak 20% pada tahun keenam. Berikutnya 10% di tahun kesepuluh, serta 10% saham lagi hingga totalnya berjumlah 40% saham di tahun kelimabelas.

    Sedangkan, IUP dengan operasi tambang bawah tanah seperti Freeport, diwajibkan melepaskan saham sebanyak 20% di tahun keenam setelah produksi. Berikutnya 5% saham tambahan pada tahun kesepuluh, serta 5% saham lagi hingga totalnya berjumlah 30% saham di tahun kelimabelas. “Bila belum ada yang berminat, maka tetap harus ditawarkan pada tahun berikutnya, secara berjenjang dan tidak menghapus kewajiban perusahaan,” ujar Paul.

    Simon Sembiring, Pengamat Pertambangan menuding, PP tersebut hasil kompromi dengan para perusahaan besar seperti PT Vale Indonesia dan PT Freeport Indonesia. “Kalau begini, kapan Indonesia bisa mengendalikan Vale kalau hanya 40% yang dimiliki, ataupun Freeport kalau hanya 30% saham,” kata Simon.

    Papua Tak Butuh Dana Otsus, Tapi Saham di Freeport

    Anggota DPR RI asal Papua, Williem Wandik mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua tak butuh dana Otonomi Khusus (Otsus), namun kepemilikan saham di PT. Freeport.  Menurutnya, menjelang berakhirnya kontrak karya PT. Freeport, terdengar kabar, ada pembicaraan awal draft MoU tambang raksasa itu dengan Pemerintah Indonesia. Salah satu isu yang dibahas dalam rencana perpanjangan kontrak oleh pemerintah pusat adalah kemungkinan pelepasan saham 30 persen milik PT. Freeport.

    Katanya, rencana itu merupakan kabar baik, karena selama ini kepemilikan saham Freeport dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan asing itu. Rencana divestasi saham PT. Freeport harus disikapi serius Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Papua perlu menyiapkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum untuk pengelolaan pertambangan emas dan tembaga yang selama ini dikuasai oleh PT. Freeport. Pemerintah Papua tak butuh dana Otsus, tapi saham di PT. Freeport,” kata Williem Wandi via teleponnya, Rabu (12/11).

    Kata Wandik, rencana itu harus melibatkan Pemerintah Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi orang asli Papua. Kehadiran pihak lain yang berusaha masuk dalam renegosiasi kepemilikan saham PT. Freeport tidak boleh melangkahi kepentingan Pemda dan rakyat Papua. Terlebih lagi melalui keputusan sepihak pemerintah pusat.

    “Harusnya dana perimbangan dan dana otsus yang diterima Pemerintah Daerah di Papua, berasal dari kontribusi royalty dan pajak yang dari aktivitas penambangan PT. Freeport. Komponen pendapatan tersebut menjadi bagian dari pendapat negara, dan juga dibagi dalam bentuk dana bagi hasil ke pemerintah daerah di Papua,” ucapnya.

    Katanya, Pendapat Asli Daerah (PAD) Papua dari pajak dan non-pajak PT. Freeport sangatl kecil. Tidak sebanding dengan eksploitasi emas dan tembaga yang dikeruk dari bumi Papua. Dasar perhitungan penerimaan dari komponen pajak tidak terlihat signifikan mendongkrak penerimaan negara.

    “Pentingnya Saham Freeport merupakan sertifikat, yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan perusahaan dan aktivas perusahaan. Jika selama ini masyarakat di Papua tidak dapat mengontrol kepentingan pengelolaan pertambangan PT. Freeport, maka dengan kepemilikan saham, masyarakat Papua dapat secara langsung mengontrol pengelolaan sumber daya alam di tanahnya sendiri,” katanya.

    Pada suatu kesempatan, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, sebagai pemilik ulayat area pertambangan Freeport, pemerintah provinsi setempat ingin memiliki saham di perusahaan tambang itu. Kabarnya Freeport setuju penambahan saham pemerintah dari sebelumnya hanya 10 persen menjadi 25 persen. Nanti pemerintah pusat yang membaginya ke pemerintah provinsi, berapa realisasinya nanti akan dibahas kembali. Kalau pemprov dikasih saham, berarti harus punya uang untuk beli. Tapi ini baru sebatas lembaran kerja, kata Lukas kala itu.

    Sumber: Jakarta, Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on