Distrik Mimika Timur berencana berencana membetuk Kampung Adat, guna memproteksi hal–hal yang tidak diinginkan dari luar yang masuk ke wilayah distrik tersebut.

“Kita akan coba ketemu dengan pak Bupati atau Wakil Bupati untuk membicarakan ini supaya Kalau Kampung Adat ini sudah terbentuk, maka proses pembebasan tanah–tanah di wilayah miktim sudah tidak mengalami masalah lagi nantinya kedepan,” kata Kepala Distrik Mimika Timur, Paskalis Kirwelakubun, S.Sos saat ditemui Salam Papua di Kantor Pusat pemerintahan Sp III, Selasa (11/11).

Ditambahkan, memang di Miktim itu yang memiliki hak ulayat atas tanah hanya ada 4 kampung saja yaitu Muare, Tipuka, Kaugapu dan Hiripau, sehingga rencananya 4 wilayah ini yang kita mau bentuk jadi kampung adat sesuai dengan UU Desa terbaru No 6 Tahun 2014 ini.

Menurutnya, kalau rencana ini betul bisa dijawab oleh bupati dan wakil bupati, maka nanti model penerapan penggunaan tanah di wilayah mimika timur adalah dengan sistem kontrak sehingga tidak dapat memiliki tanah tersebut secara pribadi. Dan kajian ini juga sudah pernah diujikan di wilayah bali pada saat beberpa kali study banding yang dilakukan oleh sejumlah distrik.

“Jadi kalau kampung itu statusnya jadi kampung adat itu kan berarti segala sesuatu disini kan harus berurusan dengan masalah adat, sebab kampung adat itu adalah kampung yang punya hak ulayat atas tanah. Yang jelas kita nanti akan coba ketemu atau menyurati bupati dan wakil bupati agar rencana kita ini dapat direalisasi di tahun 2015 mendatang,” kata Paskalis.

Ia juga menambahkan, bahwa melihat situasi dan kondisi saat ini bahwa orang asli itu perlu dilindungi terutama untuk masalah hak–hak ulayat tanah, maka salah satu strategi yang coba diupayakan adalah dengan pembentukan kampung adat di wilayah Distrik Miktim, sehingga semakin menguatkan sistem perlindungan atas tanah–tanah adat.

“Intinya yang paling memiliki kekhususan disitu adalah dari segi adat–istiadat, sehingga segala hak ulayat itu kita bisa lindungi juga dari segi kampoung adata ini. Karena apabila sejak awal kita tidak segera membuat itu maka untuk 10– 20 tahun mendatang masyarakat asli sendir akan kesulitan maslah tanah dan hak–hak mereka,” ucapnya.

Diharapkan, dengan adanya UU No 6 tahuin 2014 yang baru saat ini tentang desa sangat mendukung untuk pembentukan Kampung Adat tersebut, sehingga apabila nantinya terbentuk, maka masyarakat kedepan akan aman dan terjaga dengan kontur-kontur adat yang dimiliki. by salam Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Distrik Mimika Timur berencana berencana membetuk Kampung Adat, guna memproteksi hal–hal yang tidak diinginkan dari luar yang masuk ke wilayah distrik tersebut.

    “Kita akan coba ketemu dengan pak Bupati atau Wakil Bupati untuk membicarakan ini supaya Kalau Kampung Adat ini sudah terbentuk, maka proses pembebasan tanah–tanah di wilayah miktim sudah tidak mengalami masalah lagi nantinya kedepan,” kata Kepala Distrik Mimika Timur, Paskalis Kirwelakubun, S.Sos saat ditemui Salam Papua di Kantor Pusat pemerintahan Sp III, Selasa (11/11).

    Ditambahkan, memang di Miktim itu yang memiliki hak ulayat atas tanah hanya ada 4 kampung saja yaitu Muare, Tipuka, Kaugapu dan Hiripau, sehingga rencananya 4 wilayah ini yang kita mau bentuk jadi kampung adat sesuai dengan UU Desa terbaru No 6 Tahun 2014 ini.

    Menurutnya, kalau rencana ini betul bisa dijawab oleh bupati dan wakil bupati, maka nanti model penerapan penggunaan tanah di wilayah mimika timur adalah dengan sistem kontrak sehingga tidak dapat memiliki tanah tersebut secara pribadi. Dan kajian ini juga sudah pernah diujikan di wilayah bali pada saat beberpa kali study banding yang dilakukan oleh sejumlah distrik.

    “Jadi kalau kampung itu statusnya jadi kampung adat itu kan berarti segala sesuatu disini kan harus berurusan dengan masalah adat, sebab kampung adat itu adalah kampung yang punya hak ulayat atas tanah. Yang jelas kita nanti akan coba ketemu atau menyurati bupati dan wakil bupati agar rencana kita ini dapat direalisasi di tahun 2015 mendatang,” kata Paskalis.

    Ia juga menambahkan, bahwa melihat situasi dan kondisi saat ini bahwa orang asli itu perlu dilindungi terutama untuk masalah hak–hak ulayat tanah, maka salah satu strategi yang coba diupayakan adalah dengan pembentukan kampung adat di wilayah Distrik Miktim, sehingga semakin menguatkan sistem perlindungan atas tanah–tanah adat.

    “Intinya yang paling memiliki kekhususan disitu adalah dari segi adat–istiadat, sehingga segala hak ulayat itu kita bisa lindungi juga dari segi kampoung adata ini. Karena apabila sejak awal kita tidak segera membuat itu maka untuk 10– 20 tahun mendatang masyarakat asli sendir akan kesulitan maslah tanah dan hak–hak mereka,” ucapnya.

    Diharapkan, dengan adanya UU No 6 tahuin 2014 yang baru saat ini tentang desa sangat mendukung untuk pembentukan Kampung Adat tersebut, sehingga apabila nantinya terbentuk, maka masyarakat kedepan akan aman dan terjaga dengan kontur-kontur adat yang dimiliki. by salam Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on