RDPU:Menindaklanjuti penanganan sengketa lahan antara PT Rejeki Alam Semesta Raya (RASR) dengan masyarakat Desa Sei Ahas, Kalumpang, dan Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Komisi

PALANGKA RAYA–DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah  Kabupaten Kapuas untuk segera melakukan langkah-langkah realisasi mengembalikan lahan milik masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas yang selama ini digarap PT Rezeki Alam PT Rejeki Alam Semesta Raya (RASR).

Hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi B DPRD Kalteng dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas, sejumlah instansi terkait serta perwakilan masyarakat Desa Sei Ahas, Kalumpang, dan Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai. Namun tidak satupun direksi ataupun perwakilan dari PT. RASR yang hadir dalam RDP yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Jumat (21/11) pagi itu.

Salah satu kesimpulan RDP seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Baharudin Lisa yang memimpin rapat adalah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas agar melakukan verifikasi ulang terhadap data kepemilikan lahan yang bersengketa seluasi 2.922 Ha. Apabila terbukti kepemilikan masyarakat agar bisa segera diproses untuk dikembaikan kepada masyarakat.

“Kita meminta agar pemerintah kabupaten segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Selesaikan kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan masyarakat. Karena izin PT RASR ini sudah habis, maka pemerintah lah yang berperan penting. Kalau menurut saya bergandengan tangan dengan masyarakat lebih bagus,” kata Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Baharudin Lisa, saat memimpin RDP.

Sekretaris Komisi B Punding LH. Bangkan, usai RDP kepada wartawan mengatakan, dirinya menilai rekomendasi RDP dinilai sudah tepat. Berdasarkan penjelasan dari Sekda Kabupaten Kapuas, PT. RASR ini memang tidak mempunyai kewenangan lagi atas lahan mereka, karena izinnya telah habis dan tidak diperpanjang sejak tahun 2011 lalu.

Dengan dasar itu, sebut Punding, maka sesuai ketentuan perundang-undangan maka lahan-lahan milik PT. RASR adalah menjadi milik dan dikuasi oleh pemerintah. “Karena itu, pemerintah daerah sebenarnya sudah bia menginventarisir, mana lahan yang selama ini disengketakan dan dituntut oleh masyarakat, dan mana yang tidak. Dan seyogyanya, lahan yang memang menjadi hak masyarakat itu, dikembalikan segera ke masyarakat. Sedangkan yang bukan sengketa, itu adalah hak pemerintah untuk mengaturnya,” kata Punding.

Sementara itu, Sekda Kapuas Sanijan S. Toembak, dalam RDP juga menegaskan, izin lokasi yang dikantongi PT. RASR sudah habis sejak empat tahun lalu dan tidak mungkin lagi diperpanjang.

Terkait dengan pengembaian lahan milik masyarakat, Sanijan menjelaskan, untuk melakukan hal tersebut pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita akan lihat dulu status lahannya berdasarkan tata ruang, apakah dia masuk di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) atau lainnya, baru bisa kita putuskan,” ujarnya.

Dari total sekitar 20 ribu hektar areal PT RASR, seluas 2.922 Ha diantaranya diklaim merupakan tanah adat masyarakat Desa Kalumpang, Desa Katimpun, Desa Sei Ahas Kec Mantangai (belum termasuk Desa Pulau Kaladan). Lahan seluas 2.922 Ha merupakan lahan-lahan pribadi milik warga masyarakat maupun tanah-tanah adat yang selama ini telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit PT RASR.

PT RASR mulai menduduki lahan warga sejak 2004. Sejak saat itu, warga terus menuntut. Berkali-kali mereka melapor dan aksi tapi tak pernah membuahkan hasil. PT RASR sendiri hampir tidak pernah tak hadir dalam upaya mediasi yang dilakukan.

Bahkan terakhir, PT RASR sempat menggunggat Pemkab Kapuas terkait keputusan pencabutan izin yang dilakukan Bupati Kapuas, meski kemudian gugatan itu dicabut. (*nto/kam)

sumber : http://kaltengpos.web.id/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    RDPU:Menindaklanjuti penanganan sengketa lahan antara PT Rejeki Alam Semesta Raya (RASR) dengan masyarakat Desa Sei Ahas, Kalumpang, dan Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Komisi

    PALANGKA RAYA–DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah  Kabupaten Kapuas untuk segera melakukan langkah-langkah realisasi mengembalikan lahan milik masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas yang selama ini digarap PT Rezeki Alam PT Rejeki Alam Semesta Raya (RASR).

    Hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi B DPRD Kalteng dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas, sejumlah instansi terkait serta perwakilan masyarakat Desa Sei Ahas, Kalumpang, dan Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai. Namun tidak satupun direksi ataupun perwakilan dari PT. RASR yang hadir dalam RDP yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Jumat (21/11) pagi itu.

    Salah satu kesimpulan RDP seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Baharudin Lisa yang memimpin rapat adalah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas agar melakukan verifikasi ulang terhadap data kepemilikan lahan yang bersengketa seluasi 2.922 Ha. Apabila terbukti kepemilikan masyarakat agar bisa segera diproses untuk dikembaikan kepada masyarakat.

    “Kita meminta agar pemerintah kabupaten segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Selesaikan kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan masyarakat. Karena izin PT RASR ini sudah habis, maka pemerintah lah yang berperan penting. Kalau menurut saya bergandengan tangan dengan masyarakat lebih bagus,” kata Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Baharudin Lisa, saat memimpin RDP.

    Sekretaris Komisi B Punding LH. Bangkan, usai RDP kepada wartawan mengatakan, dirinya menilai rekomendasi RDP dinilai sudah tepat. Berdasarkan penjelasan dari Sekda Kabupaten Kapuas, PT. RASR ini memang tidak mempunyai kewenangan lagi atas lahan mereka, karena izinnya telah habis dan tidak diperpanjang sejak tahun 2011 lalu.

    Dengan dasar itu, sebut Punding, maka sesuai ketentuan perundang-undangan maka lahan-lahan milik PT. RASR adalah menjadi milik dan dikuasi oleh pemerintah. “Karena itu, pemerintah daerah sebenarnya sudah bia menginventarisir, mana lahan yang selama ini disengketakan dan dituntut oleh masyarakat, dan mana yang tidak. Dan seyogyanya, lahan yang memang menjadi hak masyarakat itu, dikembalikan segera ke masyarakat. Sedangkan yang bukan sengketa, itu adalah hak pemerintah untuk mengaturnya,” kata Punding.

    Sementara itu, Sekda Kapuas Sanijan S. Toembak, dalam RDP juga menegaskan, izin lokasi yang dikantongi PT. RASR sudah habis sejak empat tahun lalu dan tidak mungkin lagi diperpanjang.

    Terkait dengan pengembaian lahan milik masyarakat, Sanijan menjelaskan, untuk melakukan hal tersebut pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Kita akan lihat dulu status lahannya berdasarkan tata ruang, apakah dia masuk di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) atau lainnya, baru bisa kita putuskan,” ujarnya.

    Dari total sekitar 20 ribu hektar areal PT RASR, seluas 2.922 Ha diantaranya diklaim merupakan tanah adat masyarakat Desa Kalumpang, Desa Katimpun, Desa Sei Ahas Kec Mantangai (belum termasuk Desa Pulau Kaladan). Lahan seluas 2.922 Ha merupakan lahan-lahan pribadi milik warga masyarakat maupun tanah-tanah adat yang selama ini telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit PT RASR.

    PT RASR mulai menduduki lahan warga sejak 2004. Sejak saat itu, warga terus menuntut. Berkali-kali mereka melapor dan aksi tapi tak pernah membuahkan hasil. PT RASR sendiri hampir tidak pernah tak hadir dalam upaya mediasi yang dilakukan.

    Bahkan terakhir, PT RASR sempat menggunggat Pemkab Kapuas terkait keputusan pencabutan izin yang dilakukan Bupati Kapuas, meski kemudian gugatan itu dicabut. (*nto/kam)

    sumber : http://kaltengpos.web.id/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on