Khawatir dengan berbagai investasi yang ada di Tanah Papua, lantaran masyarakat Papua belum siap mengelolanya secara mandiri, bikin generasi muda asal sorong raya memandang perlu dilakukan moratorium. Mereka juga khawatir akan terjadi degradasi lingkungan yang parah.

Ketua BPH IKMASOR DIY, Selviana A. Murafer

Ketua BPH IKMASOR DIY, Selviana A. Murafer

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Harian organisasi tersebut, Selvina A. Murafer melalui Pers Realise yang diterima PUSAKA (24/11/2014).

“Moratorium perlu dilakukan agar masyarakat adat Papua punya kesempatan untuk menginventarisasi hak-hak mereka”, ungkap Selvina. Inventarisasi ini, sambung Evi, merupakan wadah untuk mengisi ruang globalisasi yang akan meningkat pada tahun 2015 mendatang.

“Papua bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagaimana pemerintah Indonesia telah mencanangkannya”, tegas Evi panggilan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Fritson Sagrim mengatakan, makrab berlangsung selama tanggal 21-23 November 2014, bertempat di Kampung Dolandeso Boro Kulonprogo Yogyakarta ini begitu meriah dan para peserta begitu antusias mengikuti proses sampai selesai.

Ketua Panitia Kegiatan Makrab Sorong Raya, Fritson Sagrim

Ketua Panitia Kegiatan Makrab Sorong Raya, Fritson Sagrim

Rangkaian kegiatan tersebut, lanjut Fritson, dilakukan seminar dengan judul: Dana Otonomi Khusus Papua untuk Siapa?! Hadir sebagai pemateri adalah salah seorang anggota DPR RI terpilih asal Tanah Papua, bung Jimmy Demianus Ijie, SH dan Arkilaus Baho dari Yayasan PUSAKA.

Lanjut Sagrim, makrab saat ini begitu beda dengan sebelumnya. Sebab, menurutnya, dari segi jumlah peserta, banyak yang ikut. Sedangkan, pembicara dari seminar kali ini dari pejabat nasional dan person yang sama-sama menyingkap tabir masalah Papua saat ini agar Mahasiswa Papua khususnya Sorong Raya memahaminya dengan benar, urainya.

Perlu diketahui, paguyuban Sorong Raya (IKMASOR) meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota. Terdiri dari Kabupaten Sorong, Sorong Kota, Sorong Selatan, Maibrat, Raja Ampat serta Tambrauw.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Khawatir dengan berbagai investasi yang ada di Tanah Papua, lantaran masyarakat Papua belum siap mengelolanya secara mandiri, bikin generasi muda asal sorong raya memandang perlu dilakukan moratorium. Mereka juga khawatir akan terjadi degradasi lingkungan yang parah.

    Ketua BPH IKMASOR DIY, Selviana A. Murafer

    Ketua BPH IKMASOR DIY, Selviana A. Murafer

    Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Harian organisasi tersebut, Selvina A. Murafer melalui Pers Realise yang diterima PUSAKA (24/11/2014).

    “Moratorium perlu dilakukan agar masyarakat adat Papua punya kesempatan untuk menginventarisasi hak-hak mereka”, ungkap Selvina. Inventarisasi ini, sambung Evi, merupakan wadah untuk mengisi ruang globalisasi yang akan meningkat pada tahun 2015 mendatang.

    “Papua bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagaimana pemerintah Indonesia telah mencanangkannya”, tegas Evi panggilan akrabnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Fritson Sagrim mengatakan, makrab berlangsung selama tanggal 21-23 November 2014, bertempat di Kampung Dolandeso Boro Kulonprogo Yogyakarta ini begitu meriah dan para peserta begitu antusias mengikuti proses sampai selesai.

    Ketua Panitia Kegiatan Makrab Sorong Raya, Fritson Sagrim

    Ketua Panitia Kegiatan Makrab Sorong Raya, Fritson Sagrim

    Rangkaian kegiatan tersebut, lanjut Fritson, dilakukan seminar dengan judul: Dana Otonomi Khusus Papua untuk Siapa?! Hadir sebagai pemateri adalah salah seorang anggota DPR RI terpilih asal Tanah Papua, bung Jimmy Demianus Ijie, SH dan Arkilaus Baho dari Yayasan PUSAKA.

    Lanjut Sagrim, makrab saat ini begitu beda dengan sebelumnya. Sebab, menurutnya, dari segi jumlah peserta, banyak yang ikut. Sedangkan, pembicara dari seminar kali ini dari pejabat nasional dan person yang sama-sama menyingkap tabir masalah Papua saat ini agar Mahasiswa Papua khususnya Sorong Raya memahaminya dengan benar, urainya.

    Perlu diketahui, paguyuban Sorong Raya (IKMASOR) meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota. Terdiri dari Kabupaten Sorong, Sorong Kota, Sorong Selatan, Maibrat, Raja Ampat serta Tambrauw.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on