Oleh: Eddie Sius R. Laggut

Kurang lebih 350 juta penduduk dunia ini adalah indigenous peoples.[1] Sebagian besarnya hidup di daerah-daerah terpencil. Mereka terdiri dari kurang lebih 5000 masyarakat yang menyebar mulai dari masyarakat hutan (forest peoples) di Amazon hingga masyarakat adat (tribal peoples) di India dan merentang dari suku Inuit di Arktika hingga masyarakat Aborigin di Australia. Pada umumnya mereka menduduki dan mendiami wilayah yang sangat kaya mineral dan sumber daya alam lainnya.[2]

Dewasa ini, seiring gencarnya gerakan hak asasi manusia, gerakan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat pun semakin menemukan bentuk dan wadahnya.[3] Namun, perhatian internasional ini bukanlah sebuah fenomena baru. Perhatian ini sudah muncul sejak pertengahan pertama abad sembilan belas berupa perhatian terhadap masyarakat asli (aborigine) dan pribumi (tribal) di wilayah-wilayah koloni.[4] Isu masyarakat adat ini akhirnya memasuki wilayah perbincangan PBB secara khusus berkat inisiatif Mr. Theo van Boven. Pada tahun 1982, dibentuklah UN Working Group on Indigenous Populations meskipun baru sebagai pre-sessional kelompok kerja dari Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (sekarang bernama Sub-Commission on the Promotion and Protection on Human Rights). Kelompok kerja tersebut mulai bekerja pada tahun 1982 dengan dua tugas pokok yaitu: pertama, membuat kriteria untuk menentukan konsep tentang indigenous peoples, dan kedua, mengembangkan standar sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB dalam kaitan dengan hak-hak masyarakat asli, pribumi, adat dan minoritas di wilayah kedaulatannya masing-masing.[5]

Keprihatinan internasional itu tidak terlepas dari masalah yang dihadapi indigenous peoples – atau apa pun istilah dan namanya – di seluruh dunia. Pada dasarnya, masalah yang mereka hadapi sangat beragam.[6] Untuk memudahkan kajian, di sini saya kelompokkan masalah-masalah itu dalam tiga masalah utama. Saya katakan sebagai masalah utama karena memang ketiga masalah itulah yang sering menjadi inti perjuangan dan gerakan masyarakat adat di seluruh dunia. Masalah itu adalah pertama, masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di mana mereka hidup dan dari mana mereka mendapatkan penghidupannya; kedua, masalah self-determination yang sering berbias politik dan hingga sekarang masih menjadi perdebatan sengit; ketiga, masalah identification, yaitu soal siapakah yang dimaksudkan masyarakat adat itu, apa saja kriterianya, apa bedanya dengan masyarakat yang bukan adat/asli/pribumi (non-indigenous peoples).[7]

Dalam karya ini, saya mencoba mengangkat ketiga masalah utama itu dengan penekanan pada masalah pertama yaitu hubungan masyarakat adat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya.[8] Itulah tujuan pertama dari tulisan ini. Tujuan kedua adalah memetakan posisi dan hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional hak asasi manusia. Ketiga, tulisan ini menguraikan mekanisme perlindungan internasional hak-hak asasi manusia yang bisa digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Kedua hal yang disebutkan terakhir ini saya pandang penting diketengahkan terutama dalam kerangka advokasi mulai dari monitoring dan investigasi hingga ke mekanisme yudisial dan non-yudisial yang berdampak pada penyelesaian masalah-masalah masyarakat adat. Saya juga mencoba menawarkan strategi dan kiat tingkat lokal Indonesia berdasarkan pendekatan internasional tersebut.

[1] Dalam tulisan ini, indigenous peoples dan tribal peoples diterjemahkan sebagai “masyarakat adat”. Pada bagian kedua tulisan ini akan dijernihkan penggunaan istilah-istilah yang terkait dengan indigenous peoples ini, yang hingga sekarang sering dipakai secara simpang siur.

[2]IWGIA, “Indigenous Issues” hlm. 1, available online at: http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3.

[3]Sekadar mewakili saja, di tingkat PBB kita kenal adanya Working Group on Indigenous Populations, Working Group on the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Permanent Forum for Indigenous Peoples, dsb.

[4]Istilah aborigine dan tribal ini sangat bias kolonial. Mereka menggunakan istilah itu untuk mengatakan bahwa masyarakat tersebut sangat terkebelakang dan primitif.

[5]Lihat Tapan Bose, “Definition and Delimitation of the Indigenous Peoples of Asia”, IWGIA, available online at: http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309.

[6]Lihat Erica-Irene A. Daes, Indigenous Peoples and Their Relations to Land, final working paper, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2001/21, 11 Juni 2001, hlm. 10.

[7]Di sini saya mengacu pada buku yang ditulis Jens Dahl dan Alejandro Parellada yang dilengkapi beberapa tulisan lain untuk versi Indonesianya, Masyarakat Adat di Dunia, Eksistensi dan Perjuangannya, IWGIA dan Institut Dayakologi, Pontianak, 2001. Lihat juga tulisan John Bamba, “Masyarakat Adat di Dunia, Perjuangan Global dan Tantangan Lokal”, makalah pada Pelatihan Nasional Masyarakat Adat untuk HAM dan Policy Process, Pontianak, 7 April 2002.

[8]Pentingnya masalah ini dapat dilihat dari ditunjuknya secara khusus Erica-Irene A. Daes sebagai special rapporteur untuk mengkaji masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, teritori/wilayah dan sumber dayanya. Lihat supra note ~ 6.

Selengkapnya:

247848865-Hak-Masyarakat-Adat-dalam-Perspektif-Hkm-Intl-doc

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Eddie Sius R. Laggut

    Kurang lebih 350 juta penduduk dunia ini adalah indigenous peoples.[1] Sebagian besarnya hidup di daerah-daerah terpencil. Mereka terdiri dari kurang lebih 5000 masyarakat yang menyebar mulai dari masyarakat hutan (forest peoples) di Amazon hingga masyarakat adat (tribal peoples) di India dan merentang dari suku Inuit di Arktika hingga masyarakat Aborigin di Australia. Pada umumnya mereka menduduki dan mendiami wilayah yang sangat kaya mineral dan sumber daya alam lainnya.[2]

    Dewasa ini, seiring gencarnya gerakan hak asasi manusia, gerakan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat pun semakin menemukan bentuk dan wadahnya.[3] Namun, perhatian internasional ini bukanlah sebuah fenomena baru. Perhatian ini sudah muncul sejak pertengahan pertama abad sembilan belas berupa perhatian terhadap masyarakat asli (aborigine) dan pribumi (tribal) di wilayah-wilayah koloni.[4] Isu masyarakat adat ini akhirnya memasuki wilayah perbincangan PBB secara khusus berkat inisiatif Mr. Theo van Boven. Pada tahun 1982, dibentuklah UN Working Group on Indigenous Populations meskipun baru sebagai pre-sessional kelompok kerja dari Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (sekarang bernama Sub-Commission on the Promotion and Protection on Human Rights). Kelompok kerja tersebut mulai bekerja pada tahun 1982 dengan dua tugas pokok yaitu: pertama, membuat kriteria untuk menentukan konsep tentang indigenous peoples, dan kedua, mengembangkan standar sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB dalam kaitan dengan hak-hak masyarakat asli, pribumi, adat dan minoritas di wilayah kedaulatannya masing-masing.[5]

    Keprihatinan internasional itu tidak terlepas dari masalah yang dihadapi indigenous peoples – atau apa pun istilah dan namanya – di seluruh dunia. Pada dasarnya, masalah yang mereka hadapi sangat beragam.[6] Untuk memudahkan kajian, di sini saya kelompokkan masalah-masalah itu dalam tiga masalah utama. Saya katakan sebagai masalah utama karena memang ketiga masalah itulah yang sering menjadi inti perjuangan dan gerakan masyarakat adat di seluruh dunia. Masalah itu adalah pertama, masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di mana mereka hidup dan dari mana mereka mendapatkan penghidupannya; kedua, masalah self-determination yang sering berbias politik dan hingga sekarang masih menjadi perdebatan sengit; ketiga, masalah identification, yaitu soal siapakah yang dimaksudkan masyarakat adat itu, apa saja kriterianya, apa bedanya dengan masyarakat yang bukan adat/asli/pribumi (non-indigenous peoples).[7]

    Dalam karya ini, saya mencoba mengangkat ketiga masalah utama itu dengan penekanan pada masalah pertama yaitu hubungan masyarakat adat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya.[8] Itulah tujuan pertama dari tulisan ini. Tujuan kedua adalah memetakan posisi dan hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional hak asasi manusia. Ketiga, tulisan ini menguraikan mekanisme perlindungan internasional hak-hak asasi manusia yang bisa digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Kedua hal yang disebutkan terakhir ini saya pandang penting diketengahkan terutama dalam kerangka advokasi mulai dari monitoring dan investigasi hingga ke mekanisme yudisial dan non-yudisial yang berdampak pada penyelesaian masalah-masalah masyarakat adat. Saya juga mencoba menawarkan strategi dan kiat tingkat lokal Indonesia berdasarkan pendekatan internasional tersebut.

    [1] Dalam tulisan ini, indigenous peoples dan tribal peoples diterjemahkan sebagai “masyarakat adat”. Pada bagian kedua tulisan ini akan dijernihkan penggunaan istilah-istilah yang terkait dengan indigenous peoples ini, yang hingga sekarang sering dipakai secara simpang siur.

    [2]IWGIA, “Indigenous Issues” hlm. 1, available online at: http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3.

    [3]Sekadar mewakili saja, di tingkat PBB kita kenal adanya Working Group on Indigenous Populations, Working Group on the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Permanent Forum for Indigenous Peoples, dsb.

    [4]Istilah aborigine dan tribal ini sangat bias kolonial. Mereka menggunakan istilah itu untuk mengatakan bahwa masyarakat tersebut sangat terkebelakang dan primitif.

    [5]Lihat Tapan Bose, “Definition and Delimitation of the Indigenous Peoples of Asia”, IWGIA, available online at: http://www.iwgia.org/pop_up.phtml?id=309.

    [6]Lihat Erica-Irene A. Daes, Indigenous Peoples and Their Relations to Land, final working paper, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2001/21, 11 Juni 2001, hlm. 10.

    [7]Di sini saya mengacu pada buku yang ditulis Jens Dahl dan Alejandro Parellada yang dilengkapi beberapa tulisan lain untuk versi Indonesianya, Masyarakat Adat di Dunia, Eksistensi dan Perjuangannya, IWGIA dan Institut Dayakologi, Pontianak, 2001. Lihat juga tulisan John Bamba, “Masyarakat Adat di Dunia, Perjuangan Global dan Tantangan Lokal”, makalah pada Pelatihan Nasional Masyarakat Adat untuk HAM dan Policy Process, Pontianak, 7 April 2002.

    [8]Pentingnya masalah ini dapat dilihat dari ditunjuknya secara khusus Erica-Irene A. Daes sebagai special rapporteur untuk mengkaji masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, teritori/wilayah dan sumber dayanya. Lihat supra note ~ 6.

    Selengkapnya:

    247848865-Hak-Masyarakat-Adat-dalam-Perspektif-Hkm-Intl-doc

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on