Perumpunan RUU dalam rolegnas sebagai solusi disharmonisasi. Hal itu dikatakan oleh Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Rudy ketika menganalisa kondisi perundang-undangan yang mengalami disharmonisasi karena peraturannya tumpang tindih.

Menurut sang Dosen, solusi harmonisasinya antara lain merumpun rancangan undang-undang (RUU), terutama ketika tahapan perencanaan pembentukan RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas).

“Tidak tercapainya target prolegnas karena tingginya kompleksitas pembentukan undang-undang dalam prolegnas. Perumpunan RUU dalam prolegnas agar tercapai pembangunan hukum yang sistematis,” ujar Rudy dalam rapat dengar pendapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung ini mengusulkan perumpunan RUU ketika tahapan perencanaan pembentukan RUU dalam Prolegnas Tahun 2014-2019 guna meminimalisir disharmonisasi dan memudahkan harmonisasi perencanaan pembentukan RUU.

Rekomendasinya ialah rumpun pelayanan dasar, negara kepulauan, pertanahan, hak adat, dan hubungan kelembagaan pusat-daerah. “Rumpun RUU sangat berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPD,” lanjut sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia serta peraih master hukum dan doktor hukum lulusan di Kobe University ini.

Rumpun pelayanan dasar meliputi antara lain RUU jaminan penyandang disabilitas, ruang publik, perlindungan ibu dan anak, dan kota layak anak. Rumpun negara kepulauan meliputi antara lain pembangunan provinsi kepulauan, pengelolaan sumberdaya kelautan daerah, dan kawasan strategis. Rumpun pertanahan meliputi antara lain revisi undang-undang pokok agraria, hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria/tanah, dan pengadilan agraria.

Rumpun hak adat meliputi antara lain pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pendaftaran hak adat, penyelamatan dan perlindungan hukum adat, dan desa adat. Sedangkan rumpun hubungan kelembagaan meliputi antara lain hubungan kelembagaan otonom, dan kerjasama daerah. (berita sore)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Perumpunan RUU dalam rolegnas sebagai solusi disharmonisasi. Hal itu dikatakan oleh Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Rudy ketika menganalisa kondisi perundang-undangan yang mengalami disharmonisasi karena peraturannya tumpang tindih.

    Menurut sang Dosen, solusi harmonisasinya antara lain merumpun rancangan undang-undang (RUU), terutama ketika tahapan perencanaan pembentukan RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas).

    “Tidak tercapainya target prolegnas karena tingginya kompleksitas pembentukan undang-undang dalam prolegnas. Perumpunan RUU dalam prolegnas agar tercapai pembangunan hukum yang sistematis,” ujar Rudy dalam rapat dengar pendapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

    Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung ini mengusulkan perumpunan RUU ketika tahapan perencanaan pembentukan RUU dalam Prolegnas Tahun 2014-2019 guna meminimalisir disharmonisasi dan memudahkan harmonisasi perencanaan pembentukan RUU.

    Rekomendasinya ialah rumpun pelayanan dasar, negara kepulauan, pertanahan, hak adat, dan hubungan kelembagaan pusat-daerah. “Rumpun RUU sangat berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPD,” lanjut sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia serta peraih master hukum dan doktor hukum lulusan di Kobe University ini.

    Rumpun pelayanan dasar meliputi antara lain RUU jaminan penyandang disabilitas, ruang publik, perlindungan ibu dan anak, dan kota layak anak. Rumpun negara kepulauan meliputi antara lain pembangunan provinsi kepulauan, pengelolaan sumberdaya kelautan daerah, dan kawasan strategis. Rumpun pertanahan meliputi antara lain revisi undang-undang pokok agraria, hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria/tanah, dan pengadilan agraria.

    Rumpun hak adat meliputi antara lain pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pendaftaran hak adat, penyelamatan dan perlindungan hukum adat, dan desa adat. Sedangkan rumpun hubungan kelembagaan meliputi antara lain hubungan kelembagaan otonom, dan kerjasama daerah. (berita sore)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on