Istilah-istilah tersebut antara lain masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Dalam istilah hukum yang lebih populer adalah masyarakat hukum adat, namun sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional yang mengatur secara khusus perlindungan hak-hak masyarakat adat. UU Agraria 1960 pasal 3 mengakui hak ulayat atau hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun dalam praktiknya hak tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat Restrukturisasi Arsitektur Kelembagaan Kawasan Hutan di Indonesia.

Selengkapnya:

Masyarakat Adat

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    One Comment

    1. Joko Waluyo 7 November 2014 at 12:14 - Reply

      Pasal 18B UUD 1945: Ayat 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Namun sampai sekarang undang-undang yang mengatur belum ada.

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Istilah-istilah tersebut antara lain masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Dalam istilah hukum yang lebih populer adalah masyarakat hukum adat, namun sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional yang mengatur secara khusus perlindungan hak-hak masyarakat adat. UU Agraria 1960 pasal 3 mengakui hak ulayat atau hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun dalam praktiknya hak tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat Restrukturisasi Arsitektur Kelembagaan Kawasan Hutan di Indonesia.

    Selengkapnya:

    Masyarakat Adat

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      One Comment

      1. Joko Waluyo 7 November 2014 at 12:14 - Reply

        Pasal 18B UUD 1945: Ayat 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Namun sampai sekarang undang-undang yang mengatur belum ada.

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on