Agenda Reforma Agraria di Indonesia masih jalan di tempat. Penyelesaian konflik, sebagai syarat utama terlaksananya Reforma Agraria hingga kini tak kunjung terealisasi. Bahkan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 sebagai undang-undang yang pro petani, kewenangannya sering di kebiri.

Munculnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Kabinet kerja Jokowi-JK menjadi harapan baru, banyak pihak berharap, dalam upaya penyelesaian konflik, kementerian ini mampu menjangkau kementerian lain, yang selama ini dinilai kontraproduktif dengan semangat Reforma Agraria. Konflik tanpa ujung itu terjadi, salah satu penyebabnya, karena sector agraria dipenuhi praktek Mafia.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursidan, tidak menutup kemungkinan, praktek mafia itu dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Korporasi dan aparatur penegak hukum. Menurutnya, praktek tersebut bisa dilakukan secara sadar maupun tidak.

“Jika cara yang ditempuh untuk memperoleh sesuatu dengan jalan pintas dan tidak melalui prosedur yang berlaku, saya bisa katakan, tindakan semacam itu adalah praktek mafia”. Papar Fery Mursidan, Kamis (13/11/2014), di Hotel Kaisar,Jakarta Selatan. Ia juga menghimbau, jika dilapangan ada tanah terlantar yang masih dalam penguasaan pihak tertentu, secepatnya, informasi itu dilaporkan kepadanya.

Negara yang wajib menjalankan Reforma Agraria untuk kedaulatan bangsa, terkesan mengalami berbagai hambatan. Sebaliknya, untuk menjalankan kebijakan yang jauh dari cita-cita Reforma Agaria, sangat cepat di realisasikan.

“Kita sering lakukan judicial review Ke MK ,atas undang-undang yang tidak pro petani dan reforma agraria, setelah menang, dalam waktu singkat muncul undang-undang yang lebih merugikan petani, negara ini sangat ajaib !”. kataDirektur IHCS, Gunawan. Bahkan, para pegiat reforma agraria kewenangannya berjuang lebih dari pemerintah. Selain harus memenangkan kebijakan, mereka juga merancang program, bahkan sebagai eksekutor lapangan, contohnya, banyak pejuang reforma agraria yang di kriminalisasi,akibat konflik yang tak kunjung di selesaikan Negara.

Dalam upaya penyelesian konflik dan pemenuhan hak petani, Fery Mursidan Baldan mengaku, kementeriannya memerlukan suport data, terutama menyangkut riwayat tanah rakyat yang belum masuk dalam Lembaran Negara.

“Kalau riwayat tanah sudah tercatat dalam lembaran Negara, walaupun rakyat tidak punya sertifikat tanah, mereka tetap memiliki hak penuh atas tanah tersebut, nah..kita perlu data itu”. Ia katakan, itu terjadi karena selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpandangan bahwa kewenangannya sebatas sertifikasi tanah. Padahal perosalan tanah tak sesempit itu.

Belum lama ini, MK telah menyatakan keputusan yang mendukung dasar-dasar terjadinya Reforma Agraria, yakni Pasal 59 yang mengatur hak sewa tanah negara, Pasal 70 yang mengatur bentuk-bentuk kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah, dan Pasal 71 yang mengatur kewajiban petani bergabung kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu menjadi angin segar, pertanyannya, Apakah hal kecil itu mampu di ekseskusi pemerintah, atau dibiarkan bergelinding tanpa arah, sesuai keinginan para Mafia. (AP).

Desember 2013. Sumber : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Jumlah Konflik Agraria

2013: 369 kasus

2012: 198 kasus

2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin: 987 kasus

*Jika dibandingkan tahun 2012 terdapat tren peningkatan kuantitas konflik agraria sebanyak 171 kasus, atau naik 86,36%. Ini juga berarti, jika dirata-ratakan, setiap hari terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2013 (sampai data ini dikeluarkan 19 Desember 2013). Sedangkan jika berpatokan kepada selama Presiden SBY memimpin, jumlah konflik di tahun 2013 naik tiga kali lipat, atau 314% sejak tahun 2009.

Luas Wilayah Konflik Agraria

2013: 1.281.660.09 ha

2012: 318.248,89 ha

2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin: 3.680.974,58 ha

*Terjadi kenaikan luas wilayah konflik sebesar 33,03% antara tahun 2012 ke 2013. Naik 861%, terhitung sejak tahun 2009.

Jumlah & Luas Konflik Agraria, Per Sektor

Perkebunan: 180 Kasus – 527.939,27 ha

Infrastruktur: 105 Kasus – 35.466 ha

Pertambangan: 38 Kasus – 197.365,90 ha

Kehutanan: 31 Kasus – 545.258 ha

Pesisir/Kelautan 9 Kasus

Lain-lain: 6 Kasus

* Perkebunan merupakan sektor tertinggi dalam hal kuantitas kasus. Namun meski tertinggi, ternyata sektor kehutanan adalah sektor yang paling luas dalam konflik agraria.

Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam Konflik Agraria

2013: 139.874 KK

2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin: 1.011.090 KK

*Jika dihitung sejak tahun 2009, berarti terjadi peningkatan, 1.744% jumlah KK yang terlibat konflik agraria.

Jumlah Korban Dalam Konflik Agraria

Tewas: 21 Orang

Tertembak: 30 orang

Penganiayaan: 130 orang

Penahanan Oleh Aparat Kemanan: 239 orang

*Jatuhnya korban akibat konflik agraria pada tahun ini meningkat tajam, 525%. Tahun lalu jumlah korban tewas 3 orang petani, bandingkan dengan tahun ini yang mencapai 21 orang!

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Agenda Reforma Agraria di Indonesia masih jalan di tempat. Penyelesaian konflik, sebagai syarat utama terlaksananya Reforma Agraria hingga kini tak kunjung terealisasi. Bahkan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 sebagai undang-undang yang pro petani, kewenangannya sering di kebiri.

    Munculnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Kabinet kerja Jokowi-JK menjadi harapan baru, banyak pihak berharap, dalam upaya penyelesaian konflik, kementerian ini mampu menjangkau kementerian lain, yang selama ini dinilai kontraproduktif dengan semangat Reforma Agraria. Konflik tanpa ujung itu terjadi, salah satu penyebabnya, karena sector agraria dipenuhi praktek Mafia.

    Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursidan, tidak menutup kemungkinan, praktek mafia itu dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Korporasi dan aparatur penegak hukum. Menurutnya, praktek tersebut bisa dilakukan secara sadar maupun tidak.

    “Jika cara yang ditempuh untuk memperoleh sesuatu dengan jalan pintas dan tidak melalui prosedur yang berlaku, saya bisa katakan, tindakan semacam itu adalah praktek mafia”. Papar Fery Mursidan, Kamis (13/11/2014), di Hotel Kaisar,Jakarta Selatan. Ia juga menghimbau, jika dilapangan ada tanah terlantar yang masih dalam penguasaan pihak tertentu, secepatnya, informasi itu dilaporkan kepadanya.

    Negara yang wajib menjalankan Reforma Agraria untuk kedaulatan bangsa, terkesan mengalami berbagai hambatan. Sebaliknya, untuk menjalankan kebijakan yang jauh dari cita-cita Reforma Agaria, sangat cepat di realisasikan.

    “Kita sering lakukan judicial review Ke MK ,atas undang-undang yang tidak pro petani dan reforma agraria, setelah menang, dalam waktu singkat muncul undang-undang yang lebih merugikan petani, negara ini sangat ajaib !”. kataDirektur IHCS, Gunawan. Bahkan, para pegiat reforma agraria kewenangannya berjuang lebih dari pemerintah. Selain harus memenangkan kebijakan, mereka juga merancang program, bahkan sebagai eksekutor lapangan, contohnya, banyak pejuang reforma agraria yang di kriminalisasi,akibat konflik yang tak kunjung di selesaikan Negara.

    Dalam upaya penyelesian konflik dan pemenuhan hak petani, Fery Mursidan Baldan mengaku, kementeriannya memerlukan suport data, terutama menyangkut riwayat tanah rakyat yang belum masuk dalam Lembaran Negara.

    “Kalau riwayat tanah sudah tercatat dalam lembaran Negara, walaupun rakyat tidak punya sertifikat tanah, mereka tetap memiliki hak penuh atas tanah tersebut, nah..kita perlu data itu”. Ia katakan, itu terjadi karena selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpandangan bahwa kewenangannya sebatas sertifikasi tanah. Padahal perosalan tanah tak sesempit itu.

    Belum lama ini, MK telah menyatakan keputusan yang mendukung dasar-dasar terjadinya Reforma Agraria, yakni Pasal 59 yang mengatur hak sewa tanah negara, Pasal 70 yang mengatur bentuk-bentuk kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah, dan Pasal 71 yang mengatur kewajiban petani bergabung kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu menjadi angin segar, pertanyannya, Apakah hal kecil itu mampu di ekseskusi pemerintah, atau dibiarkan bergelinding tanpa arah, sesuai keinginan para Mafia. (AP).

    Desember 2013. Sumber : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

    Jumlah Konflik Agraria

    2013: 369 kasus

    2012: 198 kasus

    2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin: 987 kasus

    *Jika dibandingkan tahun 2012 terdapat tren peningkatan kuantitas konflik agraria sebanyak 171 kasus, atau naik 86,36%. Ini juga berarti, jika dirata-ratakan, setiap hari terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2013 (sampai data ini dikeluarkan 19 Desember 2013). Sedangkan jika berpatokan kepada selama Presiden SBY memimpin, jumlah konflik di tahun 2013 naik tiga kali lipat, atau 314% sejak tahun 2009.

    Luas Wilayah Konflik Agraria

    2013: 1.281.660.09 ha

    2012: 318.248,89 ha

    2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin: 3.680.974,58 ha

    *Terjadi kenaikan luas wilayah konflik sebesar 33,03% antara tahun 2012 ke 2013. Naik 861%, terhitung sejak tahun 2009.

    Jumlah & Luas Konflik Agraria, Per Sektor

    Perkebunan: 180 Kasus – 527.939,27 ha

    Infrastruktur: 105 Kasus – 35.466 ha

    Pertambangan: 38 Kasus – 197.365,90 ha

    Kehutanan: 31 Kasus – 545.258 ha

    Pesisir/Kelautan 9 Kasus

    Lain-lain: 6 Kasus

    * Perkebunan merupakan sektor tertinggi dalam hal kuantitas kasus. Namun meski tertinggi, ternyata sektor kehutanan adalah sektor yang paling luas dalam konflik agraria.

    Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam Konflik Agraria

    2013: 139.874 KK

    2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin: 1.011.090 KK

    *Jika dihitung sejak tahun 2009, berarti terjadi peningkatan, 1.744% jumlah KK yang terlibat konflik agraria.

    Jumlah Korban Dalam Konflik Agraria

    Tewas: 21 Orang

    Tertembak: 30 orang

    Penganiayaan: 130 orang

    Penahanan Oleh Aparat Kemanan: 239 orang

    *Jatuhnya korban akibat konflik agraria pada tahun ini meningkat tajam, 525%. Tahun lalu jumlah korban tewas 3 orang petani, bandingkan dengan tahun ini yang mencapai 21 orang!

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on