Forest People Program menyelenggarakan sebuah seminar bertajuk Mengevaluasi Proyek Investasi: Pertimbangan Hukum dan Tata Kelola yang Baik, di bulan September 2014 di Kumba, Kamerun Barat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi informasi tentang hukum internasional saat ini dan standar industri terkini untuk perusahaan industri yang mencari lahan untuk pengembangan agribisnis.

Pertemuan ini mendatangkan masyarakat yang terkena dampak oleh pembangunan minyak sawit SGSOC/Herakles di sekitar Gunung Kamerun dan peserta dari luar daerah yang tanahnya terkena dampak proyek-proyek pembangunan besar lainnya.

Selama seminggu itu, masyarakat mengorganisir komite masing-masing untuk menyusun sebuah platform bersama untuk dialog dengan perusahaan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum internasional yang melindungi hak-hak masyarakat, dan hasilnya adalah Resolusi Kota Hijau.

Resolusi ini menguraikan prinsip-prinsip yang didasarkan pada konsensus masyarakat dan hukum internasional, dan membentuk dasar bagi kerja lebih lanjut oleh masyarakat untuk membangun kapasitas mereka untuk dapat berunding secara adil dengan perusahaan yang ingin melakukan pembangunan di tanah adat mereka. (FPP)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Forest People Program menyelenggarakan sebuah seminar bertajuk Mengevaluasi Proyek Investasi: Pertimbangan Hukum dan Tata Kelola yang Baik, di bulan September 2014 di Kumba, Kamerun Barat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi informasi tentang hukum internasional saat ini dan standar industri terkini untuk perusahaan industri yang mencari lahan untuk pengembangan agribisnis.

    Pertemuan ini mendatangkan masyarakat yang terkena dampak oleh pembangunan minyak sawit SGSOC/Herakles di sekitar Gunung Kamerun dan peserta dari luar daerah yang tanahnya terkena dampak proyek-proyek pembangunan besar lainnya.

    Selama seminggu itu, masyarakat mengorganisir komite masing-masing untuk menyusun sebuah platform bersama untuk dialog dengan perusahaan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum internasional yang melindungi hak-hak masyarakat, dan hasilnya adalah Resolusi Kota Hijau.

    Resolusi ini menguraikan prinsip-prinsip yang didasarkan pada konsensus masyarakat dan hukum internasional, dan membentuk dasar bagi kerja lebih lanjut oleh masyarakat untuk membangun kapasitas mereka untuk dapat berunding secara adil dengan perusahaan yang ingin melakukan pembangunan di tanah adat mereka. (FPP)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on