Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berencana untuk melakukan evaluasi perizinan perambahan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selama ini, masalah perambahan hutan menjadi persoalan yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri mengatakan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan, agar Inspektorat mengawasi perizinan yang dikeluarkan pemda,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam rapat koordinasi antarkementerian di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Menurut Tjahjo, dalam rapat koordinasi ini, kedua kementerian akan bekerja sama menghasilkan rumusan-rumusan terkait kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan kepengurusan pemerintah.

“Masalah kehutanan ini terkait dengan kewenangan pemda, pengawasan, penundaan izin, dan tata kelola perkebunan, dan pertambangan. Ada pembinaan pada daerah, jangan membuat perda (peraturan daerah) seenaknya tanpa memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kehutanan,” kata Tjahjo.

Menteri Kehutanan dan LH Siti Nurbaya mengatakan, saat ini masih terjadi pembiaran izin perambahan oleh pemerintah daerah. Ia juga mengatakan penegakan hukum terkait perizinan pengolaan kawasan hutan masih lemah. Terkait dengan ijin kehutanan, Menurut Siti, saat ini banyak terjadi pelanggaran ketentuan perizinan. Sebagai contoh, banyak dokumen perizinan yang tidak dimiliki pengelola.

Sebut saja kasus pengalihan fungsi kawasan hutan di Jawa Barat. Mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengaku tidak mudah menjelaskan soal alih fungsi kehutanan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan di kantor KPK, Zulkifli, harus menjelaskan secara detail karena sudah masuk ke tataran teknis. Memang pertanyaan-pertanyaan tadi sangat teknis. Apakah tugas dari kementerian kehutanan dan seterusnya, saya jelaskan. Nah kemudian bagaimana proses tukar-menukar, tidak mudah menjelaskan itu karena sangat teknis dan detail karena itu perlu pelan-pelan dan sabar, ujar zulkifli usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Zukifli yang kini menjabat Ketua MPR RI itu mengatakan proses itu saat ini sedang dalam telaah berdasarkan fakta-fakta kejadian. Zulkifli pun kemudian berusaha mengingat-ingat kembali kejadian semasa menjabat menteri di era pemerintahan SBY-Boediono itu. Proses tukar-menukar itu masih panjang. Nah menjelaskan satu persatu tentu panjang dan detail dan saya juga mulai mengingat kembali kembali dan alhamdulilah semuanya sudah jelas dan terang dan semuanya silakan tanya kepada KPK,” kata Ketua MPR RI itu. Zulkifli pun berharap semua keterangan yang diberikan bisa membantu KPK menungkap kasus dugaan alih fungsi hutan di Bogor.

Sekedar informasi, pada perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala (KCK). Rachmat dijerat karena diduga menerima uang suap Rp 1,5 miliar dari PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor. Kawasan hutan itu diketahui seluas 2.754 hektare. Uang tersebut telah disita KPK dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu. Dalam tangkap tangan itu, KPK juga menangkap M. Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta Francis Xaverius Yohan Yap selaku pihak swasta dari PT Bukit Jonggol Asri

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan alih fungsi lahan hutan masih menjadi permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Menurutnya ada berbagai modus yang dilakukan para oknum untuk melancarkan aksi korupsinya. Modus yang utama biasanya IUP (izin usaha pertambangan). Itu problem utamanya penerbitan IUP,” kata Busyro di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (12/11/2014).

Busyro menuturkan, dalam penerbitan IUP (Ijin Usaha Pertambangan/perkebunan?) yang berujung pada tindak pidana korupsi itu ada banyak aktor yang bermain. Busyro mencontohkan para pemain dalam korupsi lahan hutan itu sampai melibatkan pejabat pemerintahan di tingkat pusat.

“Ada banyak aktor, seperti pengusaha, unsur birokrat daerah setempat bahkan birokrat provinsi,” tuturnya. Masih kata Busyro, pihaknya akan fokus untuk memberantas korupsi yang telah mengubah alih fungsi hutan tersebut. Bahkan pihaknya tak segan untuk melakukan blusukan ke daerah untuk menemukan kasus yang mirip dengan yang terjadi di Riau. Pihaknya telah blusukan sudah lama ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten,” tandasnya.

Proses ijin sebuah usaha perkebunan misalnya, dari penelusuran PUSAKA pada investasi kebun di daerah Nabire ditemukan bahwa ijin dikeluarkan oleh mentri hutan era M.S Kaban, kemudian gubernur Barnabas Suebu lanjut ke A.P Youw. Para pejabat dari pusat hingga daerah mengeluarkan ijin terkait disaat proses analisis lingkungan (AMDAL) belum lengkap sampai sekarang. Tak heran jika berbagai gejolak seperti kekerasan kerap muncul di daerah ini. #Dari berbagai sumber

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berencana untuk melakukan evaluasi perizinan perambahan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selama ini, masalah perambahan hutan menjadi persoalan yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.

    Menteri Dalam Negeri mengatakan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan, agar Inspektorat mengawasi perizinan yang dikeluarkan pemda,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam rapat koordinasi antarkementerian di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

    Menurut Tjahjo, dalam rapat koordinasi ini, kedua kementerian akan bekerja sama menghasilkan rumusan-rumusan terkait kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan kepengurusan pemerintah.

    “Masalah kehutanan ini terkait dengan kewenangan pemda, pengawasan, penundaan izin, dan tata kelola perkebunan, dan pertambangan. Ada pembinaan pada daerah, jangan membuat perda (peraturan daerah) seenaknya tanpa memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kehutanan,” kata Tjahjo.

    Menteri Kehutanan dan LH Siti Nurbaya mengatakan, saat ini masih terjadi pembiaran izin perambahan oleh pemerintah daerah. Ia juga mengatakan penegakan hukum terkait perizinan pengolaan kawasan hutan masih lemah. Terkait dengan ijin kehutanan, Menurut Siti, saat ini banyak terjadi pelanggaran ketentuan perizinan. Sebagai contoh, banyak dokumen perizinan yang tidak dimiliki pengelola.

    Sebut saja kasus pengalihan fungsi kawasan hutan di Jawa Barat. Mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengaku tidak mudah menjelaskan soal alih fungsi kehutanan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan di kantor KPK, Zulkifli, harus menjelaskan secara detail karena sudah masuk ke tataran teknis. Memang pertanyaan-pertanyaan tadi sangat teknis. Apakah tugas dari kementerian kehutanan dan seterusnya, saya jelaskan. Nah kemudian bagaimana proses tukar-menukar, tidak mudah menjelaskan itu karena sangat teknis dan detail karena itu perlu pelan-pelan dan sabar, ujar zulkifli usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

    Zukifli yang kini menjabat Ketua MPR RI itu mengatakan proses itu saat ini sedang dalam telaah berdasarkan fakta-fakta kejadian. Zulkifli pun kemudian berusaha mengingat-ingat kembali kejadian semasa menjabat menteri di era pemerintahan SBY-Boediono itu. Proses tukar-menukar itu masih panjang. Nah menjelaskan satu persatu tentu panjang dan detail dan saya juga mulai mengingat kembali kembali dan alhamdulilah semuanya sudah jelas dan terang dan semuanya silakan tanya kepada KPK,” kata Ketua MPR RI itu. Zulkifli pun berharap semua keterangan yang diberikan bisa membantu KPK menungkap kasus dugaan alih fungsi hutan di Bogor.

    Sekedar informasi, pada perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala (KCK). Rachmat dijerat karena diduga menerima uang suap Rp 1,5 miliar dari PT Bukit Jonggol Asri terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor. Kawasan hutan itu diketahui seluas 2.754 hektare. Uang tersebut telah disita KPK dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu. Dalam tangkap tangan itu, KPK juga menangkap M. Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta Francis Xaverius Yohan Yap selaku pihak swasta dari PT Bukit Jonggol Asri

    Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan alih fungsi lahan hutan masih menjadi permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Menurutnya ada berbagai modus yang dilakukan para oknum untuk melancarkan aksi korupsinya. Modus yang utama biasanya IUP (izin usaha pertambangan). Itu problem utamanya penerbitan IUP,” kata Busyro di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (12/11/2014).

    Busyro menuturkan, dalam penerbitan IUP (Ijin Usaha Pertambangan/perkebunan?) yang berujung pada tindak pidana korupsi itu ada banyak aktor yang bermain. Busyro mencontohkan para pemain dalam korupsi lahan hutan itu sampai melibatkan pejabat pemerintahan di tingkat pusat.

    “Ada banyak aktor, seperti pengusaha, unsur birokrat daerah setempat bahkan birokrat provinsi,” tuturnya. Masih kata Busyro, pihaknya akan fokus untuk memberantas korupsi yang telah mengubah alih fungsi hutan tersebut. Bahkan pihaknya tak segan untuk melakukan blusukan ke daerah untuk menemukan kasus yang mirip dengan yang terjadi di Riau. Pihaknya telah blusukan sudah lama ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten,” tandasnya.

    Proses ijin sebuah usaha perkebunan misalnya, dari penelusuran PUSAKA pada investasi kebun di daerah Nabire ditemukan bahwa ijin dikeluarkan oleh mentri hutan era M.S Kaban, kemudian gubernur Barnabas Suebu lanjut ke A.P Youw. Para pejabat dari pusat hingga daerah mengeluarkan ijin terkait disaat proses analisis lingkungan (AMDAL) belum lengkap sampai sekarang. Tak heran jika berbagai gejolak seperti kekerasan kerap muncul di daerah ini. #Dari berbagai sumber

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on