JAMBI, KOMPAS-Warga tiga desa di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi, menolak dokumen lingkungan untuk rencana pembukaan hutan tanaman industri karet di wilayah mereka. Sebagai gantinya, masyarakat mengusulkan agar hutan yang telah lebih dahulu mereka kelola itu memperoleh legalisasi dalam skema hutan tanaman rakyat.

Usulan skema hutan tanaman rakyat (HTR) itu diajukan masyarakat Desa Hajran, Olak Besar, dan Jelutih saat berunjuk rasa di kantor Dinas Kehutanan Jambi, Rabu (5/11). Massa tiba sekitar pukul 14.00 dan diterima Kepala Dinas Kehutanan Jambi Irmansyah.

”Kami mengajukan agar pencadangan hutan dialokasikan bagi masyarakat untuk dikelola,” ujar Syaukani, tokoh masyarakat Desa Hajran, Bathin XXIV.

Dia melanjutkan, masyarakat telah menolak rencana pembukaan hutan tanaman industri (HTI) sejak usulan itu diajukan PT Rimba Tanaman Industri seluas 8.156 hektar, dua tahun lalu. Penolakan secara resmi melalui pemerintah desa masing-masing bahkan telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan pada 26 September 2013. Surat penolakan itu pun ditembuskan kepada Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, dan kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten pada 11 November 2013.

Dasar penolakan masyarakat adalah area yang diusulkan menjadi HTI tersebut telah lebih dahulu dikelola masyarakat. Lebih dari 1.600 keluarga menanami karet di area tersebut dan sebagian besar tanaman saat ini telah memasuki masa produktif.

”Pengalokasikan untuk HTI akan mengakibatkan banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan. Jika dibiarkan, konflik akan segera terjadi,” kata Syaukani.

Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat perintah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI pada akhir 2013 agar perusahaan menyusun dan menyampaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perusahaan tidak mampu melengkapi dokumen sehingga keluarlah surat perpanjangan penyusunan amdal oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan pada April 2014.

Dengan tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen amdal, secara otomatis surat perintah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI perusahaan tidak berlaku lagi. Irmansyah mengatakan, masyarakat diberi peluang untuk segera mengusulkan HTR kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui bupati.

”Agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, harus ada proses pengusulan terlebih dahulu,” ujar Irmansyah.

Sebelumnya, masyarakat juga mendatangi kantor Badan Lingkungan Hidup Jambi. Massa mengadukan hal serupa melalui H Syahar, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi. (ITA)

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009918945

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAMBI, KOMPAS-Warga tiga desa di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi, menolak dokumen lingkungan untuk rencana pembukaan hutan tanaman industri karet di wilayah mereka. Sebagai gantinya, masyarakat mengusulkan agar hutan yang telah lebih dahulu mereka kelola itu memperoleh legalisasi dalam skema hutan tanaman rakyat.

    Usulan skema hutan tanaman rakyat (HTR) itu diajukan masyarakat Desa Hajran, Olak Besar, dan Jelutih saat berunjuk rasa di kantor Dinas Kehutanan Jambi, Rabu (5/11). Massa tiba sekitar pukul 14.00 dan diterima Kepala Dinas Kehutanan Jambi Irmansyah.

    ”Kami mengajukan agar pencadangan hutan dialokasikan bagi masyarakat untuk dikelola,” ujar Syaukani, tokoh masyarakat Desa Hajran, Bathin XXIV.

    Dia melanjutkan, masyarakat telah menolak rencana pembukaan hutan tanaman industri (HTI) sejak usulan itu diajukan PT Rimba Tanaman Industri seluas 8.156 hektar, dua tahun lalu. Penolakan secara resmi melalui pemerintah desa masing-masing bahkan telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan pada 26 September 2013. Surat penolakan itu pun ditembuskan kepada Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, dan kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten pada 11 November 2013.

    Dasar penolakan masyarakat adalah area yang diusulkan menjadi HTI tersebut telah lebih dahulu dikelola masyarakat. Lebih dari 1.600 keluarga menanami karet di area tersebut dan sebagian besar tanaman saat ini telah memasuki masa produktif.

    ”Pengalokasikan untuk HTI akan mengakibatkan banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan. Jika dibiarkan, konflik akan segera terjadi,” kata Syaukani.

    Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat perintah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI pada akhir 2013 agar perusahaan menyusun dan menyampaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perusahaan tidak mampu melengkapi dokumen sehingga keluarlah surat perpanjangan penyusunan amdal oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan pada April 2014.

    Dengan tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen amdal, secara otomatis surat perintah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI perusahaan tidak berlaku lagi. Irmansyah mengatakan, masyarakat diberi peluang untuk segera mengusulkan HTR kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui bupati.

    ”Agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, harus ada proses pengusulan terlebih dahulu,” ujar Irmansyah.

    Sebelumnya, masyarakat juga mendatangi kantor Badan Lingkungan Hidup Jambi. Massa mengadukan hal serupa melalui H Syahar, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi. (ITA)

    http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009918945

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on