Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dan individu menerbitkan dokumen berjudul Pembangunan sebagai Hak Rakyat, isinya memuat usulan tanggapan masukan rumusan dan koreksi atas rancangan awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015 – 2019) Pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Usulan ini bertujuan untuk menjadi arahan kebijakan dan program pembangunan di bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan agar mampu memberikan keadilan bagi rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan pemulihan dan kelestarian lingkungan.

Koalisi menawarkan empat jalan perubahan untuk pembangunan sumber daya alam dan lingkungan. Pertama, perbaikan tata kelola kehutanan, perluasan wilayah kelola rakyat dan resolusi konflik; kedua, pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan, rehabilitasi lahan, sungai dan pesisir; ketiga, pemberantasan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; keempat, perubahan iklim dan bencana ekologis.

Ditegaskan oleh Koalisi bahwa pembangunan hanya dapat memberikan keadilan sosial dan lingkungan jika mampu memastikan adanya sistem hukum, kelembagaan, sumber daya manusia dan program serta kegiatan pembangunan untuk memenuhi tujuh aspek, yakni: (1) meningkatnya kualitas kerangka regulasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) tersedianya kelembagaan yang efektif dan tepat; (3) menguatnya kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan; (4) meningkatnya keadilan dalam pengalokasi ruang, tanah dan sumber daya alam; (5) adanya perlindungan negara terhadap korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik-konflik agraria; (6) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan (7) meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Penegakan hukum atas kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA – LH) merupakan salah satu isu penting dan jalan pemberantasan kejahatan SDA – LH yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary), karena merugikan negara dan kerusakan lingkungan hidup yang massif, serta melibatkan organisasi transnasional yang terorganisir. Koalisi mendesak untuk meningkatkan efektifitas penegakan dan kepastian hukum dengan melakukan reorientasi kebijakan penegakan hukum yang menyasar pada mafia SDA-LH, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDA-LH.

Dokumen lengkap Koalisi dapat dilihat pada: Pembangunan Sebagai Hak Rakyat-Masukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RPJMN SDA-LH

Ank, Des 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dan individu menerbitkan dokumen berjudul Pembangunan sebagai Hak Rakyat, isinya memuat usulan tanggapan masukan rumusan dan koreksi atas rancangan awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015 – 2019) Pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

    Usulan ini bertujuan untuk menjadi arahan kebijakan dan program pembangunan di bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan agar mampu memberikan keadilan bagi rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan pemulihan dan kelestarian lingkungan.

    Koalisi menawarkan empat jalan perubahan untuk pembangunan sumber daya alam dan lingkungan. Pertama, perbaikan tata kelola kehutanan, perluasan wilayah kelola rakyat dan resolusi konflik; kedua, pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan, rehabilitasi lahan, sungai dan pesisir; ketiga, pemberantasan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; keempat, perubahan iklim dan bencana ekologis.

    Ditegaskan oleh Koalisi bahwa pembangunan hanya dapat memberikan keadilan sosial dan lingkungan jika mampu memastikan adanya sistem hukum, kelembagaan, sumber daya manusia dan program serta kegiatan pembangunan untuk memenuhi tujuh aspek, yakni: (1) meningkatnya kualitas kerangka regulasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) tersedianya kelembagaan yang efektif dan tepat; (3) menguatnya kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan; (4) meningkatnya keadilan dalam pengalokasi ruang, tanah dan sumber daya alam; (5) adanya perlindungan negara terhadap korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik-konflik agraria; (6) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan (7) meningkatnya kesejahteraan rakyat.

    Penegakan hukum atas kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA – LH) merupakan salah satu isu penting dan jalan pemberantasan kejahatan SDA – LH yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary), karena merugikan negara dan kerusakan lingkungan hidup yang massif, serta melibatkan organisasi transnasional yang terorganisir. Koalisi mendesak untuk meningkatkan efektifitas penegakan dan kepastian hukum dengan melakukan reorientasi kebijakan penegakan hukum yang menyasar pada mafia SDA-LH, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDA-LH.

    Dokumen lengkap Koalisi dapat dilihat pada: Pembangunan Sebagai Hak Rakyat-Masukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RPJMN SDA-LH

    Ank, Des 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on