JAKARTA, KOMPAS-Sebanyak 65 masyarakat suku Anak Dalam asal Jambi mendatangi Jakarta dengan berjalan kaki. Aksi itu untuk menuntut pengembalian lahan hutan seluas 3.550 hektar milik mereka di Kabupaten Batanghari, Jambi.

Sejak 1986, lahan hutan tersebut telah menjadi rebutan antara masyarakat adat dan perusahaan kelapa sawit asing, PT Asiatic Persada. Perusahaan tersebut dianggap telah merampas hak lahan masyarakat adat dengan menjadikan lahan masyarakat bagian dari perkebunan sawit. Padahal, di lahan itu masyarakat tidak hanya tinggal, tetapi juga bercocok tanam.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, di Jakarta, Selasa (2/12), menyatakan, kehadiran masyarakat adat itu merupakan puncak perjuangan mereka yang telah berlangsung 28 tahun. Selama ini, katanya, proses mediasi selalu gagal, termasuk mediasi yang dilakukan Komnas HAM sekitar dua tahun lalu.

Bentuk dukungan Komnas HAM dalam perjuangan masyarakat adat tersebut dengan mengizinkan mereka tinggal di pelataran Gedung Asmara Nababan Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM juga membuka kesempatan bagi setiap elemen masyarakat untuk memberi bantuan berupa pakaian dan makanan bagi mereka.

”Kami akan mendorong pemerintah agar bersedia membantu perjuangan masyarakat adat, salah satunya dengan menyiapkan tempat tinggal sementara,” tuturnya.

Berjalan kaki

Untuk mencapai Jakarta, puluhan masyarakat adat itu berjalan kaki dari kampung halaman dengan jarak sekitar 1.000 kilometer. Mereka tidak membawa uang dan cuma bermodalkan satu tas ransel berisi pakaian. Mereka mulai perjalanan pada 15 Oktober 2014 dan tiba di Jakarta 26 November 2014. Rombongan ini terdiri dari 14 perempuan dan 3 anak-anak, dan sisanya laki-laki berusia di atas 50 tahun.

Nurman (53), kepala pemangku adat suku Anak Dalam, mengungkapkan, kedatangan mereka ke Jakarta untuk mendatangi langsung sejumlah kementerian berwenang, lembaga negara, serta Presiden Joko Widodo. Dia mengharapkan usaha ini dapat mengembalikan hak lahan hutan mereka.

”Kami ingin berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo berharap mau berpihak kepada kami, tidak seperti pemimpin sebelumnya,” kata Nurman.

Sejak seminggu di Jakarta, mereka telah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pertanahan Nasional. Selain tiga instansi itu, mereka juga berencana ke Dewan Perwakilan Rakyat, Markas Besar Kepolisian RI, dan terakhir Istana Negara.

Nurman menyatakan, mereka tetap di Jakarta hingga tuntutan dipenuhi. ”Kami tidak kembali sebelum tuntutan terpenuhi. Percuma sebab kami tidak memiliki apa-apa lagi di kampung halaman,” ujarnya. (SAN)

:http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010445936

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, KOMPAS-Sebanyak 65 masyarakat suku Anak Dalam asal Jambi mendatangi Jakarta dengan berjalan kaki. Aksi itu untuk menuntut pengembalian lahan hutan seluas 3.550 hektar milik mereka di Kabupaten Batanghari, Jambi.

    Sejak 1986, lahan hutan tersebut telah menjadi rebutan antara masyarakat adat dan perusahaan kelapa sawit asing, PT Asiatic Persada. Perusahaan tersebut dianggap telah merampas hak lahan masyarakat adat dengan menjadikan lahan masyarakat bagian dari perkebunan sawit. Padahal, di lahan itu masyarakat tidak hanya tinggal, tetapi juga bercocok tanam.

    Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, di Jakarta, Selasa (2/12), menyatakan, kehadiran masyarakat adat itu merupakan puncak perjuangan mereka yang telah berlangsung 28 tahun. Selama ini, katanya, proses mediasi selalu gagal, termasuk mediasi yang dilakukan Komnas HAM sekitar dua tahun lalu.

    Bentuk dukungan Komnas HAM dalam perjuangan masyarakat adat tersebut dengan mengizinkan mereka tinggal di pelataran Gedung Asmara Nababan Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM juga membuka kesempatan bagi setiap elemen masyarakat untuk memberi bantuan berupa pakaian dan makanan bagi mereka.

    ”Kami akan mendorong pemerintah agar bersedia membantu perjuangan masyarakat adat, salah satunya dengan menyiapkan tempat tinggal sementara,” tuturnya.

    Berjalan kaki

    Untuk mencapai Jakarta, puluhan masyarakat adat itu berjalan kaki dari kampung halaman dengan jarak sekitar 1.000 kilometer. Mereka tidak membawa uang dan cuma bermodalkan satu tas ransel berisi pakaian. Mereka mulai perjalanan pada 15 Oktober 2014 dan tiba di Jakarta 26 November 2014. Rombongan ini terdiri dari 14 perempuan dan 3 anak-anak, dan sisanya laki-laki berusia di atas 50 tahun.

    Nurman (53), kepala pemangku adat suku Anak Dalam, mengungkapkan, kedatangan mereka ke Jakarta untuk mendatangi langsung sejumlah kementerian berwenang, lembaga negara, serta Presiden Joko Widodo. Dia mengharapkan usaha ini dapat mengembalikan hak lahan hutan mereka.

    ”Kami ingin berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo berharap mau berpihak kepada kami, tidak seperti pemimpin sebelumnya,” kata Nurman.

    Sejak seminggu di Jakarta, mereka telah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pertanahan Nasional. Selain tiga instansi itu, mereka juga berencana ke Dewan Perwakilan Rakyat, Markas Besar Kepolisian RI, dan terakhir Istana Negara.

    Nurman menyatakan, mereka tetap di Jakarta hingga tuntutan dipenuhi. ”Kami tidak kembali sebelum tuntutan terpenuhi. Percuma sebab kami tidak memiliki apa-apa lagi di kampung halaman,” ujarnya. (SAN)

    :http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010445936

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on