Saat ini (Des 2014), Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties, COP) ke 20 terkait Perubahan Iklim sedang berlangsung di Lima, Peru COP dari waktu ke waktu selalu menyita perhatian dan menjadi ajang pertarungan para pihak di berbagai belahan benua dalam menegosiasikan kepentingan pembangunan dan penanganan dampak perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim, seperti bencana banjir, kekeringan dan krisis air bersih, munculnya penyakit dan gangguan kesehatan, krisis lingkungan, krisis energy, berkurangnya pendapatan, dan sebagainya, menimbulkan horor bagi masyarakat diseluruh dunia. Dampak perubahan iklim yang cukup berarti dan sangat berat dialami oleh perempuan dan anak karena harus menanggung beban ekonomi keluarga.

Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk memperjuangkan keadilan gender, sosial dan lingkungan, menanggapi situasi COP 20 dan program perubahan iklim, dengan mengirimkan Surat Kepada Presiden RI, Joko Widodo. Koalisi memandang prinsip dan pendekatan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlangsung tidak adil, inklusif dan belum mengintegrasikan permasalahan perempuan dalam rencana aksi perubahan iklim. Koalisi juga memandang adanya pembatasan akses dan kontrol masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam pada proyek percontohan REDD yang berlangsung tidak akuntabel dan tidak transparan.

Koalisi mengharapkan, COP 20 dapat memastikan dan membuat kesepakatan yang mengikat tidak hanya focus pada upaya mitigasi perubahan iklim dan kontribusi masing-masing negara, tetapi juga negara maju turut dalam upaya mitigasi sesuai target ambang batas emisi negara maju. Selain itu, Koalisi juga menyesalkan pemerintah Indonesia yang tidak terbuka dan berkonsultasi dengan masyarakat luas terkait agenda pemerintah Indonesia pada COP 20.

Ada Sembilan tuntutan Koalisi, salah satu diantaranya menuntut pemerintah Indonesia melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan gender dalam upaya menangani dan mengatasi perubahan iklim, antara lain: menetapkan kebijakan dan rencana aksi pengaman gender (gender safeguard) yang berlandaskan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, serta memperkuat inisiatif berbasis kearifan lokal dan pengetahuan tradisional perempuan dalam pengelolaan program pembangunan dan perubahan iklim.

Selengkapnya Surat Koalisi dapat dilihat disini: Surat untuk Presiden RI Menuntut Keadilan Iklim Berkeadilan Gender

Ank, Des 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Saat ini (Des 2014), Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties, COP) ke 20 terkait Perubahan Iklim sedang berlangsung di Lima, Peru COP dari waktu ke waktu selalu menyita perhatian dan menjadi ajang pertarungan para pihak di berbagai belahan benua dalam menegosiasikan kepentingan pembangunan dan penanganan dampak perubahan iklim.

    Dampak perubahan iklim, seperti bencana banjir, kekeringan dan krisis air bersih, munculnya penyakit dan gangguan kesehatan, krisis lingkungan, krisis energy, berkurangnya pendapatan, dan sebagainya, menimbulkan horor bagi masyarakat diseluruh dunia. Dampak perubahan iklim yang cukup berarti dan sangat berat dialami oleh perempuan dan anak karena harus menanggung beban ekonomi keluarga.

    Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk memperjuangkan keadilan gender, sosial dan lingkungan, menanggapi situasi COP 20 dan program perubahan iklim, dengan mengirimkan Surat Kepada Presiden RI, Joko Widodo. Koalisi memandang prinsip dan pendekatan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlangsung tidak adil, inklusif dan belum mengintegrasikan permasalahan perempuan dalam rencana aksi perubahan iklim. Koalisi juga memandang adanya pembatasan akses dan kontrol masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam pada proyek percontohan REDD yang berlangsung tidak akuntabel dan tidak transparan.

    Koalisi mengharapkan, COP 20 dapat memastikan dan membuat kesepakatan yang mengikat tidak hanya focus pada upaya mitigasi perubahan iklim dan kontribusi masing-masing negara, tetapi juga negara maju turut dalam upaya mitigasi sesuai target ambang batas emisi negara maju. Selain itu, Koalisi juga menyesalkan pemerintah Indonesia yang tidak terbuka dan berkonsultasi dengan masyarakat luas terkait agenda pemerintah Indonesia pada COP 20.

    Ada Sembilan tuntutan Koalisi, salah satu diantaranya menuntut pemerintah Indonesia melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan gender dalam upaya menangani dan mengatasi perubahan iklim, antara lain: menetapkan kebijakan dan rencana aksi pengaman gender (gender safeguard) yang berlandaskan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, serta memperkuat inisiatif berbasis kearifan lokal dan pengetahuan tradisional perempuan dalam pengelolaan program pembangunan dan perubahan iklim.

    Selengkapnya Surat Koalisi dapat dilihat disini: Surat untuk Presiden RI Menuntut Keadilan Iklim Berkeadilan Gender

    Ank, Des 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on