30 Ribu Hektar Kawasan Hutan Sangat Kritis Bencana Mengancam Solsel

0
734
hamparan semak belukar di pesisir utara Tanah Papua, wilayah adat suku besar Yerisiam
hamparan semak belukar di pesisir utara Tanah Papua, wilayah adat suku besar Yerisiam

PADANG, HALUAN-Seluas 30.558,9 hektare kawasan hutan yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), tergolong sangat Kritis dan perlu dihijaukan kembali.

Sekretaris Dinas Kehuta­nan dan Perkebunan Solok Selatan Hamdani didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penge­lolaan Hutan Mardiana di Padang Aro, Senin, menga­takan, selain hutan yang sangat kritis juga terdapat kategori yang kritis yaitu seluas 21.959,9 hektare yang juga tersebar di tujuh kecamatan. “Untuk la­han kritis tahun ini akan dila­ku­kan penghijauan kembali seluas 150 hektare dan seka­rang sudah mulai dilakukan survei lokasi,” katanya.

Dia mengatakan, untuk lahan yang sangat kritis paling banyak terdapat di Sangir yaitu seluas 18.878,4 hektare diikuti Pauah Duo dengan luas 4.289 hektare. Selanjutnya Keca­matan Sangir Balai janggo dengan lahan sangat kritis 3.778,9 hektare, Koto Parik Gadang Diateh 2.836 hektare, Sangir Jujuan 337,1 hektare, Sangir Batang Hari 336,3 hek­tare serta Sungai Pagu 102,3 hektare.

Sedagkan untuk lahan kritis, katanya, paling luas juga di Kecamatan Sangir yaitu 5.730 hektare dan paling sedikit di Sangir Jujuan seluas 736,2 hektare. Dia menjelas­kan, penyebab lahan kritis ini karena kesadaran masyarakat yang membuka lahan secara berpindah-pindah.

Kebanyakan masyarakat, katanya, hanya membuka la­han untuk memperluas kawa­san yang ia miliki tetapi belum ditanami. “Dengan pola mas­ya­rakat ini maka lahan kritis semakin tinggi dan kami ber­ha­rap mereka yang membuka lahan baru segera mengisinya dengan tanaman tua jenis kayu-kayuan,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, penye­bab lahan kritis ini juga sangat kurangnya polisi hutan di Solok Selatan yang hanya delapan orang. “Kami hanya memiliki delapan orang pol­hut dan satu orang akan me­ngawasi 40.000 hektare lebih kawasan hutan,” ujarnya.

Sedangkan idealnya, kata dia, satu polhut hanya menga­wasi 5.000 hektare hutan dan ini menjadi kendala serius dalam pengawasan kehutanan. Untuk mempermudah tugas polhut, imbuhnya, Solok Sela­tan juga sudah membentuk 30 orang petugas pengawasan hutan berbasis nagari (PHBN).

PHBN ini, jelasnya, akan mengawasi kawasan hutan di nagari (desa) masing-masing dan jika ditemukan peneba­ngan liar maka mereka akan melapor ke polhut untuk penin­dakan. (harianhaluan)