Metroterkini.com-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis mengusulkan ke dewan sebanyak 34 desa adat. Desa adat yang diusulkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), itu tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Masing-masing di Kecamatan Bengkalis, 6 desa, Bantan 3 desa, Bukitbatu 2 desa, Siak Kecil 4 desa, Rupat dan Rupat Utara masing-masing 2 desa, Mandau 4 desa dan terbanyak kecamatan Pinggir 15 desa.

Khusus kecamatan Pinggir dihampir semua desa bermukim masyarakat adat yaitu suku sakai yang merupakan komunitas terbanyak di kecamatan Pinggir.

Dewan sendiri telah membentuk panitia khusus (pansus) guna menindak lanjuti Ranperda pembentukan desa adat tersebut. Pansus pembentukan desa adat ini diketuai Rismyeni dengan wakil ketua Irmi Sakip Arsalan dengan 13 orang anggota.

Wakil Ketua Pansus, Irmi Sakip Arsalan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/1) memaparkan, Ranperda pembentukan desa ini tengah dipelajari dan disingkronkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014.

“Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 97 tentang pembentukan desa adat disebuah daerah harus memperhatikan tiga aspek atau syarat. Ketiga syarat itu adalah pertama, harus memperhatikan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional, genealogis, teritorial dan fingsional. Kedua, kesatuan masyarakat adat dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakaat dan ketiga kesatuan masyarakat adat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terang Irmi Sakip.

Politisi PKB ini juga menyebutkan diseluruh kecamatan di kabupaten Bengkalis masih bermukim banyak masyarakat adat yang berintegral dengan masyarakat lainnya dari berbagaj suku di Kabupaten Bengkalis.

Mereka itulah yang merupakan satu kesatuan dalam satu payung dan wadah adat tertentu serta bermukim di wilayah desa yang menjadi bahagian administrasi dalam sistem pemerintahan yang ada di kabupaten Bengkalis.

Sehingga keberadaan masyarakat adat harus dilindungi, dan Pansus DPRD tengah menggodok Ranperda untuk itu.

Dijelaskan Irmi Sakip lagi, desa adat yang dimaksud bukan hanya sebatas desa tertinggal yang diisi komunitas tertentu dengan tradisi khusus yang mereka anut, melainkan eksistensi mereka dalam kehidupan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat dikuar komunitas adat tersebut.

Oleh karena itu pansus DPRD masih menelaah tentang jumlah desa yang diusulkan menjadi desa adat berikut semua peraturan yang mengaturnya maupun kelayakan desa yang diusulkan menjadi desa adat.

“Pansus akan melakukan identifikasi, verifikasi dan sosialisasi terkait Ranperda tentang pembentukan desa adat tersebut. Pansus akan selalu berkoordinasi dengan BPMPD sekaligus melakukan konsultasi ke pemerintah pusat supaya nantinya dalam memberikan rekomendasi dan pengesahan Ranperda menjadi Perda tidak menyalahi aturan,” urai Irmi Sakip diplomatis. [metroterkini]

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Metroterkini.com-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis mengusulkan ke dewan sebanyak 34 desa adat. Desa adat yang diusulkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), itu tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

    Masing-masing di Kecamatan Bengkalis, 6 desa, Bantan 3 desa, Bukitbatu 2 desa, Siak Kecil 4 desa, Rupat dan Rupat Utara masing-masing 2 desa, Mandau 4 desa dan terbanyak kecamatan Pinggir 15 desa.

    Khusus kecamatan Pinggir dihampir semua desa bermukim masyarakat adat yaitu suku sakai yang merupakan komunitas terbanyak di kecamatan Pinggir.

    Dewan sendiri telah membentuk panitia khusus (pansus) guna menindak lanjuti Ranperda pembentukan desa adat tersebut. Pansus pembentukan desa adat ini diketuai Rismyeni dengan wakil ketua Irmi Sakip Arsalan dengan 13 orang anggota.

    Wakil Ketua Pansus, Irmi Sakip Arsalan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/1) memaparkan, Ranperda pembentukan desa ini tengah dipelajari dan disingkronkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014.

    “Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 97 tentang pembentukan desa adat disebuah daerah harus memperhatikan tiga aspek atau syarat. Ketiga syarat itu adalah pertama, harus memperhatikan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional, genealogis, teritorial dan fingsional. Kedua, kesatuan masyarakat adat dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakaat dan ketiga kesatuan masyarakat adat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terang Irmi Sakip.

    Politisi PKB ini juga menyebutkan diseluruh kecamatan di kabupaten Bengkalis masih bermukim banyak masyarakat adat yang berintegral dengan masyarakat lainnya dari berbagaj suku di Kabupaten Bengkalis.

    Mereka itulah yang merupakan satu kesatuan dalam satu payung dan wadah adat tertentu serta bermukim di wilayah desa yang menjadi bahagian administrasi dalam sistem pemerintahan yang ada di kabupaten Bengkalis.

    Sehingga keberadaan masyarakat adat harus dilindungi, dan Pansus DPRD tengah menggodok Ranperda untuk itu.

    Dijelaskan Irmi Sakip lagi, desa adat yang dimaksud bukan hanya sebatas desa tertinggal yang diisi komunitas tertentu dengan tradisi khusus yang mereka anut, melainkan eksistensi mereka dalam kehidupan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat dikuar komunitas adat tersebut.

    Oleh karena itu pansus DPRD masih menelaah tentang jumlah desa yang diusulkan menjadi desa adat berikut semua peraturan yang mengaturnya maupun kelayakan desa yang diusulkan menjadi desa adat.

    “Pansus akan melakukan identifikasi, verifikasi dan sosialisasi terkait Ranperda tentang pembentukan desa adat tersebut. Pansus akan selalu berkoordinasi dengan BPMPD sekaligus melakukan konsultasi ke pemerintah pusat supaya nantinya dalam memberikan rekomendasi dan pengesahan Ranperda menjadi Perda tidak menyalahi aturan,” urai Irmi Sakip diplomatis. [metroterkini]

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on