Tapaktuan-Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) bersama dengan Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (Himapas) mendesak pemerintah setempat segera mengevaluasi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Aceh Singkil. Sebab banyak perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah itu, dinilai tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat setempat. Padahal, dengan jumlah perusahaan perkebunan yang mencapai 12 perusahaan dengan luas lahan yang digarap mencapai 45.008,42 hektare, seharusnya dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat setempat.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan selama ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingkat pengangguran masihsangat memprihatinkan di daerah itu, dikarenakan mayoritas pekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut berasal dari luar Aceh Singkil.

“Karena itu kami mendesak Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil segera mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dengan cara mengkaji atau merenegosiasi ulang perjanjian kontrak kerja sama yang telah dibuat, sehingga keberadaan perusahaan itu selain dapat memberikan kontribusi maksimal kepada daerah juga mampu menyejahterakan masyarakat sekitar perusahaan,” kata Kabid Advokasi FPMPA, Delky Nofrizal Qutni didampingi Ketua Umum Himapas, Jirin Capah di Tapaktuan, Selasa.

Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2004 Tentang perkebunan Pasal 3 menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan Negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Maka, ujar Delky, jika dilihat dari undang-undang tersebut sudah semestinya kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Singkil dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga pendapatan masyarakat bisa meningkat. Disamping itu, sambungnya, Pemerintah juga harus mengawasi penerapan Permentan Nomor 98 tahun 2013 pasal 11 dan 13 tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan.

Sebab, ujarnya, di dalam Permentan itu jelas disebutkan bahwa pembangunan kebun dapat dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan rencana pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut harus diketahui oleh Bupati selaku Kepala daerah dan Kepala Pemerintahan setempat.

“Permentan Nomor 98 tahun 2013 ini berlaku bagi seluruh perkebunan setelah tahun 2007. Sedangkan untuk perkebunan yang sudah memiliki HGU sebelum tahun 2007 tetap diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat melalui CSR berdasarkan UU perseroan. Namun pada saat perpanjangan HGU, aturan plasma 20 persen tersebut tetap dikenakan pada perusahaan tersebut. Ditambah lagi, pada pasal 43 Permentan Nomor 98 tahun 2013 bahwa Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang–undangan,” papar Delky.

Dia menambahkan, jika dilihat dari kondisi kerusakan jalan yang ditimbulkan serta tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan tersebut, jelas telah mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini, ujar Delky, tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah. Apalagi polusi udara tersebut akan berdampak terhadapgangguan pernafasan (ISPA) terhadap masyarakat terutama anak-anak. Untuk itu, perlu segera diberikan kompensasi debu oleh Perusahaan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Hal itu, kata Delky, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Bab IX terkait Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil segera melakukan evaluasi dan menindak tegas terkait perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Singkil. Sebab selama inibanyak perusahaan terindikasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di sebutkan itu,” pungkasnya.

(Antara via ekpressAceh)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tapaktuan-Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) bersama dengan Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (Himapas) mendesak pemerintah setempat segera mengevaluasi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Aceh Singkil. Sebab banyak perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah itu, dinilai tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat setempat. Padahal, dengan jumlah perusahaan perkebunan yang mencapai 12 perusahaan dengan luas lahan yang digarap mencapai 45.008,42 hektare, seharusnya dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat setempat.

    Namun, kondisi yang terjadi di lapangan selama ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingkat pengangguran masihsangat memprihatinkan di daerah itu, dikarenakan mayoritas pekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut berasal dari luar Aceh Singkil.

    “Karena itu kami mendesak Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil segera mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dengan cara mengkaji atau merenegosiasi ulang perjanjian kontrak kerja sama yang telah dibuat, sehingga keberadaan perusahaan itu selain dapat memberikan kontribusi maksimal kepada daerah juga mampu menyejahterakan masyarakat sekitar perusahaan,” kata Kabid Advokasi FPMPA, Delky Nofrizal Qutni didampingi Ketua Umum Himapas, Jirin Capah di Tapaktuan, Selasa.

    Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2004 Tentang perkebunan Pasal 3 menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan Negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

    Maka, ujar Delky, jika dilihat dari undang-undang tersebut sudah semestinya kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Singkil dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga pendapatan masyarakat bisa meningkat. Disamping itu, sambungnya, Pemerintah juga harus mengawasi penerapan Permentan Nomor 98 tahun 2013 pasal 11 dan 13 tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan.

    Sebab, ujarnya, di dalam Permentan itu jelas disebutkan bahwa pembangunan kebun dapat dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan rencana pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut harus diketahui oleh Bupati selaku Kepala daerah dan Kepala Pemerintahan setempat.

    “Permentan Nomor 98 tahun 2013 ini berlaku bagi seluruh perkebunan setelah tahun 2007. Sedangkan untuk perkebunan yang sudah memiliki HGU sebelum tahun 2007 tetap diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat melalui CSR berdasarkan UU perseroan. Namun pada saat perpanjangan HGU, aturan plasma 20 persen tersebut tetap dikenakan pada perusahaan tersebut. Ditambah lagi, pada pasal 43 Permentan Nomor 98 tahun 2013 bahwa Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang–undangan,” papar Delky.

    Dia menambahkan, jika dilihat dari kondisi kerusakan jalan yang ditimbulkan serta tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan tersebut, jelas telah mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini, ujar Delky, tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah. Apalagi polusi udara tersebut akan berdampak terhadapgangguan pernafasan (ISPA) terhadap masyarakat terutama anak-anak. Untuk itu, perlu segera diberikan kompensasi debu oleh Perusahaan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

    Hal itu, kata Delky, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Bab IX terkait Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil segera melakukan evaluasi dan menindak tegas terkait perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Singkil. Sebab selama inibanyak perusahaan terindikasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di sebutkan itu,” pungkasnya.

    (Antara via ekpressAceh)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on