Freeport di Tuding Curi Kesempatan saat Kisruh KPK-POLRI

Kegaduhan antara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satu akibatnya adalah tidak tercapainya target-target APBN 2015 yang sudah diajukan. “Bagaimanapun, stabilitas politik dan hukum menjadi syarat produktivitas pembangunan ekonomi,” kata Ahmad Ma’ruf, Direktur Eksekutif Inspect dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin, 26 Januari 2015.

Akibat kisruh dua lembaga itu, kata Ma’ruf, konsentrasi Presiden Joko Widodo terganggu. Konflik KPK dan Polri, kata dia, tidak hanya bernuansa hukum, tapi juga politis. Energi pemerintah akan terkuras dengan ketegangan yang sudah melibatkan publik ini. Padahal, pada triwulan pertama, pembangunan ekonomi membutuhkan konsentrasi untuk memacu ekonomi nasional pada kuartal berikutnya.

“Presiden dan para menteri bisa kehilangan fokus dalam mengelola ekonomi nasional,” ujarnya. Sebagai contoh, menurutnya saat kegaduhan ini berlangsung, banyak kontrak karya tambang yang luput dari perhatian, seperti perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua. Padahal ini sangat strategis.

“Kalau memang mereka tidak bersih, saatnya Presiden bisa ambil langkah tegas menggunakan kewenangannya untuk membersihkan kelembagaan negara itu,” kata Ma’ruf. Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan, APBN Perubahan 2015 yang diusulkan pemerintah relatif moderat. Di antaranya target inflasi 5 persen, kurs rupiah Rp 12.200 per US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen.

Angka itu lebih pesimistis dibandingkan dengan yang disusun dalam APBN 2015. Meski besaran asumsi sudah diturunkan, adanya konflik Polri dengan KPK yang berkepanjangan akan mengganggu pencapaian asumsi tersebut. “Jangan mengorbankan pembangunan ekonomi hanya karena ada konflik antarlembaga yang justru kontraproduktif,” kata Ma’ruf.

Sumber: redaksional selain judul

Kegaduhan antara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satu akibatnya adalah tidak tercapainya target-target APBN 2015 yang sudah diajukan. “Bagaimanapun, stabilitas politik dan hukum menjadi syarat produktivitas pembangunan ekonomi,” kata Ahmad Ma’ruf, Direktur Eksekutif Inspect dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin, 26 Januari 2015.

Akibat kisruh dua lembaga itu, kata Ma’ruf, konsentrasi Presiden Joko Widodo terganggu. Konflik KPK dan Polri, kata dia, tidak hanya bernuansa hukum, tapi juga politis. Energi pemerintah akan terkuras dengan ketegangan yang sudah melibatkan publik ini. Padahal, pada triwulan pertama, pembangunan ekonomi membutuhkan konsentrasi untuk memacu ekonomi nasional pada kuartal berikutnya.

“Presiden dan para menteri bisa kehilangan fokus dalam mengelola ekonomi nasional,” ujarnya. Sebagai contoh, menurutnya saat kegaduhan ini berlangsung, banyak kontrak karya tambang yang luput dari perhatian, seperti perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua. Padahal ini sangat strategis.

“Kalau memang mereka tidak bersih, saatnya Presiden bisa ambil langkah tegas menggunakan kewenangannya untuk membersihkan kelembagaan negara itu,” kata Ma’ruf. Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan, APBN Perubahan 2015 yang diusulkan pemerintah relatif moderat. Di antaranya target inflasi 5 persen, kurs rupiah Rp 12.200 per US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen.

Angka itu lebih pesimistis dibandingkan dengan yang disusun dalam APBN 2015. Meski besaran asumsi sudah diturunkan, adanya konflik Polri dengan KPK yang berkepanjangan akan mengganggu pencapaian asumsi tersebut. “Jangan mengorbankan pembangunan ekonomi hanya karena ada konflik antarlembaga yang justru kontraproduktif,” kata Ma’ruf.

Sumber: redaksional selain judul