‘General Agreements’ Kampung Liku Dengen Melawan Kapitalisme Global

Home/Kampanye/Wujudkan Keadilan Agraria/‘General Agreements’ Kampung Liku Dengen Melawan Kapitalisme Global

Oleh: Abdul Rahman Nur2

Studi Konflik Perkebunan Sawit di Uraso Kab. Luwu Utara. Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Uraso Luwu Utara telah berlangsung sejak tahun 1980-an, lahirnya kebijakan melalui Surat Pimpinan Perkebunan XXVIII (sekarang PTPN XIV) Kelapa Sawit pada tanggal 1 oktober 1982, No../X/120/1982 tentang Penyediaan lahan untuk Areal Perkebunan Inti dan Plasma Proyek Kelapa Sawit dalam wilayah Kabupaten Dati II Luwu (sekarang Kabupaten Luwu Utara).

Kemudian berdasarkan surat tersebut Pada Tanggal : 8 Oktober 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor : 129/II/KDL/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti Dan Plasma Atau Perkebunan Inti Rakyat Untuk Kelapa Sawit PN. Perkebunan XXVIII (sekarang PTPN XIV) Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.

Dengan pengaturan Areal/Lahan untuk Kebun Inti seluas 11.150 hektar dan untuk Plasma seluas 21.000 hektar. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PTPN XIV) telah banyak melakukan pelanggaran termasuk diantaranya penguasaan lahan atau hak-hak masyarakat yang berdampak pada pemiskinan, karena mereka telah kehilangan sumber-sumber penghidupan diantaranya persawahan, perkebunan . Hancurnya pranata sosial masyarakat akibat dari kegiatan perkebunan Kelapa Sawit membuat masyarakat termarginalkan dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya alamnya demi untuk menunjang keberlangsungan atau mempertahankan eksistensinya.

Selengkapnya:

‘General Agreements’ Kampung Liku Dengen Melawan Kapitalisme Global

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

One Comment

  1. Abdul Aziz Saleh 27 Januari 2015 at 14:03 - Reply

    nice opinion harusnya ini menjadi concern multi pihak sebagai bahan evaluasi kita untuk lebih serius memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas terutama hal dalam mempertahankan hak-hak mereka dengan situasi konflik dengan BUMN yang sekali lagi representasi dari Negara.

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA