Menuju konsensi pertambangan Emas dan Tembaga sesuai KK sampai tahun 2041 (2×10) tahun perpanjangan, perpanjangan kontrak terakhir pada tahun 2021, atau dua tahun sebelum usai alias tahun 2019 mendatang. Menuju kesana, maka serangkaian pembicaraan dilakukan. Tepat ketika Negara Indonesia menerapkan hukum mineral dan pertambangan, disusul dengan peraturan pemerintah, maka pada pertengahan tahun 2014, pembicaraan dilakukan.

Untuk merealisasi aturan Negara, maka pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Ijin Pertambangan Khusus (IPK) sebagai ganti dari label Kontrak Karya (KK). Label baru itu diberikan dengan syarat pabrik pemurnian konsentrat didirikan dalam negri Indonesia. Sebelumnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU amandemen kontrak Freeport, di mana kontrak karya Freeport akan berubah menjadi izin operasi khusus (pertambangan khusus) mulai 2021-2041. Namun dua tahun sebelum kontrak karya Freeport berakhir atau 2019, pemerintah dan Freeport harus menandatangani amandemen kontrak.

Proses pembicaraan (baku tawar-menawar) berlangsung selama 1 tahun (Juli 2014-Juni 2015). Berikut adalah berbagai proses pembicaraan yang dilakukan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam MOU.

Diawali pada Juli 2014, PTFI dan Pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman, dimana PTFI sepakat untuk membayar bea keluar ekspor sesuai peraturan yang terbit pada Juli 2014, membayar jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar USD 115 juta (senilai lebih dari Rp 1,3 triliun), dan meningkatkan royalti. Sampai 6 bulan dari kesepakatan tersebut, belum membuahkan hasil signifikan.

25 Januari 2015, kembali lagi PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) terkait ekspor konsentrat tembaga. PTFI berencana menginvestasikan sekitar 15 milyar USD untuk pengembangan tambang bawah tanah, dengan proyeksi dari saat ini hingga 2041, ditambah investasi proyek smelter tembaga tambahan sekitar 2,3 milyar USD.

Pemerintah meminta empat poin tambahan, di luar enam poin renegosiasi. Pertama, pemerintah meminta ada perwakilan baik di kursi komisaris maupun jajaran direksi Freeport. Dengan begitu, seluruh keputusan bisa diambil di Indonesia tanpa selalu melibatkan board of director Amerika Serikat. Tambahan kedua yakni, Freeport diminta untuk terus meningkatkan pemakaian barang dan jasa dari dalam negeri. Ketiga, Freeport diminta bersinergi dengan pemerintah daerah di Papua untuk membangun, melalui dana CSR. Pemerintah juga meminta Freeport untuk meningkatkan manajemen keselamatan kerja.

Renegosiasi kontrak masih mencakup enam hal:

  1. Luas wilayah pertambangan
  2. Penerimaan Negara
  3. Kewajiban divestasi
  4. Pembangunan smelter
  5. Kelanjutan operasi
  6. Pemanfaatan barang dan jasa dari dalam negeri.

Soal divestasi, pemerintah menilai sudah menjadi prioritas jika PT Freeport Indonesia mendahulukan penawaran saham ke pemerintah sebelum ke pasar. Kalaupun pemerintah tidak bisa menyerap seluruh 10,64 persen saham yang dilepas, barulah Freeport bisa menawarkannya ke pasar.

Perpanjangan MoU tersebut, waktu enam bulan ke depan Freeport bangun smelter dengan biaya US$ 2,3 miliar telah ditentukan di Jawa Timur. Contoh yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Penawaran yang diberikan terlalu tinggi, sehingga pemerintah sulit untuk mengambil alih. Berdasarkan pengalaman Newmont pula, maka ketika melibatkan keuangan negara, proses pembelian saham harus mendapat persetujuan parlemen. “Ini masuk APBN, tapi ini nanti porsinya Kementerian Keuangan.

Untuk itu, jika harga yang ditawarkan Freeport rendah maka pemerintah bisa segera membeli saham Freeport. Proses divestasi harus melibatkan Pemerintah Daerah Papua. Itulah hal-hal dari pembicaraan selama ini sebelum pemerintah segera akan memutuskan perpanjangan operasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia, dalam enam bulan ke depan.

Freeport sudah jamin 6 miliar dollar AS yang direalisasikan sebagai komitmen mereka dari pembangunan underground mining ini berkaitan erat dengan poin pembangunan smelter. Sebab, smelter yang rencananya akan dibangun di Gresik dengan nilai 2,3 miliar dollar AS akan mendapatkan pasokan dari tambang bawah tanah. Pemerintah menyebut investor seperti Freeport yang memiliki rencana untuk mengucurkan modal besar di Indonesia pantas mendapatkan kepastian soal kelanjutan usaha.

Alasan lainnya, Freeport berencana mengalirkan dana 15 miliar dollar AS plus 2,3 miliar dollar AS. Dana sebesar itu bikin pemerintah Indonesia serius beri kepastian hukum, sebab tanpa kepastian seberapa lama mereka masih akan beroperasi di sini.

Jadi, soal ekonomi sudah dibicarakan sampai setahun ini masih baku tawar. Bagaimana dengan lingkungan hidup, ekologi, kecelakaan di areal pertambangan serta aspek pelanggaran HAM atau kekerasan yang timbul semenjak perusahaan itu beroperasi? Sumpah serapah apapun bentuknya dalam plakat MOU atau regulasi apapun, hal nyata yang terjadi di seputar Timika Papua seperti kerusuhan, penembakan misterius, pencemaran lingkungan, peniadaan hak-hak asli leluhur orang Papua, begitu parah. Kamorang stop basa basi diatas penderitaan orang Papua.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Menuju konsensi pertambangan Emas dan Tembaga sesuai KK sampai tahun 2041 (2×10) tahun perpanjangan, perpanjangan kontrak terakhir pada tahun 2021, atau dua tahun sebelum usai alias tahun 2019 mendatang. Menuju kesana, maka serangkaian pembicaraan dilakukan. Tepat ketika Negara Indonesia menerapkan hukum mineral dan pertambangan, disusul dengan peraturan pemerintah, maka pada pertengahan tahun 2014, pembicaraan dilakukan.

    Untuk merealisasi aturan Negara, maka pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Ijin Pertambangan Khusus (IPK) sebagai ganti dari label Kontrak Karya (KK). Label baru itu diberikan dengan syarat pabrik pemurnian konsentrat didirikan dalam negri Indonesia. Sebelumnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU amandemen kontrak Freeport, di mana kontrak karya Freeport akan berubah menjadi izin operasi khusus (pertambangan khusus) mulai 2021-2041. Namun dua tahun sebelum kontrak karya Freeport berakhir atau 2019, pemerintah dan Freeport harus menandatangani amandemen kontrak.

    Proses pembicaraan (baku tawar-menawar) berlangsung selama 1 tahun (Juli 2014-Juni 2015). Berikut adalah berbagai proses pembicaraan yang dilakukan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam MOU.

    Diawali pada Juli 2014, PTFI dan Pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman, dimana PTFI sepakat untuk membayar bea keluar ekspor sesuai peraturan yang terbit pada Juli 2014, membayar jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar USD 115 juta (senilai lebih dari Rp 1,3 triliun), dan meningkatkan royalti. Sampai 6 bulan dari kesepakatan tersebut, belum membuahkan hasil signifikan.

    25 Januari 2015, kembali lagi PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) terkait ekspor konsentrat tembaga. PTFI berencana menginvestasikan sekitar 15 milyar USD untuk pengembangan tambang bawah tanah, dengan proyeksi dari saat ini hingga 2041, ditambah investasi proyek smelter tembaga tambahan sekitar 2,3 milyar USD.

    Pemerintah meminta empat poin tambahan, di luar enam poin renegosiasi. Pertama, pemerintah meminta ada perwakilan baik di kursi komisaris maupun jajaran direksi Freeport. Dengan begitu, seluruh keputusan bisa diambil di Indonesia tanpa selalu melibatkan board of director Amerika Serikat. Tambahan kedua yakni, Freeport diminta untuk terus meningkatkan pemakaian barang dan jasa dari dalam negeri. Ketiga, Freeport diminta bersinergi dengan pemerintah daerah di Papua untuk membangun, melalui dana CSR. Pemerintah juga meminta Freeport untuk meningkatkan manajemen keselamatan kerja.

    Renegosiasi kontrak masih mencakup enam hal:

    1. Luas wilayah pertambangan
    2. Penerimaan Negara
    3. Kewajiban divestasi
    4. Pembangunan smelter
    5. Kelanjutan operasi
    6. Pemanfaatan barang dan jasa dari dalam negeri.

    Soal divestasi, pemerintah menilai sudah menjadi prioritas jika PT Freeport Indonesia mendahulukan penawaran saham ke pemerintah sebelum ke pasar. Kalaupun pemerintah tidak bisa menyerap seluruh 10,64 persen saham yang dilepas, barulah Freeport bisa menawarkannya ke pasar.

    Perpanjangan MoU tersebut, waktu enam bulan ke depan Freeport bangun smelter dengan biaya US$ 2,3 miliar telah ditentukan di Jawa Timur. Contoh yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Penawaran yang diberikan terlalu tinggi, sehingga pemerintah sulit untuk mengambil alih. Berdasarkan pengalaman Newmont pula, maka ketika melibatkan keuangan negara, proses pembelian saham harus mendapat persetujuan parlemen. “Ini masuk APBN, tapi ini nanti porsinya Kementerian Keuangan.

    Untuk itu, jika harga yang ditawarkan Freeport rendah maka pemerintah bisa segera membeli saham Freeport. Proses divestasi harus melibatkan Pemerintah Daerah Papua. Itulah hal-hal dari pembicaraan selama ini sebelum pemerintah segera akan memutuskan perpanjangan operasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia, dalam enam bulan ke depan.

    Freeport sudah jamin 6 miliar dollar AS yang direalisasikan sebagai komitmen mereka dari pembangunan underground mining ini berkaitan erat dengan poin pembangunan smelter. Sebab, smelter yang rencananya akan dibangun di Gresik dengan nilai 2,3 miliar dollar AS akan mendapatkan pasokan dari tambang bawah tanah. Pemerintah menyebut investor seperti Freeport yang memiliki rencana untuk mengucurkan modal besar di Indonesia pantas mendapatkan kepastian soal kelanjutan usaha.

    Alasan lainnya, Freeport berencana mengalirkan dana 15 miliar dollar AS plus 2,3 miliar dollar AS. Dana sebesar itu bikin pemerintah Indonesia serius beri kepastian hukum, sebab tanpa kepastian seberapa lama mereka masih akan beroperasi di sini.

    Jadi, soal ekonomi sudah dibicarakan sampai setahun ini masih baku tawar. Bagaimana dengan lingkungan hidup, ekologi, kecelakaan di areal pertambangan serta aspek pelanggaran HAM atau kekerasan yang timbul semenjak perusahaan itu beroperasi? Sumpah serapah apapun bentuknya dalam plakat MOU atau regulasi apapun, hal nyata yang terjadi di seputar Timika Papua seperti kerusuhan, penembakan misterius, pencemaran lingkungan, peniadaan hak-hak asli leluhur orang Papua, begitu parah. Kamorang stop basa basi diatas penderitaan orang Papua.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on