Gubernur Papua Lukas Enembe meminta perusahaan tambang PT Freeport keluar dari wilayah Papua. Warga Papua, kata dia, menolak pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. “Saya didampingi oleh para bupati, pemilik tanah, pemilik wilayah, pemilik tambang sepakat menolak. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, keluar saja dari Papua,” tegas Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1) malam.

Lukas mempertanyakan alasan PT. Freeport yang mengklaim bahwa pembangunan smelter di Papua terkendala lahan sehingga memilih di Gresik. Pasalnya, kata Lukas, wilayahnya memiliki lahan yang luas hingga berhektar-hektar. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumber daya air yang besar, yaitu 600 megawatt. Pemerintah, kata dia, hanya bertugas untuk membuat jalan sampai lokasi air terjun terbesar di Papua.

“Soal listrik itu tanggungjawab utama Freeport. Kita punya potensi air namanya romuka itu 600 mega watt potensi air kita. Kalau freeport tidak mau, kami tolak. Kapan majunya kalau semua industri ada di luar Papua. Kapan majunya kami dari kemiskinan dan kebodohan. Papua bagian dari NKRI,” tandas Lukas.

Sampaikan ke Presiden

Gubernur Lukas Enembe bersama jajaran bupati seluruh Provinsi Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (29/1) malam. Dalam pertemuan itu, Lukas bersama para bupati menyampaikan penolakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur.

“Semua elemen Papua menolak smelter freeport dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya didampingi bupati-bupati di papua bertemu presiden. Kita sepakat menolak smelter dibangun di Gresik,” kata Lukas usai bertemu presiden, Jumat malam.

Warga Papua, kata Lukas, juga mempertanyakan alasan presiden mengizinkan Freeport membangun smelter di Gresik dibanding di Papua. Ia menyatakan dihadapan presiden?, jika tak dibangun di Papua, Freeport diminta keluar dari wilayah bumi Cendrawasih tersebut. via jpnn.com, lukas enembe menegaskan jika dibangun di Papua, seluruh ekonomi masyarakatnya akan lebih merata dan meningkatkan masyarakat Papua.

“Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari Papua. Seluruh sumber daya alam di Papua hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua,” tegas Lukas. Lukas mengaku presiden menyambut baik pendapat-pendapat yang disampaikannya bersama para bupati tersebut dan berjanji akan memanggil Freeport kembali.

Menurut warga pemilik hak ulayat di Timika kepada PUSAKA, sekitar 80 persen warga disini menolak freeport. Mulai dari direkturnya yang orang tentara sampai kebijakan ijin smelter yang tengah dilakukan di Indonesia. Kami sudah tra suka perusahaan itu (freeport) disini, kesalnya.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Gubernur Papua Lukas Enembe meminta perusahaan tambang PT Freeport keluar dari wilayah Papua. Warga Papua, kata dia, menolak pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. “Saya didampingi oleh para bupati, pemilik tanah, pemilik wilayah, pemilik tambang sepakat menolak. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, keluar saja dari Papua,” tegas Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1) malam.

    Lukas mempertanyakan alasan PT. Freeport yang mengklaim bahwa pembangunan smelter di Papua terkendala lahan sehingga memilih di Gresik. Pasalnya, kata Lukas, wilayahnya memiliki lahan yang luas hingga berhektar-hektar. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumber daya air yang besar, yaitu 600 megawatt. Pemerintah, kata dia, hanya bertugas untuk membuat jalan sampai lokasi air terjun terbesar di Papua.

    “Soal listrik itu tanggungjawab utama Freeport. Kita punya potensi air namanya romuka itu 600 mega watt potensi air kita. Kalau freeport tidak mau, kami tolak. Kapan majunya kalau semua industri ada di luar Papua. Kapan majunya kami dari kemiskinan dan kebodohan. Papua bagian dari NKRI,” tandas Lukas.

    Sampaikan ke Presiden

    Gubernur Lukas Enembe bersama jajaran bupati seluruh Provinsi Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (29/1) malam. Dalam pertemuan itu, Lukas bersama para bupati menyampaikan penolakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur.

    “Semua elemen Papua menolak smelter freeport dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya didampingi bupati-bupati di papua bertemu presiden. Kita sepakat menolak smelter dibangun di Gresik,” kata Lukas usai bertemu presiden, Jumat malam.

    Warga Papua, kata Lukas, juga mempertanyakan alasan presiden mengizinkan Freeport membangun smelter di Gresik dibanding di Papua. Ia menyatakan dihadapan presiden?, jika tak dibangun di Papua, Freeport diminta keluar dari wilayah bumi Cendrawasih tersebut. via jpnn.com, lukas enembe menegaskan jika dibangun di Papua, seluruh ekonomi masyarakatnya akan lebih merata dan meningkatkan masyarakat Papua.

    “Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari Papua. Seluruh sumber daya alam di Papua hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua,” tegas Lukas. Lukas mengaku presiden menyambut baik pendapat-pendapat yang disampaikannya bersama para bupati tersebut dan berjanji akan memanggil Freeport kembali.

    Menurut warga pemilik hak ulayat di Timika kepada PUSAKA, sekitar 80 persen warga disini menolak freeport. Mulai dari direkturnya yang orang tentara sampai kebijakan ijin smelter yang tengah dilakukan di Indonesia. Kami sudah tra suka perusahaan itu (freeport) disini, kesalnya.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on