Waktu itu pohon rambutan sedang berbuah, tanggal 22 januari tahun 2007 lalu, satu jam selepas adzan dzuhur berkumandang merupakan hari kelam bagi ribuan petani desa Sukamulya, kecamatan Rumpin, Bogor. Mereka kedatangan tamu tak di undang. Kurang lebih 130 aparat bersenjata lengkap terdiri dari TNI AU Atang Sanjaya Bogor, Paskas TNI AU dan Aparat Kepolisian, datang  membubarkan aksi blokade petani  di lahan sengketa. Akibatnya, 1 warga terkena tembakan, 7 lainnya luka dan 6 orang ditangkap. Kejadian itu, dipicu oleh sengketa agraria yang berkepanjangan antara petani Rumpin versus TNI AU. Pasca kejadian itu, hingga kini intimidasi dan teror aparat masih terus berlangsung.

Luas wilayah administrasi desa Sukamulya hanya 1.700 ha, terdiri dari 16 kampung yang di huni oleh 13.000 KK, matapencaharian mereka bertani, kehidupan yang sangat bergantung kepada tanah. Luas lahan  yang mereka kelola turun temurun itu, 1000 ha atau 70 % dari total luas wilayah Desa  menjadi sengketa.

“tanggal 22 januari  lusa ribuan petani akan datang ke istana Negara, menuntut janji Jokowi yang pernah berkomitmen laksanakan reforma agraria, kami juga ingin ngasih tau Jokowi bahwa petani Sukamulya butuh lahan”.  Jelas perwakilan petani desa Sukamulya, Ridwan, di kantor LBH Jakarta.

Menurutnya, Konflik dipicu oleh klaim sepihak Lanud Atang Sandjaya ketika tahun 2006 mereka datang merenovasi Bandara peninggalan Jepang serta membangun perumahan AURI. Lahan tersebut awalnya berupa kebun karet PT Cikoleang milik Belanda. Ketika Jepang datang tahun 1942, lahan eks PT Cikoleang dijadikan lapangan udara.

Setelah Jepang pergi, tahun 1955 datanglah Letnan Tjahoyono bersama Hasbullah yang mengklaim tanah warga, diawali dengan menebang pohon-pohon besar di atas tanah masyarakat kampung Cikoleang, kampung Peusar, kampung Cilangkap, kampung Nordin, kampung Parigi, kampung Malahpar dan kampung Cibitung. Aktivitas tersebut kerap mendapat perlawanan.

Hingga kini petani Sukamulya terus berlawan. Alasannya, meski sudah ada kesepkatan hasil tim Verifikasi Status Kepemilikan Tanah antara AURI Lanud Atang Sandjaya dengan Masyarakat Sukamulya tahun 2007, yang menyatakan bahwa AURI memiliki tanah seluas 36 ha terdiri dari lapangan udara dan perumahan prajurit seluas 24 ha dan 19 ha untuk water training. Namun hasil kesepakatan itu tidak digubris. Tahun 2010 pihak AURI memperluas klaim dengan mendaftarkan inventaris kekayaan milik Negara di kementerian keuangan dengan register 50503008 seluas 5550 ha dan register 50503007 seluas 449, 2490 ha. Itu dilakukan tanpa sepengetahuan warga.

Hingga kini warga resah ketika menggarap lahan dan bermukim, Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama bertahun-tahun tak bisa mengeluarkan sertifikat tanah untuk warga Sukamulya dengan alasan lahan sengketa. Kepemilikan lahan warga masih menggunakan girik, pemerintah tak mengakui sistem itu selain sertifikat. Kemudian, mampukah Jokowi, yang pernah berjanji mendistribuskan lahan jutaan hektar untuk petani menepati janjinya ? jika berani, mulailah dari Rumpin. (AP)

Diolah dari berbagai sumber, 20 Januari 2015.

Link siaran pers : http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/menuntut-penyelesaiam-konflik-agraria-desa-sukamulya/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Waktu itu pohon rambutan sedang berbuah, tanggal 22 januari tahun 2007 lalu, satu jam selepas adzan dzuhur berkumandang merupakan hari kelam bagi ribuan petani desa Sukamulya, kecamatan Rumpin, Bogor. Mereka kedatangan tamu tak di undang. Kurang lebih 130 aparat bersenjata lengkap terdiri dari TNI AU Atang Sanjaya Bogor, Paskas TNI AU dan Aparat Kepolisian, datang  membubarkan aksi blokade petani  di lahan sengketa. Akibatnya, 1 warga terkena tembakan, 7 lainnya luka dan 6 orang ditangkap. Kejadian itu, dipicu oleh sengketa agraria yang berkepanjangan antara petani Rumpin versus TNI AU. Pasca kejadian itu, hingga kini intimidasi dan teror aparat masih terus berlangsung.

    Luas wilayah administrasi desa Sukamulya hanya 1.700 ha, terdiri dari 16 kampung yang di huni oleh 13.000 KK, matapencaharian mereka bertani, kehidupan yang sangat bergantung kepada tanah. Luas lahan  yang mereka kelola turun temurun itu, 1000 ha atau 70 % dari total luas wilayah Desa  menjadi sengketa.

    “tanggal 22 januari  lusa ribuan petani akan datang ke istana Negara, menuntut janji Jokowi yang pernah berkomitmen laksanakan reforma agraria, kami juga ingin ngasih tau Jokowi bahwa petani Sukamulya butuh lahan”.  Jelas perwakilan petani desa Sukamulya, Ridwan, di kantor LBH Jakarta.

    Menurutnya, Konflik dipicu oleh klaim sepihak Lanud Atang Sandjaya ketika tahun 2006 mereka datang merenovasi Bandara peninggalan Jepang serta membangun perumahan AURI. Lahan tersebut awalnya berupa kebun karet PT Cikoleang milik Belanda. Ketika Jepang datang tahun 1942, lahan eks PT Cikoleang dijadikan lapangan udara.

    Setelah Jepang pergi, tahun 1955 datanglah Letnan Tjahoyono bersama Hasbullah yang mengklaim tanah warga, diawali dengan menebang pohon-pohon besar di atas tanah masyarakat kampung Cikoleang, kampung Peusar, kampung Cilangkap, kampung Nordin, kampung Parigi, kampung Malahpar dan kampung Cibitung. Aktivitas tersebut kerap mendapat perlawanan.

    Hingga kini petani Sukamulya terus berlawan. Alasannya, meski sudah ada kesepkatan hasil tim Verifikasi Status Kepemilikan Tanah antara AURI Lanud Atang Sandjaya dengan Masyarakat Sukamulya tahun 2007, yang menyatakan bahwa AURI memiliki tanah seluas 36 ha terdiri dari lapangan udara dan perumahan prajurit seluas 24 ha dan 19 ha untuk water training. Namun hasil kesepakatan itu tidak digubris. Tahun 2010 pihak AURI memperluas klaim dengan mendaftarkan inventaris kekayaan milik Negara di kementerian keuangan dengan register 50503008 seluas 5550 ha dan register 50503007 seluas 449, 2490 ha. Itu dilakukan tanpa sepengetahuan warga.

    Hingga kini warga resah ketika menggarap lahan dan bermukim, Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama bertahun-tahun tak bisa mengeluarkan sertifikat tanah untuk warga Sukamulya dengan alasan lahan sengketa. Kepemilikan lahan warga masih menggunakan girik, pemerintah tak mengakui sistem itu selain sertifikat. Kemudian, mampukah Jokowi, yang pernah berjanji mendistribuskan lahan jutaan hektar untuk petani menepati janjinya ? jika berani, mulailah dari Rumpin. (AP)

    Diolah dari berbagai sumber, 20 Januari 2015.

    Link siaran pers : http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/menuntut-penyelesaiam-konflik-agraria-desa-sukamulya/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on