Presiden Joko Widodo dinilai mengabaikan keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) yang sudah 3 bulan bertahan di Jakarta akibat konflik lahan yang tak kunjung selesai, dengan tak pernah menemui perwakilan suku tersebut.

Surat pertama dikirimkan pada Oktober 2014, ketika sekitar 70 orang petani Jambi dan warga SAD tengah melakukan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta. Para demonstran tiba pada 26 November di ibukota. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) kemudian menjawab surat tersebut dengan meneruskannya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang kini dipimpin Ferry Mursyidan Baldan.

Surat kedua dikirimkan pada Desember 204, yang dijawab oleh Kementerian Setneg dengan mengatakan jadwal Presiden yang demikian padat dan kembali diserahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Surat terakhir adalah Januari 2015, yang belum mendapatkan jawaban resmi hingga kini.

“Kami ingin sekali menemui Pak Presiden yang kami banggakan, Pak Jokowi, untuk minta bantuan agar hak-hak petani dan warga SAD dikembalikan,” kata salah satu Ketua Adat SAD, Nurman kepada Bisnis di Jakarta, Sabtu (24/01/205). “Tapi sampai sekarang belum bertemu, Menteri Agraria dan Tata Ruang juga sulit ditemui.”

Kini sekitar 30 warga SAD dan petani Jambi masih bertahan tinggal di Jakarta, dengan mendirikan tenda di depan kantor Komnas HAM, jalan Latuharhary, Jakarta Pusat. Semuanya kini mengalami masalah kekurangan logistik dan sebagian mereka mengalami sakit.

Nurman menuturkan pihaknya pun sudah lima kali mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, namun tak pernah ditemui oleh sang menteri, satu kali pun. Pertemuan dengan petani Jambi dan warga SAD sejak kedatangan mereka pada November lalu, selalu dilakukan oleh Djamaludin (Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah pada Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat) dan Sayuthi (Direktur Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan)

Konflik SAD bermula pada 1980-an, namun hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Perusahaan sawit yang diduga terlibat, PT Asiatic Persada—awalnya dimiliki Wilmar International, namun dibeli oleh Ganda Group—juga menggunakan kekerasan dan penggusuran terhadap para petani dan warga SAD hingga kini. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya dan tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Indonesia diketahui sebagai produsen terbesar global untuk memproduksi minyak sawit mentah dan didominasi untuk komoditas ekspor.

Pemimpin warga SAD lainnya, Mahyudin dan Abun Yani secara bergantian juga menjelaskan bahwa mereka menyampaikan laporan dugaan pidana maupun masalah etika oleh aparat penegak hukum di lapangan ke Mabes Polri, yakni ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Mahyudin mengatakan aparat diduga membantu perusahaan untuk melakukan perambahan secara ilegal terhadap lahan dan melakukan tindakan intimidasi ke warga. Sejumlah lembaga sudah melakukan upaya mediasi baik melalui Komnas HAM maupun the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) milik IFC namun hasilnya belum terlihat.

Surat Ke Megawati

Selain Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Mabes Polri, warga SAD juga menyampaikan surat kepada PDI Perjuangan, dalam hal ini adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hingga kini, pihak PDIP belum memberikan balasannya.

Tak hanya ke PDIP, pihaknya juga mengirimkan surat ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait dengan konflik lahan tersebut. Mahyudin mengatakan pihaknya sudah ditemui oleh perwakilan Badan Advokasi Hukum (Bahu) Nasdem.

Masalah lainnya adalah semakin menipisnya logistik dan tak adanya persediaan uang. Abun Yani, menyatakan pihaknya mengharapkan bantuan dari masyarakat dengan dapat mengirimkan donasinya ke rekening atas nama dirinya, Bank Mandiri cabang Muara Bulian, Jambi, dengan nomor rekening 110000 7030 973.

Idris Kuris, pemangku adat SAD, mengatakan pihaknya tak akan kembali ke Jambi sebelum masalah lahan itu diselesaikan. “Jika konflik ini belum selesai, maka kami tak akan balik ke Jambi,” katanya.

“Kalau balik kami malu,” kata Abun Yani, menambahkan. “Tapi kalau ndak balik, kami juga rindu.”

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Presiden Joko Widodo dinilai mengabaikan keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) yang sudah 3 bulan bertahan di Jakarta akibat konflik lahan yang tak kunjung selesai, dengan tak pernah menemui perwakilan suku tersebut.

    Surat pertama dikirimkan pada Oktober 2014, ketika sekitar 70 orang petani Jambi dan warga SAD tengah melakukan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta. Para demonstran tiba pada 26 November di ibukota. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) kemudian menjawab surat tersebut dengan meneruskannya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang kini dipimpin Ferry Mursyidan Baldan.

    Surat kedua dikirimkan pada Desember 204, yang dijawab oleh Kementerian Setneg dengan mengatakan jadwal Presiden yang demikian padat dan kembali diserahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Surat terakhir adalah Januari 2015, yang belum mendapatkan jawaban resmi hingga kini.

    “Kami ingin sekali menemui Pak Presiden yang kami banggakan, Pak Jokowi, untuk minta bantuan agar hak-hak petani dan warga SAD dikembalikan,” kata salah satu Ketua Adat SAD, Nurman kepada Bisnis di Jakarta, Sabtu (24/01/205). “Tapi sampai sekarang belum bertemu, Menteri Agraria dan Tata Ruang juga sulit ditemui.”

    Kini sekitar 30 warga SAD dan petani Jambi masih bertahan tinggal di Jakarta, dengan mendirikan tenda di depan kantor Komnas HAM, jalan Latuharhary, Jakarta Pusat. Semuanya kini mengalami masalah kekurangan logistik dan sebagian mereka mengalami sakit.

    Nurman menuturkan pihaknya pun sudah lima kali mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, namun tak pernah ditemui oleh sang menteri, satu kali pun. Pertemuan dengan petani Jambi dan warga SAD sejak kedatangan mereka pada November lalu, selalu dilakukan oleh Djamaludin (Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah pada Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat) dan Sayuthi (Direktur Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan)

    Konflik SAD bermula pada 1980-an, namun hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Perusahaan sawit yang diduga terlibat, PT Asiatic Persada—awalnya dimiliki Wilmar International, namun dibeli oleh Ganda Group—juga menggunakan kekerasan dan penggusuran terhadap para petani dan warga SAD hingga kini. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya dan tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Indonesia diketahui sebagai produsen terbesar global untuk memproduksi minyak sawit mentah dan didominasi untuk komoditas ekspor.

    Pemimpin warga SAD lainnya, Mahyudin dan Abun Yani secara bergantian juga menjelaskan bahwa mereka menyampaikan laporan dugaan pidana maupun masalah etika oleh aparat penegak hukum di lapangan ke Mabes Polri, yakni ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Mahyudin mengatakan aparat diduga membantu perusahaan untuk melakukan perambahan secara ilegal terhadap lahan dan melakukan tindakan intimidasi ke warga. Sejumlah lembaga sudah melakukan upaya mediasi baik melalui Komnas HAM maupun the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) milik IFC namun hasilnya belum terlihat.

    Surat Ke Megawati

    Selain Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Mabes Polri, warga SAD juga menyampaikan surat kepada PDI Perjuangan, dalam hal ini adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hingga kini, pihak PDIP belum memberikan balasannya.

    Tak hanya ke PDIP, pihaknya juga mengirimkan surat ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait dengan konflik lahan tersebut. Mahyudin mengatakan pihaknya sudah ditemui oleh perwakilan Badan Advokasi Hukum (Bahu) Nasdem.

    Masalah lainnya adalah semakin menipisnya logistik dan tak adanya persediaan uang. Abun Yani, menyatakan pihaknya mengharapkan bantuan dari masyarakat dengan dapat mengirimkan donasinya ke rekening atas nama dirinya, Bank Mandiri cabang Muara Bulian, Jambi, dengan nomor rekening 110000 7030 973.

    Idris Kuris, pemangku adat SAD, mengatakan pihaknya tak akan kembali ke Jambi sebelum masalah lahan itu diselesaikan. “Jika konflik ini belum selesai, maka kami tak akan balik ke Jambi,” katanya.

    “Kalau balik kami malu,” kata Abun Yani, menambahkan. “Tapi kalau ndak balik, kami juga rindu.”

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on