“bukankahsuatu bentuk penghancuran eksistensi suku bangsa asli Papua yang telah ada sejak terbentuknya pulau Papua? Bukankah juga merupakan pengakuan kebodohan penguasa atas identitas komunitas suku bangsa Papua yang telah ada sejak dahulu kala itu?”

Oleh: A.Octoviaen Gerald Bidana)*

Pandangan kita sangat jelas bahwa ada setingan sistematis negara terhadap eksistensi orang Papua lewat birokrasi pemerintahan, institusi swasta, agama dan komunitas masyarakat adat atas nama pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir ini setingan tersebut sudah merasuki tubuh institusi Adat secara sporadis dan merusak tatatan kehidupan suku bangsa asli Papua.Masyarakat adat dijadikan lahan subur para pejabat tinggi negara untuk meraup semua kekayaan. Kekayaan melekat yang menjadi sasaran yakni pengalihan identitas manusia Papuabeserta identitas lain yang menyertainya. Penulis tertarik untuk mengulas realitas pengalihan identitas suku bangsa Papua yang sedang maraton tetapi tidak disadari sebagian besar orang. Disana ada peniadaan pemimpin karismatik (orang besar, orang hebat atau big man)menjadi pemimpin palsu, penyataman marga pada suku lain, penyerahan tanah adat karena wanita tiba-tiba, penggantian nama gunung-gunung ternama dan pengrusakan tempat-tempat keramat secara sporadis.

Peniadaan Pemimpin Karismatik Dengan Pemimpin Palsu, Penyematan Marga, Tanah Adat dan Wanita Tiba-Tiba, Pengrusakan Kampung Penuh Muatan Politis

Perlu penting adanya penyadaran diri bagi masyarakat Indonesia dari petinggi negara sampai masyarakat jelata bahwa Manusia Papuabukan lagi hidup di zaman batu, bukan juga hidup di hutan belantarasebagaimana yang senantiasa terlintas di benak Anda selama ini.Kami sedang hidup dengan berbagai jenis manusia dari seluruh dunia. Kami sudah memiliki wawasan yang cukup luas mengenai kehidupan negara-negara di dunia zaman sekarang ini bagaikan sebuah desa yang mengalami segala sesuatu secara bersama pada waktu yang sama pula. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir duni menjamin alasan ini.Kini tidak ada garis pembatas, juga tidak ada orang yang lebih hebat diantara kita tetapi kehebatan itu selalu ditentukan oleh waktu dan kesempatan.Sebab itu, tidak ada seorang pun yang menunjukkan kebodohannya kepada orang Papua dengan sepeser uang atau sebungkus supermi atau wanita murahan yang didatangkan dari luar Papua.Siapa saja yang selama ini berpolitik pura-pura hanya menarik perhatian masyarakat dengan cara-cara tidak mendidikdan meruasak tatanan adat istiadat Papua harus berhenti dengan sadar karena apapun kecerdikan Anda itu sang waktu menjelaskan kebenarannya.Siapa saja boleh berpolitik tetapi mainlah pada ranahnya secara profesional.Tunjukan integritas diri sebagai pemimpin panutan dan bukan sebaliknya mencari popularitas dengan membodohi rakyat Papua, seperti yang dilakukan Gatot di Wamena.

Pengalaman di atas mengingatkan kita untuk membuka lembaran sejarah terjadinya proses peniadaan eksistensi identitas suku bangsa asli Papua. Beberapa bentuk peniadaan yang harus disadari generasi muda Papuaseperti :pertama, peniadaan pemimpin karismatik (orang besar, orang kuat) dengan pemimpin palsu (kepala suku).Peniadaan pemimpin karismatik sesuai penyebutan suku setempat mulai dilancarkan sejak 1940 sampai dengan sekarang.Entitas pemimpin karismatik justru tidak dirasa penting bagi suku bangsa lain yang datang dan hidup di Papua. Mereka telah meniadakan dengan serta merta melegalkan istilah kepala suku dan sejenisnya yang sesungguhnya amat tidak cocok bagi pemimpin tradisional suku bangsa Papua. Sungguh disadari, cara ini sangat tidak bermartabat, melanggar hak asasi manusia secara umum dan khususnya Papua. Adalah satu dari seribu tindakan memalukan yang dibuat suku bangsa lain yang datang ke dan di Papua.

Dampak dari peniadaan pemimpin karismatik,muncul banyak pemimpin palsu (kepla suku) yang menyusahkan warganya.Kita diingatkan lagi kasus terkini dua pekan lalu di wilayah Suku Dani di Baliem.Beberapa orang yang mengaku diri kepala suku hendak menyematkan simbol kebesaran orang besar (big man) kepada Gatot Sumartyo yang adalah Kasad TNI untuk menggantikan posisi kepala perang di wilayah itu (Jubi, Des, 2014).Secara etiket adat suku Dani, orang-orang yang melakukan penyematan simbol orang besar ini sudah amat salah.Perbuatan yang benar-benar memalukan sebagai orang Papua dari suku Dani dan juga orang Jawa.Ternyata perbuatan mereka ini sudah melanggar nilai ritus adat serta merusak martabat manusia Dani khususnya dan Papua umumnya, bahkan lebih memalukan lagi merendahkan martabat orang Jawa atas dasar jabatannya. Semestinyasebagai orang Papua harus secara bijak menjaga eksistensi nilai-nilai budayadi mata suku bangsa lain, begitu pula sebagai orang Jawa yang katanya sudah terdidik mesti lebih bijak lagi menghargai budaya asli Papua. Bukan dengan begitu kesantunanmasing-masing pihak menjadi bernilai di mata orang lain?

Pengalaman kali ini mengingatkan kepada setiap orang Papua untuk harus rekonstruksi pemahaman dan penyebutan pemimpin komunitas suku bangsa Papua beserta otoritas wilayahnya secara benar dan tepat.Sudah lama kita dikondisikan untuk selalu salah dalam menyebutkan identitas diri kita dengan identitas palsu.Sementara kenyataan pemimpin tradisional suku bangsa asli Papua yang benar dan tepat sesuai terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris adalah Orang Hebat, Orang Besar(Big Man)atau pemimpin karismatik. Suku bangsa di Papua memiliki pemimpin karismatik.Seseorang diakui sebagai pemimpin karena karisma yang dimilikinya dan karisma itu lahir secara alamiah, bukan melalui pemilihan sebagaimana yang dimiliki suku Jawa, Makassar, Batak dan sebagainya di Indonesia.Pemimpin karismatikselalu memperkuat basis-basis rumah adat atau kampung alamih yang mana didalamnya terdapat sejumlah marga, klen dengan otoritas wilayah yang diakui dan dimanfaatkan secara bersama. Para pemimpin karismatik itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penguasa dalam kehidupan bersama tetapi biasanya sebagai penengah, pengayom dan pelayan dengan caraberbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh warga sekitarnya. Kepercayaan selalu datang dari warga karena segala sesutau yang menjadi kelebihannya dibagikan kepada warganya.Dia juga setidaknya memiliki ilmu pengetahuan tentang historisitas leluhur dan sebagainya yang harus diregenarasikan. Otoritas wilayah hanya sejauh dimana dia dan warganya tinggal, sedangkan wilayah lain merupakan bagian dari pemimpin karismatik lainnya di dalam suku itu. Dengan demikian, dalam satu suku terdiri dari beberapa pemimpin karismatik yang sewaktu-waktu diantara mereka bisa mengadakan barter untuk memperkuat hubungan kekeluargaan maupun menjaga otoritas wilayahnya masing-masing.

Sejalan dengan pemahaman objektif di atas, maka sudah amat sangat jelas Tidak Ada Kepala Sukudi dalam satu suku maupun antarsuku di Papua.Bilamana kepala suku dipahami sebagai seseorang yang memimpin beberapa suku yang didalamnya terdapat sejumlah perbedaan, seperti bahasa daerah, otoritas wilayah dan sebegainya.Kepala suku tentu dipilih secara aklamasi melalui forumresmi.Contoh misalnya Suku Moni, Damal, Amungme, Kamoro, Dani, Lani, Yali, Mek dan suku Papua Ok sepakatmengadakan pemilihan seorang kepala sukusebagai pemimpinnya.Yang menjadi pertanyaan, apakah suku-suku tersebut sudah pernah melakukan pemilihan kepala suku sebelum pengaruh luar masuk di tanah Papua?Apakah nenek moyang orang Papua sudah miliki mekanisme pemilihan kepala suku?Kalau memang sudah ada silahkan tunjukkan bukti disertai penjelasannya.Apabila tidak pernah ada, maka istilah “kepala suku”harus ditiadakan dan dengan mengangkat kembali istilah setempat mengenai pemimpin karismatik (orang hebat, orang besar atau big man) yang terus dipopulerkan melalui berbagai media publik.Misalnya sebutan Kaka Kitki pada suku PAPUA OK di Pegunungan Bintang.Dengan begitu identitas seorang pemimpin dan kepemimpinan representasi suku bangsa di Papua ditegakkan.

Kesempatan ini juga menegaskan agar dilakukan penelitian kembali mengenai penyabutan Ondoafi, Ondofolo, Korano dan sebagainya bagi suku-suku di wilayah Utara dan Barat Papuauntuk membuktikan kebenaran objektifnya.Apabila istilah kepangkatan yang digunakan selama ini sebagai pemberian, maka harus ditiadakan dengan mengembalikan yang pernah dimiliki nenek moyang kita sebagai modal identitas dan integritas manusia Papua.

Berhubungan dengan kepemimpinan tradisional suku bangsa di Papua, maka struktur kepemimpinan suku yang tepat zaman sekarang adalah Dewan Persekutuan Adat Papua.Dewan Persekutuan Adat Papua inilah yang terdapat representasi pemimpin karismatik dari suku bangsa Papua.Adalah konsep abstrak yang mesti direkonstruksi agar menjadi jelas bagi siapa saja yang selama ini memahami secara parsial, lalu merusak tatanan hidup orang Papua.

Kedua, penyematan marga, keret, klen suku bangsa asli Papua kepada non Papua. Bagi suku bangsa asli Papua, marga, keret, klen adalah identitas jati diri sebagai diri pribadi sekaligus menunjukkan unit keluarga luas secara turun temurun dengan ciri khas rambut keriting dan kulit hitam. Pada setiap suku di Papua amat larang keras menyamatkan marga tertentu kepada orang yang beda marga tanpa melalui upcara ritual. Anak yatim piatu sekalipun selalu diarahkan untuk memelihara marga aslinya. Pada segi lain suku bangsa Papua menganut system kekerabatan patrilineal yang jelas pembedaannya atas hubungan kekeluargaan maupun hak ulayat tanah dan sebagainya. Dengan begitu, mereka tidak bisa berani memasuki wilayah marga laindengan sembarang. Misalnya berkebun, berburu, togok sagu dan memancing ikan selalu ke wilayahnya. Bila memasuki wilayah orang lain maka seringkali terjadi perang saudara yang memakan korban jiwa.

Kenyataan objektif ini sekarang semakin hilang dengan melakukan legalisasi marga-marga baru dengan motif-motif tertentu.Dua kasus menyatan marga yang menjadi parhatian penulis yakni di kalangan Suku Papua OK di Pegunungan Bintang dan Suku Lanny yang terjadi di Jayapura. Pada awal tahun 1990-andi Distrik Abmisibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilangsungkan upacara inisiasi bagi anak laki-laki menuju tahap pendewasaan. Pada moment itu atas nama “Marsel” yang berasal dari suku Ambon/Kai pun diinisiasikan dengan nama“Ngalumsine Marsel T Urpon”. Penyamatan marga baru ini diberikan oleh pemilik marga Urpon.Alasan penyematanpun tidak jelas dan atas kepentingan apa.Orang tersebut ketika itu bekerja sebagai pimpinan perusahaan penerbangan swasta Katolik (AMA) di Sentani.Setelah peristiawa itu, Ngalumsine Marsel Urpon mendirikan salah satu toko barang di Abepura dengan nama “Ngalumsine Raya” tetapi toko itu pindah alamat, entahlah dimana sekarang. Orang tersebut juga tidak pernah ada di Pegunungan Bintang bahkan tidak bekerja di kantorAMA lagi.Apakah ada maksud tertentu yang dimainkan Marsel kepada marga Urpon dan apa dampaknya terhadap eksistensi marga Urpon sekarang dan kedepan? Sangat penting meletakan peristiwa ini untuk mencaritahu alasan pemberian marga orang asli Pegunungan Bintang kepada seorang Marsel yang memangtidak ada hubungan darah sama sekali dengan marga Urpon.Entitas marga bagi suku PAPUA OK adalah amat penting dalam membangun kekerabatan yang intim dan mengikat.Marga dimaknai sebagai sesuatu yang melekat pada diri individu secara turun temuruan.Marga juga sebagai eksistensi jati diri seseorang yang kemudian membentuk keluarga baru dengan marga yang berbeda sehingga membentuk komunitas suku yang kini dikenal dengan suku PAPUA OK di Pegunungan Bintang.

Peristiwa yang sama terjadi pada pertengahan Maret 2014, pengukuhan Ir.Jhon Rende Mangontan sebagai anak adat Lanni dengan menyandang “Marga Wenda” oleh beberapa orang yang mengaku diri kepala suku. Pengukuhan ini mengundang kecaman dari kaum intelektual dan tokoh adat suku Lanni sebagai pemilik Marga Wenda.Tidak hanya dari suku pemilik marga Wenda tetapiditanggapi juga oleh setiap masyarakat adat Papua.Sebagaimana Pares yang saat ini sebagai Sekretaris Baptis Voice Papua mengecam agar segera kembalikan marga Wenda kepada pemiliknya (Jubi, 26/03/14).Pares Wenda menegaskan “saya sebagai anak adat suku Lanni dan pemilik marga “Wenda” yang sejak lahir melalui keluarga marga Wenda amat sangat tidak setuju dengan pemberian marga saya kepada Jhon yang adalah suku Toraja dengan marga Mangontan. Saya bermarga Wenda tidak akan mungkin dicaplok menjadi Kogoya, Tabuni,Enembe dan apalagi menjadi Mangontan? Sementara itu tanggapan yang sama dari tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, Ketua PGBP Papua. Saya anak adat Lanni yang mendapat gelar “Dumma” mengatakan dengan tegas, penyematan marga Wenda kepada Jhon Rende Mangontan adalah sebuah penghinaan. “Itu penghinaan dan pelecehan harga diri dan martabat orang Papua pada umumnya dan lebih khusus orang gunung” (Majalahselangkah, 26/03/04).

Perlu keterbukaan, pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihakyang terus melecehkan marga orang Papua selama ini.Dengan harapan agar menarik kembali atau kembalikan marga tersebut kepada pemiliknya.Bilamana sebuah marga dimaknai sebagai entitas manusia yang kemudian membentuk keluarga dan komunitas suku bangsa.Dari peristiwa ini dapat dianalisa bahwa secara eksplisit mengandung makna dukungan finansial dan harta lainnya kepada pemilik marga.Maka dapat saja dikatakan, pemberian marga hanya sebagai balas jasa atas sumbangan-sumbangan yang diterima selama ini. Pada pengguna marga Papua sementara (Marsel dan John) sebagai bentuk konkrit dari cara-cara penjajah, carayang amat tidak menghargai warisan budaya yang mesti dipertahankan oleh pemiliknya. Perbuatan yang amat tidak terpuji dan sudah mencederai anak adat suku bangsa Papua.Adalah bentuk-bentuk konktrit praktik penghancuran budaya serta pembunuhan karakter suku-suku asli Papua, yang telah menjadi rahasia umum.Sangat tidak etis bila memperdagangkan marga atau hak milik suku asli Papua oleh suku Toraja, Jawa, Sumatra, Ambon, Kai dan sebagainya. Lebih terhormat ketika kita memiliki marga sendiri dan bukan dengan caramenukarkan marga seperti yang dilakukan Marsel dan John Mangontan. Penegasan ini amat penting bagi kaum terpelajar Papua untuk membongkar kebiasaan oknum-oknum tertentu yang berusaha meniadakan hak melekat orang Papua selama ini.

Ketiga,penyerahan tanah adat karena wanita tiba-tiba. Walaupun sudah ada istri terbaik, wanita Papua yang setia pada suaminya tetapi ada juga wanita tiba-tiba yang segera merusak tatanan keluarga yang telah lama dibangun kokoh itu.Siapa wanita tiba-tiba itu? Sejumlah wanita yang sudah dipersiapkan khusus pihak tertentu untuk dinikahkan kepada orang-orang berpengaruh, seperti kepala suku, anak kepala suku, ondoafi, anak ondoafi dan sebagainya.Perkawinan ini biasanya diawali dengan pemberian barang tertentu, seperti beras, supermi, garam, uang dan lainnya hanya untuk menyenangkan hati warga sesaat saja. Sementara di pihak warga rata-rata tidak mengenyam pendidikan formal sehingga belum mampu menganalisa lebih jauh apa kepentingan di balik semua itu. Mereka justru dengan rela menyerahkan tanah adat apabila orang-orang berpengaruh yang ada dilingkungan itu hendak memintahnya. Dengan demikian lambat laun semua kekayaan di atas tanah adat dikuasai secara leluasa dengan segera memiliki sertifikat tanah tanpa ada pembicaraan secara baik dengan pemiliknya. Berawal dari sini pula terjadi ideologisasi agama tertentu yang merambat ke seluruh pelosok Papua. Seakan orang Papua tidak dianggap sebagai manusia ciptaan Allah yang secitra denganNya yang dikenal dalam ajaran agama Nasrani.

Semua sudah terjadi di depan mata tetapi masyarakat tidak berani protes. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki ilmu pengetahuan modern secara lebih baik karena memang pendidikan tidak berpihak kepada mereka dan juga sebagai sifat dasar mereka yang selalu menjaga perasaan orang lain. Secara khusus tamu dari pihak seorang wanita sangat dihargai tinggi. Pemaknaan ke belakang lagi bahwa bagi suku bangsa rumpun Melanesia di Papua, wanita dimaknai sebagai sumber kehidupan dalam keluarga maka dalam situasi genting apa pun wanita sebagai penentunya. Sebagai contoh wanita bisa menimbulkan konflik sekaligus juga menyelesaikan, mendamaikan konflik tersebut.

Penyerahan tanah adat dengan cara ini sudah berlangsung lama, meluas dan justru lebih berbahaya daripada penjualan tanah sebagaimana biasanya.Kedekatan emosional sebagai ipar justru lebih kuat sehingga semua kekayaan diberikan secara gratis. Sepertinya tidak ada yang tersisa bagi generasi selanjutnya. Memang di pandang mata masih terbentang luas tanah dengan pepohanan yang mengitarinya akan tetapi tanah itu sesungguhnya sudah menjadi milik orang lain. Suatu saat nanti anak cucu kita menjadi peminta-minta bahkan menjadi pemberontak dalam memperebutkan sepangkal tanah leluhurnya karena status tanah itu telah menjadi milik orang lain. Fenomena ini sudah dan sedang berjalan tetapi belum dirasakan sebagian besar orang Papua.

Dimana-mana sebagian besar dari kita selalu mengatakan anak adat tetapi amat jarang melalukan proteksi dalam bentuk pembuatan peta berdasarkan marga beserta hak ulayat atau minimal membuat profile sebuah marga sampai pada tingkatan suku sebagai dokumen bagi generasi penerusnya.Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar dari anak-anak Papua tidak dididik untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Orang Papua disandra melalui proses pendidikan yang tercipta sejak dulu sampai dengan sekarang. Ternyata proses pendidikan yang diterapkan di Papua sungguh tidak mencerdaskan akan tetapi justru membuat orang Papua menjadi bodoh dan tidak produktif dalam hidupnya.

Hipotesis dari tiga fenomena ini bahwa (1)orang Papua sekarang amat penting membangun kesadaran diri, keluarga dan menata suku bangsa masing-masing. Bilama masuknya pengaruh luar dengan dogtrinnya sehingga orang Papua sendiri juga yang ikut membakar barang-barang sakral, diantaranya rumah adat sebagai simbol eksitensi marga-marga yang membentuk suku bangsa. Mencuci otak setiap generasi muda Papua dengan dogma-dogma ajaran Abrahamik yang seringkali mengkotak-kotakan orang Papua, sehingga pelan-pelan meninggalkan nilai-nilai adat yang hidup (agama asli) yang didalamnya mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Akibat dari itu, sekarang muncul manusia-manusia robot (buatan) yang tidak punya roh dan identitas diri. Sebagai contoh adanya pemimpin palsu yang dikenal dengan kepala suku. Marga bagi suku bangsa di Papua merupakan entitas warisan leluhur yang tidak bisa dipertukarkan dengan sembaranagn. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan orang Papua sendiri menjual harga diri, menurunkan wibawa sebagai orang besar (bigmen) kepada orang luar hanya untuk memperoleh uang dan kekuasaan; (2) sementara terjadi degradasi nilai-nilai budaya, maka muncul manusia-manusia Papua yang prakmatis dan tidak bermoral. Dengan berlandaskan hukum kasih (ajaran barat) kita membagi celana dalam (membuka kesucian kita). Contoh, dengan dasar satu Iman (Kristiani) orang luar mudah diberi apresiasi oleh tokoh gereja. Oleh karena itu pendekatan agama juga menjadi pertimbangan khusus dalam pemberiaan marga sebagai anak adat Papua. Konsepsi abstrak manusia Papua atas marga sama dengan darah karena itu tidak bisa diganti-ganti; (3) Demi Uang, Kekuasaan dan Wanita dengan amat mudahnya kita rela mengorbankan tanah, adat istiadat dan manusia. Inilah yang dikatakan katakan Papua makan Papua seperti pembunuhan, pemerkosaan, menjual tanah, mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi SDA, Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan perilaku serupa lainnya.

Penulis adalah Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembanan Ngapdon Papua.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    “bukankahsuatu bentuk penghancuran eksistensi suku bangsa asli Papua yang telah ada sejak terbentuknya pulau Papua? Bukankah juga merupakan pengakuan kebodohan penguasa atas identitas komunitas suku bangsa Papua yang telah ada sejak dahulu kala itu?”

    Oleh: A.Octoviaen Gerald Bidana)*

    Pandangan kita sangat jelas bahwa ada setingan sistematis negara terhadap eksistensi orang Papua lewat birokrasi pemerintahan, institusi swasta, agama dan komunitas masyarakat adat atas nama pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir ini setingan tersebut sudah merasuki tubuh institusi Adat secara sporadis dan merusak tatatan kehidupan suku bangsa asli Papua.Masyarakat adat dijadikan lahan subur para pejabat tinggi negara untuk meraup semua kekayaan. Kekayaan melekat yang menjadi sasaran yakni pengalihan identitas manusia Papuabeserta identitas lain yang menyertainya. Penulis tertarik untuk mengulas realitas pengalihan identitas suku bangsa Papua yang sedang maraton tetapi tidak disadari sebagian besar orang. Disana ada peniadaan pemimpin karismatik (orang besar, orang hebat atau big man)menjadi pemimpin palsu, penyataman marga pada suku lain, penyerahan tanah adat karena wanita tiba-tiba, penggantian nama gunung-gunung ternama dan pengrusakan tempat-tempat keramat secara sporadis.

    Peniadaan Pemimpin Karismatik Dengan Pemimpin Palsu, Penyematan Marga, Tanah Adat dan Wanita Tiba-Tiba, Pengrusakan Kampung Penuh Muatan Politis

    Perlu penting adanya penyadaran diri bagi masyarakat Indonesia dari petinggi negara sampai masyarakat jelata bahwa Manusia Papuabukan lagi hidup di zaman batu, bukan juga hidup di hutan belantarasebagaimana yang senantiasa terlintas di benak Anda selama ini.Kami sedang hidup dengan berbagai jenis manusia dari seluruh dunia. Kami sudah memiliki wawasan yang cukup luas mengenai kehidupan negara-negara di dunia zaman sekarang ini bagaikan sebuah desa yang mengalami segala sesuatu secara bersama pada waktu yang sama pula. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir duni menjamin alasan ini.Kini tidak ada garis pembatas, juga tidak ada orang yang lebih hebat diantara kita tetapi kehebatan itu selalu ditentukan oleh waktu dan kesempatan.Sebab itu, tidak ada seorang pun yang menunjukkan kebodohannya kepada orang Papua dengan sepeser uang atau sebungkus supermi atau wanita murahan yang didatangkan dari luar Papua.Siapa saja yang selama ini berpolitik pura-pura hanya menarik perhatian masyarakat dengan cara-cara tidak mendidikdan meruasak tatanan adat istiadat Papua harus berhenti dengan sadar karena apapun kecerdikan Anda itu sang waktu menjelaskan kebenarannya.Siapa saja boleh berpolitik tetapi mainlah pada ranahnya secara profesional.Tunjukan integritas diri sebagai pemimpin panutan dan bukan sebaliknya mencari popularitas dengan membodohi rakyat Papua, seperti yang dilakukan Gatot di Wamena.

    Pengalaman di atas mengingatkan kita untuk membuka lembaran sejarah terjadinya proses peniadaan eksistensi identitas suku bangsa asli Papua. Beberapa bentuk peniadaan yang harus disadari generasi muda Papuaseperti :pertama, peniadaan pemimpin karismatik (orang besar, orang kuat) dengan pemimpin palsu (kepala suku).Peniadaan pemimpin karismatik sesuai penyebutan suku setempat mulai dilancarkan sejak 1940 sampai dengan sekarang.Entitas pemimpin karismatik justru tidak dirasa penting bagi suku bangsa lain yang datang dan hidup di Papua. Mereka telah meniadakan dengan serta merta melegalkan istilah kepala suku dan sejenisnya yang sesungguhnya amat tidak cocok bagi pemimpin tradisional suku bangsa Papua. Sungguh disadari, cara ini sangat tidak bermartabat, melanggar hak asasi manusia secara umum dan khususnya Papua. Adalah satu dari seribu tindakan memalukan yang dibuat suku bangsa lain yang datang ke dan di Papua.

    Dampak dari peniadaan pemimpin karismatik,muncul banyak pemimpin palsu (kepla suku) yang menyusahkan warganya.Kita diingatkan lagi kasus terkini dua pekan lalu di wilayah Suku Dani di Baliem.Beberapa orang yang mengaku diri kepala suku hendak menyematkan simbol kebesaran orang besar (big man) kepada Gatot Sumartyo yang adalah Kasad TNI untuk menggantikan posisi kepala perang di wilayah itu (Jubi, Des, 2014).Secara etiket adat suku Dani, orang-orang yang melakukan penyematan simbol orang besar ini sudah amat salah.Perbuatan yang benar-benar memalukan sebagai orang Papua dari suku Dani dan juga orang Jawa.Ternyata perbuatan mereka ini sudah melanggar nilai ritus adat serta merusak martabat manusia Dani khususnya dan Papua umumnya, bahkan lebih memalukan lagi merendahkan martabat orang Jawa atas dasar jabatannya. Semestinyasebagai orang Papua harus secara bijak menjaga eksistensi nilai-nilai budayadi mata suku bangsa lain, begitu pula sebagai orang Jawa yang katanya sudah terdidik mesti lebih bijak lagi menghargai budaya asli Papua. Bukan dengan begitu kesantunanmasing-masing pihak menjadi bernilai di mata orang lain?

    Pengalaman kali ini mengingatkan kepada setiap orang Papua untuk harus rekonstruksi pemahaman dan penyebutan pemimpin komunitas suku bangsa Papua beserta otoritas wilayahnya secara benar dan tepat.Sudah lama kita dikondisikan untuk selalu salah dalam menyebutkan identitas diri kita dengan identitas palsu.Sementara kenyataan pemimpin tradisional suku bangsa asli Papua yang benar dan tepat sesuai terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris adalah Orang Hebat, Orang Besar(Big Man)atau pemimpin karismatik. Suku bangsa di Papua memiliki pemimpin karismatik.Seseorang diakui sebagai pemimpin karena karisma yang dimilikinya dan karisma itu lahir secara alamiah, bukan melalui pemilihan sebagaimana yang dimiliki suku Jawa, Makassar, Batak dan sebagainya di Indonesia.Pemimpin karismatikselalu memperkuat basis-basis rumah adat atau kampung alamih yang mana didalamnya terdapat sejumlah marga, klen dengan otoritas wilayah yang diakui dan dimanfaatkan secara bersama. Para pemimpin karismatik itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penguasa dalam kehidupan bersama tetapi biasanya sebagai penengah, pengayom dan pelayan dengan caraberbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh warga sekitarnya. Kepercayaan selalu datang dari warga karena segala sesutau yang menjadi kelebihannya dibagikan kepada warganya.Dia juga setidaknya memiliki ilmu pengetahuan tentang historisitas leluhur dan sebagainya yang harus diregenarasikan. Otoritas wilayah hanya sejauh dimana dia dan warganya tinggal, sedangkan wilayah lain merupakan bagian dari pemimpin karismatik lainnya di dalam suku itu. Dengan demikian, dalam satu suku terdiri dari beberapa pemimpin karismatik yang sewaktu-waktu diantara mereka bisa mengadakan barter untuk memperkuat hubungan kekeluargaan maupun menjaga otoritas wilayahnya masing-masing.

    Sejalan dengan pemahaman objektif di atas, maka sudah amat sangat jelas Tidak Ada Kepala Sukudi dalam satu suku maupun antarsuku di Papua.Bilamana kepala suku dipahami sebagai seseorang yang memimpin beberapa suku yang didalamnya terdapat sejumlah perbedaan, seperti bahasa daerah, otoritas wilayah dan sebegainya.Kepala suku tentu dipilih secara aklamasi melalui forumresmi.Contoh misalnya Suku Moni, Damal, Amungme, Kamoro, Dani, Lani, Yali, Mek dan suku Papua Ok sepakatmengadakan pemilihan seorang kepala sukusebagai pemimpinnya.Yang menjadi pertanyaan, apakah suku-suku tersebut sudah pernah melakukan pemilihan kepala suku sebelum pengaruh luar masuk di tanah Papua?Apakah nenek moyang orang Papua sudah miliki mekanisme pemilihan kepala suku?Kalau memang sudah ada silahkan tunjukkan bukti disertai penjelasannya.Apabila tidak pernah ada, maka istilah “kepala suku”harus ditiadakan dan dengan mengangkat kembali istilah setempat mengenai pemimpin karismatik (orang hebat, orang besar atau big man) yang terus dipopulerkan melalui berbagai media publik.Misalnya sebutan Kaka Kitki pada suku PAPUA OK di Pegunungan Bintang.Dengan begitu identitas seorang pemimpin dan kepemimpinan representasi suku bangsa di Papua ditegakkan.

    Kesempatan ini juga menegaskan agar dilakukan penelitian kembali mengenai penyabutan Ondoafi, Ondofolo, Korano dan sebagainya bagi suku-suku di wilayah Utara dan Barat Papuauntuk membuktikan kebenaran objektifnya.Apabila istilah kepangkatan yang digunakan selama ini sebagai pemberian, maka harus ditiadakan dengan mengembalikan yang pernah dimiliki nenek moyang kita sebagai modal identitas dan integritas manusia Papua.

    Berhubungan dengan kepemimpinan tradisional suku bangsa di Papua, maka struktur kepemimpinan suku yang tepat zaman sekarang adalah Dewan Persekutuan Adat Papua.Dewan Persekutuan Adat Papua inilah yang terdapat representasi pemimpin karismatik dari suku bangsa Papua.Adalah konsep abstrak yang mesti direkonstruksi agar menjadi jelas bagi siapa saja yang selama ini memahami secara parsial, lalu merusak tatanan hidup orang Papua.

    Kedua, penyematan marga, keret, klen suku bangsa asli Papua kepada non Papua. Bagi suku bangsa asli Papua, marga, keret, klen adalah identitas jati diri sebagai diri pribadi sekaligus menunjukkan unit keluarga luas secara turun temurun dengan ciri khas rambut keriting dan kulit hitam. Pada setiap suku di Papua amat larang keras menyamatkan marga tertentu kepada orang yang beda marga tanpa melalui upcara ritual. Anak yatim piatu sekalipun selalu diarahkan untuk memelihara marga aslinya. Pada segi lain suku bangsa Papua menganut system kekerabatan patrilineal yang jelas pembedaannya atas hubungan kekeluargaan maupun hak ulayat tanah dan sebagainya. Dengan begitu, mereka tidak bisa berani memasuki wilayah marga laindengan sembarang. Misalnya berkebun, berburu, togok sagu dan memancing ikan selalu ke wilayahnya. Bila memasuki wilayah orang lain maka seringkali terjadi perang saudara yang memakan korban jiwa.

    Kenyataan objektif ini sekarang semakin hilang dengan melakukan legalisasi marga-marga baru dengan motif-motif tertentu.Dua kasus menyatan marga yang menjadi parhatian penulis yakni di kalangan Suku Papua OK di Pegunungan Bintang dan Suku Lanny yang terjadi di Jayapura. Pada awal tahun 1990-andi Distrik Abmisibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilangsungkan upacara inisiasi bagi anak laki-laki menuju tahap pendewasaan. Pada moment itu atas nama “Marsel” yang berasal dari suku Ambon/Kai pun diinisiasikan dengan nama“Ngalumsine Marsel T Urpon”. Penyamatan marga baru ini diberikan oleh pemilik marga Urpon.Alasan penyematanpun tidak jelas dan atas kepentingan apa.Orang tersebut ketika itu bekerja sebagai pimpinan perusahaan penerbangan swasta Katolik (AMA) di Sentani.Setelah peristiawa itu, Ngalumsine Marsel Urpon mendirikan salah satu toko barang di Abepura dengan nama “Ngalumsine Raya” tetapi toko itu pindah alamat, entahlah dimana sekarang. Orang tersebut juga tidak pernah ada di Pegunungan Bintang bahkan tidak bekerja di kantorAMA lagi.Apakah ada maksud tertentu yang dimainkan Marsel kepada marga Urpon dan apa dampaknya terhadap eksistensi marga Urpon sekarang dan kedepan? Sangat penting meletakan peristiwa ini untuk mencaritahu alasan pemberian marga orang asli Pegunungan Bintang kepada seorang Marsel yang memangtidak ada hubungan darah sama sekali dengan marga Urpon.Entitas marga bagi suku PAPUA OK adalah amat penting dalam membangun kekerabatan yang intim dan mengikat.Marga dimaknai sebagai sesuatu yang melekat pada diri individu secara turun temuruan.Marga juga sebagai eksistensi jati diri seseorang yang kemudian membentuk keluarga baru dengan marga yang berbeda sehingga membentuk komunitas suku yang kini dikenal dengan suku PAPUA OK di Pegunungan Bintang.

    Peristiwa yang sama terjadi pada pertengahan Maret 2014, pengukuhan Ir.Jhon Rende Mangontan sebagai anak adat Lanni dengan menyandang “Marga Wenda” oleh beberapa orang yang mengaku diri kepala suku. Pengukuhan ini mengundang kecaman dari kaum intelektual dan tokoh adat suku Lanni sebagai pemilik Marga Wenda.Tidak hanya dari suku pemilik marga Wenda tetapiditanggapi juga oleh setiap masyarakat adat Papua.Sebagaimana Pares yang saat ini sebagai Sekretaris Baptis Voice Papua mengecam agar segera kembalikan marga Wenda kepada pemiliknya (Jubi, 26/03/14).Pares Wenda menegaskan “saya sebagai anak adat suku Lanni dan pemilik marga “Wenda” yang sejak lahir melalui keluarga marga Wenda amat sangat tidak setuju dengan pemberian marga saya kepada Jhon yang adalah suku Toraja dengan marga Mangontan. Saya bermarga Wenda tidak akan mungkin dicaplok menjadi Kogoya, Tabuni,Enembe dan apalagi menjadi Mangontan? Sementara itu tanggapan yang sama dari tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, Ketua PGBP Papua. Saya anak adat Lanni yang mendapat gelar “Dumma” mengatakan dengan tegas, penyematan marga Wenda kepada Jhon Rende Mangontan adalah sebuah penghinaan. “Itu penghinaan dan pelecehan harga diri dan martabat orang Papua pada umumnya dan lebih khusus orang gunung” (Majalahselangkah, 26/03/04).

    Perlu keterbukaan, pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihakyang terus melecehkan marga orang Papua selama ini.Dengan harapan agar menarik kembali atau kembalikan marga tersebut kepada pemiliknya.Bilamana sebuah marga dimaknai sebagai entitas manusia yang kemudian membentuk keluarga dan komunitas suku bangsa.Dari peristiwa ini dapat dianalisa bahwa secara eksplisit mengandung makna dukungan finansial dan harta lainnya kepada pemilik marga.Maka dapat saja dikatakan, pemberian marga hanya sebagai balas jasa atas sumbangan-sumbangan yang diterima selama ini. Pada pengguna marga Papua sementara (Marsel dan John) sebagai bentuk konkrit dari cara-cara penjajah, carayang amat tidak menghargai warisan budaya yang mesti dipertahankan oleh pemiliknya. Perbuatan yang amat tidak terpuji dan sudah mencederai anak adat suku bangsa Papua.Adalah bentuk-bentuk konktrit praktik penghancuran budaya serta pembunuhan karakter suku-suku asli Papua, yang telah menjadi rahasia umum.Sangat tidak etis bila memperdagangkan marga atau hak milik suku asli Papua oleh suku Toraja, Jawa, Sumatra, Ambon, Kai dan sebagainya. Lebih terhormat ketika kita memiliki marga sendiri dan bukan dengan caramenukarkan marga seperti yang dilakukan Marsel dan John Mangontan. Penegasan ini amat penting bagi kaum terpelajar Papua untuk membongkar kebiasaan oknum-oknum tertentu yang berusaha meniadakan hak melekat orang Papua selama ini.

    Ketiga,penyerahan tanah adat karena wanita tiba-tiba. Walaupun sudah ada istri terbaik, wanita Papua yang setia pada suaminya tetapi ada juga wanita tiba-tiba yang segera merusak tatanan keluarga yang telah lama dibangun kokoh itu.Siapa wanita tiba-tiba itu? Sejumlah wanita yang sudah dipersiapkan khusus pihak tertentu untuk dinikahkan kepada orang-orang berpengaruh, seperti kepala suku, anak kepala suku, ondoafi, anak ondoafi dan sebagainya.Perkawinan ini biasanya diawali dengan pemberian barang tertentu, seperti beras, supermi, garam, uang dan lainnya hanya untuk menyenangkan hati warga sesaat saja. Sementara di pihak warga rata-rata tidak mengenyam pendidikan formal sehingga belum mampu menganalisa lebih jauh apa kepentingan di balik semua itu. Mereka justru dengan rela menyerahkan tanah adat apabila orang-orang berpengaruh yang ada dilingkungan itu hendak memintahnya. Dengan demikian lambat laun semua kekayaan di atas tanah adat dikuasai secara leluasa dengan segera memiliki sertifikat tanah tanpa ada pembicaraan secara baik dengan pemiliknya. Berawal dari sini pula terjadi ideologisasi agama tertentu yang merambat ke seluruh pelosok Papua. Seakan orang Papua tidak dianggap sebagai manusia ciptaan Allah yang secitra denganNya yang dikenal dalam ajaran agama Nasrani.

    Semua sudah terjadi di depan mata tetapi masyarakat tidak berani protes. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki ilmu pengetahuan modern secara lebih baik karena memang pendidikan tidak berpihak kepada mereka dan juga sebagai sifat dasar mereka yang selalu menjaga perasaan orang lain. Secara khusus tamu dari pihak seorang wanita sangat dihargai tinggi. Pemaknaan ke belakang lagi bahwa bagi suku bangsa rumpun Melanesia di Papua, wanita dimaknai sebagai sumber kehidupan dalam keluarga maka dalam situasi genting apa pun wanita sebagai penentunya. Sebagai contoh wanita bisa menimbulkan konflik sekaligus juga menyelesaikan, mendamaikan konflik tersebut.

    Penyerahan tanah adat dengan cara ini sudah berlangsung lama, meluas dan justru lebih berbahaya daripada penjualan tanah sebagaimana biasanya.Kedekatan emosional sebagai ipar justru lebih kuat sehingga semua kekayaan diberikan secara gratis. Sepertinya tidak ada yang tersisa bagi generasi selanjutnya. Memang di pandang mata masih terbentang luas tanah dengan pepohanan yang mengitarinya akan tetapi tanah itu sesungguhnya sudah menjadi milik orang lain. Suatu saat nanti anak cucu kita menjadi peminta-minta bahkan menjadi pemberontak dalam memperebutkan sepangkal tanah leluhurnya karena status tanah itu telah menjadi milik orang lain. Fenomena ini sudah dan sedang berjalan tetapi belum dirasakan sebagian besar orang Papua.

    Dimana-mana sebagian besar dari kita selalu mengatakan anak adat tetapi amat jarang melalukan proteksi dalam bentuk pembuatan peta berdasarkan marga beserta hak ulayat atau minimal membuat profile sebuah marga sampai pada tingkatan suku sebagai dokumen bagi generasi penerusnya.Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar dari anak-anak Papua tidak dididik untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Orang Papua disandra melalui proses pendidikan yang tercipta sejak dulu sampai dengan sekarang. Ternyata proses pendidikan yang diterapkan di Papua sungguh tidak mencerdaskan akan tetapi justru membuat orang Papua menjadi bodoh dan tidak produktif dalam hidupnya.

    Hipotesis dari tiga fenomena ini bahwa (1)orang Papua sekarang amat penting membangun kesadaran diri, keluarga dan menata suku bangsa masing-masing. Bilama masuknya pengaruh luar dengan dogtrinnya sehingga orang Papua sendiri juga yang ikut membakar barang-barang sakral, diantaranya rumah adat sebagai simbol eksitensi marga-marga yang membentuk suku bangsa. Mencuci otak setiap generasi muda Papua dengan dogma-dogma ajaran Abrahamik yang seringkali mengkotak-kotakan orang Papua, sehingga pelan-pelan meninggalkan nilai-nilai adat yang hidup (agama asli) yang didalamnya mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Akibat dari itu, sekarang muncul manusia-manusia robot (buatan) yang tidak punya roh dan identitas diri. Sebagai contoh adanya pemimpin palsu yang dikenal dengan kepala suku. Marga bagi suku bangsa di Papua merupakan entitas warisan leluhur yang tidak bisa dipertukarkan dengan sembaranagn. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan orang Papua sendiri menjual harga diri, menurunkan wibawa sebagai orang besar (bigmen) kepada orang luar hanya untuk memperoleh uang dan kekuasaan; (2) sementara terjadi degradasi nilai-nilai budaya, maka muncul manusia-manusia Papua yang prakmatis dan tidak bermoral. Dengan berlandaskan hukum kasih (ajaran barat) kita membagi celana dalam (membuka kesucian kita). Contoh, dengan dasar satu Iman (Kristiani) orang luar mudah diberi apresiasi oleh tokoh gereja. Oleh karena itu pendekatan agama juga menjadi pertimbangan khusus dalam pemberiaan marga sebagai anak adat Papua. Konsepsi abstrak manusia Papua atas marga sama dengan darah karena itu tidak bisa diganti-ganti; (3) Demi Uang, Kekuasaan dan Wanita dengan amat mudahnya kita rela mengorbankan tanah, adat istiadat dan manusia. Inilah yang dikatakan katakan Papua makan Papua seperti pembunuhan, pemerkosaan, menjual tanah, mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi SDA, Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan perilaku serupa lainnya.

    Penulis adalah Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembanan Ngapdon Papua.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on