Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana amanat dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Acuan pembagian hutan dimaksudkan untuk kepentingan penggunaan lahan bagi investasi ekonomi dan pengawasan terhadap fungsi hutan itu sendiri.

Menurut pemerintah Indonesia, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutandengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Undang-undang beri mandate kepada menteri untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan) dengan syarat, didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Rubah Fungsi Hutan dari Perlindungan Mahluk Hidup kepada Kepentingan Mafia korporasi?

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara tukar menukar kawasan hutan. Jadilah dikenal saat ini kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Menteri menyelenggarakan fungsi pengalihan fungsi hutan lalu merekomendasikan kepada kepala daerah untuk terbitkan ijin. Ijin dari Gubernur bila wilayah hutan produksi yang dikelola berada pada dua wilayah administratif kabupaten. Sementara Bupati beri ijin bila areal fungsi hutan itu berada pada daerahnya.

Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat bersaksi di pengadilan Tipikor mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan perubahan tata ruang kehutanan. Ketua MPR 2014-2019 ini hadir menjelaskan maslaah ini sebagai saksi terkait KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kemenhut. Keduanya yakni, Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung. Annas disangka ‎sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Mantan Menhut era SBY ini bilang, pengajuan perubahan tata ruang kehutanan hanya dapat diajukan oleh kepala daerah. Baru setelah itu kata dia, dirapatan oleh Kemenhut melalui tim terpadu yang anggotanya berasal dari sejumlah kementerian terkait dan dipimpin oleh Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI).

lokbon kayu LOGING di daerah pesisir Selatan Papua Barat, Distrik Kokas (PUSAKA-DSC04215)

lokbon kayu LOGING di daerah pesisir Selatan Papua Barat, Distrik Kokas (PUSAKA-DSC04215)

“Jadi inisiatif dari Kementerian Kehutanan tidak boleh,” ujar Zulkifli saat bersaksi dalam persidangan terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi pengajuan lahan hutan Provinsi Riau, di Pengadilan Negeri Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2015). Zulkifli menjelaskan, terkait persetujuan perubahan tata kelola hutan disetujui atau ditolak itu disampaikan oleh tim terpadu dengan terlebih dahulu merapatkan usulan gubernur.

“Yang ada usulan dari Bupati kemudian disampaikan kepada gubernur disampaikan pada rapat”. Kemudian disampaikan perubahan ke Kemenhut, itulah prosesnya,” sambungnya. Dan hal tersebut kata dia, harus didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Alih Fungsi Hutan. Jadi perubahan tata ruang itu diberikan bukan oleh menteri, tetapi diberikan oleh tata perundangan,” pungkas Zulkifli.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain atau dikenal Areal Penggunaan Lain (APL). Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen serta menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan atau memperbaiki batas kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%. Bahkan wilayah Tanah Papua konsensi luas lahan yang diperuntukkan dua kali lipat batas areal dari daerah lainnya di Indonesia.

Perubahan Fungsi Hutan Meliputi:

  1. kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
  2. kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi; dan
  3. kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.
  4. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa,taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
  5. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
  6. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
  7. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
  8. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru;
  9. kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.
  10. hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
  11. hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
  12. hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana amanat dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Acuan pembagian hutan dimaksudkan untuk kepentingan penggunaan lahan bagi investasi ekonomi dan pengawasan terhadap fungsi hutan itu sendiri.

    Menurut pemerintah Indonesia, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutandengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

    Undang-undang beri mandate kepada menteri untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan) dengan syarat, didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

    Rubah Fungsi Hutan dari Perlindungan Mahluk Hidup kepada Kepentingan Mafia korporasi?

    Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara tukar menukar kawasan hutan. Jadilah dikenal saat ini kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

    Menteri menyelenggarakan fungsi pengalihan fungsi hutan lalu merekomendasikan kepada kepala daerah untuk terbitkan ijin. Ijin dari Gubernur bila wilayah hutan produksi yang dikelola berada pada dua wilayah administratif kabupaten. Sementara Bupati beri ijin bila areal fungsi hutan itu berada pada daerahnya.

    Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat bersaksi di pengadilan Tipikor mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan perubahan tata ruang kehutanan. Ketua MPR 2014-2019 ini hadir menjelaskan maslaah ini sebagai saksi terkait KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kemenhut. Keduanya yakni, Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung. Annas disangka ‎sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Mantan Menhut era SBY ini bilang, pengajuan perubahan tata ruang kehutanan hanya dapat diajukan oleh kepala daerah. Baru setelah itu kata dia, dirapatan oleh Kemenhut melalui tim terpadu yang anggotanya berasal dari sejumlah kementerian terkait dan dipimpin oleh Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI).

    lokbon kayu LOGING di daerah pesisir Selatan Papua Barat, Distrik Kokas (PUSAKA-DSC04215)

    lokbon kayu LOGING di daerah pesisir Selatan Papua Barat, Distrik Kokas (PUSAKA-DSC04215)

    “Jadi inisiatif dari Kementerian Kehutanan tidak boleh,” ujar Zulkifli saat bersaksi dalam persidangan terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi pengajuan lahan hutan Provinsi Riau, di Pengadilan Negeri Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2015). Zulkifli menjelaskan, terkait persetujuan perubahan tata kelola hutan disetujui atau ditolak itu disampaikan oleh tim terpadu dengan terlebih dahulu merapatkan usulan gubernur.

    “Yang ada usulan dari Bupati kemudian disampaikan kepada gubernur disampaikan pada rapat”. Kemudian disampaikan perubahan ke Kemenhut, itulah prosesnya,” sambungnya. Dan hal tersebut kata dia, harus didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Alih Fungsi Hutan. Jadi perubahan tata ruang itu diberikan bukan oleh menteri, tetapi diberikan oleh tata perundangan,” pungkas Zulkifli.

    Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

    Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain atau dikenal Areal Penggunaan Lain (APL). Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

    Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen serta menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan atau memperbaiki batas kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%. Bahkan wilayah Tanah Papua konsensi luas lahan yang diperuntukkan dua kali lipat batas areal dari daerah lainnya di Indonesia.

    Perubahan Fungsi Hutan Meliputi:

    1. kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
    2. kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi; dan
    3. kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.
    4. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa,taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
    5. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
    6. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
    7. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
    8. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru;
    9. kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.
    10. hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
    11. hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
    12. hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on