Prinsip-Prinsip Kepengurusan Tanah Adat Suku Auyu, Kampung Meto, Kab. Boven Digoel

0
620

Oleh: Pastor Felix Amias, MSC

Prinsip ini dibuat dengan mencoba mencari akar-akar budaya orang Auyu. Kalau berhubungan dengan Tanah Adat, maka pembicaraannya harus berdasar pada tradisi adat. Prinsip-prinsip adat apa yang harus dibangun, sehingga tidak semua orang berlomba-lomba menjadi pemimpin padahal semua hanya karena uang. Akibatnya, keluarga saling marah, kesatuan hancur, kedamaian yang biasanya menjadi sifat khas orang Auyu pun menjadi barang asing. Maka, beberapa prinsip dasar berikut perlu menjadi pegangan bagi setiap orang Auyu:

  1. Menurut tradisi Suku Auyu, yang selalu menjadi pengurus yang menentukan nasib Masyarakat Adat ialah dari garis keturunan moyang laki-laki, bukan dari garis keturunan moyang perempuan. Keturunan moyang laki-laki ini pun biasanya dipakai anak-anak yang tertua. Kecuali bila anak-anak yang tertua dianggap kurang kualifaid atau karena kerelaan anak-anak yang tertua, maka dapat mewakilkannya kepada anak-anak berikutnya dari garis keturunan moyang laki-laki.
  2. Keturunan moyang perempuan mengambil posisi sebagai yang dapat dimintai pendapat atau yang dapat menyampaikan kritik kepada pengurus yang ditunjuk dari garis keturunan moyang laki-laki.
  3. Keturunan moyang perempuan hanya dilibatkan dalam kepengurusan Tanah Adat apabila anggota dari pihak keturunan moyang laki-laki kurang atau tidak ada yang dianggap kualifaid.
  4. Keturunan moyang perempuan yang dilibatkan sebagai pengurus Tanah Adat pun harus memenuhi kriteria: memiliki kemampuan berpikir yang baik, bijaksana, berani, jujur, dan konsisten dengan pendirian.
  5. Upacara (ritual) Adat sehubungan dengan pengelolaan Hutan Adat, maka semua pertemuan dan upacara (ritual) harus dilakukan di tempat di mana akan menjadi areal pengembangan. Contoh: akan dibuka lahan perkebunan sawit yang besar di Hutan Adat marga WOBOI, maka (saudara-saudara dari Marga AFU yang Tanah Adatnya juga ikut terkapling sedikit) dapat bergabung dengan Marga Woboi dan harus melakukan semua pertemuan dan upacara (ritual) di YANG dan bukan di METO.
  6. Sistem yang dibangun dalam BKTA ini hanya berlaku bagi marga yang Hutan Adatnya menjadi areal pengembangan. Fam-fam yang tinggal di luar tetapi berkaitan dengan marga yang wilayahnya menjadi areal pengembangan, menjadi tanggung jawab interen dari sesama fam bersangkutan dan bukan menjadi tanggung jawab BKTA.
  7. Dalam kaitannya dengan nomor 6 di atas, misalnya: areal pengembangannya di wilayah marga Woboi.  Di dalam marga Woboi ada fam Kemon dan di Piyes (yang Hutan Adatnya tidak masuk areal pengembangan) juga ada fam Kemon, maka semua urusan berkaitan dengan Kemon di Woboy dan Kemon di Piyes bukanlah tanggung jawab BKTA, tetapi merupakan urusan kekeluargaan antar sesama fam Kemon sendiri (walaupun hal ini tidak wajib).
  8. Dalam kaitannya dengan nomor 6 dan 7, bahwa fam-fam yang sama tetapi berada di luar areal pengembangan tidak dapat mencampuri urusan BKTA, karena BKTA tidak mengurus fam-fam yang ada di luar areal pengembangan.
  9. Setiap marga dan fam perlu menelusuri asal-usul kedudukannya dalam Hutan Adat, apakah kedudukannya sebagai pemilik (HAK MILIK) atau sebagai pengelola (HAK PAKAI). Prinsipnya: pemegang HAK MILIK-lah yang berhak mengambil keputusan, walaupun tetap terbuka untuk berdialog dengan pemegang HAK PAKAI. Artinya, pemegang HAK PAKAI tidak dapat bertindak sendiri melampaui pemegang HAK MILIK.
  10. Dalam kaitannya dengan nomor 9, bahwa segala bentuk kompensasi dan/ atau bantuan Pemerintah, Swasta (investor) dan pihak-pihak lain (kontraktor), pemegang HAK PAKAI dapat mengambil porsi lebih besar, karena mereka-lah yang menjaga dan mengelola areal Hutan Adat bersangkutan. Pembagian persentase ditentukan dalam dialog dengan pihak pemegang HAK MILIK, misalnya: pemegang HAK PAKAI 70% dan pemegang HAK MILIK 30%. Pemegang HAK MILIK tidak dapat menuntut lebih karena sudah mendapatkan bagiannya pada wilayah di mana pemegang HAK MILIK berada.
  11. Dalam kaitannya dengan nomor 10, bahwa dengan persentase yang sedikit itu tidak berarti pemegang HAK MILIK kehilangan wibawa, melainkan justeru pemegang HAK MILIK-lah yang menetapkan jumlah persentase.
  12. Pemegang HAK PAKAI pun dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu Hak Pakai Perorangan dan Hak Pakai Massal (marga atau fam).
    a. Pertama: HAK PAKAI PERORANGAN.
    Hak ini tidak bersifat turun-temurun, karena terikat pada pihak yang melakukan kesepakatan, sehingga apabila pihak yang melakukan kesepakatan meninggal dunia, maka HAK PAKAI ini hangus, kecuali ada perjanjian baru antar generasi yang baru. Artinya, generasi berikut tidak secara otomatis melanjutkan kesepakatan pertama. Bila mau dilanjutkan maka generasi berikut harus membuat kesepakan baru.
    b. Kedua: HAK PAKAI MASSAL (marga atau fam).
    Hak ini membawa dalam dirinya potensi untuk berlangsungnya perjanjian awal pada generasi-generasi berikut (walaupun tetap dalam posisi sebagai pemegang HAK PAKAI). Misalnya: yang mengadakan kesepakatan sebagai pemegang HAK PAKAI ialah bapak A, kemudian bapak A meninggal dunia, maka anaknya (generasi berikut) dapat melanjutkan kesepakatan yang dibuat bapak A, dan seterusnya. Apalagi areal kesepakatan itu telah dibangun kampung yang bersifat menetap, maka kesepakatan awal berlangsung turun-temurun.
  13. Kecuali bila pemegang HAK MILIK menentukan lain, misalnya pemegang HAK MILIK (dalam dialog dengan pemegang HAK PAKAI) mengontrakkannya kepada pihak Swasta (investor), maka HAK PAKAI menjadi kadaluarsa/ hangus dan pengaturan selanjutnya kembali kepada pemegang HAK MILIK sebagai penentu kebijakan. Artinya, dalam keadaan seperti ini pemegang HAK PAKAI tak dapat menentukan kebijakan sendiri melampaui pemegang HAK MILIK, namun pemegang HAK PAKAI dapat memberikan usul dan saran kepada pemegang HAK MILIK.
  14. Apabila hal-hal ini tidak diperhatikan dan tidak diindahkan, maka kita semua bersiap menerima kutukan para moyang (entah dalam bentuk apa pun). Mari kita atur Tanah ini dengan baik dan benar.

Penulis adalah orang asli kampung Meto