KUALA KAPUAS–PT Graha Inti Jaya (GIJ) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, diminta untuk membuktikan legalitas pembelian tanah masyarakat dengan menunjukkan bukti pembelian tanah tersebut.

Di mana, PT GIJ dianggap tidak pernah melakukan ganti rugi lahan seluas 588 haktare yang diklaim milik 121 masyarakat. Unuk perwakilan masyarakat setempat mengatakan mengatakan, PT GIJ harus membuktikan jika memang sudah membeli lahan seluas 588 haktare yang sudah digarap oleh pihak perusahaan tersebut. Pasalnya, ungkap dia, pihaknya mewakili 121 masyarakat mengaku tidak pernah menjual lahan tersebut kepada pihak perusahaan.

“Bahkan lahan itu sudah digaraf oleh pihak perusahaan tetapi tidak pernah ada ganti rugi kepaa kami,” kata Unuk, Minggu (18/1),

Dia menambahkan, sebelumnya pihaknya sudah pernah meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi mereka dengan PT GIJ. Bahkan, kata Unuk, saat itu pemerintah sudah siap untuk memfasilitasi pihaknya bersama dengan perusahaan. “Tetapi saat itu karena banyak warga yang masuk penjara karena masalah membawa senjata tajam di Polres Kapuas itu, sehingga tidak jadi dilaksanakan.

Padahal kami hanya ingin meminta kepastian dan legalitas atau bukti pembelian lahan yang diklaim oleh pihak perusahaan,” ujarnya. Unuk mengungkapkan, pihaknya siap membuktikan terkait bukti kepemilikan lahan seluas 588 haktare itu. Pasalnya, sudah sekian tahun pihak perusahaan bekerja di lahan masyarakat tetapi tidak pernah ada ganti rugi.

“Kami hanya ingin tahu perusahaan punya bukti atau tidak terkait pembelian lahan tersebut. Kalau memang perusahaan memiliki bukti, maka kami ingin melihat siapa orang yang menjual. Karena kami tidak pernah menjual lahan tersebut,” sebutnya.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Akrianto meminta kepada pihak perusahaan segera membuktikan pembelian lahan yang sudah digaraf perusahaan itu. Ia mengaku masayarakat hanya meminta bukti pembelian yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

“Kasian masyarakat sampai masuk penjara hanya untuk mempertahakan apa yang memang menjadi hak mereka,” kata Akrianto. Politisi PKB ini menambahkan, pihak perusahaan harus berapi membuktikan jika memang sudah membeli lahan tersebut dari masyarakat. Karena masyarakat hanya meminta kepastian.

“Kalau memang sudah dibeli dengan siapa? Tunjukan bukti pembeliannya. Kasian masyarakat seperti ini. Mereka hanya menuntut apa yang mereka rasa menjadi haknya,” ucap dia. Akrianto juga meminta pemerintah harus memperhatikan dan bisa tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

“Pemerintah harus segera memfasilitasi permasalahan ini. Kasian masyarakat jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya. (kaltengpos)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    KUALA KAPUAS–PT Graha Inti Jaya (GIJ) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, diminta untuk membuktikan legalitas pembelian tanah masyarakat dengan menunjukkan bukti pembelian tanah tersebut.

    Di mana, PT GIJ dianggap tidak pernah melakukan ganti rugi lahan seluas 588 haktare yang diklaim milik 121 masyarakat. Unuk perwakilan masyarakat setempat mengatakan mengatakan, PT GIJ harus membuktikan jika memang sudah membeli lahan seluas 588 haktare yang sudah digarap oleh pihak perusahaan tersebut. Pasalnya, ungkap dia, pihaknya mewakili 121 masyarakat mengaku tidak pernah menjual lahan tersebut kepada pihak perusahaan.

    “Bahkan lahan itu sudah digaraf oleh pihak perusahaan tetapi tidak pernah ada ganti rugi kepaa kami,” kata Unuk, Minggu (18/1),

    Dia menambahkan, sebelumnya pihaknya sudah pernah meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi mereka dengan PT GIJ. Bahkan, kata Unuk, saat itu pemerintah sudah siap untuk memfasilitasi pihaknya bersama dengan perusahaan. “Tetapi saat itu karena banyak warga yang masuk penjara karena masalah membawa senjata tajam di Polres Kapuas itu, sehingga tidak jadi dilaksanakan.

    Padahal kami hanya ingin meminta kepastian dan legalitas atau bukti pembelian lahan yang diklaim oleh pihak perusahaan,” ujarnya. Unuk mengungkapkan, pihaknya siap membuktikan terkait bukti kepemilikan lahan seluas 588 haktare itu. Pasalnya, sudah sekian tahun pihak perusahaan bekerja di lahan masyarakat tetapi tidak pernah ada ganti rugi.

    “Kami hanya ingin tahu perusahaan punya bukti atau tidak terkait pembelian lahan tersebut. Kalau memang perusahaan memiliki bukti, maka kami ingin melihat siapa orang yang menjual. Karena kami tidak pernah menjual lahan tersebut,” sebutnya.

    Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Akrianto meminta kepada pihak perusahaan segera membuktikan pembelian lahan yang sudah digaraf perusahaan itu. Ia mengaku masayarakat hanya meminta bukti pembelian yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

    “Kasian masyarakat sampai masuk penjara hanya untuk mempertahakan apa yang memang menjadi hak mereka,” kata Akrianto. Politisi PKB ini menambahkan, pihak perusahaan harus berapi membuktikan jika memang sudah membeli lahan tersebut dari masyarakat. Karena masyarakat hanya meminta kepastian.

    “Kalau memang sudah dibeli dengan siapa? Tunjukan bukti pembeliannya. Kasian masyarakat seperti ini. Mereka hanya menuntut apa yang mereka rasa menjadi haknya,” ucap dia. Akrianto juga meminta pemerintah harus memperhatikan dan bisa tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

    “Pemerintah harus segera memfasilitasi permasalahan ini. Kasian masyarakat jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya. (kaltengpos)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on