JAKARTA, KOMPAS-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memberi target pencapaian 12,7 juta hektar hutan sosial dan hutan adat. Angka ini dinilai kecil dan belum memberi rasa keadilan pengelolaan hutan yang masih didominasi korporasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjalankan program hutan sosial diminta menyediakan hak kelola kepada masyarakat dalam porsi lebih besar. Langkah ini akan memberi pemerataan dan peningkatan ekonomi langsung bagi lebih dari 30.000 desa/kampung di sekitar hutan.

Menteri LHK Siti Nurbaya, Minggu (18/1), di Jakarta, mengatakan, angka RPJMN merupakan proyeksi sebagai indikator kerja birokrasi. ”Kalau nanti bisa diperoleh capaian luas jauh di atas 12,7juta hektar akan sangat baik,” katanya.

Angka 12,7 hektar diperoleh dari perhitungan kesediaan dan lokasi hutan terkini. Ia menggambarkan, luas hutan produksi 69,24 juta hektar dibebani izin 34 juta hektar. Dari 35,24 juta hektar yang belum berizin, Siti ingin mempertahankan 7 juta hektar hutan alam dan gambut di dalamnya.

Adapun 11 juta hektar di antaranya berpotensi dikonversi dan 3,7 juta hektar dikelola di tingkat tapak serta 12,7 hektar diproyeksikan untuk perhutanan sosial. ”Angka ini belum termasuk yang akan kami minta dari komitmen dunia usaha mengenai kewajiban (menyediakan) 20 persen dari konsesi untuk kemitraan bersama masyarakat pada izin-izin yang diberikan,” katanya.

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan, target 12,7 juta hektar hutan sosial dan adat itu sangat kecil. Pihaknya telah memetakan, sedikitnya 10 juta hektar adat harus dikeluarkan dari hutan negara.

”Target 12,7 juta hektar hingga 2019 itu sama saja Kementerian LHK tidak bekerja. Hutan adat saja ada 10 juta hektar,” katanya.

Pihaknya telah menyerahkan peta adat sementara seluas 4,8 juta hektar ke Badan Pengelola REDD+. Namun, peta adat itu belum jadi peta tematik nasional atau belum menjadi peta legal. BP REDD+ bersedia menjadi wali data sementara bagi pembuatan peta tematik wilayah adat.

Periode lalu, Kementerian Kehutanan menargetkan perhutanan sosial 2,5 juta hektar (2 juta hektar hutan kemasyarakatan dan 500.000 hektar hutan desa). Namun, hingga pemerintahan berganti, target itu baru tercapai 500.000 hektar atau seperlimanya. Kendala waktu itu adalah birokrasi perizinan sangat panjang dan peran pendampingan pemerintah daerah minim.

Cari solusi

Mengatasi itu, Siti mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan pimpinan beberapa organisasi sipil untuk mencari solusi atas kendala itu. ”Pak Chalid (Muhammad dari Institut Hijau Indonesia), Abdon (Nababan, AMAN), Pak Abetnego (Tarigan, Walhi), Ibu Palupi (Sri, Ecosoc), dan Ibu Myrna (Safitri, Epistema Institute), serta Pak Teguh (Surya, Greenpeace) saya kira sangat tahu kondisi masyarakat dan kami tahu kondisi birokrasi serta aturan-aturan,” katanya.

Siti mengatakan, kondisi sekarang perhutanan sosial baru sekitar 900.000 hektar, yang terdiri dari 328.024 hektar hutan kemasyarakatan, 318.024 hektar hutan desa, dan 250.000 hektar hutan tanaman rakyat. (ICH)

sumber : http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011463679

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, KOMPAS-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memberi target pencapaian 12,7 juta hektar hutan sosial dan hutan adat. Angka ini dinilai kecil dan belum memberi rasa keadilan pengelolaan hutan yang masih didominasi korporasi.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjalankan program hutan sosial diminta menyediakan hak kelola kepada masyarakat dalam porsi lebih besar. Langkah ini akan memberi pemerataan dan peningkatan ekonomi langsung bagi lebih dari 30.000 desa/kampung di sekitar hutan.

    Menteri LHK Siti Nurbaya, Minggu (18/1), di Jakarta, mengatakan, angka RPJMN merupakan proyeksi sebagai indikator kerja birokrasi. ”Kalau nanti bisa diperoleh capaian luas jauh di atas 12,7juta hektar akan sangat baik,” katanya.

    Angka 12,7 hektar diperoleh dari perhitungan kesediaan dan lokasi hutan terkini. Ia menggambarkan, luas hutan produksi 69,24 juta hektar dibebani izin 34 juta hektar. Dari 35,24 juta hektar yang belum berizin, Siti ingin mempertahankan 7 juta hektar hutan alam dan gambut di dalamnya.

    Adapun 11 juta hektar di antaranya berpotensi dikonversi dan 3,7 juta hektar dikelola di tingkat tapak serta 12,7 hektar diproyeksikan untuk perhutanan sosial. ”Angka ini belum termasuk yang akan kami minta dari komitmen dunia usaha mengenai kewajiban (menyediakan) 20 persen dari konsesi untuk kemitraan bersama masyarakat pada izin-izin yang diberikan,” katanya.

    Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan, target 12,7 juta hektar hutan sosial dan adat itu sangat kecil. Pihaknya telah memetakan, sedikitnya 10 juta hektar adat harus dikeluarkan dari hutan negara.

    ”Target 12,7 juta hektar hingga 2019 itu sama saja Kementerian LHK tidak bekerja. Hutan adat saja ada 10 juta hektar,” katanya.

    Pihaknya telah menyerahkan peta adat sementara seluas 4,8 juta hektar ke Badan Pengelola REDD+. Namun, peta adat itu belum jadi peta tematik nasional atau belum menjadi peta legal. BP REDD+ bersedia menjadi wali data sementara bagi pembuatan peta tematik wilayah adat.

    Periode lalu, Kementerian Kehutanan menargetkan perhutanan sosial 2,5 juta hektar (2 juta hektar hutan kemasyarakatan dan 500.000 hektar hutan desa). Namun, hingga pemerintahan berganti, target itu baru tercapai 500.000 hektar atau seperlimanya. Kendala waktu itu adalah birokrasi perizinan sangat panjang dan peran pendampingan pemerintah daerah minim.

    Cari solusi

    Mengatasi itu, Siti mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan pimpinan beberapa organisasi sipil untuk mencari solusi atas kendala itu. ”Pak Chalid (Muhammad dari Institut Hijau Indonesia), Abdon (Nababan, AMAN), Pak Abetnego (Tarigan, Walhi), Ibu Palupi (Sri, Ecosoc), dan Ibu Myrna (Safitri, Epistema Institute), serta Pak Teguh (Surya, Greenpeace) saya kira sangat tahu kondisi masyarakat dan kami tahu kondisi birokrasi serta aturan-aturan,” katanya.

    Siti mengatakan, kondisi sekarang perhutanan sosial baru sekitar 900.000 hektar, yang terdiri dari 328.024 hektar hutan kemasyarakatan, 318.024 hektar hutan desa, dan 250.000 hektar hutan tanaman rakyat. (ICH)

    sumber : http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011463679

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on