Pengelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menuai sorotan. Riset yang dilakukan The Institute for Ecosoc Rights menemukan fakta bahwa ekspansi perkebunan sawit menggusur lahan warga setempat. hal itu dikemukakan aktivis dari Institut Ecosoc, Sri Palupi, mengatakan dampak langsung dari ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah adalah hilangnya hutan, tanah adat, rawa, ladang, sawah, dan kebun warga. Lahan itu berubah menjadi perkebunan sawit yang berpola monokultur.

Palupi menuturkan 75 persen warga di beberapa wilayah kehilangan lahan garapan. “Lahan yang hilang mencapai 40-74 persen dari luasan sebelum diambil alih perusahaan sawit,” ujar Palupi dalam bedah buku Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia di Hotel Akmani, Selasa, 27 Januari 2015.

Menurut Palupi, Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah menyebutkan 57,43 persen warga tidak memiliki sertifikat tanah. Hal ini semakin memperlemah posisi warga, sehingga lahannya rentan tergusur oleh perusahaan sawit.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup San Afri Awang mengatakan perkebunan sawit bermanfaat bagi perekonomian, tapi kerap merusak lingkungan. “Itu sebabnya pemerintah masih melakukan moratorium pembukaan lahan,” ujarnya. Afri juga menyerukan penghentian eksploitasi lahan gambut. “Lahan gambut harus dipulihkan,” tuturnya via tempo.co

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pengelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menuai sorotan. Riset yang dilakukan The Institute for Ecosoc Rights menemukan fakta bahwa ekspansi perkebunan sawit menggusur lahan warga setempat. hal itu dikemukakan aktivis dari Institut Ecosoc, Sri Palupi, mengatakan dampak langsung dari ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah adalah hilangnya hutan, tanah adat, rawa, ladang, sawah, dan kebun warga. Lahan itu berubah menjadi perkebunan sawit yang berpola monokultur.

    Palupi menuturkan 75 persen warga di beberapa wilayah kehilangan lahan garapan. “Lahan yang hilang mencapai 40-74 persen dari luasan sebelum diambil alih perusahaan sawit,” ujar Palupi dalam bedah buku Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia di Hotel Akmani, Selasa, 27 Januari 2015.

    Menurut Palupi, Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah menyebutkan 57,43 persen warga tidak memiliki sertifikat tanah. Hal ini semakin memperlemah posisi warga, sehingga lahannya rentan tergusur oleh perusahaan sawit.

    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup San Afri Awang mengatakan perkebunan sawit bermanfaat bagi perekonomian, tapi kerap merusak lingkungan. “Itu sebabnya pemerintah masih melakukan moratorium pembukaan lahan,” ujarnya. Afri juga menyerukan penghentian eksploitasi lahan gambut. “Lahan gambut harus dipulihkan,” tuturnya via tempo.co

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on