Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mencium ada mafia hutan di kantornya. Siti pun tidak akan tinggal diam. Dia berjanji akan memberantas mafia itu.

Kemarin siang, Siti mengundang Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius dan Plt Gubernur Riau Arsyah Juliandi Rahman. Tujuannya, untuk rapat koordinasi atas kebakaran hutan yang rutin terjadi di Riau. Siti mendengar, ada pihak-pihak tertentu yang terlihat dalam kebakaran ini.

Siti menyatakan tidak akan segan jika pihak itu adalah pejabat di kementeriannya. Kalau ada (dari pejabat Kementerian Kehutanan), gampang ngabisinnya. Asal tahu orangnya. Kalau media tahu, buka aja. Kita bareng-bareng aja rapiin masalah ini,” jelas Siti kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Kata Siti, dalam rapat kemarin siang, dirinya sengaja mengudang Kabareskrim untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan ada beberapa perusahaan yang bermasalah dalam kebakaran hutan di Riau. Beberapa orang juga sudah ditahan polisi di Riau.

Siti ingin penegakan hukum untuk kasus ini berjalan baik agar kebakaran hutan tidak terus berulang. Untuk pihak-pihak yang bermasalah dalam kebakaran ini, Menteri Siti mengancam, siap-siap saja akan berhadapan dengan penegak hukum.

Kita bicara penegakan hukumnya. Kita ingin memfokuskan pada pencegahan. Tapi kalau pencegahannya itu diabaikan, maka ada aspek penegakan,” jelas mantan Sekjen DPD RI.

Untuk kepala pemerintah daerah, Siti meminta bisa lebih mengontrol pejabat di bawahnya. Pasalnya, di lapangan banyak ditemukan aksi masyarakat yang sengaja atau tidak telah menyebabkan kebakaran hutan. Aksi ini bahkan terjadi karena ada dorongan dari aparat di desa dan kecamatan. Jadi, gubernur harus mengontrol aparat di bawahnya. Camat, kepala desa agar intensif mengingatkan masyarakat,” katanya.

Kebakaran hutan di Riau memang sering terjadi. Sepanjang 2014 saja, kebakaran terjadi hampir sepanjang enam bulan, yaitu periode Fabruari sampai Mei dan Juni sampai Oktober. Siti tidak ingin tahun ini kejadian yang sama terulang.

Harapan Pak Presiden, tahun ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam rakor saya menjelaskan bagaimana orientasinya,” tutur Siti.

Dalam rapat koordinasi, Siti juga meminta dunia usaha bersama pemerintah bahu-membahu memberdayakan masyarakat untuk pencegahan kebakaran. Kami akan menjadi simpul bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bersama dari persoalan kebakaran.”

Untuk pemegang konsesi Hutan Taman Industri (HTI), Siti memingatkan kewajiban memiliki sarana dan prasaran yang memadai untuk pencegahan kebakaran hutan. Pemegang konsesi HTI juga agar hati-hati dalam mengelola lahan gambut, karena rawan kebakaran. Pengaturan tata air harus dilakukan dengan baik agar gambut tidak kering,” pesannya.

Pakar gambut UGM Azwar Maaz menjelaskan, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, pengelolaan harus dilakukan dalam kesatuan hidrologis. Pengelolaan gambut tidak bisa sepotong-sepotong, perlu komitmen semua pihak untuk menerapkan pengelolaan pada kesatuan hidrologis gambut,” ucapnya.

Menurut Azwar, kunci dari pengelolaan gambut adalah memastikan tetap lembab, meski tidak selalu harus basah atau terbanjiri air. Gambut yang lembab ini akan mencegah terjadinya kebakaran. Jadi, penting untuk melindungi kubah gambut yang menjadi sumber air,” katanya. (Sumber: RMOL)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mencium ada mafia hutan di kantornya. Siti pun tidak akan tinggal diam. Dia berjanji akan memberantas mafia itu.

    Kemarin siang, Siti mengundang Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius dan Plt Gubernur Riau Arsyah Juliandi Rahman. Tujuannya, untuk rapat koordinasi atas kebakaran hutan yang rutin terjadi di Riau. Siti mendengar, ada pihak-pihak tertentu yang terlihat dalam kebakaran ini.

    Siti menyatakan tidak akan segan jika pihak itu adalah pejabat di kementeriannya. Kalau ada (dari pejabat Kementerian Kehutanan), gampang ngabisinnya. Asal tahu orangnya. Kalau media tahu, buka aja. Kita bareng-bareng aja rapiin masalah ini,” jelas Siti kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Kata Siti, dalam rapat kemarin siang, dirinya sengaja mengudang Kabareskrim untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan ada beberapa perusahaan yang bermasalah dalam kebakaran hutan di Riau. Beberapa orang juga sudah ditahan polisi di Riau.

    Siti ingin penegakan hukum untuk kasus ini berjalan baik agar kebakaran hutan tidak terus berulang. Untuk pihak-pihak yang bermasalah dalam kebakaran ini, Menteri Siti mengancam, siap-siap saja akan berhadapan dengan penegak hukum.

    Kita bicara penegakan hukumnya. Kita ingin memfokuskan pada pencegahan. Tapi kalau pencegahannya itu diabaikan, maka ada aspek penegakan,” jelas mantan Sekjen DPD RI.

    Untuk kepala pemerintah daerah, Siti meminta bisa lebih mengontrol pejabat di bawahnya. Pasalnya, di lapangan banyak ditemukan aksi masyarakat yang sengaja atau tidak telah menyebabkan kebakaran hutan. Aksi ini bahkan terjadi karena ada dorongan dari aparat di desa dan kecamatan. Jadi, gubernur harus mengontrol aparat di bawahnya. Camat, kepala desa agar intensif mengingatkan masyarakat,” katanya.

    Kebakaran hutan di Riau memang sering terjadi. Sepanjang 2014 saja, kebakaran terjadi hampir sepanjang enam bulan, yaitu periode Fabruari sampai Mei dan Juni sampai Oktober. Siti tidak ingin tahun ini kejadian yang sama terulang.

    Harapan Pak Presiden, tahun ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam rakor saya menjelaskan bagaimana orientasinya,” tutur Siti.

    Dalam rapat koordinasi, Siti juga meminta dunia usaha bersama pemerintah bahu-membahu memberdayakan masyarakat untuk pencegahan kebakaran. Kami akan menjadi simpul bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bersama dari persoalan kebakaran.”

    Untuk pemegang konsesi Hutan Taman Industri (HTI), Siti memingatkan kewajiban memiliki sarana dan prasaran yang memadai untuk pencegahan kebakaran hutan. Pemegang konsesi HTI juga agar hati-hati dalam mengelola lahan gambut, karena rawan kebakaran. Pengaturan tata air harus dilakukan dengan baik agar gambut tidak kering,” pesannya.

    Pakar gambut UGM Azwar Maaz menjelaskan, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, pengelolaan harus dilakukan dalam kesatuan hidrologis. Pengelolaan gambut tidak bisa sepotong-sepotong, perlu komitmen semua pihak untuk menerapkan pengelolaan pada kesatuan hidrologis gambut,” ucapnya.

    Menurut Azwar, kunci dari pengelolaan gambut adalah memastikan tetap lembab, meski tidak selalu harus basah atau terbanjiri air. Gambut yang lembab ini akan mencegah terjadinya kebakaran. Jadi, penting untuk melindungi kubah gambut yang menjadi sumber air,” katanya. (Sumber: RMOL)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on