Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dinilai sebagai langkah awal menuju kedaulatan Indonesia dalam mengelola hutannya. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan mau dan bisa menjalankan mekanisme tersebut agar Indonesia tidak lagi diintervensi asing dalam hal penguasaan sumber daya alamnya.

“SVLK merupakan pintu masuk untuk menegakkan kedaulatan pengelolaan hutan indonesia. Untuk itu mari kita semua dukung sistem SVLK ini,” kata Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Nana Suparna kepada Jurnas.com saat dihubungi, Selasa, (6/1).

Menurut dia, SVLK merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari. Dengan pembuktian tersebut, diharapkan tidak ada lagi upaya-upaya negatif yang berujung pada kepentingan persaingan dagang dari negara-negara asing kepada Indonesia.

Sebut NGO Biangkerok Minim Pembeli

“Pemerintah bersama-sama semua pihak mari berjuang untuk memperkuat cara pengelolaan hutan, yakinkan dunia kita mampu mengelola hutan dengan baik, kemudian kita tampil dengan mensertivikasi diri sendiri sehingga kita tidak terbawa lagi oleh arus orang luar yang menghehendaki keinginan mereka ke kita. Prinsipnya kita harus berdaulat. Kita yang kelola, kita yang tetapkan kebijakan. Itu yang namanya berdaulat. Dan jangan terlalu cepat menerima tekanan asing. Kalau tidak cocok dengan kita kita harus tolak,” katanya.

Sementara itu kata Nana, NGO Asing yang kerap mengganggu pasar kertas maupun pulp Indonesia di dunia mendesak agar pembeli mensyaraatkan sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Padahal NGO Asing itu sendiri bukanlah pembeli. Atas prilaku NGO Asing itu, menurut Nana, negara-negara besar seperti Amerika mapun Eropa telah menikmati keuntungannya.

“Pembeli di luar negeri, kata NGO besar, kamu tidak boleh terima kalau tidak punya standar FSC (Forest Stewardship Council). Mereka paksakan standar itu. Yang ditekan pembeli kita di luar negeri. Dia (pembeli) nurut karena tidak mau diganggu. Dan atas tekanan-tekanan seperti itu ya Amerika dan Eropa yang paling diuntungkan,” katanya.

http://www.jurnas.com/news/168673/SVLK-Awal-Kedaulatan-Pengelolaan-Hutan–2015/1/Bisnis/Ekonomi

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dinilai sebagai langkah awal menuju kedaulatan Indonesia dalam mengelola hutannya. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan mau dan bisa menjalankan mekanisme tersebut agar Indonesia tidak lagi diintervensi asing dalam hal penguasaan sumber daya alamnya.

    “SVLK merupakan pintu masuk untuk menegakkan kedaulatan pengelolaan hutan indonesia. Untuk itu mari kita semua dukung sistem SVLK ini,” kata Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Nana Suparna kepada Jurnas.com saat dihubungi, Selasa, (6/1).

    Menurut dia, SVLK merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari. Dengan pembuktian tersebut, diharapkan tidak ada lagi upaya-upaya negatif yang berujung pada kepentingan persaingan dagang dari negara-negara asing kepada Indonesia.

    Sebut NGO Biangkerok Minim Pembeli

    “Pemerintah bersama-sama semua pihak mari berjuang untuk memperkuat cara pengelolaan hutan, yakinkan dunia kita mampu mengelola hutan dengan baik, kemudian kita tampil dengan mensertivikasi diri sendiri sehingga kita tidak terbawa lagi oleh arus orang luar yang menghehendaki keinginan mereka ke kita. Prinsipnya kita harus berdaulat. Kita yang kelola, kita yang tetapkan kebijakan. Itu yang namanya berdaulat. Dan jangan terlalu cepat menerima tekanan asing. Kalau tidak cocok dengan kita kita harus tolak,” katanya.

    Sementara itu kata Nana, NGO Asing yang kerap mengganggu pasar kertas maupun pulp Indonesia di dunia mendesak agar pembeli mensyaraatkan sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Padahal NGO Asing itu sendiri bukanlah pembeli. Atas prilaku NGO Asing itu, menurut Nana, negara-negara besar seperti Amerika mapun Eropa telah menikmati keuntungannya.

    “Pembeli di luar negeri, kata NGO besar, kamu tidak boleh terima kalau tidak punya standar FSC (Forest Stewardship Council). Mereka paksakan standar itu. Yang ditekan pembeli kita di luar negeri. Dia (pembeli) nurut karena tidak mau diganggu. Dan atas tekanan-tekanan seperti itu ya Amerika dan Eropa yang paling diuntungkan,” katanya.

    http://www.jurnas.com/news/168673/SVLK-Awal-Kedaulatan-Pengelolaan-Hutan–2015/1/Bisnis/Ekonomi

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on