JAKARTA, KOMPAS-Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis turut menguntungkan para penjahat sumber daya alam yang mulai dibidik lembaga itu. Beberapa tahun terakhir, KPK menggandeng kementerian, pemerintah daerah, dan penegak hukum lain agar berpihak pada pengelolaan SDA yang bertanggung jawab. Selain itu, juga mendorong pembentukan sistem pengelolaan SDA yang efektif.

Hasilnya, sejumlah daerah mengevaluasi dan mencabut ratusan izin tambang yang merugikan negara. Supervisi KPK masih diperlukan untuk menuntaskan berbagai kasus kejahatan lingkungan dan upaya mengeksploitasi sumber daya alam (SDA).

”Saat ini, KPK institusi negara yang paling getol memberantas mafia sumber daya alam dan lingkungan,” kata Grahat Nagara, penggiat Koalisi Anti Mafia Hutan, Minggu (25/1), di Jakarta.

Grahat yang juga peneliti hukum Yayasan Auriga menyebutkan, supervisi KPK di sektor mineral dan batubara setidaknya mencabut 200 izin usaha pertambangan bermasalah. Itu mulai dari kelengkapan dokumen lingkungan dan dokumen perizinan (clean, clear, and green).

Supervisi KPK seperti itu juga membuka mata pemerintah mengenai kejahatan SDA yang merugikan negara hingga Rp 1.000 triliun atau dua pertiga APBN.

Pelemahan KPK bakal mengendurkan upaya melindungi SDA. ”Jangan heran, setelah ini penjarahan SDA semakin masif dan sistematis. Seperti penghancuran KPK saat ini,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan mengatakan, korupsi SDA telah sistematis di Indonesia. Secara progresif, KPK memasuki area itu dan membuat berbagai terobosan untuk menutup celah korupsi SDA di sektor pertambangan, kehutanan, hingga kelautan/perikanan.

Kondisi itu membuat pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu merasa tak nyaman, lalu turut mendukung pelemahan KPK. ”Upaya kriminalisasi yang dilakukan kepolisian terhadap KPK merupakan bentuk pelemahan KPK oleh koruptor. Di sisi lain, itu merupakan konsolidasi dan bertemunya kepentingan antara koruptor dan kuasa modal (korporasi),” ujarnya.

Memberi harapan

Koruptor dan kuasa modal itu, kata Abetnego, selama ini diuntungkan dari praktik korup pengelolaan SDA dengan berbagai modus, antara lain alih fungsi lahan, pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah, dan penghindaran terhadap manipulasi pajak,” katanya.

Kehadiran KPK selama ini memberi harapan bagi perbaikan tata kelola SDA. Beberapa kali pergantian rezim, masalah SDA tidak lepas dari praktik korupsi yang melanggengkan perampasan SDA.

Abetnego menunjukkan betapa koordinasi dan supervisi KPK di 12 daerah mampu membuka tumpang tindih  pertambangan di kawasan hutan. Lebih jauh, KPK telah merekomendasikan pencabutan izin perusahaan yang tumpang tindih di kawasan hutan.

KPK memantau 7.501 izin usaha pertambangan (IUP) di 12 provinsi. Hasilnya, 3.136 izin bermasalah, non clean and clear. Dari hasil koordinasi dan supervisi, KPK merekomendasikan pencabutan IUP tumpang tindih di kawasan hutan.

Meski tindak lanjut pemerintah daerah minim, itu akan berefek di sejumlah daerah sehingga membersihkan pengelolaan SDA. Beberapa pencabutan izin usaha dilakukan, antara lain 8 izin di Bangka Belitung, Sumsel (17), Jambi (184), 33 izin usaha pertambangan di Sulsel, Sultra (184), Sulteng (85), dan Kalbar (9).

Bagi Walhi, upaya KPK memberantas korupsi di sektor kehutanan efektif memangkas rantai kejahatan pengelolaan SDA. Sesuai data Walhi, akibat korupsi di sektor SDA, setidaknya periode 2010-2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan Rp 248,693 miliar lebih di Sumsel, Rp 50,467 miliar lebih di Jambi, dan Rp 6,596 miliar lebih di Bangka Belitung. Itu belum menghitung kerugian masyarakat akibat bencana ekologis dan hilangnya sumber kehidupan akibat praktik korupsi pengelolaan SDA. (ICH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011624750

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, KOMPAS-Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis turut menguntungkan para penjahat sumber daya alam yang mulai dibidik lembaga itu. Beberapa tahun terakhir, KPK menggandeng kementerian, pemerintah daerah, dan penegak hukum lain agar berpihak pada pengelolaan SDA yang bertanggung jawab. Selain itu, juga mendorong pembentukan sistem pengelolaan SDA yang efektif.

    Hasilnya, sejumlah daerah mengevaluasi dan mencabut ratusan izin tambang yang merugikan negara. Supervisi KPK masih diperlukan untuk menuntaskan berbagai kasus kejahatan lingkungan dan upaya mengeksploitasi sumber daya alam (SDA).

    ”Saat ini, KPK institusi negara yang paling getol memberantas mafia sumber daya alam dan lingkungan,” kata Grahat Nagara, penggiat Koalisi Anti Mafia Hutan, Minggu (25/1), di Jakarta.

    Grahat yang juga peneliti hukum Yayasan Auriga menyebutkan, supervisi KPK di sektor mineral dan batubara setidaknya mencabut 200 izin usaha pertambangan bermasalah. Itu mulai dari kelengkapan dokumen lingkungan dan dokumen perizinan (clean, clear, and green).

    Supervisi KPK seperti itu juga membuka mata pemerintah mengenai kejahatan SDA yang merugikan negara hingga Rp 1.000 triliun atau dua pertiga APBN.

    Pelemahan KPK bakal mengendurkan upaya melindungi SDA. ”Jangan heran, setelah ini penjarahan SDA semakin masif dan sistematis. Seperti penghancuran KPK saat ini,” katanya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan mengatakan, korupsi SDA telah sistematis di Indonesia. Secara progresif, KPK memasuki area itu dan membuat berbagai terobosan untuk menutup celah korupsi SDA di sektor pertambangan, kehutanan, hingga kelautan/perikanan.

    Kondisi itu membuat pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu merasa tak nyaman, lalu turut mendukung pelemahan KPK. ”Upaya kriminalisasi yang dilakukan kepolisian terhadap KPK merupakan bentuk pelemahan KPK oleh koruptor. Di sisi lain, itu merupakan konsolidasi dan bertemunya kepentingan antara koruptor dan kuasa modal (korporasi),” ujarnya.

    Memberi harapan

    Koruptor dan kuasa modal itu, kata Abetnego, selama ini diuntungkan dari praktik korup pengelolaan SDA dengan berbagai modus, antara lain alih fungsi lahan, pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah, dan penghindaran terhadap manipulasi pajak,” katanya.

    Kehadiran KPK selama ini memberi harapan bagi perbaikan tata kelola SDA. Beberapa kali pergantian rezim, masalah SDA tidak lepas dari praktik korupsi yang melanggengkan perampasan SDA.

    Abetnego menunjukkan betapa koordinasi dan supervisi KPK di 12 daerah mampu membuka tumpang tindih  pertambangan di kawasan hutan. Lebih jauh, KPK telah merekomendasikan pencabutan izin perusahaan yang tumpang tindih di kawasan hutan.

    KPK memantau 7.501 izin usaha pertambangan (IUP) di 12 provinsi. Hasilnya, 3.136 izin bermasalah, non clean and clear. Dari hasil koordinasi dan supervisi, KPK merekomendasikan pencabutan IUP tumpang tindih di kawasan hutan.

    Meski tindak lanjut pemerintah daerah minim, itu akan berefek di sejumlah daerah sehingga membersihkan pengelolaan SDA. Beberapa pencabutan izin usaha dilakukan, antara lain 8 izin di Bangka Belitung, Sumsel (17), Jambi (184), 33 izin usaha pertambangan di Sulsel, Sultra (184), Sulteng (85), dan Kalbar (9).

    Bagi Walhi, upaya KPK memberantas korupsi di sektor kehutanan efektif memangkas rantai kejahatan pengelolaan SDA. Sesuai data Walhi, akibat korupsi di sektor SDA, setidaknya periode 2010-2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan Rp 248,693 miliar lebih di Sumsel, Rp 50,467 miliar lebih di Jambi, dan Rp 6,596 miliar lebih di Bangka Belitung. Itu belum menghitung kerugian masyarakat akibat bencana ekologis dan hilangnya sumber kehidupan akibat praktik korupsi pengelolaan SDA. (ICH)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011624750

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on