Hingga awal tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengusulkan 35 ijin skala besar, sementara 16 ijin diantaranya diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari keseluruhan ijin, dipastikan tidak berada di kawasan gambut kecuali wilayah itu sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Demikian kata San Afri Awang dari KLHK, pekan lalu di Hotel Cemara, Jakarta, ia gambarkan kondisi perizinan di wilayah gambut, sembari menyebut kementeriannya kini tetap mempertahankan daya dukung lingkungan.

“ Saya pastikan, di wilayah gambut tak ada izin baru”. Terangnya.

Penyataan itu berbalik demgan kondisi lapangan. Di suatu tempat, eskavator milik perusahaan sawit PT Kalimantan Lestari Mandiri membalikan akar pohon-pohon galam di wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Tanpa dokumen Amdal, perusahaan mengerahkan sejumlah alat berat untuk membangun kanal-kanal, demi satu hal, mengeringkan gambut supaya sawit dapat tumbuh disana. Dari 5000 ha yang ditargetkan, kini hampir 1000 ha lahan sudah di land clearing. Ladang masyarakat adat tergusur, kebun karet musnah dan kayu galam nyaris punah. Aktivitas perusahaan itu, berada di perbatasan Desa Mantangai Hulu dan Kalumpang, kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas-Kalteng. Tepat berada di areal rehabilitasi proyek REDD-KFCP.

Meski Dalam Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tegas menyatakan, bahwa dalam hal pemanfaatan gambut tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis, maka izin usaha wajib dicabut oleh pemberi izin. Sayang sekali, rupanya peraturan tersebut hanya garang di atas kertas, faktanya kondisi gambut hingga kini semakin parah karena Negara terus melakukan pembiaran.

Mubarik Ahmad dari Bank Dunia perwakilan Indonesia mengingatkan semua pihak, bahwa gambut harus dipandang sebagai lahan, jika gambut rusak maka hilangah lahan. Jika gambut hancur, tak ada lagi yang bisa dimanfaatkan darinya, kecuali panen banjir dan kebakaran.

“ Kebun sawit yang beroperasi di gambut misalnya, jika tidak menggunakan sistem hidrologi yang benar, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun dipastikan collapse karena lahannya hilang, lalu apa untungnya buat mereka”. Ungkapnya, (24/03/2015) kemarin dalam pertemuan masyarakat gambut di Palangkaraya. Ia menyebut, 90% gambut itu air, jika dibuat kanal besar kemudian mengering, gambut pasti terbakar dan menurunkan permukaan tanah.

Kemudian menurut data KLHK, luas gambut di Indonesia mencapai 32.656.106 ha atau sekitar 15% dari luas daratan. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir terus mengalami kehancuran. Telah mengakibatkan merosotnya daya dukung lingkungan, terjadi kebakaran lahan, banjir, gangguan asap lintas batas dan hilangnya peluang usaha masyarakat setempat.

Rupanya, tidak hanya Gambut di kawasan Eks PLG-Kalteng yang kondisinya memprihatinkan, tempat lain seperti Merauke, Riau, Jambi, Sumatera Selatan bernasib serupa. Berbagai kebijakan pemerintah yang   mengundang berbagai konsesi, adalah penyebab utama rusaknya gambut di Indonesia.

“Kerusakan gambut terjadi akibat banyak lahan sudah berpindah tangan, dari rakyat ke genggaman perusahaan. Padahal, rakyat sudah berabad-abad kelola gambut dengan arif”. Jelas Ahmad Arif dari Jaringan Masyarakat Gambut. Ia menyebut, proses pengalihan sistem pengelolaan gambut dari tradisional dijadikan industry semi modern, adalah pembangunan yang salah kaprah. Dalam menangani bencana pun, pemerintah lebih mengedepankan “pengendalian” dibanding “ pencegahan”.

“Api kok di kendalikan”. Pungkas Ahmad Arif.

Sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa, menjadikan lahan gambut selalu dalam kondisi rentan. Ibarat bubur dalam sebuah mangkuk. Jika mangkuk pecah, hilanglah bubur. Sebagai ekositem yang saling terkait, manajemen pengeloaan gambut tidak bisa dijalankan secara sektoral atau didasarkan batas administrasi wilayah bahkan DAS. Perlu sebuah terobosan baru dari pemerintah dalam manajemen pengelolaan gambut, membentuk Unit Hidrologi Gambut adalah satu hal yang tidak haram untuk di buat kebijakannya. (AP)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Hingga awal tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengusulkan 35 ijin skala besar, sementara 16 ijin diantaranya diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari keseluruhan ijin, dipastikan tidak berada di kawasan gambut kecuali wilayah itu sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Demikian kata San Afri Awang dari KLHK, pekan lalu di Hotel Cemara, Jakarta, ia gambarkan kondisi perizinan di wilayah gambut, sembari menyebut kementeriannya kini tetap mempertahankan daya dukung lingkungan.

    “ Saya pastikan, di wilayah gambut tak ada izin baru”. Terangnya.

    Penyataan itu berbalik demgan kondisi lapangan. Di suatu tempat, eskavator milik perusahaan sawit PT Kalimantan Lestari Mandiri membalikan akar pohon-pohon galam di wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Tanpa dokumen Amdal, perusahaan mengerahkan sejumlah alat berat untuk membangun kanal-kanal, demi satu hal, mengeringkan gambut supaya sawit dapat tumbuh disana. Dari 5000 ha yang ditargetkan, kini hampir 1000 ha lahan sudah di land clearing. Ladang masyarakat adat tergusur, kebun karet musnah dan kayu galam nyaris punah. Aktivitas perusahaan itu, berada di perbatasan Desa Mantangai Hulu dan Kalumpang, kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas-Kalteng. Tepat berada di areal rehabilitasi proyek REDD-KFCP.

    Meski Dalam Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tegas menyatakan, bahwa dalam hal pemanfaatan gambut tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis, maka izin usaha wajib dicabut oleh pemberi izin. Sayang sekali, rupanya peraturan tersebut hanya garang di atas kertas, faktanya kondisi gambut hingga kini semakin parah karena Negara terus melakukan pembiaran.

    Mubarik Ahmad dari Bank Dunia perwakilan Indonesia mengingatkan semua pihak, bahwa gambut harus dipandang sebagai lahan, jika gambut rusak maka hilangah lahan. Jika gambut hancur, tak ada lagi yang bisa dimanfaatkan darinya, kecuali panen banjir dan kebakaran.

    “ Kebun sawit yang beroperasi di gambut misalnya, jika tidak menggunakan sistem hidrologi yang benar, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun dipastikan collapse karena lahannya hilang, lalu apa untungnya buat mereka”. Ungkapnya, (24/03/2015) kemarin dalam pertemuan masyarakat gambut di Palangkaraya. Ia menyebut, 90% gambut itu air, jika dibuat kanal besar kemudian mengering, gambut pasti terbakar dan menurunkan permukaan tanah.

    Kemudian menurut data KLHK, luas gambut di Indonesia mencapai 32.656.106 ha atau sekitar 15% dari luas daratan. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir terus mengalami kehancuran. Telah mengakibatkan merosotnya daya dukung lingkungan, terjadi kebakaran lahan, banjir, gangguan asap lintas batas dan hilangnya peluang usaha masyarakat setempat.

    Rupanya, tidak hanya Gambut di kawasan Eks PLG-Kalteng yang kondisinya memprihatinkan, tempat lain seperti Merauke, Riau, Jambi, Sumatera Selatan bernasib serupa. Berbagai kebijakan pemerintah yang   mengundang berbagai konsesi, adalah penyebab utama rusaknya gambut di Indonesia.

    “Kerusakan gambut terjadi akibat banyak lahan sudah berpindah tangan, dari rakyat ke genggaman perusahaan. Padahal, rakyat sudah berabad-abad kelola gambut dengan arif”. Jelas Ahmad Arif dari Jaringan Masyarakat Gambut. Ia menyebut, proses pengalihan sistem pengelolaan gambut dari tradisional dijadikan industry semi modern, adalah pembangunan yang salah kaprah. Dalam menangani bencana pun, pemerintah lebih mengedepankan “pengendalian” dibanding “ pencegahan”.

    “Api kok di kendalikan”. Pungkas Ahmad Arif.

    Sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa, menjadikan lahan gambut selalu dalam kondisi rentan. Ibarat bubur dalam sebuah mangkuk. Jika mangkuk pecah, hilanglah bubur. Sebagai ekositem yang saling terkait, manajemen pengeloaan gambut tidak bisa dijalankan secara sektoral atau didasarkan batas administrasi wilayah bahkan DAS. Perlu sebuah terobosan baru dari pemerintah dalam manajemen pengelolaan gambut, membentuk Unit Hidrologi Gambut adalah satu hal yang tidak haram untuk di buat kebijakannya. (AP)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on