Koalisi Peduli Korban Sawit di Nabire Desak Bupati Cabut Ijin PT. Nabire Baru

0
590
hutan diganti dengan sawit IMG-20140809-00094
hutan diganti dengan sawit IMG-20140809-00094

Intimidasi yang dirasakan masyarakat Kali Bambu merupakan TKP dimana Otis Rumaropen, seorang warga sipil yang ditangkap oleh aparat Brimob dengan tuduhan separatis. Otis sendiri adalah anggota satuan pamong praja yang berbulan-bulan lamanya tak melaksanakan tugasnya. Disini juga kerap kali ada cekcokan antar masyarakat sepempat dengan pengusaha kayu. pada tanggal 3 maret 2014, seorang pemuda dituduh kurir TPN/OPM Korban, Yunus Money (22 Th) dan Herman Money sehingga mengalami sebuah kekerasan fisik dari Oknum Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di lahan kelapa sawit ini. Pada tanggal 19 Januari 2014, Imanuel Money di intimidasi oleh Oknum Anggota Brimob yang menjaga kelapa sawit di PT.Nabire baru.

Proses Ijin

1. Pemilik Hak Ulayat Rabu 15 Oktober 2008 penandatangan serah terima hak ulayat oleh Yunus Money kepada Imam Basrowi. Dengan batas-batas: Sebelah utara berbatasan dengan Laut/Teluk Sarera Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ajare Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Bebi Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Bambu sebelah Timur Isi Perjanjian:

1) Menyerahkan areal seluas 17.000 hektar beserta potensi alam yang ada diatas areal tersebut kepada pihak PT. Nabire Baru (Imam Basrowi) untuk mengambil serta mengelola hasil berupa kayu merbau yang ada diatas tanah adat.

2) Pemilik hak ulayat bertanggungjawab penuh atas keamanan perusahaan.

2. Pemerintah

1) SK Gubernur Provinsi Papua N0.142 Tahun 2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 30 Desember 2008.

2) Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Nabire Baru Seluas 17.000 Ha Yang Terletak di Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire. SK tersebut ditetapkan di Nabire pada tanggal 14 Juni 2010, sekaligus mencabut (melalui SK pencabutan Nomor 75/2010).

3) Rekomendasi Bupati Nabire Nomor 503/0082/SET tanggal 24 Januari 2008 tentang Pencadangan Areal Untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atas Nama PT.Nabire Baru

4) Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.1/3176 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pertimbangan Teknis izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.Sariwana Unggul Mandiri.

5) SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire Nomor 522.1/394/Dishut/2014 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT.Sariwana Unggul Mandiri Pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nabire. SK tersebut sekaligus mencabut SK 522.1/567/Dishut/2012. Ditetapkan di Nabire 30 Mei 2014.

Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yerisiam dan MUSPIDA Nabire, serta sesama masyarakat adat maka kami merekomendasikan agar:

1). Gubernur Papua agar mencabut untuk Ijin Usaha Perkebunan PT. Nabire baru di Nabire, dan memanggil dan mempertemukan PT. Nabire Baru dan Masyarakat Adat Suku Yerisiam, jika PT.Nabire Baru tidak mau memenuhi tuntutan maka IUPnya dicabut.

2). Dalam semangat OTSUS Papua, PT.Nabire Baru dan PT.Sariwana Unggul Mandiri harus mau membuka perundingan dengan pemilik hak ulayat dalam hal ini Suku Yerisiam dan Suku Mee, untuk membicarakan MoU dengan Masyarakat Adat Yerisiam dan kompensasi kayu yang telah diambil selama ini;

3). Menyatakan penyerahan tanah yang dilakukan oleh Yunus Monei kepada Imam Basrowi yang dilakukan pada 15 Oktober 2008 adalah tidak sah karena telah melanggar hak adat, karena dalam adat tidak mungkin seseorang memiliki tanah seluas ribuan hektar

KOALISI PEDULI KORBAN SAWIT DI NABIRE (Dewan Adat Meepago, Dewan Lingkunagan Masyarakat Adat Papua,PUSAKA,Green Peace, FIM)